Articles
1,592 Documents
MUSIBAH KEBOCORAN SOAL-SOAL EBTANAS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.63 KB)
Dikarenakan ulah sekelompok oknum yang tak bertanggungjawab maka hancurlah reputasi akademik Yogyakarta. Kebocoran soal-soal Ebtanas di SMU, khususnya bidang studi Bahasa Inggris, benar-benar telah meluluhlantakkan nama baik Yogyakarta yang dibangun selama bertahun-tahun. Ini benar-benar suatu musibah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena Ebtanas adalah sistem; dan sistem secanggih apapun tetap mengandung kelemahan. Dan salah satu bentuk kelemahan Ebtanas adalah kebocoran. Jadi, sesungguhnya kebocoran Ebtanas bukanlah sesuatu yang aneh dan ajaib; meski hal ini tidak dimaksudkan sebagai "excuse". Kebocoran Ebtanas merupakan hal yang lumrah; meski tetap saja musibah. Apalagi, semenjak beberapa tahun yang terakhir ini sistem Ebtanas mulai dikembangkan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang lebih rawan terhadap bahaya kebocoran. Di dalam sistem sentralisasi maka proses instrumentasi dari pembuatan soal sampai penggandaan dilakukan oleh Jakarta, dalam hal ini Balitbang Depdikbud. Jadi katup kebocoran hanya ada satu di Jakarta. Sekarang, dalam sistem desen-tralisasi materi soal digandakan di daerah sehingga katup kebocoran bertambah banyak. Lepas dari itu semua bocornya soal-soal Ebtanas memang banyak membawa kerugian; baik bagi pemerintah, sekolah, maupun masyarakat khususnya siswa dan orang tua siswa. Secara material beaya yang diperlukan untuk mengulang Ebtanas tentu tidak kecil, bisa jadi justru lebih banyak daripada beaya Ebtanas awalnya karena penyelenggaraan Ebtanas ulangan memerlukan keamanan yang lebih ketat. Kerugian nonmaterial dirasakan oleh banyak orang saat ini; banyak siswa yang tidak konsentrasi belajar, orangtua tidak tenang, pejabat tidak nyenyak tidur, dsb. Itu semua adalah bentuk kerugian nonmaterial.
MERINDUKAN PENELITIAN PROYEK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.493 KB)
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka secara keseluruhan RAPBN tahun 87/88 nauk sebesar 6,4%. Tetapi dibalik itu sektor pendidikan justru mengalami penurunan yang cukup berarti, baik penurunan "nominal" maupun penurunan "peringkat". Dalam APBN tahun 86/87 sektor pendidikan menerima anggaran sebesar 1.145,9 milyar rupiah, sedangkan dalam RAPBN tahun 87/88 jumlah anggaran ini berubah menjadi 1.021,5 milyar rupiah; sehingga mangalami penurunan "no-minal" sebesar 10,9%. Disamping itu juga mengalami penu- runan "peringkat", dan kalau pada tahun 86/87 menempati peringkat pertama maka dalam RAPBN tahun 87/88 turun pada peringkat keempat. Untuk kalangan perguruan tinggi turunnya anggaran sektor pendidikan ini sering dicurigai sebagai isyarat semakin nyaringnya "nyanyian keprihatinan" pada bidang penelitian, karena miskinnya dana untuk aktivitas ini. Seperti telah menjadi kenyataan, tahun 86/87 ini ditandai dengan dikuranginya atau bahkan ditiadakannya dana penelitian untuk berbagai bidang; akibatnya gairah para dosen serta civitas akademika lainnya untuk melaku-kan penelitian terasa semakin menurun.
PENERTIBAN GELAR AKADEMIK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.815 KB)
Niatan bagus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk menertibkan pemakaian gelar akademik yang telah muncul beberapa tahun lalu sekarang mulai teraktualisasi kembali. Apabila beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, menyatakan bahwa Depdikbud bermaksud menertibkan pemakaian gelar akademik bagi lulusan perguruan tinggi maka maksud baik ini telah dicoba diimplementasi dalam berbagai aturan main. Baru-baru ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, menyatakan bahwa Depdikbud akan segera menertibkan pemakaian gelar akademik; sedangkan seperangkat aturan untuk mengoperasionalisasi maksud tersebut secara rinci telah disiapkan, dan dalam waktu dekat akan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Lebih jauh Pak Soekadji menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) dilarang menganugerahkan gelar bagi lulusannya; dan apabila lembaga ini tetap saja menganugerahkan gelar bagi lulusannya,misalnya saja MBA (Master of Businnes Administration) yang sedang populer, dapat dituntut sesuai peraturan yang berlaku.
UGM TURUN RANKING
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.338 KB)
Publikasi Majalah Times (Inggris) yang cukup menegangkan kalangan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, baru saja dilakukan. Menegangkan karena para civitas akademika, dosen dan mahasiswa, beserta keluarganya menunggu hasil perankingan perguruan tinggi berdasar mutunya. Mereka akan bangga kalau ranking perguruan tingginya meningkat, sebaliknya akan sedih kalau ranking perguruan tingginya menurun. Ketegangan seperti ini juga dirasakan oleh para pejabat yang mengurus pengembangan pendidikan tinggi, termasuk menteri pendidikan. Dalam edisinya pertengahan November 2007 lalu, Times menurunkan artikel ?Top 400 Universities: World University Rankings 2007?. Dalam artikel ini dimuat 400 nama perguruan tinggi berkelas dunia berdasar urutan mutu. Ranking pertama atau ke-1 diduduki oleh Harvard University (US) dan terakhir atau ke-400 diduduki oleh Sogang University (South Korea). Kalau kita cermati dalam perankingan tersebut terdapat tiga perguruan tinggi Indonesia; masing-masing adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di ranking ke-360, Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung ke-369, dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta ke-395. UNDIP Semarang yang tahun lalu sempat ?nongol? dalam daftar perguruan tinggi berkelas dunia, pada tahun ini terpental jauh entah ke mana.
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA PTS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.269 KB)
Jawa Tengah saat ini mempunyai 47 PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Apabila dihitung jumlah jurusan/program studinya maka saat ini di Jawa Tengah sudah terdapat 242 jurusan/progstu; terdiri dari 39 jurusan/progstu berstatus 'disamakan', 24 jurusan/progstu berstatus 'diakui', dan 179 jurusan/progstu 'terdaftar'. Kiranya bisa dicatat bahwa pada beberapa PTS maka unit struktur kelembagaan terkecilnya berupa 'jurusan', sedangkan pada beberapa PTS yang lainnya berupa program studi (progstu). Apabila PTS yang telah disetujui KOPERTIS Wilayah VI Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan akademiknya ikut dihitung di dalamnya --meskipun belum mendapat status akreditasi--, maka sampai saat ini setidak-tidaknya terdapat 59 PTS; terdiri dari 278 jurusan/progstu, yang 36 diantaranya belum mempunyai status akreditasi. Sedangkan kalau dilihat dari jenis program yang diselenggarakan maka diantara 278 jurusan/progstu tersebut 200 diantaranya berupa program S1 (Sarjana), selebihnya merupakan program D3 (Diploma Tiga). Untuk tingkat nasional saat ini sudah terdapat sekitar 600 PTS dengan segala jenis dan programnya yang sudah terdokumentasi pada "file" Depdikbud. Jumlah ini belum termasuk PTS-PTS yang beroperasi di luar sepengetahuan dan pembinaan Depdikbud.
PROBLEMA BESAR MADRASAH
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.919 KB)
Salah satu ?kekeliruan? kebijakan pendidikan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan (educational performance) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kalau kita berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Muhammad Nuh, dalam salah satu acara pada sebuah pondok pesantren di Jawa Timur bah-kan sempat menyatakan bahwa sekarang ini pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri saja. Sudah saatnya sekolah negeri dan sekolah dalam pondok pesantren (nota bene madrasah) disejajarkan dalam hal bantuan yang diberikan. Pada sisi yang lain Pak Menteri juga memuji bahwa madra-sah dalam pondok pesantren dapat dijadikan contoh pendidikan yang tidak mengandalkan bantuan dari APBN maupun APBD. Adanya pandangan yang tidak memperhitungkan potensi madrasah di dalam penentuan kinerja pendidikan nasional jelas tidak tepat bahkan keliru sama sekali. Di samping eksistensinya sudah sangat mapan maka jumlahnya pun sangat signifikan dalam belantara pendidikan di Indonesia. Berapa jumlah madrasah di Indonesia? Menurut catatan Departemen Agama (2007) jumlah MI sebesar 23.517 lembaga, 93 persen diantaranya swasta; MTs sebesar 12.054 lembaga, 90 persen diantaranya swasta; serta sedangkan MA sebesar 4.687 lembaga, 86 persen diantaranya swasta. Dari angka-angka ini diinterpretasi bahwa eksistensi madrasah di Indonesia sa-ngatlah menentukan ?merah-putihnya? pendidikan nasional.
PELANGGARAN SEKSUAL DAN CITRA SEKOLAH
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.263 KB)
Seorang mahasiswa datang ke pusat informasi untuk mencari data mengenai jumlah tempat ibadah serta jumlah pelacur (wanita tuna susila) pada suatu kota. Data yang didapatkan menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jumlah tempat ibadah senantiasa meningkat, sementara itu jumlah pelacurnya pun juga meningkat. Mahasiswa yang rupanya sedang demam statistik itu segera memasukkan data yang diperolehnya ke dalam rumus statistik 'Korelasi Product Moment', suatu formula kuan-titatif untuk mengetahui efektivitas serta signifikansi hubungan antar fenomena (variabel). Hasil yang diperoleh menyatakan terdapatnya hubungan positif yang signifikan antara banyaknya tempat ibadah dengan banyaknya pelacur di kota tersebut. Artinya, semakin banyak tempat ibadah semakin banyak pula wanita yang berprofesi pelacur. Sampai di sana kesimpulannya masih benar; tetapi kemudian ada sesuatu yang kurang benar ketika mahasiswa tersebut mencoba membuat konklusi kualitatif yang menya-takan bahwa munculnya pelacur dikarenakan munculnya tem-pat-tempat ibadah, atau dengan bahasa lain tempat ibadah lah yang membuat seseorang menjadi pelacur.
TEORI "THREE IN ONE" DALAM KURIKULUM 1999
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.295 KB)
Kalau ada yang menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kerdil dan tidak mau melihat kesalahan masa lalu untuk dapat menapaki masa depan dengan sukses barangkali tidak sepenuhnya salah. Setidak-tidaknya hal ini berlaku dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan penggantian kurikulum sekolah, pembaruan, penyempurnaan, atau apa pun namanya. Sejak tahun 1975 sampai tahun 1994 kita memiliki pengalaman "menambal sulam" kurikulum, dan hasilnya selalu saja tidak mampu menghantarkan bangsa ini kepada kinerja pendidikan yang kompetitif dan produktif. Banyak indikator yang dapat dipakai; misalnya seperti dilaporkan oleh Bank Dunia kemampuan membaca siswa kita lebih rendah dibanding siswa di negara-negara tetangga; prestasi pelajar kita di dalam International Mathematic Olympic (IMO) selalu saja "jeblok", kecakapan berbahasa (Inggris) siswa dan guru kita begitu rendah dibanding negara-negara lain, dan sebagainya. Meskipun demikian, pengalaman buruk tersebut diulang kem-bali dengan "menambal sulam" Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 1999, atau apapun namanya. Durasi waktu yang digunakan untuk menggarap kurikulum baru pun nampak sempit sehingga, meminjam terminologi Bahasa Jawa, prosesinya kelihatan sekali grusa-grusu; yaitu tergesa-gesa dan kurang hati-hati. Pendekatannya jauh dari profesional, sehingga hasilnya pun tentu kurang optimal. Memang ada kesan yang tidak dapat ditutup-tutupi bahwa ada sesuatu yang dipaksakan dalam prosesi pembaruan kurikulum kita kali ini. Sebagian masyarakat bahkan ada yang menganggap bahwa penerapan Kurikulum 1999 kali ini merupakan upaya pemerintah un-tuk mengalihkan perhatian supaya masyarakat tidak complain atas terjadinya berbagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Anggapan yang berbau pilitis ini semoga tidak benar.
PEMBENAHAN KEMBALI KURIKULUM IKIP
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.695 KB)
Pengamatan dan keluhan masyarakat terhadap menurunnya kualitas pendidikan menengah ternyata tidak saja mendapatkan respon dari kalangan pendidikan menengah itu sendiri, akan tetapi juga telah mendapak pada kalangan pendidikan tinggi; terutama sekali IKIP dan FKIP sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang ditugasi memproduksi tenaga pendidik atau guru bagi kepentingan pendidikan menengah. Salah satu faktor yang dipandang cukup dominan terhadap fenomena pemerosotan kualitas pendidikan mene-ngah adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik merupakan hasil produksi IKIP maka lem-baga ini sering dianggap ikut "bersalah". Berbagai kritik yang cukup tajam tentang kualitas lulusan IKIP akhir-akhir ini memang banyak muncul dipermukaan. Masalah utama yang menjadi titik pangkal kritik adalah banyaknya para tenaga pendidik yang kurang mengua sai "subject matter", atau materi pengajaran yang harus disampaikan kepada anak didik. Banyak hal yang terkait dengan masalah ini; termasuk didalamnya adalah "input" IKIP yang sering dikomentari sebagai "kelas dua", serta kurikulum IKIP yang dipandang kurang mendukung pemberian materi pengajaran atau bidang studi yang kualitatif. Salah satu cara yang akan ditempuh guna mengatasi masalah yang pertama, "input", adalah pembatasan secara tegas antara program kependidikan dengan non-kependidik an. Peserta Sipenmaru yang pilihan pertamanya adalah pro gram kependidikan tidak diperkenankan memilih program non-kependidikan untuk pilihan keduanya. Demikian pula dengan yang sebaliknya.
MENGIMBANGKAN SEKOLAH UMUM DENGAN SEKOLAH KEJURUAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.34 KB)
Salah satu pernyataan penting yang belum lama ini dikemukakan Mendikbud Wardiman Djojonegoro adalah bahwa penyiapan tenaga kerja untuk sektor industri merupakan salah satu tujuan pendidikan di negara kita; ini berarti bahwa pendidikan memberikan kontribusi dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Pernyataan Pak Menteri tersebut memiliki arti yang penting dan strategis mengingat selama ini ada beberapa pakar pendidikan kita yang kurang sependapat dengan tu-juan pendidikan seperti itu serta dengan tegas menentang adanya pendekatan ketenagakerjaan (manpower approach) dalam sistem perencanaan pendidikan. Pendekatan ketenaga-kerjaan seperti ini dianggapnya tidak bisa mengembangkan kreativitas anak didik. Implikasinya: kalau kini banyak ditemui pengangguran kaum terdidik,yaitu lulusan lembaga pendidikan, yang menambah buramnya peta ketenagakerjaan di negara kita maka lembaga pendidikan tidak harus ikut menanggung dosa dikarenakan lulusannya memang tak pernah direncanakan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pernyataan Pak Menteri mengenai penyiapan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan kiranya bisa mengeliminasi pendapat yang kurang tepat tersebut di atas; pada kenyataannya lulusan lembaga pendidikan di negara kita memangada yang disiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja, dalam hal ini ialah lulusan lembaga pendidikan kejuruan. Kalaupun pada kenyataannya masih banyak sekolah kejuruan yang belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal se hingga lulusannya belum siap kerja memang merupakan soal lain yang harus dibahas.