cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 9, No 6 (2022)" : 42 Documents clear
Kontemplasi Citayem Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dan Pendidikan Masyarakat melalui Fashion Kholil Nawawi; Indriya Indriya
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27393

Abstract

Talking about dress style is an expression of how to dress based on Religion, Communication, Education, Economics, and Politics. Clothing is the most easily recognizable artifact in a civilization. Citayam Fashion Week is a means of expression for the millennial generation from Citeyam, Bojonggede, and Depok, which makes the Dukuh Atas area of Jakarta which is a play on the SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok which is a place to gather or hang out with a typical millennial style as a place of expression through fashion. From that, the millennial generation also needs to understand the essence of education. Education is a process of changing something to the point of perfection (maturity), which is done gradually. On the other hand, society is a group of people who form a semi-closed (or semi-open) system, in which there are various kinds of interactions between individuals and individuals, individuals with groups, and groups with groups. This study aims to find the results of the viral contemplation of Citayam Fashion Week as an Expression of the Millennial Generation with the perspective of Islamic Education (Tarbiyah). Researchers in this study used a library research approach. The results of the study found findings, namely; first, family and society have a very big role in determining millennial identity; Second, creativity arises from the existence of a hedonistic culture (pleasing oneself) to express itself; Third, social media as a means of expression for millennials to shape behavior, as well as a reflection of society; Fourth, the challenges for educators in the era of globalization are getting higherKeywords: Citayam Fashion Week; Millennial Generation; Public Education; Fashion AbstrakBerbicara mengenai gaya berpakaian merupakan ekspresi cara berpakaian yang dilatar belakangi oleh Agama, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Politik. Pakaian adalah artefak yang paling mudah dikenali di suatu peradaban. Citayam Fashion Week merupakan sarana ekspresi generasi milenial dari Citeyam, Bojonggede dan Depok, yang menjadikan kawasan Dukuh Atas Jakarta yang diplesetkan menjadi SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok yang menjadi tempat berkumpul, atau nongkrong dengan gaya khas milenial sebagai ajang ekpresi melalui fashion. Dari hal itu, para generasi milenial perlu juga memahami esensi pendidikan. Pendidikan merupakan proses perubahan sesuatu sampai pada titik kesempurnaan (kedewasaan), yang dilakukan secara bertahap. Di sisi lain Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang didalamnya terdapat berbagai macam interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hasil dari kontemplasi viralnya Citayam Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dengan perspektif Pendidikan Islam (Tarbiyah). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menemukan temuan yaitu; pertama, keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam menentukan identitas milenial; Kedua, kreatifitas muncul dari adanya budaya hedonisme (menyenangkan diri sendiri) mengekspresikan dirinya sendiri; Ketiga, sosial media sebagai sarana ekpresi milenial membentuk prilaku, sekaligus cerminan masyarakat; Keempat, tantangan bagi para pendidik di era globalisasi semakin tinggiKata Kunci: Citayam Fashion Week; Generasi Milenial; Pendidikan Masyarakat; Fashion
Transformasi Struktur Sosial-Budaya Penyangga Sektor Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Sebagai Daerah Wisata Pasca Pandemi COVID-19 Yulsy Marselina Nitte; Asti Yunita Benu
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28351

Abstract

Communication and mindsets, demographic changes, new discoveries, conflicts or revolutions, natural disasters and climate change, wars, and other cultural influences can modify the socio-cultural structure as a buffer for the Labuan Bajo community's economic sector. Labuan Bajo's societal framework developed similarly to other communities. Labuan Bajo residents maintain generational organizational bonds. Labuan Bajo, with tourism as the main source of regional income for the Regional Government of the Province of NTT, underwent a major economic transition. Change demands are significant. Lifestyle, economic, and life activities in all areas of Labuan Bajo have changed. Post-Covid-19 pandemic policies influence community behavior and social and cultural interactions. Due to economic decline, communal quality of life has also declined. Community Return to tourist life. Tourist socio-cultural relationships are still well established, despite new social limits. Traditional markets give travelers native cuisine and goods.Keywords: Socio-Cultural; Tourist Abstract:Komunikasi dan pola pikir, perubahan demografis, penemuan baru, konflik atau revolusi, bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lainnya dapat mengubah struktur sosial budaya sebagai penyangga sektor ekonomi masyarakat Labuan Bajo. Kerangka sosial Labuan Bajo berkembang serupa dengan komunitas lain. Warga Labuan Bajo menjaga ikatan organisasi generasi. Labuan Bajo dengan pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTT mengalami transisi ekonomi yang besar. Tuntutan perubahan itu penting. Gaya hidup, ekonomi, dan aktivitas kehidupan di seluruh wilayah Labuan Bajo telah berubah. Kebijakan pandemi pasca Covid-19 memengaruhi perilaku masyarakat dan interaksi sosial budaya. Karena penurunan ekonomi, kualitas hidup komunal juga menurun. Komunitas Kembali ke kehidupan turis. Hubungan sosial budaya turis masih terjalin dengan baik, meskipun ada batasan sosial baru. Pasar tradisional memberi wisatawan masakan dan barang asli.Kata Kunci: Perubahan Sosial Budaya; Pariwisata
IMPLEMENTASI PERUBAHAN BUDAYA (CHANGE OF CULTURE) DALAM MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM Zaenla 'Arifin; Abbas Mansur Tamam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27697

Abstract

AbstrakImplementasi  manajemen mutu terpadu dengankomitmen yang konsisten secara berkesinambungan, akan memberikan manfaat dalam mencapai kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan pada institusipendidikanIslam. Untuk mencapai manfaatdan kesuksesan tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsipmanajemen mutu terpadu yang sudah ditetapkan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas/ pelaksanaan dan evaluasi/controling.  Lembaga pendidikanIslam  sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat penelitian, danpusat pengabdian masyarakat, dalam menghadapi “persaing” untukmenjamin kelangsungan hidup diperlukan perubahan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (siswa, mahasiswa dan orang tua). Pendidikan Islam dikatakan bermutu apabila   memiliki nilai lebih (add value) di atas standar minimal yang ditetapkan,  harus memiliki keunggulan danciri khas yang tidak dimiliki oleh yanglainnya. Sistem manajemen mutu terpadu (MMT)yang telah berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa implementasi dalam dunia pendidikan  yang sering disebut sebagai: Total Quality Management in Education (TQME). Bagaimana implementasi prinsip perubahan budaya MMT dalam pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini menemukan teori baru implementasi perubahan budaya dalam MMT pendidikan Islam, pendidikan adalah perubahan.Metode penelitian kualitataif deskriptif data secunder dari buku-buku dan jurnal pemikiran para ahli sebagai referensi.Hasil penelitian  merumuskan perubahan budaya merupakan keharusan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dalamperspektif menejemen mutu terpadu (MMT).Kata Kunci; Manajemen Mutu Terpadu, Perubahan Budaya (Change Of Culture),     Pendidikan Islam
Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Praptika Nurul Tsany Salsabila; Graciella Patras
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27529

Abstract

Kemajuan teknologi meningkatkan inovasi dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah mobilitas berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi para praktisi hukum dalam hal ini notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam melaksanakan perannya pada pembuatan akta notaris dan dalam melegalisasi transaksi elektronik. Hal ini dikenal dengan istilah cyber notary. Pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , namun peraturan mengenai Cyber notary secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta secara konvensional menjadi digital melalui media elektronik, termasuk juga dalam hal tanda tangan untuk legalisasi hukum. Ketentuan dan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik tercantum dalam Undang - Undang Nomor11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik sebelum berlakunya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat ditemukan di dalam Pasal 10 ayat (6) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris, di mana akta notaris tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang sebagai upaya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan legalitas penggunaan tanda tangan digital pada akta notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan tentang tanda tangan digital pada UUPT bertentangan dengan peraturan dalam UU ITE dan UUJN, sehingga penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta dinilai belum memberikan suatu kepastian hukum.  
The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture Asep Syarifuddin Hidayat; Nur Rohim Yunus; Muhammad Ishar Helmi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Abstract

Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan
The Probability of Extra-Constitutional Amendment on the 1945 Constitution of Indonesia: The Politic of Parliament Against its Constitutionalism Syanel, Muhammad Faiz Putra; Haq, Zul Amirul; Putra, Muhamad Aljabar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27336

Abstract

Is the constitution a 'product' of Parliament, or is it run its constitutionalism? This question directs the attention of this article to the distinction between glorification and constitutional amendment. The constitution has an unamendable provision that serves as a self-limitation. This restriction is enshrined in constitutional conventions, and it emphasizes that the Parliament cannot rewrite the constitution in a way that abolished the natural character of the constitution. The Parliament, on the other hand, is the organ of government. This body was given the power to amend the Constitution by the Constitution. As a result, it designates Parliament as the greater authority in charge of all organs as well as the constitution. The research of its article uses philosophy and comparative methodology. It took a doctrinal approach to determine the correlation between political will and constitutional normativity while the amendment was in place. The political wills of Parliament are essentially determined by the normativity of the constitution, as the Parliament was born from a constitutional norm. Whereas, according to Hans Kelsen, the constitution existed before all the norms. In this paradox, the constitution was born before the Parliament itself.Keywords: Constitution; Constitutionalism; Natural Character Unamendable Provision, Parliament AbstrakApakah konstitusi merupakan produk dari Parlemen, atau konstitusi menjalankan konstitusionalismenya? Pertanyaan memantik atensi dari tulisan ini yang berfokus pada distingsi antara glorifikasi konstitusi dan proses amandemen. Secara faktual, konstitusi memiliki klausula yang tidak dapat diubah sebagai batasan perubahannya. Limitasi tersebut memiliki fokus pada konvensi konstitusional, dan menegaskan bahwa Parlemen tidak dapat mengubah konstitusi hingga merubah ‘karakter awal’ dari konstitusi itu sendiri. Meskipun Parlemen merupakan Lembaga Pemerintahan, kewenangannya untuk dapat merubah konstitusi pada dasarnya diberikan oleh Konstitusi. Konsekuensinya, Parlemen terdesain secara tidak langsung sebagai lembaga tertinggi yang dimandatkan oleh konstitusi. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode filosofi dan komparasi hokum. Dengan pendekatan Filsafat, akan didapatkan pandangan atas determinasi hubungan antara kehendak politik dengan normatifitas konstitusi pada saat amandemen sedang berlangsung.  Secara Ideal, kehendak politik parlemen terdeterminasi oleh normatifitas konstitusi, karena parlemen dilahirkan dari Rahim konstitusi. Sedangkan, menurut Hans Kelsen, konstitusi telah lahir jauh sebelum seluruh norma. Dalam paradoks ini, disimpulkan bahwa konstitusi telah lahir jauh sebelum parlemen.Keywords: Konstitusi; Konstitusionalisme; Karakter Konstitusi; Klausula yang Tidak Dapat Diubah; Parlemen
Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nuryadin, Nuryadin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26798

Abstract

During the transition of power, a phenomenon known as the lame duck session occurred, in which an official whose term of office was about to expire, and his successor had been elected. The change of leadership from an active official to a new official who has been elected based on the election results, basically creates a time gap between the day of determining the election results and the day of the inauguration of the elected officials. Problems that then arise as a result of this are the policies taken by officials who are still active at the end of their term of office, and legal uncertainty in making policies that benefit certain parties. Based on the comparisons made, the lame duck session arrangement contained in the constitutions of other countries is in the form of tightening the election schedule and the appointment of members of parliament, which is aligned with the period of the parliamentary session. The shorter the schedule, the shorter the duration of the parliamentary lame duck session. In Indonesia, setting limits on the holding of general elections, the appointment of elected members of parliament and the schedule for holding the session period need to be contained in the constitution of the Republic of Indonesia. Considering that this arrangement is political in nature, if it is only stated in legislation, it will be easy for the House of Representatives to make changes in accordance with the interests of the majority of members of parliament.Keywords: lame duck session, Indonesia AbstrakPada masa transisi kekuasaan, terjadi sebuah fenomena yang dinamakan sebagai lame duck session, di mana pejabat yang masa jabatannya akan segera berakhir, dan penggantinya telah terpilih. Pergantian kepemimpinan dari pejabat yang masih aktif ke pejabat baru yang telah terpilih berdasarkan hasil pemilu, pada dasarnya menimbulkan sebuah celah waktu antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat terpilih. Permasalahan yang kemudian muncul akibat hal tersebut adalah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang masih aktif diakhir masa jabatannya, dan ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, pengaturan lame duck session yang dimuat dalam konstitusi negara-negara lain berupa pengetatan jadwal pemilu dan pengangkatan anggota parlemen, yang diselaraskan dengan masa persidangan parlemen. Semakin singkat jadwalnya, maka durasi lame duck session parlemen menjadi lebih singkat pula. Di Indonesia pengaturan batas penyelenggaraan pemilihan umum, pengangkatan anggota parlemen terpilih dan jadwal penyelenggaraan masa sidang perlu dimuat dalam konstitusi Republik Indonesia. Mengingat pengaturan ini bersifat politis, jika hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan mudah untuk melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan mayoritas anggota parlemen.Kata kunci: Periode Bebek Lumpuh; Lame Duck Session; Indonesia
Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara Karinda, Frans Jomar; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Abstract

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara
Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Anggraini, Yanti; Maskuri, Ali; Junaedi, Junaedi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42364

Abstract

The development of information and communication technology (ICT) has had a significant impact on various aspects of life, including education. ICT has changed the way of teaching and learning, provided more comprehensive access to education, and improved the quality of learning. The use of ICT in education has various legal implications. These legal implications can be in the form of opportunities and challenges for the world of education. The opportunities that ICT can provide in education include 1) Increasing access to education, 2) Increasing the quality of learning, 3) Increasing the efficiency and effectiveness of education, and 4) Challenges that ICT can provide in education, including data protection, security, and ethics. To overcome these challenges, there needs to be regulations that regulate the protection of personal data and privacy, security, and ethics in education. This study aims to examine the legal implications of using technology in education. This study will analyse the opportunities and challenges posed by using ICT in education and policy recommendations to overcome these challenges.Keywords: Legal implications; Information technology; Education AbstrakPerkembangan teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK) telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. TIK telah mengubah cara belajar mengajar, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan TIK dalam pendidikan memiliki berbagai implikasi hukum. Implikasi hukum tersebut dapat berupa peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan. Peluang yang dapat diberikan  oleh  TIK  dalam  pendidikan  antara  lain: 1)  Peningkatan  akses  Pendidikan;  2) Peningkatan kualitas pembelajaran; 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan; dan 4) Tantangan  yang  dapat  diberikan  oleh TIK  dalam  pendidikan  antara  lain: pelindungan  data, keamanan, etika. Untuk mengatasi  tantangan tersebut, perlu adanya regulasi  yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi, keamanan, dan etika dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penelitian ini akan menganalisis peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan TIK dalam pendidikan, serta rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut.Kata Kunci: Implikasi hukum; Teknologi informasi; Pendidikan
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia Helfianti, Sutri; Syukriah, Syukriah; Iskandar, Iskandar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.29068

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as the constitution of Indonesia, contains basic rules that are arranged to be used as guidelines or guidelines for the government in carrying out its functions and duties. The Constitution has a role as a barrier to government power in such a way as not to use power arbitrarily. Based on the background of the problems above, the issues that will be discussed are: How is the extension of the President's term of office according to the laws in force in Indonesia? What is the limitation of the term of office of the President in accordance with the constitution of the Republic of Indonesia? This study uses a normative juridical method that emphasizes library research. This means that this research is carried out by paying attention to the applicable laws and regulations. The type of research is qualitative and the approach used is the Statute Approach. This approach is carried out by examining all relevant laws and regulations. Then it is also carried out with a conceptual approach and expert opinion. Limiting the term of office of the President must be carried out according to the constitution, not according to the wishes of the authorities and not also based on political agreements.Keywords: Constitution; Position of President; Indonesia AbstrakUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Undang-Undang Dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa agar tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan  dibahas adalah: Bagaimanakah perpanjangan masa jabatan Presiden menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimanakah pembatasan masa jabatan Presiden sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenisnya penelitian adalah kualitatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian juga dilakukan dengan pendekatan konsep dan pendapat para ahli. Pembatasan masa jabatan Presiden harus dilakukan sesuai konstitusi, bukan sesuai keinginan penguasa dan bukan juga atas kesepakatan politik.  Kata Kunci: Konstitusi; Jabatan Presiden; Indonesia

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue