cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 51   52   53   54   55 
MENGGUGAT IKIP MENGGUGAT KARYA ILMIAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.667 KB)

Abstract

       Apabila perjalanan pendidikan pada tahun 1991 ini telah dibuka secara mantap dengan diresmikannya "lembaga pendidikan" yang baru, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) ternyata dalam perkembangan selanjutnya justru terjadi fenomena penggugatan terhadap eksistensi lembaga pendidikan yang sudah ada. Pada tahun 1991 ini IKIP lah yang terkena sasaran penggugatan tersebut.          Berbagai media massa di negara kita sempat memberitakan perihal akan diakhirinya masa hidup IKIP; konon sebanyak 10 IKIP Negeri akan segera "dibubarkan" dengan cara diubah statusnya menjadi universitas. Meski sempat dibantah oleh yang bersangkutan konon berita klasik yang diaktualisasi ini justru bersumber dari Direktur Jendral Dikti Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo. Sebenarnya berita mengenai gugatan terhadap eksistensi IKIP itu sen-diri bukanlah merupakan berita yang baru;  tetapi berita tersebut menjadi sangat menarik perhatian dikarenakan (konon) sumbernya adalah orang nomer satu dalam urusan pendidikan tinggi di negeri ini.          Lepas dari mana sumber berita tersebut maka sebe-lum terekspose secara massa sesungguhnya gosip mengenai akan segera di-"KO"-nya IKIP memang sudah beredar secara terbatas di kalangan kampus, terutama di kalangan penge-lola IKIP; ada yang menyebutkan bahwa IKIP akan digabung ke  universitas sebagai FKIP,  ada yang menyebutkan IKIP akan dikurangi populasinya,  bahkan ada yang menyebutkan IKIP akan ditutup sama sekali. 
PESAN TERAKHIR ABRAHAM MASLOW Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abraham Harold Maslow dilahirkan pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ia merupakan anak pertama dari tujuh saudara dari keluarga Yahudi tak terdidik yang merupakan imigran dari Rusia. Gelar BA, MA dan PhD dalam bidang Psikologi dari Universitas Wisconsin. Buku terkenal yang ditulis antara lain Toward a Psychology of Being, Motivation and Personality, The Further Reaches of Human Nature dan beberapa artikel yang dimuat dalam Journal of Humanistic Psychology. Teori yang terkenal dari Maslow adalah hirarki kebutuhan. Teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yaitu ancaman dari kejadian atau lingkungan. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan interaksi, afiliasi, teman dan cinta. Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan akutualiasasi diri adalah kebutuhan akan optimalisasi penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi. Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih baik pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (aktualisasi diri). Kebutuhan yang telah dipenuhi mereda daya motivasinya. Maslow menganggap bahwa orang mempunyai keinginan untuk maju. Asumsi ini mungkin benar bagi sebagian karyawan, tetapi tidak bagi karyawan lainnya. Kebenaran teori ini masih dipersoalkan, karena tidak diuji secara ilmiah oleh Maslow. Maslow hanya menerangkan bahwa orang dewasa telah memenuhi 85 % kebutuhan fisiologisnya, 70 % kebutuhan keselamatan dan keamanan, 50 % kebutuhan sosial, 40  % kebutuhan harga diri, dan 10 % kebutuhan aktualisasi diri. Para pengkritik yakin bahwa pemikiran tentang ukuran pemuasan seperti itu, tidak masuk akal jika berbicara tentang pemuasan pekerja kasar. Para pekerja kasar hanya berusaha agar tetap hidup. Kebutuhan yang mengutamakan kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kecukupan psikologis apapun risikonya tetap akan berusaha dicapainya. Penekanan pada kebutuhan ini menyebabkan manusia semakin rakus dan itulah dasar dari kapitalisme sekarang ini. ”Praktek bisnis dengan budaya kapitalis tengah berada dalam krisis sebagai monster yang memangsa dirinya sendiri. Kapitalisme dan bisnis dengan dasar kapitalisme tidak akan berkelanjutan dan tidak mempunyai masa depan ” kata Zohar dan Marshall. Pada akhir hidupnya, Abraham Maslow sendiri merasa bahwa sesungguhnya piramida kebutuhannya tersebut membuat orang rakus seperti sekarang ini. Maslow merevisi piramida kebutuhannya, yaitu piramida kebutuhan yang benar adalah terbalik, sehingga kebutuhan yang harus diutamakan adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang menjunjung tinggi nilai, standar moral, keyakinan dan kebaikan  serta bermanfaat bagi manusia lain.
PERAN DAN WEWENANG BP3 DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.848 KB)

Abstract

       Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)  jangan  hanya bersikap "yes man" kepada kepala sekolah;  akan tetapi sebagai wakil dari orang tua siswa harus berani mengoreksi kebijakan pemanfaatan dana sekolahnya. Pernyataan yang kiranya cukup menggelitik ini baru saja disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang kebe-tulan juga seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, H. Soeparno (Suara Karya, 16/8/97).       Lebih lanjut dikatakan oleh Soeparno bahwa pengurus BP3 harus mengerti situasi keuangan sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah kita maupun sumbangan orang tua siswa.  Tidak sekedar mengerti akan tetapi juga berani mengoreksi pemanfaatan dana tersebut apabila dipandang tidak sesuai dengan keperluan dan ketersediaannya.  Di sisi yang lain dinyatakan pula bahwa seluruh pendapatan dan pengeluaran sekolah harus dituangkan secara jelas dan transparan dalam RAPB Sekolah (RAPBS),  termasuk uang gedung.  Penggunaan dana sekolah juga harus melalui rapat pleno orang tua siswa.  Jika dipandang perlu BP3 bisa menyewa akuntan untuk memeriksa pembukuan sekolah.       Pernyataan tersebut  kiranya sangat menarik dicermati;  masalah-nya selama ini orang tua siswa di banyak sekolah memang tidak tahu, tidak paham,  dan apalagi pernah mengoreksi kebijakan pemanfaatan dana sekolah. Namun demikian di sisi yang lain banyak pula orang tua siswa yang memang sengaja tak mau tahu bagaimana pimpinan seko-lah memanfaatkan dana sekolahnya.  Pada sisi yang lain lagi pengurus BP3 pun terkadang ada yang kurang kontrol terhadap pengeluaran se-kolah, bahkan juga terhadap pengeluaran badan yang diurusinya.       Sistem monitoring, kontrol dan juga koreksi terhadap pemanfaat-an dana sekolah pada dasarnya memang sangat bagus; meski demikian apakah sudah tepat pengurus BP3 ikut mengoreksi pemanfaatan dana sekolah. Disinilah persoalan yang perlu diklarifikasi.
PENDIDIKAN GURU TANPA KONSEP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.983 KB)

Abstract

       Perubahan status IKIP menjadi universitas yang belum genap lima tahun dalam merealisasikannya kini menghadapi tantangan, bila tidak dapat dinyatakan sebagai masalah.  Tantangan tersebut tidak berasal dari "luar" tetapi justru dari "dalam",  dalam hal ini adalah dari pimpinan departemen pendidikan sendiri sebagai pengambil dan pembuat keputusan.          Baru-baru ini menteri pendidikan,  Dr. Yahya A. Muhaimin, menyatakan bahwa departemen pendidikan akan mengkaji ulang per-ubahan status IKIP menjadi universitas.  Hal itu didasarkan kepada adanya sejumlah universitas eks-IKIP yang hanya mengutamakan hal-hal substantif dengan menelantarkan ilmu pedagogi. Dikhawatir-kan ekses perubahan itu dalam jangka panjang dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga pendidikan di Indonesia.  Padahal bangsa kita ini membutuhkan tenaga guru  yang tidak hanya cakap dalam ilmu-nya tetapi juga memahami ilmu pedagogi.          Pak Yahya  selaku menteri pendidikan sempat menyayangkan perubahan status IKIP menjadi universitas yang salah satu pertim-bangannya dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa IKIP merupakan  second class education. Padahal di negara maju seperti Amerika Se-rikat (AS)  mereka mempunyai institusi pendidikan yang dinamakan dengan Teacher College.          Lebih lanjut ketika pada Pak Yahya ditanyakan kemungkinan universitas eks-IKIP tersebut  berubah lagi statusnya menjadi IKIP seperti awalnya ternyata beliau menyatakan bahwa kemungkinan itu tidak tertutup. Artinya, bukan tidak mungkin nantinya universitas eks-IKIP akan kembali kepada status semula sebagai IKIP.  
MENGAPA HASIL EBTANAS MENURUN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.402 KB)

Abstract

       Sudah sekitar tiga empat minggu yang lalu hasil Ebtanas SMTP diumumkan;  bahkan hasil penerimaan siswa baru di SMTA yang nota bene menggunakan NEM SMTP pun telah diumumkan pula;  tetapi sampai kini masih ada pertanyaan  yang belum terjawab secara tuntas,  yaitu mengapa hasil Ebtanas siswa SMTP berkecenderungan menurun.       Sebagai ilustrasi NEM yang tertinggi  pada siswa SMTP se-kodya Semarang tahun yang lalu mencapai angka di atas 54,00; sementara untuk tahun ini NEM yang tertinggi hanya menunjuk pada angka 52,92.  NEM rata-rata sekolah  yang tertinggi pun ternyata juga mengalami penurunan.  Tahun ini NEM rata-rata sekolah yang tertinggi hanya men capai 42,85; pada hal setahun yang lalu angkanya di atas 43,50.        Sebagai informasi yang lebih lengkap untuk tahun ini ada siswa yang NEM-nya hanya bersikutat di sekitar angka 22,00;  sedangkan pada sisi yang lain ada sekolah yang  NEM rata-rata siswanya hanya mencapai angka 22,77. Nah ...., dapat kita hitung bersama betapa rendahnya NEM rata-rata untuk setiap mata pelajaran yang diEbtanaskan.       Keadaan seperti tersebut, yang menunjukkan adanya penu-runan pencapaian hasil Ebtanas oleh siswa, ternyata dialami pula oleh banyak daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Tengah pada khususnya dan di negara kita pada umumnya. Akhirnya muncullah sebuah pertanyaan yang bernada "evaluatif",  mengapa hasil Ebtanas SMTP untuk tahun ini mengalami penurunan?
PENETUAN POSISI BERDASARKAN NILAI Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembidikan pasar menentukan pesaing perusahaan.  Perusa­haan harus meneliti posisi pesaing dan memutuskan posisinya  yang terbaik.  Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang  citra perusahaan  serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan  dalam suatu  segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan  dalam kaitannya  dengan  pesaing. Tugas penentuan posisi terdiri  dari tiga  langkah: mengenali keunggulan bersaing yang  mungkin  untuk dimanfaatkan, memilih yang paling tepat dan secara efectif mengi­syaratkan kepada pasar tentang posisi yang  dipilih  perusahaan. Strategi penentuan posisi produk perusahaan kemudian akan memung­kinkan perusahaan beranjak ke langkah berikutnya, yaitu  merenca­nakan strategi pemasaran bersaingnya. Penentuan posisi dapat dikelompokkan menjadi penentuan posisi menurut nilai, menurut pesaing, menurut manfaat, menurut penggunaan, menurut pemakai, meurut kategori produk, dan. menurut atribut Penentuan posisi menurut nilai adalah memposisikan produk sebagai pemimpin dalam menawarkan nilai terbaik. Nilai dipengaruhi kualitas dan harga. Pertamina dengan oli MESRAN menawarkan kualitas produk yang mempunyai kemampuan memproteksi mesin. Oli tersebut juga mendapat sertifikat mutu dari lembaga sertifikasi internasional. Disamping juga dilengkapi dengan kemasan yang elegan akan menambah nilai bagi konsumen yang dibidiknya, sehingga konsumen diharapkan merasa puas. Dengan komunikasi pemasaran yang integral, akhirnya oli MESRAN menjadi merek Top di Indonesia. Iklan oli Mesran dengan slogan ”Makin Memuaskan dengan MESRAN”. Demikian pula dengan merek Polytron untuk audio, memposisikan produk dengan kualitas suara dan kualitas layanan purna jual untuk memberi nilai pada konsumennya. Polytron selalu meningkatkan kualitas dengan inovasi melalui riset dan pengembangan tanpa henti. Beberapa penghargaan telah diperoleh antara lain The Best Seller 2005 for Audio Home System dan GFK Certified Indonesia, Anugrah Adi Produk Asli Indonesia, Gold Award of Indonesia Good Design untuk produk compo Polytron Mini Slim PSC200, Inovation Award untuk Home Theatre Television, Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA) dan Anugrah Perusahaan Paling Berjasa dalam pengembangan Teknologi dari Presiden Bambang Susilo Yudoyono.  Polytron juga mendapatkan Top Brand Award dari Frontier Consulting Group.  
PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.678 KB)

Abstract

       Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia ke depan hendaknya dikembangkan menjadi  lembaga yang memiliki otonomi secara memadai serta mempunyai kredibilitas institusional yang mantab sehingga dapat berperan sebagai kekuatan moral.  Demikianlah salah satu ide atau pemikiran  yang sempat berkembang dalam Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan  secara koordinatif oleh Depdiknas, Bappenas dan Bank Dunia baru-baru ini.       Konferensi nasional yang telah dihadiri secara langsung oleh menteri pendidikan, Yahya Muhaimin, serta beberapa pejabat ketiga instansi tersebut juga sempat membahas  tentang bagaimana strategi untuk mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia  yang tengah menghadapi tantangan berat.       Memang,  perguruan tinggi di Indonesia sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat;  baik tantangan secara internal maupun eksternal. Secara internal sangat beragamnya mutu  perguruan tinggi di Indonesia  merupakan tantangan yang menarik; sementara itu secara eksternal relatif rendahnya kualitas perguruan tinggi kita dibanding  dengan negara-negara manca merupakan tan-tangan yang menarik pula untuk dijawab.      Realitasnya memang demikian. Dari 1.500-an perguruan tinggi di Indonesia, PTN maupun PTS,  ternyata hanya sedikit yang ber-kelas dunia (world class university).  Kalau kita mengacu publikasi dari AsiaWeek edisi 2000,  dari keseluruhan PTN dan PTS kita ter-nyata hanya lima yang memenuhi standar mutu internasional dengan komparator perguruan tinggi di Asia dan Australia. Selebihnya ma-sih merupakan perguruan tinggi "kelas kampung".
ANCAMAN "INVISIBLE UNEMPLOYED" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.128 KB)

Abstract

Pintu kesempatan bagi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), termasuk lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang ingin mengabdi menjadi guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah dibuka lebar. Bagi yang berminat kesempatan mendaftarkan diri dibuka dari tanggal 26 s/d 29 Agustus 1991; dan bagi yang bernasib baik akan diangkat menjadi guru pada SD-SD Negeri yang dipandang masih perlu mendapatkan tambahan guru. Good News! Dibukanya pintu kesempatan tersebut ki ranya merupakan berita yang baik; bagi upaya peningkatan mutu maka makin banyak guru -mestinya- akan semakin baik mutu lulusan yang dihasilkan oleh lembaga SD, sementara itu bagi para lulusan LPTK yang masih menganggur belum memperoleh kesempatan mengamalkan ilmunya maka atas dibu kanya kesempatan tersebut setidak-tidaknya dapat membuka harapan baru. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat sendiri -khususnya masyarakat SD- bersamaan dengan dibu-kanya kesempatan tersebut timbul pertanyaan besar; yaitu apakah memang DIY masih mengalami kekurangan guru SD se-hingga masih perlu menerima atau menambah guru baru. Pertanyaan tersebut tentu saja sangat wajar serta tidak berlebih-lebihan. Bukankah di berbagai media massa akhir-akhir ini gencar diberitakan mengenai relatif ba-nyaknya SD yang kekurangan siswa? Lebih dari itu bahkan beberapa SD terpaksa ditutup dikarenakan tidak mendapat siswa dalam jumlah yang layak. Dengan demikian dibukanya penerimaan guru SD memang berkesan antagonistik.
BUKAN ARCHAISME BUKAN FUTURISME Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.161 KB)

Abstract

       Apabila kita menelusuri Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; di antara 37 pasal yang ada maka Pasal 32 yang ada dalam Bab XIII merupakan pasal yang "berbicara" langsung mengenai kebudayaan nasional. Dari segi tata bahasa maka Pasal 32 itu sendiri termasuk sangat sederhana, hanyalah terdiri dari lima kata, yaitu sbb: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".          Oleh karena pendeknya rumusan pasal tersebut di atas maka kita akan banyak menemui kesulitan untuk meng-interpretasi, mendiskripsi dan mengoperasikannya apabila tanpa disertai dengan pengetahuan tentang riwayat kela-hirannya. Hal ini akan menjadi makin kompleks bila pasal yang diinterpretasi tidak disertai dengan penjelasannya. Tetapi, kita masih beruntung karena di samping Pasal 32 masih disertai dengan penjelasan maka dokumen mengenai riwayat kelahirannya pun masih ada.          Penjelasan Pasal 32 sbb: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya". Selanjutnya disambung dengan ale-nia lainnya sbb: "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di se-luruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usa ha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memper kaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi dera-jat kemanusiaan bangsa Indonesia".
TFR DIY PALING RENDAH DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.252 KB)

Abstract

       Dalam upaya  untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan  di bidang kependudukan, KB, dan kesehatan maka pemerintah Republik Indonesia melaksanakan survei yang terkenal dengan sebutan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) atau Indonesia Demo- graphic and Health Survey (IDHS).  Secara operasional pelaksanaan SDKI dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Kantor Menteri Ne-gara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Departemen Kesehatan.          Survei serupa juga dilaksanakan di berbagai negara sehingga  ada beberapa indikator kependudukan,  KB dan kesehatan yang standard untuk skala internasional; misalnya untuk bidang kependudukan dalam mencandra karakteristik penduduk,  bidang KB dalam penghitungan kebutuhan kontrasepsi pada wanita kawin kelompok Unmet Need Spacing (UNS) dan Unmet Need Limiting (UNL), dan untuk bidang kesehatan dalam perhitungan kematian bayi (Infant Mortality Rate).          Oleh para pakar kependudukan, KB,  serta kesehatan telah diakui kemanfaatan survei tersebut;  karena dengan adanya survei itu maka berbagai indikator keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pemba-  ngunan nasional pada ketiga bidang yang saling berkaitan erat tersebut dapat dicermati. Masyarakat dapat melihat hasil pembangunan kita,  sedangkan para praktisi dapat membuat program yang lebih terapan (appropriate) setelah mempelajari hasil survei.

Page 53 of 160 | Total Record : 1592

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue