cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019" : 8 Documents clear
Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah Melalui Model Platform Media Sosial Lesmana Rian Andhika; Heru Nurasa; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.549 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.387

Abstract

The participatory budgeting process through social media has received attention in recent years, aims to increaseg citizen participation in government budgeting. The use of social media in many cases opposes the political practice assumptions of a budget lobbying to decide a specific budget post. Using conceptual article methods, we identified a participatory budgeting framework simulation using social media (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) to provide detailed explanations of procedures or techniques, specific instructions, discuss, and describe the participatory budgeting practices determination. Therefore, it required an innovative way, academically claimed to give better budget transparency. This research resulted in some information i.e., with the participatory budgeting model through social media, the citizen can take part in the planning, decision-making, and monitoring budgets democratically. Finally, we consider the weaknesses of our knowledge, suggesting the participatory budgeting that can be tested in future research. Keywords: Participatory Budgeting, Social Media, Citizen Participation, Innovative Abstrak Proses penganggaran partisipatif melalui media sosial telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran pemerintah. Penggunaan media sosial di banyak kasus menentang asumsi praktik politis anggaran dengan cara lobi untuk menentukan pos anggaran tertentu. Dengan menggunakan metode conceptual article, kami mengidentifikasi simulasi kerangka kerja penganggaran partisipatif menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) untuk memberikan penjelasan rinci tentang prosedur atau teknik, dan menyediakan instruksi spesifik, mendiskusikannya, dan menggambarkan penentuan praktik penganggaran partisipatif. Oleh sebab itu diperlukan cara yang inovatif, secara akademis diklaim memberikan transparansi anggaran yang lebih baik. Penelitian ini menghasilkan beberapa informasi yaitu, dengan model penganggaran partisipatif melalui media sosial, masyarakat lebih demokratis untuk ikut dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggaran. Terakhir, kami mempertimbangkan kelemahan pengetahuan kami, menyarankan penganggaran partisipatif yang dapat diuji dalam praktik penelitian masa depan. Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Media Sosial, Partisipasi Masyarakat, Inovatif
Evaluasi Keberhasilan Transmigran Jawa Timur di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Slamet Hari Sutanto; Nakkok Aruan; M. Amir HT
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.765 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.399

Abstract

The purpose of this research is to find out how high the level of success has been achieved, as well as the problems faced by transmigrants. The method used was descriptive qualitative. Thus, the data were obtained from in-depth interviews and triangulation data through Focus Group Discussions and direct observation by withdrawing information from 50 transmigrants chosen purposively. The results of the evaluation research showed the average score based on 9 (nine) measurements of welfare level indicators. It showed that the level of welfare of transmigrants in UPT Tanjung Buka SP.3 was categorized quite well., However, based on data obtained from in-depth interview and observations in the field, there were still some crucial problems in the form of constraints and obstacles which include aspects of land conditions, technical aspects of farming management, road and bridge infrastructure, economy, and social. Keywords: Transmigration, People’s welfare, Bulungan regency Abstrak Tujuan dari penelitian evaluasi keberhasilan penempatan transmigran asal Jawa Timur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang masih dihadapi oleh transmigran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), serta dilakukan triangulasi melalui Diskusi Kelompok Terfokus dengan menggali informasi dari 50 orang transmigran yang dipilih secara purposive, serta melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian evaluasi menunjukan nilai rata-rata berdasarkan pengukuran 9 (sembilan) indikator tingkat kesejahteraan menunjukkan tingkat kesejahteraan transmigran UPT Tanjung Buka SP.3 dapat dikategorikan cukup baik, namun berdasarkan analisis terhadap jawaban kuesioner, pendalaman melalui wawancara mendalam, serta observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial berupa kendala dan hambatan yang meliputi aspek kondisi lahan, aspek teknis pengelolaan usaha tani, infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, dan sosial. Kata Kunci: Transmigrasi, Kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bulungan
Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Luqyana Amanta Pritasari; Bevaola Kusumasari
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.984 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.427

Abstract

This research aims to see how policy is formulated by policy actors. This study revealed how official policy actors and non-official policy actors can influence a public policy formulation because of its significant contribution. The research method used was a qualitative method with a case study approach to the policy of relocating shrimp farming in Bantul Regency. Analysis of actors and political strategy typologies, namely positioning strategies; power strategy; player strategy; and perceptual strategies were used in this study. The research found that bargaining power occurred between actors in the form of negotiations and each actor carried out his own political strategy. In addition, this study was expected to overcome the ignorance of various parties regarding the process behind the formulation of policy. The implication to many people was to inform that formulation makers were not only from government and its increased community involvement in policy formulation. Keywords: Policy Actors’ Role, Policy Formulation, Intervention Abstrak Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana suatu kebijakan di formulasikan atau dirumuskan oleh para aktor. Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengungkap dan menganalisa bagaimana para pemeran resmi (aktor negara) dan pemeran tidak resmi (aktor non negara) dapat memengaruhi sebuah formulasi kebijakan publik dikarenakan aktor memiliki kontribusi yang signifikan dalam formulasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Kabupaten Bantul. Analisis aktor dan tipologi strategi politik, yaitu strategi posisi; strategi kekuasaan; strategi pemain; dan strategi persepsi digunakan dalam penelitian ini. Terjadi tawar-menawar (bargaining) antar aktor dalam bentuk negosiasi dan setiap aktor melakukan strategi politiknya masing-masing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi ketidaktahuan berbagai pihak mengenai proses dibalik pembentukan sebuah kebijakan. Implikasi kepada masyarakat banyak adalah agar masyarakat mengerti bahwa aktor perumusan tidak hanya dari pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Kata Kunci: Peran Aktor Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Keterlibatan
Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers through Social Capital Sudarmo - Sudarmo
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.235 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.446

Abstract

The Indonesian government has closed entire prostitution sites, one of them is Sunan Kuning with 500 sex workers in 2019. The study aims to investigate the implementation of social rehabilitation programs for its members through different networks covering social capital in bonding, bridging and linking social capital. This study used ethnographic method and showed that since the zone was covered by uncompromising Islamist group in 1998, the government was reluctant to manage prostitution and the area was reopened in 2003 after hundreds poor sex workers and procurers approached to local authorities and other parties to support them. Since then, the city government delegated authority to the society to manage it as a prostitution rehabilitation site. To be successful, the community required its members to obey established rules and created networks horizontally and vertically to diverse groups to provide health and social service and empowerment. However, the program implementation of social rehabilitation was ineffective because of limited networks and resources; community inconsistency to define prostitution rehabilitation, members’ inconstancy to follow agreed rules; lack of government responsiveness to the community conditions, and failure to define the substance problem. To solve this complex problem, it required continuing and synergistic collaborative governance with diverse stakeholders to resolve the problems. Keywords: Community Governance, Social Capital, Social Rehabilitation, Sex Workers. Abstrak Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menutup semua lokasi prostitusi, salah satunya adalah Sunan Kuning dengan jumlah hampir 500 pelacur, pada 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara rinci bagaimana komunitas pekerja seks, Sunan Kuning Semarang mengimplementasikan program rehabilitasi sosial bagi para anggotanya melalui bentuk-bentuk jaringan yang mencakup modal sosial secara bonding, bridging dan linking. Dengan menggunakan metode etnografi, studi ini memperlihatkan bahwa sejak zona tersebut ditutup oleh kelompok Islam yang tidak kenal kompromi pada tahun 1998, pemerintah kota enggan untuk menangani prostitusi, dan area tersebut dibuka kembali pada tahun 2003 setelah ratusan pelacur miskin dan mucikari mendekati para tokoh lokal dan pihak lain untuk mendukung mereka. Sejak itu, pemerintah kota melimpahkan otoritas kepada komunitas untuk mengelolanya sebagai wilayah rehabilitasi sosial bagi para pekerja sex. Agar rehabilitasi sosial berhasil, komunitas mengharuskan anggotanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membuat jaringan secara horizontal dan vertikal ke berbagai kelompok untuk menyediakan layanan kesehatan dan sosial dan pemberdayaan. Namun implementasi program rehabilitasi sosial tersebut tidak efektif karena keterbatasan jaringan dan sumberdaya; ketidakkonsistenan komunitas dalam memaknai rehabilitasi prostitusi; ketidakkonsistenan anggota untuk mengikuti aturan yang disepakati; kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kondisi komunitas; dan kegagalan dalam mendefinisikan substansi masalah dengan tepat. Untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks ini secara efektif memerlukan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan inergis. Kata Kunci: Tata Kelola Komunitas, Modal Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sex.
Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik Wawan Sobari
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.471 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.501

Abstract

This study aims to critically examine the content of Law Number 25/2009 concerning Public Service and contribute to highlight four main points of amendment. A decade of law implementation achieved some advancement to public. One of them is the development of various service breakthroughs that fulfilled demand and needs of users. However, public service implementation still faces compliance problems with service standards at all levels of government. Furthermore, public service has to deal with the integrity problem. This study applies a textual/documentary analysis method and is operationally carried out through qualitative content analysis of the text of Law 25/2009. The study also reveals four other problems that must be responded to the amendment to the law, namely ideology, publicness, leadership, and ethics. The principan of spirituality is an important part of ideology to meet the religious rights of users and providers and encourage to run the integrated public services. In order to assure dynamics and adaptability to change, it is necessary to shift the public service leadership approach towards political entrepreneurship. Finally, to minimize the ethical risk of leaders’ policy behavior, the revision must include regulation of public service leaderships ethics. Keywords: ideology, publicness, political entrepreneurship, ethics, public service. Abstrak Studi ini bertujuan mengkaji secara kritis konten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dan berkontribusi menuangkan pokok-pokok pikiran perubahannya. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya melalui lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang merespon kebutuhan dan permintaan pengguna. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi masalah pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, terdapat problem integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi ini menggunakan metode analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif teks UU 25/2009. Studi ini menemukan empat masalah yang harus direspon dalam perubahan UU 25/2009 di luar persoalan kepatuhan terhadap standar dan integritas, yaitu terkait ideologi, derajat/kualitas publik (publicness), kepemimpinan pelayanan publik, dan etika kepemimpinan pelayanan publik. Asas spiritualitas penting agar pelayanan publik memenuhi hak-hak spiritual pengguna dan penyelenggara dan mendorong bekerjanya pelayanan publik yang berintegritas. Demi menjamin publicness, dibutuhkan reorientasi prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam merespon dinamika dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, maka perlu perubahan kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Terakhir, guna meminimalisir risiko etis perilaku kebijakan pemimpin, maka revisi harus mencakup pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik. Kata Kunci: ideologi, publicness, kewirausahaan politik, etika, pelayanan publik.
Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemal Hidayah; Fani Heru Wismono; Mayahayati Kusumaningrum; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.562 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.538

Abstract

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorate’s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP
Front Cover JBA Vol. 15 No. 2 2019 Cover Depan
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2276.996 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.561

Abstract

Preface JBA Vol. 15 No. 2 2019 Kolom Pengelola
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4756.386 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i2.562

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue