cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 5 (2022)" : 22 Documents clear
Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Afif Rachmat Hidayat; Joko Sriwidodo; Santrawan Paparang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27514

Abstract

Criminal responsibility is requested for people who have committed a crime. Criminal liability is defined as the continuation of objective reproaches that exist in criminal acts and subjectively those who meet the requirements to be convicted for their actions. There are many reports related to online loan cases that occur today, many victims report complaints to the OJK, because many people feel cheated by online loans, while it is not certain in the case of online loan creditors who are victims. In this paper the authors use qualitative research methods. The results of this study are to explain how restorative justice and corporate criminal acts are carried out by Fintech as a forum for providing online money lending services.Keywords: Fintech; Online Pinajman; Corporate Criminal Liability AbstrakPertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidanda dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Banyak laporan terkait kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban melaporkan keluhan terhadap OJK, dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online, sedangkan belum dapat dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana upaya restorative justice dan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak Fintech sebagai wadah penyedia jasa peminjaman uang secara online.Kata Kunci: Fintech; Pinajman Online; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemenang Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang M Rizal Fattabania; Maryano Maryano; Yurisa Martanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27435

Abstract

The object of the mortgage guarantee is regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996. In practice, discrepancies have been found regarding the auction. Many auction winners cannot control the auction objects they have won. The method used in this research is the normative legal method with the type of normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. From the results of the study, it can be obtained that dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation and legal protection of the auction winner in article 25 PMK 213/PMK.06/2020 auctions that have been carried out in accordance with the provisions of the legislation, cannot be canceled. Therefore, if the winner of the auction cannot control the object, he can sue through litigation or non-litigation and legal protection here should be if the winner of the auction has been determined then the object of the auction has been owned.Keywords: Mortgage; Auction; Dispute Resolution; Legal Protection AbstrakObjek jaminan hak tanggungan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai lelang. Banyak pemenang lelang tidak dapat mengusai objek lelang yang telah dimenangkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dan perlindungan hukum pemenang lelang dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentun peraturan perundangan-undangan, tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pemenang lelang jika tidak bisa menguasai objeknya dapat menggugat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan perlindungan hukum disini seharusnya jika pemenang lelang sudah ditentukan maka objek lelang telah dimiliknya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum 
Penerapan Media Film Dalam Menulis Narasi Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Syafira Laila; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27534

Abstract

The goal of this study was to enhance fifth-grade students' ability to generate ideas for narrative writing through the use of film media. This qualitative research is conducted by the researcher utilizing a qualitative descriptive methodology. The participants in this study were all class V MI students. Darurrohaman Kertanegara with 26 students. The sampling of all fifth-grade students using the saturated sample technique. The researcher employed observation, interviews, testing, and documentation for data collecting. Before utilizing film media (pretest) received an average of 62.76 results classified as incomplete, and after using film media (posttest) obtained an average of 74.84 results classified as complete. Based on the findings of the research conducted in Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darurrohman Kertangara class V, it can be concluded that film as a medium has a positive impact on students' ability to compose narrative texts.Keywords: Film Media, Writing Narrative Text AbstrakMateri menulis di sekolah sebagai salah satu keterampilan berbahasa Indonesia kurang ditangani sungguh-sungguh, akibatnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa menjadi kurang memadai. Pembaruan metode pembelajaran yang setiap saat selalu bervariasi terlihat bahwa dalam proses belajar-mengajar khususnya di Sekolah Dasar masih terdapat guru yang mengajar dengan metode ceramah sebagai metode andalan dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil perkembangan menulis narasi siswa kelas V dengan penerapan media film. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pretest dan postest pada siswa kelas V. Bedasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebelum menggunakan media film Pretest didapatkan hasil rata-rata 62,76 dinyatakan belum tuntas, dan sesudah menggunakan media film, Posttest hasil rata-rata 74,84 dinyatakan tuntas. Dari penemuan yang telah dilakukan peneliti terlihat bahwa media film efektif terhadap kemampuan siswa dalam menulis narasi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darurrohman KertanegaraKata Kunci: Media Film, Menulis Narasi. 
Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia Ilhaam Aditio; Yuhelson Yuhelson; Maryano Maryano
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27436

Abstract

The GMS allows owners residing abroad to join via teleconference with other shareholders. In accordance with Article 76 jo 77 of the Company Law, the GMS may be conducted in person or via electronic media. The most crucial aspect of the GMS is that all participants can see, hear, and participate directly. Nevertheless, the authenticity of a notarial act must be preserved. The notion of Cyber Notary continues to violate Article 1 point 7 and Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. This study employs normative legal research in an effort to gather the pertinent information regarding the issue. The data should be utilized in conjunction with secondary and tertiary items. In addition, primary data is utilized to support secondary data-based legal documents. Using the method of normative legal analysis, the data were analyzed. The results of the study indicate that the GMS held via video conference can be considered an authentic deed if it applies the legal principle of lex specialis derogate lex generalis, where lex the general is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act and lex the specialist is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Explanation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law.Keywords: GMS; Cyber Notary; Teleconferencing AbstrakPara pemegang saham yang berada diluar negeri dapat mengikuti RUPS menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya. RUPS menurut Pasal 76 jo 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik. Hal terpenting bahwa semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Namun demikian, sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga. Konsep Cyber Notary masih bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang akan digunakan dengan data sekunder dan bahan tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa RUPS yaang dilaksanakan melalui video konferensi dapat disebut sebagai akta autentik jika menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate lex generalis dimana yang menjadi lex generalis adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: RUPS; Cyber Notary; Telekonferensi
Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Andre Kristian; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27636

Abstract

In Indonesia, narcotics abuse cases continue to increase even during the COVID-19 pandemic where 57% of narcotics abusers are children. In punishing children, of course referring to the concepts of legal protection for children that have been regulated in the SPPA Law, namely through the diversion mechanism. The method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of rehabilitation sanctions against children who abused narcotics in the juvenile criminal justice system was still found to be devoted to the implementation of rehabilitation during investigations and prosecutions and convictions were found. In addition to the effectiveness of the implementation of rehabilitation sanctions against children who abuse narcotics in the criminal justice system, it can be seen and several elements or factors. Based on the elements of legal substance or legal factors, there are still no two implementing regulations and the SPPA Law. Based on the factors, suggestions and infrastructure are sufficient. Based on community factors, there is still a lack of community participation in overcoming narcotics abuse.Keywords: Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation; Juvenile Justice System AbstrakDi Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap rneningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19 dimana 57% penyalahguna narkotika merupakan anak-anak. Dalam pemidanaan anak tentu mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalarn UU SPPA, yaitu melalui mekanisme diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak masih ditemukan pengabdian dalam penerapan rehabililasi ketika penyidikan dan penuntutan serta ditemukan pemidanaan. Selain efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sislem peradilan pidana dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor. Berdasarkan unsur substansi hukum atau faktor hukum masih belum adanya dua peraturan pelaksana dan UU SPPA. Berdasarkan faktor saran dan prasarana sudah cukup memadai. Berdasarkan faktor masyarakat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Narkoiika; Rehabilitasi; Sistem Peradilan Anak
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Di Indonesia Karina Christiani; Arief Wibisono; Gatut Hendro TW
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27644

Abstract

Regulation of money or currency in Indonesia is based on Law (UU) Number 7 of 2011 concerning Currency. Money is a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of by all Indonesian citizens. In this study, the author discusses the implementation of cryptocurrency transactions in Indonesia according to the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, and discusses the Legal Protection in Cryptocurrency Transactions according to the Agency Regulations. Commodity Futures Trading Supervisor Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange in Indonesia. This writing uses descriptive qualitative method. The results of the study state that legal protection for the community is currently familiar with digital transactions and specifically during this pandemic.Keywords: Legal Protection; Cryptocurrencies; Crypto Asset AbstrakPengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Transaksi cryptocurrency di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka, dan membahas tentang Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Cryptocurrency Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat saat ini sudah banyak mengenal transaksi digital dan khusus dimasa pandemic ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Cryptocurrency; Crypto Asset
Dakwah Walisongo Di Jawa: Membangun Komunitas Muslim Multikultural Rojikin Rojikin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27822

Abstract

In central Java, Sunan Kalijaga is the most famous of the wali. According to some accounts he was the inventor of the slametan, the Javanese wayang play, and the state ceremonies of Demak and Mataram.  Islam in Java is by no means a waning religion but a vital living faith providing guidelines for ethics and inspiration for aesthetics; Islamization of Java is not a completed historical event but an ongoing process. Islam concerns not a particular segment of Javanese society but its entire population in that it constitutes an integral part of Javanese religious traditions.  We know that social, political, economic and religious realities have changed dramatically in Java since the times of Geetz and of Nakamura’s own ealier research. Under the Walisongo leadership the pesantren tradition in the Pesisir of Java has been set up not only as the Islamic center for religious and socio-cultural studies for the Santri (religious student) who coming from everywhere in Java and Nusantara,but also as the center for social political basis of the Javanese Muslim society
Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yodi Alfahri Daun; Tofik Yanuar Chandra; Agung Makbul
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27637

Abstract

Wiretapping is one way or technique to uncover a corruption case that occurs in an organized manner. In the description of Article 12 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, it regulates the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out wiretapping in the task of investigating and investigating. The research method used is a normative legal research method. By conducting library research in order to obtain the secondary data needed including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. The results of the study stated that the wiretapping carried out by the KPK must have strict operational standards. The time for wiretapping is also limited. The wiretapping is carried out for 30 days and can be extended if necessary and with the approval of the KPK leadership.Keywords: Legislation; Tapping; KPK Authority AbstrakPenyadapan merupakan salah satu cara atau teknik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara terorganisasi. Dalam uraian Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK harus memiliki standar operasional yang ketat. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan dan dengan persetujuan dari pimpinan KPK.Kata Kunci: Perundang-Undangan; Penyadapan; Kewenangan KPK
Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Zondrafia Zondrafia; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27685

Abstract

Retributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims' losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General's Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia's criminal justice system, it's difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System AbstrakPenegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana
Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad Muh. Fudhail Rahman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27911

Abstract

Original legislation in the sphere of mu'amalah is permitted so long as there is no evidence to the contrary. The principle is innovative and liberating. In addition, the sharia prohibits behaviors that can cause hurt and damage. In muamalat fiqh, prohibitions and commands pertain to contract and product-related principles and regulations. Using a literature review, this study is normatively descriptive. In the meantime, the method employed in the subject of muamalat fiqh involves analyzing and comparing the opinions of various personalities and academics. The data source is derived from the reading of several source books as well as sources of digital files in the form of a book database that is traced via internet search and maktabah syamilah. It was discovered that the actions of madarat in community business include the banning of banking business activities that contain aspects of usury, gharar, maysir, and haram. The principle is to avoid non-Sharia-compliant contract formats and structures.Keywords: Transaction; Tasarruf; Contract AbstrakHukum asal dalam bidang mu’amalah adalah boleh, selama belum ditemukan dalil yang melarang. Prinsipnya adalah bebas dan kreatif. Tapi di saat yang bersamaan, syariah juga melarang aktifitas yang bisa mendatangkan mudarat dan kerusakan. Perintah dan larangan merujuk kepada prinsip dan norma yang terkait dengan akad dan produk dalam fikih muamalat. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif melalui penelusuran kajian kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yang dipakai adalah bidang fikih muamalat, dengan mengurai beberapa pendapat dari para tokoh dan ulama serta membandingkan pendapat mereka. Sumber data berasal dari hasil bacaan beberapa buku sumber serta sumber file-file digital dalam bentuk database kitab yang ditelusuri melalui browshing internet dan maktabah syamilah. Ditemukan hasil bahwa perbuatan madarat dalam bisnis masyarakat diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan haram. prinsipnya menjauhi bentuk dan model akad yang tidak sejalan dengan syariat.Kata Kunci: Transaksi; Tasarruf; Akad 

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue