cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 6 (2023)" : 26 Documents clear
Konsep Geostrategi Untuk Kedaulatan Dalam Persepektif Keamanan Negara dan Fiqih Siyasah Nugroho, Budi Prastya; Rohmah, Siti Ngainnur; Mufidah, Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32495

Abstract

Geostrategi merupakan cara untuk mempertahankan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam penguasaan seluruh pulau yang ada. Strategi ini merupakan upaya dalam menciptakan satu kedaulatan. Masih banyaknya gangguan yang terjadi di Indonesia baik dari luar dan dari dalam negara harus menjadi perhatian utama untuk mengatur strategi dalam menjaga negara kesatuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geostrategi untuk kedaulatan dalam keamanan negara  dan untuk mengetahui konsep Kedaulatan Negara dalam menjaga kemanan negara dalam persepektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dengan mengkaji buku terkait Geostrategi Indonesia dan Kedaulatan Negara.  Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan dari artikel jurnal yang membahas mengenai geostrategi dan kedaulatan secara umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Geostrategi atau penguasaan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan penguatan geostrategi, negara Indonesia akan mampu untuk mengendalikan dan menata negara dengan baik, geostrategi secara jelas termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 2. Wawasan Nusantara merupakan pondasi dalam penguatan geostrategi Indonesia karena dengan penguatan Wawasan Nusantara mampu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kajian Fiqih Siyasah menerangkan bahwa kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak, manusia adalah sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keamanan untuk kedaulatan negaranya..Kata kunci: Kedaulatan Negara, Geostrategi, Keamanan Negara, Fiqih Siyasah
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Abstract

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir
Optimalisasi Pendidikan Spiritual di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Menghadapi Dampak Buruk Konten Tik Tok Terhadap Anak Nadirah, Kamilia; Cahyani, Mustika; Susilowati, Ida; Rukmini, Diah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34768

Abstract

Aplikasi Tik-Tok merupakan salah satu aplikasi yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, dikarenakan banyak konten yang ditampilkan di nilai menarik. Namun disisi lain, pada aplikasi tersebut terdapat beberapa konten negatif yang berdampak kurang baik bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari dampak buruk dari konten Tik-Tok melalui pendidikan spritual khususnya melalui shirah nabawiyah yang mengedepankan peran keluarga khususnya orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menjauhkan anak dari dampak negatif dari konten Tik-Tok adalah dengan membiasakan anak untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi ataupun para sahabat yang diceritakan oleh keluarga khususnya orang tua ketika hendak tidur. Adapun saran terhadap hasil penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah atau pihak terkait untuk membatasi konten-konten negatif yang masuk kedalam aplikasi Tik-Tok. Salah satu urgensi penelitian ini adalah sebagai tawaran solusi bagi orang tua didalam mendidik anak berlandaskan ajaran islam.
Evidence of Oath in Case Dispute over General Election Results in Indonesia Sumali, Sumali; Esfandiari, Fitria; Fauzia, Ana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.35413

Abstract

In practice law proof according to laws, roles the judge's conviction had limited in a way normative with element “at least two tools evidence”. As a result, when there is one applicant in case dispute results in election general (PHPU) which turned out to be only presenting information witness as tool proof, then matter the no can process because no sufficient condition as in applicable regulations. The writing article aims to examine: 1) the authority of the Court Constitution (MK) in adjudicating PHPU; 2) the domination of PHPU cases at the Constitutional Court; 3) the aspect constitutionality of PHPU; 4) proof and tools proof in PHPU; and 5) urgency tool proof swear. The method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the research show that the PHPU examination by the Constitutional Court is not just a matter of calculators or quantitative numbers, but also concerns the qualitative issue of holding elections based on honesty and fairness. Therefore, the use of sworn evidence in the PHPU dispute resolution process has quite objective relevance and urgency, namely: First, because there is a possibility that the Petitioner will have difficulty or minimally present sufficient evidence, due to the relatively short time duration in the PHPU settlement; Second, the PHPU case is not a case with a purely legal dimension, but rather a political problem behind which the disputing parties at the Constitutional Court stand thousands or even millions of constituents who emotionally need honesty and justice.
Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah Ardi Kartono, Satriyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36166

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan mengubah sertipikat hak atas tanah konvensional/analog menjadi elektronik, sebagai pilot project atau uji coba pelaksanaan sertipikat elektronik dilakukan terhadap aset pemerintah. Dengan adanya perubahan sertipikat hak atas tanah menjadi elektronik, tentu terdapat perbedaan prosedur dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah antara sertipikat konvensional/analog dengan elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi pendaftaran tanah untuk pertama kali sertipikat elektronik aset pemerintah mengikuti peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sedangkan agar pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali elektronik aset pemerintah dapat efektif didasarkan pada tiga elemen dari sistem hukum yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).Kata kunci: pendaftaran tanah, pendaftaran tanah elektronik, sertipikat elektronik
Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pancasila Dalam Bingkai Peraturan Hukum Indonesia Atikah, Ika; Nurrohman, Nurrohman; Mustofa, Mustofa
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36792

Abstract

This research aims to explain the presence of law, Sharia economics and Pancasila economics based on cooperation by prioritizing humanitarian principles. This research method uses a doctrinal approach with statutory and conceptual approaches. The results of this research are that the presence of law provides a binding and coercive nature for everyone who carries out transactions in Sharia economic activities and the Pancasila economy, so the role of the state as a policymaker is to issue regulations in the form of specific laws with the birth of the Sharia Banking Law, part of sharia economics, and the Cooperative Law, part of the Pancasila economy, as a form of national protection for all Indonesian people.Keywords : Sharia Economic, Pancasila Economic, Regulation
Nilai Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Wajo Iswandi, Andi; Patamatta, Jeddah Dawi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36916

Abstract

This research aims to discuss democratic values and democratic interactions in customary law in Wajo Regency. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods as stated in the constitution of the Republic of Indonesia. The results and discussion of this research show that democratic values cannot be separated from positive law, including customary law. As part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Wajo Regency also applies democratic values both in leadership in the district area and in customary areas. This can also be seen in the realization of the protection of people's constitutional rights in the field of customary law. This research tries to conclude that in Wajo Regency, the government of the Republic of Indonesia guarantees constitutional rights which originate from basic norms such as democratic values which are also implemented in local customary law. This research recommends that healthy democracy can occur in Wajo Regency regardless of collaboration between government and community elements.Keywords: Democracy; Customary Law; Wajo RegencyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas nilai-nilai demokrasi dan interaksi demokrasi dalam hukum adat di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang tertera dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa nilai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hukum positif termasuk juga hukum adat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wajo juga menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam kepemimpinan di wilayah kabupaten dan juga di wilayah adat. Hal ini juga dapat dilihat dalam perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa di Kabupaten Wajo, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak konstitusi yang bersumber dari norma-norma dasar seperti nilai-nilai demokrasi juga diterapkan dalam hukum adat setempat. Penelitian ini merekomendasikan agar terjadi demokrasi yang sehat di Kabupaten Wajo terlepas dari kolaborasi elemen pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Adat; Kabupaten Wajo
Analisis Pasar Modal Di Indonesia Studi Pada Perusahaan Manufaktur Amar, Anis Tassya Regitha Putri; Atmadja, Melvin; Veronica, Novita
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36921

Abstract

The Government of Indonesia (GoI) recently enacted Government Regulation Number 72/2016 concerning Shares Subscription and Arrangement of State Capitals in State-Owned Enterprises (BUMN) (hereinafter referred to as “PP Holding BUMN”). The Indonesian Ministry for BUMN (“Meneg BUMN”) proposes, that the Holding of BUMN will cover six core economic sectors: (1) Energy, (2) Mineral extraction, (3) Financial service, (4) Highway infrastructure/construction, (5) Property (real estate), (6) Food. BUMN is principally regulated in Article 33 paragraphs 1, 2, and 3 of the Indonesian Constitution 1945, which provides a legal basis for the state-owned monopolies by BUMN. On one hand, the GoI argues that Holding of BUMN is necessary because it would bring beneficial impacts, such as the strengthening of corporate performance by creating synergies and economies of scale and reducing inefficiencies in operations and financing; professionalizing the management system by distancing BUMN from unreasonable politics; and relieving the Government of its direct responsibilities of overseeing all the BUMN dispersed across various industries. On the other hand, there are public pervasive concerns that PP Holding BUMN would lead to unlawful privatization of BUMN, and this led to the public filing an appeal for a Judicial Review from the Indonesian Constitutional Court. Accordingly, this research attempts to analyze the Holding of BUMN under PP Holding BUMN, the Constitutional Law Analysis of Judicial Review over the Government Regulation Number 47/2017, as well as Law Number 19 year 2003 on BUMN.Keywords: Holding of Indonesian State-Owned Company (BUMN); Government Regulation Number 72/2016; Judicial Review; Indonesian Constitutional Court (MKRI)  AbstrakPemerintah Indonesia baru-baru ini menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Langganan Saham dan Penyelenggaraan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (selanjutnya disebut "PP Holding BUMN"). Kementerian BUMN mengusulkan bahwa Holding BUMN akan mencakup enam sektor ekonomi inti: (1) Energi, (2) Ekstraksi Mineral, (3) Layanan Keuangan, (4) Infrastruktur/Jalan Raya, (5) Properti (real estat), (6) Pangan. BUMN pada dasarnya diatur dalam Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi monopoli milik negara oleh BUMN. Di satu sisi bahwa Holding BUMN diperlukan karena akan membawa dampak positif, seperti penguatan kinerja perusahaan dengan menciptakan sinergi dan ekonomi skala serta mengurangi ketidakefisienan dalam operasi dan pendanaan; profesionalisasi sistem manajemen dengan menjauhkan BUMN dari politik yang tidak masuk akal; dan meringankan Pemerintah dari tanggung jawab langsung pengawasan terhadap semua BUMN yang tersebar di berbagai industri. Di sisi lain, ada kekhawatiran masyarakat yang meluas bahwa PP Holding BUMN akan mengarah pada privatisasi yang tidak sah dari BUMN, dan hal ini menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis Holding BUMN sesuai dengan PP Holding BUMN, Analisis Hukum Konstitusional atas Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.Kata Kunci : Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Peraturan Pemerintah Indonesia No. 72 Tahun 2016; Judicial Review; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi Sulastini, Rita; Sakuroh, Lilis; Awaliyah, Wiwin; Dadang, Dadang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37043

Abstract

The domain of higher education plays a crucial role in cultivating exceptional human resources. The primary emphasis of education reform in Indonesia is the implementation of the Independent Curriculum. This article examines the execution of the Merdeka Curriculum at higher education institutions to evaluate its influence on learning and the attainment of learning objectives. The objective of this study is to determine the most effective methods for implementing the Merdeka Curriculum in higher education, assess the opinions of both lecturers and students regarding the Merdeka Curriculum, and evaluate its influence on the attainment of learning objectives. This study employs a mixed strategy, integrating both qualitative and quantitative methodologies. The qualitative technique entails conducting comprehensive interviews with instructors and analyzing policy papers. Concurrently, the quantitative approach entails conducting surveys among students to gauge their impressions of the Merdeka Curriculum, as well as employing statistical analysis to assess the attainment of learning objectives. The research findings indicate that there are differences in the approaches used to apply the Independent Curriculum, which involve modifications to resources, teaching techniques, and evaluation systems. The lecturers and students had favorable reactions to this strategy, perceiving it as a pioneering measure in enhancing the curriculum's alignment with the demands of the job market. The data analysis indicates that students who participate in the Merdeka Curriculum exhibit a greater degree of pleasure and attain superior learning outcomes in comparison to the control group. In addition, it was mentioned that the introduction of the Independent Curriculum in higher education had a beneficial effect on learning and the attainment of learning objectives. By employing an appropriate methodology, a combination of qualitative and quantitative approaches offers a comprehensive comprehension of the execution of the Merdeka Curriculum and furnishes valuable direction for subsequent curriculum enhancement.Keywords: Independent Curriculum; Education units; CollegeAbstrak:Ranah pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul. Penekanan utama reformasi pendidikan di Indonesia adalah penerapan Kurikulum Mandiri. Artikel ini mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka di perguruan tinggi untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penerapan Kurikulum Merdeka yang paling efektif di perguruan tinggi, menilai pendapat dosen dan mahasiswa mengenai Kurikulum Merdeka, dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan strategi campuran, yang mengintegrasikan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif mencakup melakukan wawancara komprehensif dengan instruktur dan menganalisis makalah kebijakan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mencakup pelaksanaan survei di kalangan siswa untuk mengukur kesan mereka terhadap Kurikulum Merdeka, serta menggunakan analisis statistik untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan Kurikulum Mandiri, yang melibatkan modifikasi sumber daya, teknik pengajaran, dan sistem evaluasi. Para dosen dan mahasiswa mempunyai reaksi positif terhadap strategi ini, dan menganggapnya sebagai langkah perintis dalam meningkatkan keselarasan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja. Analisis data menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti Kurikulum Merdeka menunjukkan tingkat kesenangan yang lebih besar dan memperoleh hasil belajar yang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu disebutkan bahwa pemberlakuan Kurikulum Mandiri pada perguruan tinggi memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memberikan pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan memberikan arahan yang berharga untuk penyempurnaan kurikulum selanjutnya.Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Satuan Pendidikan; Perguruan Tinggi
Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah Al Fikri, Muhamad Mufid; Rohmah, Siti Ngainnur; Sajali, Munawir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37144

Abstract

Government Employees with Employment Agreements (PPPK) are required to comply with regulations relating to employment and are required to have good behavior such as being loyal and obedient to the stateIn siyasa fiqh it is referred to as tabi'in (followers). Where tabi'in are required to obey and obey the orders and rules made by ulil amri (Leader). The purpose of this study is to find out the application of government employee discipline with work agreements (PPPK) according to PP no. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Knowing the Application of Discipline for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) According to Fiqh Siyasah. The results of the study show that the application of disciplinary regulations for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) is confirmed in Government Regulation No. 49 of 2018 article 51 and article 52 but in these articles, it is explained that the imposition of disciplinary sanctions is carried out by government agencies that have the authority to impose sanctions on employees. In adhering to the Siyasah Fiqh principles in the application of employee discipline, employees must have the principles of sovereignty, the principles of justice, the principles of deliberation and Ijma', the principles of equality, the principles of the obligations of the state and the people and the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Keywords: Work Discipline; PPPK; Fiqh Siyasah Abstrak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan wajib berkelakuan baik seperti setia dan taat kepada negara. Dalam fiqh siyasah disebut sebagai tabi’in (pengikut). Dimana tabi’in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan peraturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 pasal 51 maupun pasal 52 namun didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian sanksi disiplin dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Pemerintah. Dalam menegakan prinsip Fiqih Siyasah pada penerapan disiplin pegawai harus memiliki prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan Ijma’, prinsip persamaan, prinsip hak kewajiban negara dan rakyat serta prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Kata Kunci: Disiplin Kerja; PPPK; Fiqih Siyasah

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue