cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 4 (2023)" : 25 Documents clear
Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam Naufal Ghaly Rozani; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32496

Abstract

Child commercial sex is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The increase in crime networks has raised great attention to the exploitation of children in the form of sexual, physical and psychological activities. Children who are victims of sexual exploitation need protection and fulfillment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the protection of victims of commercial sex of minors according to Law number 17 of 2016 and Islamic law. The author uses a type of qualitative research with a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources that the authors use are primary data sources, namely Law Number 17 of 2016 and Islamic law books, as well as secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study show that provisions regarding the commercial sex of children in Indonesia have been regulated in Law Number 17 of 2016 which imposes stricter sanctions for people who commit sexual crimes against minors. Islamic law also prohibits all forms of violence and exploitation of children. These two legal systems can complement each other and strengthen protection for victims. There are several similarities in the application of child protection between the two laws, such as fulfilling children's rights and punishment for perpetrators which aim to maintain justice and create a deterrent effect.Keywords: Child Protection; Commercial Sex; Positive Law; Islamic law AbstrakSeks komersial anak merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Peningkatan jaringan kejahatan telah menimbulkan perhatian besar terhadap eksploitasi anak dalam bentuk kegiatan seksual, fisik, dan psikis. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap korban seks komersial anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku hukum Islam, serta sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai seks komersial anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan sanksi yang lebih tegas untuk orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi pada anak. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi korban. Terdapat beberapa persamaan dalam penerapan perlindungan anak antara kedua hukum tersebut, seperti pemenuhan hak-hak anak dan hukuman bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: Perlindungan Anak; Seks Komersial; Hukum Positif; Hukum Islam
Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional Caroline Gabriela Pakpahan; Muhammad Fawwaz Farhan Farabi; Rianjani Rindu Rachmania
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32560

Abstract

Low public participation in the political process certainly results in democracy being ineffective. The lack of socialization in the community, both in discussions regarding academic texts and in material regarding amendments to the quo law during meetings in various community groups, proves that the implementation of meaningful participation is not being implemented well. The aim and purpose of writing this article is to ensure that studies and reviews of government policies governing meaningful participation such as Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations can be carried out. The research method used in this article is normative juridical. The significance of this article is that it is hoped that it can provide an academic basis for the government to realize the appropriate and effective implementation of meaningful participation. The conclusion of this article is that it is hoped that the government can create a space for deliberative discussion and use clear nomenclature in legislation to avoid the potential for government arbitrariness in supporting the constitutional rights of its people.Keywords: Meaningful Participation; Constitutional Rights; Job Creation Law AbstrakRendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik tentu mengakibatkan demokrasi menjadi tidak efektif. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik maupun dalam materi amandemen undang-undang a quo pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat, membuktikan bahwa penerapan meaningful participation tidak terlaksana dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan kajian dan tinjauan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai meaningful participation seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan dapat memberikan landasan akademik bagi pemerintah untuk mewujudkan penerapan meaningful participation yang tepat dan efektif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah diharapkan pemerintah dapat menciptakan ruang diskusi deliberatif dan penggunaan nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari potensi terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menunjang hak konstitusional rakyatnya.Keywords: Meaningful Participation; Hak Konstitusional; Undang-Undang Cipta Kerja
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Merger Bank Syariah Di Indonesia Royani Anwar; Mia Puspita Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33967

Abstract

One of the government's motivations for merging the three Islamic banks is to increase profits, while a counterargument is that the government pays too little attention to the employees and employees of the combined Islamic banks, leaving the lower middle class without a social outlet. The purpose of this research is to examine the Islamic maqashid of the newly formed Bank Syariah Indonesia (BSI), which is the result of the merging of three existing Islamic banks in Indonesia: the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, the Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, and the Bank Syariah Mandiri (BSM). According to the maqasid sharia merger theory, the government should implement initiatives that allow Indonesian Islamic Banks (BSI) to play a larger role in the improvement of the national economy and the world economy. The study's findings place the merger theory within the permissible syirkah category of Islam, and its goal of helping the Islamic banking industry grow and strengthen on a global scale is closely related to the maqashid sharia theory in dlaruriyatu al khamsah, specifically the hifzu ad din and hifzu al mal categories.Keyword: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Islamic Banking AbstrakSalah satu motivasi pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah adalah untuk meningkatkan keuntungan, sedangkan argumen tandingannya adalah bahwa pemerintah terlalu sedikit memperhatikan karyawan dan karyawan bank syariah gabungan, meninggalkan kelas menengah ke bawah tanpa outlet sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji maqashid syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru dibentuk, yang merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah yang ada di Indonesia: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut teori merger maqasid syariah, pemerintah harus mengimplementasikan inisiatif yang memungkinkan Bank Umum Syariah Indonesia (BSI) berperan lebih besar dalam peningkatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia. Temuan penelitian ini menempatkan teori merger dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al khamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal.Kata Kunci: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Perbankan Syariah
Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh As Panji Gumilang Ali Aminulloh; Siti Ngainnur Rohmah; Nurrohman Nurrohman; Dadan Mardani; Ramlan Harun
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34057

Abstract

Today the virtual world is excited about the controversy regarding the thoughts of Shaykh Al-Zaytun. In fact, differences in understanding and thinking in understanding the text of the verses of the Qur'an and hadith are common. Even from ancient times, there were differences in understanding and thinking. This is proven by the existence of many schools of thought in fiqh and theology. However, currently, these differences in understanding and thinking are used as a tool to justify minority groups who differ from the majority group as a heretical group. The purpose of this research is to explain the thoughts of Shaykh AS Panji Gumilang's controversy about religious blasphemy or differences of opinion. The research method used is qualitative, with normative and empirical approaches. The results of this study state the views of Shaykh AS. Panji Gumilang, which is considered controversial, is a difference of opinion, not a misguidance. This actually exists in the academic realm, so the judgment of social media and religious institutions against Shaykh Al-Zaytun becomes counter-productive to the development of thought that should be turned on. The attitude of freedom of spirit, freedom of thought, and freedom of knowledge needs to be inflamed in Indonesian society, so that they can be more open in accepting different views. It's not easy to blame people for being different from mainstream views, before the facts and scientific basis are clear, and not just dragging them into cases of blasphemy.Keywords: Blasphemy of Religion; Controversy; Difference of Views AbstrakDewasa ini jagat maya sedang heboh dengan kontroversi terkait pemikiran Syaikh Al-Zaytun. Sebenarnya perbedaan pemahaman dan pemikiran dalam memahami teks ayat-ayat Al-qur’an dan hadis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan dari zaman dahulu perbedaan pemahaman dan pemikiran itu sudah ada. Hal ini terbukti dengan adanya banyak madzhab dalam fiqih dan teologi. Namun saat ini perbedaan pemahaman dan pemikiran tersebut dijadikan sebagai alat menjustifikasi kelompok minoritas yang berbeda pendapat dengan mayoritas kelompok sebagai kelompok yang sesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemikiran kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang itu penistaan agama atau perbedaan pandangan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan-pandangan Syaykh AS. Panji Gumilang yang dianggap kontroversi, merupakan perbedaan pendapat, bukan suatu kesesatan. Hal ini sebenarnya ada pada ranah akademik, maka penghakiman media social dan lembaga keagamaan terhadap Syaykh Al-Zaytun, menjadi kontra produktif dengan pengembangan pemikiran yang seharusnya dihidupkan.  Sikap merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu perlu digelorakan kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan. Tidak mudah menyalahkan orang karena berbeda dengan pandangan mainstream, sebelum jelas faktanya dan dasar keilmuannya, dan tidak asal menyeretnya pada kasus penistaan agama.Kata Kunci: Penistaan Agama; Kontroversi; Perbedaan Pandangan
Menumbuhkan dan Mengembangkan Kemandirian Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Dalam Pendanaan Studi Henri Peranginangin; Nur Laila Khoirun Khasanah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34642

Abstract

Independence is not something that is gained overnight but rather develops over time. Independent character already exists and grows in each individual; it's just that the development is different. Students in the age range of 18–25 years are categorized as being in the late adolescent and early adult development stages, where they should already have independence in making decisions and economic independence. The purpose of this research is to find out what obstacles IAI AL-AZIS students experience in funding their studies and what plans they will take to secure funding for their studies. The research methodology used in this study is a qualitative approach using the Miles and Huberman method, namely three activity streams: (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) drawing conclusions. In collecting data, the author uses the snowball sampling technique. The results of this study indicate that there are several plans that will be carried out by IAI AL-AZIS students in an effort to fulfill study funding, namely: 1) sharing the burden with parents; 2) having internships and/or work; 3) looking for scholarships; and 4) entrepreneurship. There are several things that become obstacles for students in fulfilling study funding, including 1) their parents' economic limitations and family problems; 2) coordinator scholarships that drop periodically; 3) fulfillment of daily needs; 4) a low salary; and 5) it is difficult to develop a business.Keywords: Independence; Study funding; Students. AbstrakKemandirian bukan merupakan sesuatu yang didapatkan secara instan melainkan berkembang mengikuti proses kehidupan seseorang. Karakter mandiri telah ada dan tumbuh dalam setiap individu hanya saja perkembangannya yang berbeda-beda. Mahasiswa pada rentang usia 18-25 tahun dikategorikan berada di tahap perkembangan remaja akhir dan dewasa awal, dimana seharusnya telah memiliki kemandirian dalam membuat keputusan dan kemandirian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Mahasiswa IAI AL-AZIS dalam pendanaan studi dan rencana apa yang akan mereka ambil dalam memenuhi pendanaan studi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode Miles & Huberman yakni dengan tiga alur kegiatan, (1) reduksi data; (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Mahasiswa IAI AL-AZIS dalam upaya memenuhi pendaan studi yaitu dengan 1) berbagi beban dengan orang tua; 2) memiliki kegiatan magang (instership) dan atau bekerja; 3) mencari beasiswa; dan 4) berwirausaha. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan Mahasiswa dalam memenuhi pendanaan studi diantaranya yakni 1) keterbatasan ekonomi orang tua dan masalah keluarga; 2) beasiswa koordinator yang turun secara berkala; 3) pemenuhan kebutuhan sehari-hari; 4) gaji yang rendah; dan 5) sulit mengembangkan usaha.Kata Kunci: Kemandirian; Pendanaan studi; Mahasiswa
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam Zahra Putri Alhaqni; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34120

Abstract

Violence is the action which brings strength to do coercion or physical and non physical pressure on someone or an attact of feeling destruction which is very hard, cruel, and vicious. Discrimination on women covers forced sexual intercourse which refers to the activity of sexual instinct distribution in the form of an attack until causing physical injury or emotional trauma. This paper provides an understanding of the legal protection on woman according to The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and to find out the legal protection on women according to fiqh siyasah. The author employed qualitative method with normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data namely The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and the book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 gives a systematic legal protection started from the legal substance aspect with compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, and legal companion during the process of rights and justice reinforcement. Through the regulation in Article 68 until 70 UU TPKS gives guarantee of legal certainty to the victims to gain care facility, protection, and recovery. Then in Fiqh Siyasah also gives legal protection towards women as the victim of the sexual crime. Islamic law gives the way to the victim; a woman who is forced to do zina (being raped) must not be punished and it is compulsory to the doer to give shadaqah. Keywords: Woman Legal Protection, Sexual Violence, Islamic Law              AbstractKekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi terhadap perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, yang berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cidera fisik maupun trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan buku yang berjudul Al-fiqih Al-Jinayah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan shadaqah dan mendapatkan had sesuai ajaran Islam.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Islam
Analisis Elemen Sukses Pengembangan Layanan Publik berbasis E-Government di Kota Padang Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.31863

Abstract

The concept of e-government has become a trend and solution for improving the quality of public services that are effective and efficient in the industrial era 4.0. Since 2018 Padang City has made efforts to accelerate e-Government since it was designated as 1 of 100 smart cities by the central government. The Government of Padang City has launched quite a few digital-based innovations supported by policies and increased human resources. The purpose of writing this article is to analyze the development of e-government in Padang City using the theory of three elements of successful e-government development by the Harvard JFK School of Government. The research method uses descriptive qualitative. The results of the study show that in general, the development of e-Government in Padang City is going well, as evidenced by the existence of a number of legal products to support the implementation of e-Government, sustainable planning, and benefits felt by the government and society. However, there are still a number of obstacles including a lack of human resources who have skills in the ICT field, the servers are not accompanied by adequate security, and budget constraints to improve the quality of e-Government application development.Keywords: Public Service; e-government; Padang city AbstrakKonsep e-Government telah menjadi trend dan solusi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di era industry 4.0. Sejak tahun 2018 Kota Padang melakukan upaya percepatan e-Governmnent sejak ditetapkan sebagai 1 dari 100 kota smart city oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Padang cukup banyak meluncurkan inovasi berbasis digital yang didukung oleh kebijakan serta peningkatan sumber daya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengembangan e-Government di Kota Padang menggunakan teori tiga elemen sukses pengembangan e-Government oleh Harvard JFK School of Government. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengembangan e-Government di Kota Padang berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya sejumlah produk hukum untuk mendukung penerapam e-Government, perencanaan yang bersifat berkelanjutan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurang SDM yang memiliki skill di bidang TIK , server belum disertai dengan keamanan yang memadai serta keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi layanan publik  e-Government.Kata Kunci: Layanan Publik; E-government; Kota Padang
Perlindungan Anak Dalam Mengonsumsi Obat Sirup Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Abdul Cholid; Syafrida Syafrida; Warsito Warsito
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34115

Abstract

The Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) as a non-ministerial government institution in carrying out its role and function supervises the distribution of drugs and food circulating in the community. BPOM's supervisory function is carried out before and after the product is circulated in the community. In the case of liquid syrup drugs cause acute kidney failure in children in a short time which causes death in children. The problem is, what are the roles and responsibilities of BPOM in overseeing the production of children's liquid medicines causing acute kidney failure, and how are consumers' protection for children due to consuming children's liquid medicines causing acute kidney failure? The research method, library research used is in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The research is normative juridical in nature and data analysis is carried out qualitatively. Research result. BPOM's role in carrying out the supervisory function is to increase the distribution of drugs before they are circulated or after they are circulated in the community. Legal protection for child consumers as a result of consuming syrup drugs that cause acute kidney failure is that business actors producing syrup drugs provide reimbursement for hospital treatment costs, provide compensation if they cause death, criminal proceedings for using dangerous substances are at the threshold, and state administrative legal sanctions in the form of written warnings, fines, freezing business temporarily, revoking permits for completion and withdrawing drug solutions from circulation.Keywords: Legal Protection; Child Consumers; Acute Kidney Failure AbstrakBadan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah non Kementerian dalam melaksanakan peran dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Fungsi pengawasan BPOM dilakukan sebelum dan setelah produk beredar di masyarakat, namun muncul kasus obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut yang mematikan pada anak. Permasalahan, bagaimana peran dan tanggung Jawab BPOM dalam mengawasi produksi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut, dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap anak akibat mengkonsumsi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut. Metode penulis mengunakan penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian. Peran BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat sebelum beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Perlindungan hukum konsumen anak akibat mengonsumsi  obat sirup menyebabkan gagal ginjal akut adalah pelaku usaha memproduksi obat sirup memberi penggantian biaya pengobatan rumah sakit, memberi santunan jika menimbulkan kematian, diproses pidana karena  mengunakan bahan- bahan berbahaya diambang batas dan sanksi hukum admintrasi negara berupa peringatan tertulis , denda, membekukan usaha sementara, mencabut  izin usahanya dan menarik obat sirup dari peredaran.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen Anak; Gagal Ginjal Akut
Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran Agus Handoko
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34058

Abstract

The discipline of Nasikh wa Mansukh is an essential component of the knowledge of the Quran that the mufassir must possess in order to interpret the verses of the Quran. Nasakh is the abolition of syara' law by the proposition of syara' that descends in time, then when between the two there are messages that appear contradictory at first glimpse and cannot be compromised. This manuscript theory is used as an alternative methodology to resolve apparent contradictions (ta'arudh) between verses of the Qur'an that cannot be resolved using existing methodologies such as takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, and others. Naskh only appears in shari'a law such as Amr (command) and Nahyi (prohibition), both shorih (clearly) in orders or with words khabar (news) that contain the meaning of orders and prohibitions, provided that they are not related to matters of faith such as Allah's essence and nature, the books, and the last day. In addition to referencing moral ethics and the fundamentals of worship and mu'amalah. Thus, the discussion of nasikh mansukh in the Qur'an cannot be separated from the capacity of a mufassir or mujtahid to investigate God's messages, both in the field of shari'a law and ethics, which are perennially valid.Keywords: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an Abstrak:Disiplin Nasikh wa Mansukh merupakan komponen penting dari pengetahuan Al-Qur'an yang harus dimiliki mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang turun dalam waktu, kemudian di antara keduanya terdapat pesan yang sekilas tampak kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan. Teori manuskrip ini digunakan sebagai metodologi alternatif untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak (ta'arudh) antara ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metodologi yang ada seperti takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, dan lain-lain. Naskh hanya muncul dalam hukum syariat seperti Amr (perintah) dan Nahyi (larangan), baik shorih (jelas) dalam perintah maupun dengan kata khabar (berita) yang mengandung arti perintah dan larangan, asalkan tidak berkaitan dengan masalah iman seperti hakikat dan sifat Allah, kitab-kitab, dan hari akhir. Selain merujuk pada etika moral dan dasar-dasar ibadah dan mu'amalah. Dengan demikian, pembahasan nasikh mansukh dalam al-Qur'an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa.Kata Kunci: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an 
Keberhasilan Kandidat Perempuan Dalam Memenangkan Pemilu Di Ranah Politik Lokal Indonesia: Studi Kasus Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Sukoharjo Periode 2014-2024 Aniqotul Ummah; Hilda Ratu Harum; Rahma Gina Salsabila; Syafira Zahra Julianti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.32790

Abstract

This study aims to determine the success of female candidates in winning elections in Indonesian local politics. In Law No. 8 of 2012, there are rules and a requirement for political parties to nominate a minimum of 30% women from the total candidates, even though the implementation process has not shown the expected results. The research methodology used in this journal is a literature study, which reviews scientific articles, books, or other publications and analyzes and synthesizes research findings and ideas generated by researchers. Based on the 2019 DPRD elections, West Sumatra and East Java experienced an increase in the participation capacity of women in the DPR RI to 20.5%. The Surabaya City DPRD also has 30% female members. Meanwhile, the DPRD of Sukoharjo Regency only has 10 people or only 22.22%, when analyzed, the low representation of women is due to structural and cultural factors, such as patriarchal culture and money politics.Keywords: Gender; Women; Representativeness; Participation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kandidat perempuan dalam memenangkan pemilu di ranah politik lokal indonesia. Pada UU No. 8 Tahun 2012 terdapat aturan dan sebuah keharusan bagi partai politik untuk wajib mencalonkan minimal 30% perempuan dari total caleg, meskipun pada proses implementasinya belum menunjukan hasil yang diharapkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur, yang meninjau artikel ilmiah, buku, atau publikasi lain dan menganalisis serta mensintesis temuan penelitian dan ide yang dihasilkan oleh peneliti. Berdasarkan pemilu DPRD 2019, Sumatera Barat dan Jawa Timur, mengalami peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam DPR RI menjadi 20,5%. DPRD Kota Surabaya juga mempunyai anggota perempuan  sebanyak 30%. Sedangkan DPRD Kabupaten Sukoharjo hanya 10 orang atau hanya 22.22 %, yang ketika dianalisis, faktor rendahnya keterwakilan perempuan adalah masih adanya faktor struktural dan kultural, seperti budaya patriarki dan politik uang.Kata Kunci: Gender; Perempuan; Keterwakilan; Partisipasi

Page 1 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue