cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 26   27   28   29   30 
PENDAPATAN PRIMER NEGARA PADA PERIODE AWAL ISLAM (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal perkembangan Islam sumber utama pendapatan negara adalah khums, sodaqoh fitrah, zakat, kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pengumpulan pajak).  Khums dikeluarkan pada tahun 2 hijrah. Sodaqoh fitrah diwajibkan juga pada tahun 2 hijrah. Kharaj ditarik pada 7 tahun hijrah, setelah menundukkan khaibar. Zakat diwajibkan pada tahun 8 hijriah dan jizyah ditentukan pada tahun 8 hijrah pula (Sadr, 1989). Pada masa Rasulullah, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan Negara adalah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Khalifah Umar. Pada saat itu pendapatan meningkat tajam dan baitul maal didirikan secara permanen di pusat kota dan ibukota propinsi, sehingga masih tersisa Khums dalam bahasa Arab berarti seperlima. Khums merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Maal, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an (8:41). Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya adalah untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum (Pickthall, 1969). Rasulullah s.a.w biasanya membagai khums menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian ke dua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan kudanya), bagian untuk prajurit, wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian dari rampasan perang (Sabzwari, 1984). Pada tahun kedua setelah Hijrah sodaqoh fitrah diwajibkan. Sodaqoh yang juga dikenal sebagai zakat fitrah ini diwajibkan setiap bulan puasa Ramadhan. Besarnya satu Sha kurma, gandum (barley), tepung keju atau kismis, atau setengah Sha gandum untuk tiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, dan dibayar sebelum shalat Id (Bukhari, 1979). Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik ummat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian dari kepemilikan publik umat Islam. Karena itu siapa pun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Contohnya adalah sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaibar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi kepemilikan publik umat Islam (Sadr, 1989).  Ketika Khaibar ditaklukkan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi.  Rasulullah s.a.w biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua per tiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih, menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting (Sabzwari, 1984).
INDONESIA 2000 LAWAN AMERICA 2000 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.62 KB)

Abstract

       Sepuluh tahun lalu, tepatnya tahun 1990,  meluncurlah buku yang menarik kita baca  dan mampu menumbuhkan optimisme kepada bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan; adapun judulnya ialah  Indonesia 2000 : The Industrial and Technological Challenge yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut I-2000. Setahun kemudi-an, tepatnya tahun 1991, meluncur lagi buku yang tak kalah mena-riknya untuk kita baca  dan mampu menumbuhkan optimisme kepada bangsa Amerika Serikat (AS) dalam menyongsong masa depan; ada-pun judulnya adalah America 2000 : An Educational Strategy yang selanjutnya di dalam tulisan ini disebut dengan A-2000.       Di antara I-2000 dengan A-2000  ada beberapa kesamaan dan sekaligus perbedaannya. Orientasi futuristik karya tulis yang lebih difokuskan pada kehidupan sosial masyarakat pada tahun 2000 (saat ini) merupakan satu dari sekian kesamaan yang terdapat dalam dua buku tersebut.  Relatif banyaknya pakar dan praktisi pendidikan serta kaum intelektual lainnya yang mau meluangkan waktu untuk membaca buku merupakan sisi kesamaan yang lainnya.       Perbedaan yang utama  antara I-2000 dengan A-2000 terletak pada pendekatannya.  Pendekatan I-2000  adalah menampilkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan (di Indonesia)  dalam bebe-rapa tahun terakhir menjelang diluncurkannya buku tersebut untuk memprediksi apa yang bakal terjadi pada masyarakat di tahun 2000. Sementara itu pendekatan A-2000 adalah menggambarkan dahsyatnya persaingan yang akan dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, ter-masuk AS, untuk kemudian meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi bangsa AS mulai saat itu (awal tahun 90-an).       Perbedaan lain terdapat pada penulisnya. I-2000 ditulis oleh "outsider" yang dalam hal ini ialah Francois Raillon berkebangsaan Perancis; sedangkan A-2000 ditulis oleh "insider" yang dalam hal ini adalah George Bush bersama timnya berkebangsaan AS.
MENUJU SISTEM NONDEFFERENSIASI SMA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.885 KB)

Abstract

       Seusai rapat kerja nasional (rakernas) Depdikbud, Rabu 2 Agustus 90, baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Fuad Hassan, menjelaskan bahwa ada kemungkinan sistem penjurusan program studi di SMTA Umum (=SMA)  akan segera diakhiri. Selanjutnya kurikulum SMA akan dibuat yang benar-benar bersifat umum.       Penjurusan program studi yang ada pada SMA kita saat ini dipandang sudah tak cocok  untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi.  Munculnya ilmu-ilmu baru yang beriringan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan,  dicontohkan misalnya Ilmu Ekologi, merupakan  alasan tersendiri terhadap rencana dihapusnya sistem penjurusan tersebut.       Mengapa demikian?  Karena bidang-bidang ilmu baru yang bermunculan, katakanlah Ilmu Ekologi misalnya, akan makin sulit dimasukkan dalam salah satu jurusan atau program studi yang ada di SMA saat ini. Ini merupakan salah satu argumentasi tentang mengapa sistem penjurusan program studi  di SMA dipandang sudah tak cocok lagi dengan tuntutan kemajuan jaman.
SALING-SILANG STATUS PENYELENGGARAAN PROGRAM MBA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.766 KB)

Abstract

       Munculnya berbagai lembaga penyelenggara program MBA, Master of Business Administration, akhir-akhir ini seperti tak terkendalikan lagi. Pada berbagai kota besar program ini menunjukkan eksistensinya; namun bersamaan dengan itu "saling-silang" mengenai program ini pun menjadi tak terhindarkan lagi.           Diakui atau tidak dewasa ini penilaian masyarakat mengenai penyelenggaraan program MBA sedang "terbagi"; ada yang menyatakan  kehadiran program MBA secara eksistensional merupakan ekspresi kreativitas masyarakat yang dapat melengkapi program-program pendidikan yang ada dan secara material lulusannya diperlukan oleh industri dan perusahaan. Sementara itu di pihak lain ada yang menyatakan bahwa lulusan MBA sudah tidak diperlukan lagi oleh karena mutunya yang makin lama semakin menurun, peserta didiknya tidak lagi berorientasi pada keterampilan namun lebih pada gelar, sedangkan penyelenggaraannya makin tak beraturan sehingga perlu segera ditertibkan.          Mengenai pendapat yang terakhir, yaitu penertiban lembaga MBA, rasanya memang ada benarnya.  Disadari atau tidak pemerintah pun saat ini sedang dalam proses mener-tibkan lembaga MBA dan sejenisnya.  Kalau beberapa waktu yang lalu koordinator Kopertis di berbagai wilayah telah mengundang para penyelenggara program MBA untuk diajak dialog mengenai eksistensi lembaga berkaitan dengan pe-ran sertanya di masyarakat;  hal ini kiranya merupakan bagian dari upaya penertiban tersebut.  Memang, istilah penertiban ini tidaklah relevan dengan "pelarangan", setidak-tidaknya untuk saat ini.
MATA RANTAI REVOLUSI RADIO INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.608 KB)

Abstract

       Lima puluh tahun atau setengah abad yang silam,  tepatnya  pada tanggal 11 September 1945 di negara kita lahir "bayi mungil" yang kemudian diberi sebutan Radio Republik Indonesia (RRI). Kelahiran RRI harus ditempuh melalui jalan panjang penuh liku semenjak jaman penjajahan Belanda dan Jepang.          Kalau kita mau merunut perjalanan sejarah sebenarnya lahirnya RRI sudah diembrionalisasi sejak jaman prakemerdekaan.  Pada tahun 1933 di Solo berdiri Solosche Radio Vereniging (SRV),  setahun be-rikutnya di Yogyakarta berdiri Mataramsche Vereniging voor Radio Omroep (MAVRO),  di Jakarta muncul Vereniging Oosterse Radio Omroep (VORO),  dan di kota Bandung berdiri Vereniging Oosterse Radio Luisteraars (VORL).  Pada tahun 1935 di Surabaya berdirilah Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) dan di  Semarang berdiri Radio Semarang.  Itu semuanya merupakan embrio berdirinya RRI di persada ini.          Lahirnya RRI dilandasi tekad membela tanah air yang tercermin dalam Tri Prasetya RRI. Prasetia pertama berisikan tekad menyelamatkan semua alat siaran radio dari siapapun yang ingin memakai alat siaran untuk menghancurkan negara kita.  Prasetia kedua berisi tekad untuk mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan berdasarkan jiwa kebangsaan yang murni,  hati yang bersih dan jujur,  serta kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Sedangkan prasetia ketiga adalah tekad untuk bersatu di atas semua aliran,  partai maupun golongan, berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
MENEKAN BIAYA PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.988 KB)

Abstract

Wacana yang berkembang menghendaki pendidikan murah, apalagi gratis, sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, karena sebenarnya sangat menyesatkan. “Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak percaya bahwa kita membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi untuk bidang pendidikan nasional. Kita belajar dari pengalaman bahwa pendidikan me-merlukan biaya yang sungguh tidak kecil”. Demikian dikatakan Presiden Megawati dalam acara peringatan Hardiknas di SMAN 13 Jakarta pada tanggal 5 Mei yang lalu (Media Indonesia, 6/5/2004).        Pernyataan Bu Mega selaku presiden RI tersebut rasanya merupakan tanggapan atas banyaknya keluhan masyarakat tentang rendahnya kualitas pendidikan kita di satu sisi dan mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat di sisi lain. Dua keluhan yang sesungguhnya saling tali temali.            Seperti diketahui dalam laporannya, “Human Development Report 2003”, UNDP menempatkan Indonesia pada peringkat 112 dari 174 negara dalam hal pencapaian HDI. Rendahnya peringkat HDI ini secara tidak langsung menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita. Padahal untuk meningkatkan kualitas diperlukan biaya tinggi; tak pernah ada pendidikan berbiaya rendah menghasilkan pendidikan yang bermutu. Karena kemam-puan ekonomi masyarakat terbatas maka gejala ini memunculkan keluhan tentang mahalnya biaya pendidikan. Akhir-akhir ini memang banyak ang-gota masyarakat mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan.  
WAJIB DAFTAR USAHA BAGI TAMANSISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.772 KB)

Abstract

Tulisan Ki Hadjar Dewantara,  yang pada waktu itu tentu-nya masih bernama Soewardi Soeryaningrat,  yang disampaikan beliau dalam konggres Permufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 31 Agustus 1928 di Surabaya tersebut melukiskan betapa sederhananya kehidupan sekolah dengan segala sivitasnya.       Dana yang dimiliki oleh sekolah sangat terbatas, kalau perlu uluran tangan dari pada "penderma" tak harus ditolak. Meskipun demikian bukan berarti sekolah harus melanggar prinsip "berdiri diatas kaki sendiri". Akibatnya kesederhanaan tidak hanya tercipta di sekolah, akan tetapi para gurunya pun ikut terimbasi. Nafkah guru yang sekedarnya telah menjadi sebuah cermin.       Dalam situasi dan kondisi yang demikian terlukis dengan jelas bahwa lembaga pendidikan yang  disebut  sekolah  tidak me-ngandung adanya unsur-unsur "komersialisme" dalam sistem pengelolaan dan operasionalnya.       Ilustrasi tersebut kiranya sangat tepat diungkap kembali sebagai acuan komparatif terhadap munculnya satu kasus yang terjadi baru-baru ini di Pemantangsiantar. Di daerah ini Perguruan Tamansiswa,  serta beberapa sekolah lainnya telah dikenakan "Wajib Daftar Usaha" (WDU) oleh  Kantor Perdagangan setempat.  Bagi sekolah-sekolah yang tidak mau dan atau mampu menyelesaikan WDU tersebut telah disediakan pula "ancaman"-nya:  pidana kurungan tiga bulan atau denda uang sebesar tiga juta rupiah.
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: MAJALAH FASILITATOR
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.468 KB)

Abstract

Banyak pengertian kompetensi yang dikembangkan oleh para ahli dan/atau para praktisi. Kalau kita membaca buku karya Louise Moqvist (2003) dalam “The Competency Dimension of Leadership: Findings from a Study of Self-Image among Top Managers in the Changing Swedish Public Administration” yang diterbitkan oleh Linkoping University, kompetensi didefinisikan sebagai kondisi aktual yang dihubungkan dengan individu dan kerja. Adapun maksudnya ialah sejauh mana seorang individu dapat memanfaatkan kondisi aktual yang ada di lingkungan sekitar untuk mendukung pekerjaannya.   Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia pekerjaan. Menurut Rustyah (1982), kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengeta-huan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu; sedangkan menurut Herry (1998), kompetensi adalah kemampuan melak-sanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan. Hal ini dapat dibaca dalam publikasi Direktorat Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (2006), “Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Dalam Pendidikan Inklusif” yang dapat diakses melalui situs http://www.dtplb.or.id.
SEKITAR PENARIKAN DOSEN NEGERI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN BERITA NASIONAL
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.542 KB)

Abstract

Menurut catatan Depdikbud, problem serius yang dihadapi oleh PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di seluruh Indonesia, secara umum saat ini adalah masalah tenaga edukatif (dosen), terutama dari segi kuantitasnya.       Menurut informasi dari Direktorat PTS Ditjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini terdapat ratio 1:75 antara dosen tetap dengan dosen PTS (KOMPAS, 10 Des 1984). Tentu ini merupakan angka bersama, karena pada kenyataannya banyak PTS yang rationya jauh lebih kecil dari angka tersebut. Sebaliknya banyak pula PTS yang memiliki angka ratio yang jauh lebih besar.       Bermula dari masalah tenaga edukatif inilah maka sampai saat ini skala ketergantungan PTS pada PTN (Perguruan Tinggi Negeri), dan menurut para akhli baik yang berkecimpung langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan, belum dapat ditekan sampai titik minimum.       Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, khususnya teknologi komunikasi yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan dewasa ini maka,  menurut pendapat saya, ratio dosen mahasiswa kiranya sudah tidak relevan lagi dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur kadar kualitas suatu perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS.
MENENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.45 KB)

Abstract

       Setidaknya ada dua pertemuan penting yang dilaksanakan dalam kaitan sertifikasi guru baru-baru ini. Pertama, pertemuan terbatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan (Ditjen Mutendik), World Bank, serta pakar dan praktisi pendidikan; serta kedua, rakor bersama Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), dan Ditjen Mutendik.          Lembaga manakah yang berhak mensertifikasi guru adalah salah satu topik sentral yang dibicarakan dalam kedua pertemuan tersebut. Mengapa penentuan lembaga sertifikasi guru menjadi penting? Ya, karena UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, atau yang sering disebut UU Guru, mengamanatkan perlunya sertifikat bagi guru. Bahkan sertifikat guru inilah nantinya akan menunjukkan seorang guru itu profesional atau tidak; mak-sudnya hanya guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dianggap profesional, dan tanpa sertifikat pendidik maka guru yang bersangkutan tidak dapat dianggap profesional.          Berangkat dari pengertian tersebut maka lembaga yang berhak menser-tifikasi guru menjadi sangat penting untuk segera ditentukan. Lembaga ini sedikit banyak akan ikut menentukan sejauh mana tingkat profesionalitas guru kita yang jumlahnya mencapai jutaan orang.

Page 28 of 160 | Total Record : 1592

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue