SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1 (2023)"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Mohamad Firman Aziz]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Fajar Dian Aryani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110
<![CDATA[Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham]]>
<![CDATA[Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Robbah Munjiddin Ahmada]]>;
<![CDATA[Abbas Sofwan Matlail Fajar]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31119
<![CDATA[When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia]]>
<![CDATA[Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sammah Fatichah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Kus Rizkianto]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114
<![CDATA[Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan ]]>
<![CDATA[Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation ]]>
<![CDATA[Havis Aravik]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31166
<![CDATA[This article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fikih]]>
<![CDATA[Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Riana Wulandari Ananto]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31167
<![CDATA[Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online]]>
<![CDATA[Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) ]]>
<![CDATA[Muhammad Wahyudi]]>;
<![CDATA[Muhammad Lathoif Ghozali]]>;
<![CDATA[Gilang Rizki Aji Putra]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31517
<![CDATA[The article entitled "Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Maqashid al-Syariah Perspective (Study of MSME Development Development Partners PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)." This study aims to answer questions about how to implement social and environmental responsibility programs at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the sustainability of the social and environmental responsibility program at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the social and environmental responsibility program at PT Fertilizer Sriwidjaja Palembang from the maqashid al-syariah perspective. The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection employing interviews and documentation with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with several fostered partner owners to explore the implementation of social and environmental responsibility programs, the sustainability of social and environmental responsibility programs, and how to analyze the maqashid al-syariah perspective, namely protecting assets (al- lazy). The results of this study indicate that providing an overview and information regarding the implementation of social and environmental responsibility programs by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is a form of corporate social responsibility that has fulfilled the triple bottom line dimension. The social extent is carried out through environmental development activities and development partners, the ecological size is implemented through tree planting activities, and the financial dimensions are through providing financing to SME business actors.Keywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariahKeywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariah AbstrakTulisan yang berjudul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk Sriwidjaja Palembang perspektif maqashid al-syariah. Metode yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan beberapa owner mitra binaan untuk menggali tentang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana analisis perspektif maqashid al-syariah yakni perlindungan harta (al-maal). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi dimensi triple bottom line, dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan bina lingkungan dan mitra binaa, dimensi environmental dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dan dimensinsi financial melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha UKM.Kata Kunci: TJSL; UMKM; Maqashid al-syariah]]>
<![CDATA[Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Fityan Abdussalam]]>;
<![CDATA[Hamidah Abdurrachman]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31111
<![CDATA[The purpose of this study is the need for cultural reforms to be carried out in the Indonesian National Police (Polri), efforts to reform police culture in the grand design road map for reform of the police bureaucracy, examines policy efforts to revitalize Polri's human resources and the obstacles associated with the Inspector General FS case. This type of research includes library research. While the approach used is a normative approach. This study uses secondary data obtained from laws and regulations, books and scientific journals. The results of this study indicate that the police reform policy in the cultural aspect associated with bureaucratic reform includes: changes in doctrine and main guidelines, formulation of behavioral guidelines; and empowerment of non-commissioned officers and enlisted police officers in Community Police (Polmas) efforts; Quick wins program and revitalization of Polri's human resources. Polri needs to re-inculcate and re-orient the guidelines and principles established by the police both in the education and care of every member of the Polri and for Polri to take concrete steps by creating special instruments other than a code of ethics that regulates the corps mental conduct so that actions "cover up colleagues' mistakes" and "force solidarity" which in turn has an impact on improving the image of the Polri institution in society.Keywords: Cultural reform, Polri, revitalization. AbstrakTujuan penelitian ini adalah perlunya reformasi kultural yang dijalankan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), upaya reformasi kultural polri dalam road map grand desain reformasi birokrasi polri, mengkaji upaya kebijakan revitalisasi sumber daya manusia polri berserta kendalanya dikaitkan dengan kasus Irjen FS. Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan reformasi Polri dalam aspek kultural yang dihubungkan dengan reformasi birokrasi tersebut diantaranya adalah: perubahan doktrin dan pedoman induk, perumusan pedoman perilaku; dan pemberdayaan bintara dan tamtama Polri dalam upaya Polisi Masyarakat (Polmas); Program quick wins dan revitalisasi SDM Polri. Polri perlu menanamkan kembali dan re-orientasi pedoman dan prinsip yang dibentuk oleh kepolisian baik dalam pendidikan dan perawatan setiap insan anggota Polri dan agar Polri membuat langkah konkrit dengan membuat instrument khusus selain kode etik yang mengatur tata perilaku jiwa korsa agar tindakan “menutupi kesalahan sejawat” dan “solidaritas angkatan” yang selanjutnya berdampak pada membaiknya citra institusi Polri di tengah masyarakat.Kata Kunci: Reformasi kultural, Polri, revitalisasi.]]>
<![CDATA[Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media During the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Suhendar Suhendar]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Annissa Rezki]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31076
<![CDATA[The rise of social media has facilitated communication between people, but it has also made it simpler to spread false information, which can lead to hate speech. At the height of the COVID-19 pandemic, all public gatherings were canceled, and people stayed home. Due to the ease with which information may be shared and disseminated and the difficulty in determining the authenticity of user claims, online hate speech is commonplace. The author incorporates legal research methods from qualitative and normative perspectives into this paper. As the results show, social media use has skyrocketed during the COVID-19 pandemic due to government restrictions on activities that can be carried out outside the home. Thus, many people like spending time on social media, and some even deliberately post remarks that amount to hate speech.Keywords: Crime; Hate Speech; Social media Abstrak Maraknya media sosial telah memfasilitasi komunikasi antar manusia, tetapi juga mempermudah penyebaran informasi palsu, yang dapat mengarah pada ujaran kebencian. Pada puncak pandemi COVID-19, semua pertemuan publik dibatalkan, dan orang-orang tetap tinggal di rumah. Karena mudahnya informasi dibagikan dan disebarluaskan serta sulitnya menentukan keaslian klaim yang dibuat oleh pengguna, ujaran kebencian online menjadi hal yang lumrah. Penulis memasukkan metode penelitian hukum baik dari perspektif kualitatif maupun normatif ke dalam makalah ini. Hasilnya, penggunaan media sosial meroket di masa pandemi COVID-19 sebagai akibat dari pembatasan pemerintah terhadap aktivitas yang boleh dilakukan di luar rumah. Sehingga, banyak orang yang suka menghabiskan waktu di media sosial, bahkan ada yang sengaja memposting ucapan yang berbau ujaran kebencian.Kata Kunci: Tindak Pidana; Ujaran Kebencian; Media Sosial]]>
<![CDATA[Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli dan Al Mawardi ]]>
<![CDATA[Iqbal Maulana Alfiansyah]]>;
<![CDATA[Sofi Mubarok]]>;
<![CDATA[Yulia Rimapradesi]]>;
<![CDATA[Nabila Yasmin Namira]]>;
<![CDATA[Ida Susilowati]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31115
<![CDATA[Ethics is usually closely related to the values and norms that exist in a society. In practice, political ethics demands that all claims to the right to organize association be accounted for on basic moral principles. Therefore political ethics seeks to help society to realize the noble state ideology into objective political reality. This study discusses the Machievelli’s view of political ethics and its comparison with the Islamic theory of political ethics. Previous research focused more on understanding political ethics according to Machievelli only and understanding political ethics according to Islam only. While this research will complement the last gap research, namely comparing the understanding of political ethics according to Machievelli and Islam. The authors used a descriptive method with data collection techniques in journals, articles, and other literature in this study. From the perspective of Machievelli, ethics is often considered secondary or not essential. Political ethics cannot be applied in international politics and prioritizes self-interest rather than moral principles. Realizing self-interest by the state is seen as a right, or a duty considered a realist principle. In contrast, Islam views political ethics as a guide that upholds the values of justice and respects human rights to create sustainable peace under religious norms.Keywords: Political Ethics, Machievelli, Al MawardiAbstrakEtika biasanya berhubungan erat dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Maka dari itu etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mewujudkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Penelitian ini membahas tentang pandangan Machievelli terhadap etika politik dan perbandingannya dengan pandangan Islam terhadap etika politik. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian lebih terfokus pada pemahaman etika politik menurut Machievelli saja dan pemahaman etika politik menurut Al Mawardi saja. Sedangkan penelitian ini akan melengkapi Gap penelitian sebelumnya, yaitu membandingkan pemahaman etika politik menurut Machievelli dan Al Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa jurnal- jurnal, artikel-artikel, dan literatur lainnya. Menurut Machievelli, etika adalah hal yang seringkali dianggap sekunder atau tidak pokok. Etika politik tidak dapat diterapkan dalam politik internasional dan mengutamakan kepentingan diri daripada prinsip moral. Mewujudkan kepentingan diri oleh negara dipandang sebagai sebuah hak, atau tugas yang dianggap menjadi prinsip kaum realis. Sementara, Islam memandang bahwa etika politik merupakan prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama.Kata Kunci: Etika Politik, Machievelli, Al Mawardi ]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok (Studi Kasus: Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak 2019) ]]>
<![CDATA[Resti Helfia]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.29284
<![CDATA[This study aims to explain and evaluate the performance of the Solok City KPU in the process of compiling the voter list update and to analyze the factors that impede the performance of the Solok City KPU. This research uses qualitative methods and case study methods. The results of the study concluded that the various stages of the Thorok City KPU data updating program agenda were carried out in accordance with the stages and schedules that had been set as well as the rules of the election organizers, but did not optimally analyze the capacity of the election organizers. If left unchecked, the overcapacity of the mandate holders in carrying out their mandated duties will have a negative impact on the quality of the work of the executive branch in the upcoming election. This was later correlated with the obstacles to the performance of Solok City KPU officials when updating the voter lists in the 2019 elections.Keywords: Evaluation; Performance; KPU AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses penyusunan pemutakhiran daftar pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai tahapan agenda program pemutakhiran data KPU Kota Thorok dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan serta aturan penyelenggara pemilu, namun tidak secara maksimal menganalisis kapasitas penyelenggara pemilu. Overkapasitas para pemegang mandat dalam menjalankan tugas yang diamanatkannya, jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kualitas kerja lembaga eksekutif pada pemilu mendatang. Hal itu kemudian dikorelasikan dengan penghambat kinerja petugas KPU Kota Solok saat pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu 2019.Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; KPU]]>
