cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusman Rasyid
Contact Email
humanounkhair@gmail.com
Phone
+6285382904237
Journal Mail Official
humanounkhair@gmail.com
Editorial Address
Gedung LPPM Lt. 2, Jl. Yusuf Abdulrahman Kampus 2 Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Humano: Research Journal
Published by Universitas Khairun
ISSN : 19786115     EISSN : 25979213     DOI : https://doi.org/10.33387/humano.v14i2
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other
Humano: Jurnal Penelitian (HJP) adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun yang memuat tentang hasil riset di bidang ilmu noneksakta atau sosial humaniora meliputi aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. HJP terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan November. HJP menerima tulisan berbentuk riset kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan antara keduanya dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu noneksakta dan sosial humaniora.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2019): Periode November" : 7 Documents clear
PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT Yahya Yunus; Amirudin Umasangadji
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1504

Abstract

Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, sudah dilakukan di Desa Awer dan Desa Aketola, namun pengawasan itu tidak dapat berjalan dengan baik, karean ada keweangan lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. tahun 2017 pemerintah Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa, oleh karena pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pemerintah kabupaten yakni BPMD dan Inspektorat.Faktor yang berpengaruh  pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, yakni faktor adanya campur tangan dari APDESI dan faktor terbatasnya pengawai pengawas pemerintah kecamatan, kedua faktor ini kenyataanya melemahkan wewenang pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERBASIS MASYARAKAT KEPULAUAN DI PULAU HIRI Rahmah DO Subuh; sunaidin ode mulae
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1448

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi  objek wisata dan strategi pengembangannya  di Pulau Hiri. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu survei dan pendampingan. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah Potensi wisata di Pulau Hiri terdiri atas wisata alam, seni dan budaya. Wisata alam telah di buat spot foto yang menyajikan pemandangan alam kepada pelancong untuk mengabadikan moment saat berada di pulau Hiri. Wisata seni dan budaya seperti masyarakat Kota Ternate pada umumnya karena masyarakat Pulau Hiri sebagian besar menggunakan bahasa dan budaya Ternate. Penelitian ini bersamaan dengan program berkarya bermasyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbin lapangan pada empat kelurahan yakni Togolobe, Mado, Faudu, Dorari Isa menemukan bahwa potensi wisata di empat kelurahan pulau Hiri ini dapat menjadi alternatif wisata bagi masyarakat kota Ternate, nasional dan internasional. Simpulan pada penelitian ini adalah Strategi dikembangkan pada sektor pariwisata pada empat kelurahan dengan dibuatkan kawasan wisata spot foto untuk mengabadikan moment saat pelancong berada di Pulau Hiri. Kemudian, disiapkan rambu-rambu wisata dalam bentuk informasi sapta pesona sekaligus kelompok sadar wisatanya.Kata kunci: Strategi, pengembangan,wisata, pulau Hiri
KOTA TERNATE PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA (1866-1942) Rusli M Said
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1603

Abstract

Penelitian ini berjudul Kota Ternate Pada Masa Pemerintahan Belanda (1866-1958). Permasalahan  yang  akan  dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika pemerintahan Belanda di Kota Ternate dalam kurun waktu 1866-1942? Untuk mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan -permasalahan  tersebut,  maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang  terdiri  dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam menga-- nalisis Kota Ternate Pada Masa Pemerintahan Belanda, digunakan konsep kota dan teori kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota Ternate merupakan salah satu kota pen-ting di Indonesia. karena pertama, setelah pemerintahan VOC dinyatakan berakhir, kota Ternate kembali diperintah oleh bangsa Belanda dan Inggris. Kedua, Pemerintah Belanda memberikan status kota Ternate sebagai Ibukota Karesidenan. Pada saat kota Ternate menjadi ibukota Karesidenan tahun 1866-1921, pemerintahan dipimpin oleh se --- orang residen. Para residen yang memerintah kota Ternate, diantaranya sebagai berikut: M.H.W. Nieuwenhuijs, D. Boes Lutjens, F. Schenk, Mr. S.C.J.W. Van Musschenbroek, A.J. Langeveldt van Hemert, P.F. Laging Tobias, Owen Maurits de Munnick, T.G.V. Boreel, D.F. van Braam Morris, Frederik Sigismund Alexander de Clercq, Jacob Bensbach, van Oldenborg, van Roos, Ch.L.J. Palmer van den Broek, A. Verbeke, Ch.L.J. Palmer Van den Broek, K.A. James, J.J. Ouwerling. Ketiga, tahun 1921-1942, kota Ternate dijadikan Belanda sebagai ibukota Afdeling di bawah pimpinan residen Hovenkamp dan B.J. Haga yang berkedudukan di Ambon.                                                                       Kata Kunci: Ternate, Pemerintahan, Belanda.
OPTIMALISASI PELAPORAN GRATIFIKASI DI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA TERNATE DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Arisa Murni Rada; Salha Marsaoly
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/hjp.v10i2.1398

Abstract

Realitas menunjukan bahwa praktik gratifikasi melemahkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dibentuk, diharapkan bisa meminimalisir praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota ternate. Pasca ditetapkan sejak tahun 2017, penulis tertarik untuk meneliti upaya dan kendala yang dihadapi oleh UPG Kota Ternate dalam mengoptimalkan pelaporan gratifikasi. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaporan gratifikasi di UPG dimulai dengan penataan struktur kelembagaan UPG, pengadaan perangkat aturan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), mendorong penyediaan anggaran pengelolaan UPG dan menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Pelaporan gratifikasi melalui kanal UPG Inspektorat Kota Ternate, masih terkendala oleh kurangnya SDM di sekretariat UPG Inspektorat Kota Ternate, yang mana pengelola UPG harus menanggung beban kerja ganda, selain mengelolan UPG juga memiliki tanggungjawab terhadap kerja-kerja reguler seperti pengawasan, audit dsb. sehingga hal ini akan mempengaruhi keprofesionalannya dalam bekerja. Selanjutnya, kendala yang teridentifikasi yakni kurangnya pengetahuan ASN tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ANTARA PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN PT. BERKAH KARYA BERSAMA Fatma Laha; Faissal Malik
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1503

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama, dan sejauhmana Kekuatan Hukum  Putusan Badan Peradilan dan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis .Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifatdeskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan.Data yang digunakan adalah  data sekunder  dengen menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi peraturan danstudi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi analisis data dilakukandengan cara deskriptif dan kualitatif.Hasil Penelitian memunujukan  dasar pertimbangan sengketa  berdasarkan investment agreement PT. BKB  berkewajiban merestrukturisasi hutang PT. CTPI dengan  kompensasi  PT. BKB berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT. CTPI. Klausul  mencantumkan arbitrase sebagai jalur penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Namun,  PT. CTPI membawa sengketa ke PN Jkt. Pst.dengan tudingan kepada PT. BKB telah melakukan PMH PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat PK di MA yang tetap memenangkan PT. CTPI,sesuai kewenang PN jakarta pusat tidak berhak untuk memeriksan perkara tsb.  Penyelesaian sengketa tsb adlh sengketa bisnis yang berhak adalah BANI sesuia kalusula yang terlah disepakati bersama. PT. BKB melakukan permohonan sengketa ke BANI, BANI memenangkan  PT. BKB.  Kekuatan Hukum untuk mengdili perkara keBNI sangat repat dikaukan PT.BKB. sedangkan putusan PN Jakrata Pusat tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itu MA membatalkan putusan nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST. dengan deminkian putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.
WUJUD KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MALUKU UTARA Anshar Anshar; Rusdin Alauddin
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud muatan dari kebijakan hukum daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang menjadi representasi dari kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Analisis ini menjelaskan bahwa muatan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam  kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kelaziman yang harus tetap dipertahankan dalam setiap program legislasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik dari nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara dalam wujud materi dan substansi kebijakan hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara
PERLINDUNGAN HAK PRIORITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN KOTA TERNATE Husen Alting
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1717

Abstract

Perlindungan hak prioritas masyarakat hukum adat merupakan perwujudan hak asasi manusia dari eksploitasi sumber daya wisata yang tidak menguntungkan. Adanya vaqueness of norm dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 mempengaruhi perlindungan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan obyek wisata pantai di Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak prioritas masyarakat hukum adat Ternate belum memperoleh perlindungan efektif meskipun telah memperoleh pengakuan melalui Peraturan Daerah, yang disebabkan tidak adanya afirmatif terhadap masyarakat hukum adat atas kewajiban pemenuhan standar kompetensi sebagai tenaga kerja pada usaha pariwisata. Dengan demikian, diperlukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2009 serta dukungan pemerintah daerah dalam menjamin hak prioritas melalui penataan kawasan dan pengembangan community based tourism

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): PERIODE JUNI Vol 15, No 2 (2024): PERIODE NOVEMBER Vol 15, No 1 (2024): PERIODE JUNI Vol 14, No 2 (2023): PERIODE NOVEMBER Vol 14, No 1 (2023): PERIODE JUNI Vol 13, No 2 (2022): PERIODE NOVEMBER Vol 13, No 1 (2022): PERIODE JUNI Vol 12, No 2 (2021): PERIODE NOVEMBER Vol 12, No 1 (2021): PERIODE JUNI Vol 11, No 2 (2020): PERIODE NOVEMBER Vol 11, No 1 (2020): : PERIODE JUNI Vol 10, No 2 (2019): Periode November Vol 10, No 1 (2019): Periode Juni Vol 9, No 2 (2018): Periode November Vol 9, No 1 (2018): Periode Juni VOL 8, No.2 (Edisi Khusus Hari Guru) (2017): Periode November Vol 8, No 2 (2017): Periode November Vol 8, No 1 (2017): Periode Juni Vol 7, No 2 (2016): Periode November Vol 7, No 1 (2016): Periode Juni 2014: Jurnal HUMANO More Issue