Articles
1,592 Documents
ALOKASI DANA PENELITIAN DALAM RAPBN 1993/1994
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.659 KB)
      Sebuah tradisi politis pidato presiden menjelang tahun anggaran baru guna menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan anggota wakil rakyat kiranya merupakan kebiasaan kenegaraan yang konstruktif; apalagi pidato tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas, meski harus melalui bantuan media. Dengan mengikuti pidato presiden ini kita dapat mengetahui secara lebih pasti kemampuan ekonomi "rumah tangga" negara, sekaligus kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.        Kiranya kita pantas bersyukur, di tengah-tengah gencarnya berbagai isu politis dunia yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai bantuan luar negeri ternyata RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan yang berarti apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993.        Lebih dari itu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak "luar", meski belum hilang sama sekali, makin terlihat dalam formulasi RAPBN 1993/ 1994 tersebut. Hal ini menyiratkan makin mantapnya keman dirian kita dalam menjalankan roda-roda pembangunan.        Apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993 maka RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan sebesar 11,07%; yaitu dari 56.108,6 miliar rupiah (1992/1993) menjadi 62.322,1 miliar rupiah (1993/1994). Bila dibandingkan dengan APBN empat atau lima tahun yang lalu, APBN 1988/1989 yang be-sarnya 28.963,6 miliar rupiah, maka nominal kenaikannya mencapai lebih dua kalinya. Jujur saja, diakui atau ti-dak, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah kita, khususnya di bidang ekonomi.
EMPAT ALTERNATIF YANG DAPAT DITEMPUH
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.904 KB)
      Kondisi pendidikan menengah di Indonesia dilukiskan oleh TPP SMTP dan SMTA saat ini yang masih berkisar pada angka 58% dan 34%. Pada sisi yang lain daya tampung sekolah terhadap jumlah lulusan jenjang pendidikan dibawahnya untuk SMTP dan SMTA berturut-turut berkisar pada angka 63% dan 82%.      Untuk tahun akademik 1987/88 sebanyak 6.687.000 dari 11.537.000 penduduk berusia pendidikan menengah per tama, 13 s/d 15 tahun, sudah dapat ditampung di sekolah. Pada sisi yang lain sebanyak 3.655.000 dari 10.745.000 penduduk usia pendidikan menengah atas, 16 s/d 18 tahun, sudah dapat ditampung di sekolah. Jadi, TPP untuk jenjang SMTP dan SMTA masing-masing adalah 58% dan 34%. Ini merupakan pencapaian TPP yang maksimal selama beberapa tahun yang terakhir ini. Periksa Tabel 3 dan Tabel 4!      Daya tampung sekolah menengah pun sampai sekarang ini belum mampu mencapai titik yang maksimal. Pada tahun 1987/88 seluruh SMTP di Indonesia hanya mampu menampung 2.377.000 siswa baru dari sebanyak 3.786.500 lulusan SD pada tahun ajaran sebelumnya. Hal ini berarti bahwa daya tampung pendidikan menengah pertama di negara kita masih berkisar pada angka 63%.      Sementara itu pada tahun yang sama seluruh SMTA di Indonesia hanya mampu menampung 1.397.000 siswa baru dari sebanyak 1.703.000 lulusan SMTP pada tahun ajaran sebelumnya. Hal ini berarti bahwa daya tampung pendidikan menengah atas di negara kita masih berkisar pada ang ka 82%.
GOSIP PEMBUBARAN IKIP
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.645 KB)
      Membaca berita bahwa sebanyak 10 IKIP Negeri akan segera "dibubarkan" dengan cara diubah statusnya menjadi universitas, kalangan IKIP ada yang menanggapinya dengan agak surprise; tetapi banyak pula yang menanggapinya secara dingin-dingin saja. Meskipun berita tersebut konon bersumber dari Direktur Jenderal Dikti Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, tetapi berita semacam itu sepertinya sudah menjadi santapan sehari-hari bagi warga IKIP.        Sebelum berita tersebut muncul di permukaan maka gosip bahwa IKIP akan segera di-KO memang sudah beredar secara terbatas; ada yang menyebutkan IKIP akan digabung ke universitas sebagai FKIP, ada yang menyebutkan IKIP akan dikurangi populasinya, bahkan ada yang menyebutkan IKIP akan ditutup sama sekali. Jadi, mendengar berita bahwa IKIP akan diubah statusnya menjadi universitas maka berita tersebut dianggap biasa-biasa saja; yang agak tidak biasa ialah berita tersebut -konon- sumbernya lang sung dari seorang birokrat yang memang mempunyai "power" dan otorita untuk menentukan masa depan IKIP. Kalau yang biasa didengar selama ini sekedar gosip yang tidak jelas jluntrung-nya, maka berita pengubahan status ini mungkin sedikit agak lain.        Entahlah; tetapi justru yang kemudian "mengaget-kan" ialah adanya statement Pak Soekadji yang menyatakan tidak benar bahwa 10 IKIP Negeri akan diubah statusnya menjadi universitas, yang benar adalah akan segera dibe-nahinya lagi kurikulum IKIP. Sebagaimana dengan berita terdahulu yang dipublikasikan oleh berbagai media lokal dan ibu kota, maka berita "pembatalan" pengubahan status IKIP pun juga dipublikasi secara massa.
KENAKALAN SISWA SMTA : MEDIA MASSA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.611 KB)
      Akhir-akhir ini masalah kenakalan remaja sangat menyita perhatian masyarakat, terlebih-lebih kemakalan para siswa sekolah menengah tingkat atas. Tindakan-tindakan mereka seringkali tidak saja bersifat ekspresif dan demonstratif belaka namun sudah menuju pada hal-hal yang cukup meresahkan masyarakat.      Beberapa kasus kiranya dapat diketengahkan untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkrit, misalnya tentang perkelahian siswa dalam satu sekolah, perkelahian siswa antar sekolah, corat-coret tembok atau meja, mengendarai motor dijalan umum dengan kecepatan amat tinggi, mengunjungi tempat pelacuran, dsb. Dan hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak, baik aparat sekolah, aparat kepolisian, para penegak hukum maupun seluruh anggota masyarakat pada umumnya.      Beberapa kasus yang terjadi bahkan ada yang seperti mengandung tendensi politis, misalnya kasus beberapa siswa SMTA tertentu yang enggan/tak mau menghormat bendera pada saat upacara bendera.      Hal-hal seperti tersebut di atas merupakan manivestasi/perwujudan kenakalan remaja yang sudah sangat berlebihan, atau sudah menjurus pada perilaku kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat umum.
PERSIAPAN MASUK PERGURUAN TINGGI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.501 KB)
      Berapakah besarnya Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) jenjang pendidikan tinggi di negara kita saat ini? Menurut data terakhir angkanya masih berkisar di sekitar bilangan 8,0%; hal ini berarti bahwa dari setiap ditemui 100 penduduk yang berusia pendidikan tinggi, 19 s/d 24 tahun, maka hanya 8 orang saja yang beruntung memperoleh kesempatan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.      Berapakah jumlah riil mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia? Jawabnya adalah di sekitar angka 1,7 juta orang! Selanjutnya, berapakah jumlah penduduk Indonesia? Angkanya berkisar pada bilangan 185 juta.      Apakah artinya angka-angka tersebut? Atrinya jumlah keseluruhan mahasiswa kita kurang dari 1,0% terhadap jumlah penduduk. Jadi, dari setiap dijumpai 100 penduduk Indonesia maka paling banyak hanya ada seorang saja yang berpredikat mahasiswa. Bahkan mungkin, dari 100 penduduk tersebut tidak ditemui mahasiswanya.
MASA DEPAN UNIVERSITAS TERBUKA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.085 KB)
      Baru-baru ini pucuk pimpinan Universitas Terbuka (UT), Setijadi, memberi presentasi pada "Seminar Prospek Universitas Terbuka di Masa Depan" di Yogyakarta. Seminar ini diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana IKIP Yogyakarta; adapun tujuannya di samping memberi wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sistem pendidikan tinggi nonkonvensional di negara kita, juga sekaligus menggali masukan guna meningkatkan mutu dan kredibilitas UT itu sendiri.        Kalau kita mengingat peristiwa penting di sekitar tujuh tahun yang lalu, tepatnya 4 September 1984, ketika UT dinyatakan eksistensinya; maka berbagai harapan masyarakat menumpuk padanya, khususnya harapan tentang adanya sistem pelayanan pendidikan tinggi yang nonkonvensional, untuk meratakan pendidikan bagi masyarakat.        Barangkali kita masih ingat apa yang dikemukakan Presiden Soeharto ketika itu; didirikannya UT merupakan jawaban tepat untuk meratakan kesempatan memperoleh pe-layanan pendidikan tinggi dalam kondisi dan situasi peri kehidupan masyarakat dewasa ini, terutama dikarenakan wilayah kepulauan negeri ini yang sangat luas.
BADAN AKREDITASI NASIONAL BUKAN LEMBAGA INDEPENDEN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.157 KB)
      Akhirnya terbentuklah Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat pendidik-an, utamanya masyarakat pendidikan tinggi. Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro menandatangani pembentukan BAN dan sekaligus melantik para anggotanya. Sebanyak 17 anggota dari berbagai kalangan, utamanya kalangan pendidikan tinggi, telah dilantik menjadi anggota BAN; meskipun keanggotaannya itu didasarkan pada aspek individual, bukan aspek institusional.        Terbentuknya BAN tersebut mengingatkan saya pada suatu dis-kusi akademik lebih dari lima tahun lalu pada sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta; waktu itu topik pembicaraannya berkisar pada badan atau lembaga mana yang layak mengakreditasi perguruan tinggi di negara kita. Adapun konotasi layak dalam konteks akreditasi adalah badan atau lembaga yang bisa mengakreditasi perguruan tinggi secara objektif, jujur, dan jauh dari keberpihakan.        Istilah layak dengan tiga indikator tersebut waktu itu benar-benar mendapat "tekanan" pada diskusi; pasalnya kiprah tim akreditasi yang bekerja selama ini (saat itu) dianggap belum memenuhi kriteria layak. Banyak pengelola perguruan tinggi (baca: PTS) yang kurang puas ter-hadap metode kerja tim akreditasi.
MEWASPADAI INEFISIENSI SEKOLAH DASAR
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.717 KB)
      Kesibukan Sekolah Dasar (SD) seperti tidak pernah habis-habisnya; setelah pelaksanaan Ebtanas berakhir maka saat ini teman-teman pengelola SD dihadapkan pada kesibukan baru, yaitu penerimaan siswa baru. Dua peristiwa tahunan ini sama-sama "memusingkan" para guru dan kepala sekolah; apabila pada Ebtanas mereka "pusing" memikirkan agar anak didiknya dapat lulus dengan nilai yang "benar" (bukan katrolan), sedangkan pada penerimaan siswa baru sekarang ini mereka "pusing" karena khawatir sekolahnya tidak laku di pasaran sehingga tidak mendapat siswa baru dalam jumlah yang memadai.        Kekhawatiran teman-teman guru dan kepala sekolah tersebut memang cukup beralasan; belajar dari pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu tiga atau empat tahun yang terakhir ini ternyata banyak SD tidak sanggup "menggaet" siswa baru dalam jumlah yang layak dan memadai.        Tahun lalu banyak SD di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan wilayah-wilayah lain yang hanya mendapatkan belasan siswa baru, bahkan ada yang tidak sanggup meraih sepuluh siswa baru, meskipun sarana gedungnya telah dipersiapkan untuk menampung 40 siswa per kelasnya. Akibatnya banyak sekolah yang "gulung tikar"; siswanya sedikit, gurunya menganggur, gairah belajar menurun, dan sebagainya. Bebe rapa SD terpaksa mengadakan aksi tutup buku karena tidak sanggup mendayung perahu lebih jauh lagi. Peristiwa se-perti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh teman-teman guru serta kepala sekolah; khususnya sekolah swasta yang hidup-matinya lebih mengandalkan jumlah siswa.
RRI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.808 KB)
      Ketika penjajah Belanda masih berkuasa di negara kita ternyata mereka sangat jeli memanfaatkan sarana yang sangat potensial untuk menyebar-luaskan informasi, yaitu siaran radio. Tentu saja waktu itu pemanfaatan siaran radio lebih diorientasikan pada kepentingan politik kaum penjajah. Pada tahun 1925 mereka mendirikan stasiun pemancar yang disebut Bataviasche Radio Vereniging (BRV) di Jakarta, yang kemudian disusul dengan stasiun-stasiun pemancar yang lainnya. Sete-lah itu dimulailah siaran radio yang jelas-jelas lebih mereferensi pada kepentingan politik kaum penjajah. Pada awal tahun 1930-an lagi-lagi mereka mendirikan Nederlands Indishe Radio Omroep Maatchappij (NIROM) yang merupakan perkumpulan radio Belanda.        Tentu bisa diduga, materi siaran radio tersebut dijadikan sebagai sarana dan media komunikasi antar orang-orang Belanda (Nederlander) yang tinggal di Indonesia. Lebih daripada itu secara sistematis materi siarannya juga dirancang mampu memberikan pengaruh kepada bangsa kita untuk menyulut konflik ideologis di antara bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak bisa diragukan, sarana yang potensial dan efektif ini dapat memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi pihak pemerintah penjajah waktu itu.        Untunglah hal yang demikian itu telah membangkitkan kesadaran bagi putra-putra bangsa waktu itu tentang tersimpannya potensi siaran radio sebagai media komunikasi dan sarana politik. Maka dimulailah perintisan berdirinya stasiun siaran (broadcasting) oleh putra-putra bangsa dan untuk kepentingan bangsa sendiri.
KESIAPAN DIY MELAKSANAKAN UAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.252 KB)
Setelah sempat mendapatkan reaksi yang agak âbersemangatâ baik dari publik, dalam hal ini berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, maupun dari legislatif akhirnya Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2004 dilaksanakan juga. Mulai hari Senin tanggal 10 Mei 2004 UAN dilaksanakan serentak di Indonesia pada satuan SMA dan SMK. Â Â Â Â Â Â Â Dalam beberapa hari terakhir ini kita sempat disuguhi banyak berita tentang penolakan UAN tahun 2004 dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan, dari yang sangat masuk akal sampai yang terkesan mengada-ada, mereka menyatakan keberatan akan dilaksanakannya UAN di sekolah-sekolah. Bila kita cermati keberatan tersebut sebenarnya lebih bersumber kepada penentuan angka 4,01 sebagai kriteria kelulusan siswa. Banyak guru dan siswa yang merasa âketakutanâ dengan angka tersebut. Â Â Â Â Â Â Â Reaksi penolakan ternyata tidak hanya dilakukan oleh berbagai kelom-pok masyarakat, tetapi juga oleh wakil rakyat; dalam hal ini Komisi VII DPR RI yang memang membidangi pendidikan. Komisi ini bahkan sempat âmengancamâ akan mengusulkan penghapusan dana sebesar 260 miliar rupiah apabila Depdiknas tetap ângototâ untuk menyelenggarakan UAN pada tahun 2005 nanti.