cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 7   8   9   10   11 
EFEKTIFITAS BANTUAN DANA BAGI PENYANDANG CACAT YANG DISALURKAN OLEH IKATAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG CACAT DI BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah dan Sari Fatmawati
Hukum Islam Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i2.2069

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai organisasi Ikatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berada di kab. Kampar yang salah satu fungsinya adalah membantu perekonomian para penyandang cacat. Untuk mengetahui lebih dalam pelaksanaan penyaluran dana oleh IKPC kepada anggotanya di Bangkinang Kab. Kampar maka penulis angkat sebagai penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKPC dalam pelaksanaan penyaluran dana harus adil, jujur, dan bijaksana. Sedangkan untuk mengetahui efektifitas bantuan dana bagi penyandang cacat yang disalurkan oleh IKPC di Bangkinang Kab. Kampar bahwa IKPC dalam menyalurkan dana kepada penyandang cacat sudah berhasil dan efektif, terbukti dari bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh IKPC di Bangkinang  Kab. Kampar kepada anggotanya. Dalam pandangan ekonomi Islam efektifitas bantuan dana bagi penyandang cacat yang disalurkan oleh IKPC di Bangkinang Kab. Kampar sudah sesuai dengan prinsip syari’ah.
KONSEP PT. BANK RIAU KEPRI DALAM PROGRAM KREDIT PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM Arifudin dan Tuti Aisyah
Hukum Islam Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i2.2074

Abstract

Realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan Bank Riau Kepri capem panam bertujuan untuk membantu nasabah dalam memperoleh rumah idaman serta membantu nasabah dalam pembiayaan kredit renovasi rumah.  Adapun prosedur Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  adalah nasabah mengajukan aplikasi dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang terlampir dengan nasabah memberikan fomulir dan syarat-syarat ke Bank, Bank akan melakukan dua langkah untuk menyetujui pemberian kredit pada nasabah atau calon debitur  pengajuan kredit. Langkah tersebut adalah sebagai berikut : pertama langkah Survey, langkah survey adalah survey lokasi rumah yang akan dibeli oleh calon debitur, Survey calon debitur, karakter calon debitur (data pribadi), kedua analisa kredit adalah mencakup sumber pengembalian calon debitur, agunan, persyaratan lengkap, persetujuan pimpinan serta administrasi kredit
KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM KEUNGGULAN PRODUK Zulfahmi Nur Gustia Ningsih
Hukum Islam Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i2.2676

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan UD. Firman yang sudah memasyarakat didaerah Pekanbaru, UD. Firman dalam memperjualbelikan produk sepeda beranekaragam yaitu seperti Wimcycle, Family, Element, United & Pacific. Keunggulan penjualan produk sepeda yang belum diketahui oleh masyarakat tentang spesifikasi dan kelebihan produk sepeda merek Wimcycle yang berada di jalan Tambusai Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk mengetahui mengapa keunggulan penjualan produk sepeda merek Wimcycle ini tiap bulannya mengalami peningkatan dalam penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Firman dalam pelaksanaan penjualan ada dua transaksi yaitu penjualan secara grosir dan eceran. faktor-faktor keunggulan penjualan produk sepeda merek Wimcycle bisa dilihat dari kualitas bahan baku, model produk, kenyamanan produk, ketahanan produk, beranekaragam warna, jaminan & garansi yang ada pada produk tersebut, harga jual sepeda yang beranekaragam/bervariasi, tempat penjualan sepeda/distribusi dan promosi. Dalam tinjauan ekonomi Islam UD. Firman melakukan aktivitas penjualan produk baik secara grosir & eceran bisa dilihat dari produk, harga, tempat & promosi ini sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam. Sebab UD. Firman ini menghindari adanya penipuan dalam penjualannya
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH Era Puspita Nasution
Hukum Islam Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i2.2681

Abstract

Pencapaian BMT Al Ittihad dalam memenuhi target pada tahun 2014 dengan target pencapaian pada sector pembiayaan dari tahun 2013-2014 meningkat sebesar 23.67%. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, dan bagaimana perkembangan pendapatan pada sector pembiayaan, serta apakah ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat pendapatan di Koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2014, begitu pula dengan pendapatannya.Meningkat seirirng dengan pembiayaan murabahahnya. Sedangkan dari uji hipotesis korelasi positif sebesar 0,640 bahwa nilai yang didapat memiliki hubungan yang kuat, yaitu antara 0,60 – 0,799 artinya, ada hubungan positif dan kuat antara pembiayaan murabahah dan tingkat pendapatan. Dari hasil koefisien determinasinya (r2/R Square) sebesar 0,409/40,9% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan murabahah (X) sebesar 40,9%. Selanjutnya berdasarkan perhitungan dengan uji t, nilai t hitung > t tabel (4,855>2,03224) dan signifikansi < 0,05 (0,00<0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima
POTRET KERUKUNAN MASYARAKAT ETNIS MELAYU – CHINA DALAM BINGKAI NEGERI SERIBU KUBAH KABUPATEN ROKAN HILIR Wahidin Wahidin
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2689

Abstract

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membangun identitas Rokan Hilir dalam bentuk gedung-gedung perkantoran dengan arsitektur modern, unik, memiliki kubah tak hanya ditemui di kawasan kota baru Batuenam dan Bagansiapiapi. pilihan negeri seribu kubah di satu sisi harus diperhatikan secara seksama, karena sebagaimana dijelaskan negeri Rokan Hilir adalah salah satu potret kerukunan etnis Melayu dan Cina. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia, yang sejatinya menjadi penguat budaya, berbalik menjadi bumerang karena semangat primordialisme sempit yang sarat muatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Setidaknya itulah yang mewarnai peristiwa Bagansiapiapi di ranah Melayu pada tahun 1946
PENGARUH IDENTITAS TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Aris Bintania
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.3082

Abstract

Identitas merupakan hal pokok yang melekat pada diri seseorang, adanya pemalsuan dan perubahan identitas untuk maksud yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah bertentangan. Untuk itu kewaspadaan terhadap identitas ini penting menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh individu, masyarakat bahkan lembaga peradilan. Sebagai bagian upaya menciptakan hukum yang bermartabat dan tepat.
SANKSI PELAKU POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH Nur Cahaya
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3963

Abstract

ABSTRAK Pemerintah Indonesia  berupaya untuk meminimalisir terjadinya  poligami. Upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. UU dan PP ini memberikan hukuman bagi PNS yang melanggar aturan  dalam berpoligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Bagimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (2) Bagaimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut menurut fiqh. Sumber Data Primer  adalah undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Data Sekunder adalah Al-Qur’an, Hadist, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.Hasil penelitiannya adalah Pertama bagi oknum PNS yang melanggar aturan-aturan poligami tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dihukum dengan empat kemungkinan: (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Kedua, menurut fiqh, poligami memerlukan adil sebagai syarat mutlak. Menurut fiqh, poligami itu hukumnya dilarang. Illat hukum larangan dimbil dari akhir ayat ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang ‘azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah rukhshah karena darurat. perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur’an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada keuntungannya (mashlahah), Kata Kunci: Poligami, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fiqh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
PENDAMPINGAN PENGURUS MASJID DALAM UPAYA REKTIFIKASI ARAH KIBLAT DI PROVINSI RIAU Sofia hardani hardani
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4979

Abstract

ABSTRACT Evil is an act committed by a person or group of persons whose nature harms others. At this time the crimes are much developed either in the form of Corruption, Narcotics or other crimes. Along with the level of crime, the Government seeks to do the prevention and eradication with the rules of law to overcome it. Then from that writer do research about Stipulation of Money Result Of Crime In Business Investment Activity, this arise from writer observation either through mass media, development of crime rate of various forms lost the origin of crime in good way in the form of activity of Business Investment, join in Capital Market etc. Of these problems was born Law No. 15 of 2002, Law No. 25 of 2003, and Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.This type of research is in the form of normative juridical based on data secondary and supported by juridical historical and juridical approach of comparative. The regulation of prevention and eradication of crime of Crime in Business Investment activity has been changed will change the level of corruption, Narcotics and other crimes are still relatively high. So it can be said that prevention and eradication arrangements that are currently not effective in prevention and pemasannya, because the role of PPATK still waiting for reports from the relevant agencies. 
A CRITICAL ANALYSIS OF ISLAM, ECONOMY AND FINANCE IN THE EARLY 21ST CENTURY Ahmad Maulidizen
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4984

Abstract

Sistem kepercayaan yang bisa diterima baik oleh manusia, baik duniawi (sekuler) dan akhirat (selanjutnya berorientasi) memiliki dua ciri khas. Ciri-ciri ini adalah: pertama, sistem kepercayaan fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai tempat dan waktu, namun tetap bisa menjaga nilai keasliannya. Jika tidak, sistem kepercayaan akan hancur atau bisa menyatu dengan sistem lain. Karakteristik kedua, sistem ini ideal, kadangkala bahkan Utopian (fantasi), dan juga mampu mengatur ketidaksempurnaan manusia dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia, seperti politik dan ekonomi. Jadi kita akan memiliki pandangan yang lebih baik mengenai sistem yang berasal dari abad pertengahan untuk bertahan dan maju dengan cepat dalam ekonomi global. Artikel ini akan membahas sejarah dan evolusi agama, Islam dan adaptasi Islam terhadap sistem keuangan dan ekonomi modern.
INDUSTRI SEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Basir Basir
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4380

Abstract

Based on the opinion of the scholars and the Anti-monopoly Law we have that the pricing and distribution of the cement dispersal area in Indonesia has included the monopoly, although cement is not the basic needs of the community, but cement is the main ingredient in building the infrastructure by the community. And the cleric also stated that the monopoly is not only on the essential ingredients but also the goods that are needed by the society, and the great scholar Ibn Qudamah also explained that the pricing has also been included into the monopoly. If we look from the cement industry today has met the elements presented by these scholars, pricing, cement into the needs of society, and there is only one product in each region. 

Page 9 of 23 | Total Record : 223

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue