cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 18   19   20   21   22 
Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Kungkai Baru, Kabupaten Seluma, Bengkulu Ika Pasca Himawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.22137

Abstract

The research aims to determine the causes of children dropping out of school in Kungkai Baru Village, Seluma, Bengkulu. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The technique of determining the informants in the study was carried out by purposive sampling. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. In the results, it was concluded that there were still problems with children dropping out of school caused by internal factors and external factors. The internal factors are due to motivation and interest in children. While external factors include: the economic condition of parents, inadequate road infrastructure, limited information and knowledge related to the importance of education for children and parents as well as the influence of the environment and relationships on childrenKeywords : Children; Educational Problems; Drop Out AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah di Desa Kungkai Baru, Seluma, Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa: wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada hasil diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat persoalan anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal karena motivasi dan minat pada anak. Sedangkan faktor eksternal diantaranya : kondisi ekonomi orang tua, infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait pentingnya pendidikan pada anak dan orang tua serta pengaruh lingkungan dan pergaulan pada anak.Kata Kunci : Anak; Masalah Pendidikan; Putus Sekolah
Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7864

Abstract

State life, which currently uses a political structure, must have difficulties. The right that individuals have to own the means of production and property makes certain people the bourgeoisie, while others who are unable to become workers are, of course, hired by the bourgeoisie on their own lands and means of production. This is what has come to be known as bourgeois democracy. This research uses a qualitative analytical study using a bibliothèque approach. The findings of the study suggest that neoliberal democracy has an influence on the life of the country. It can be seen that in some countries the workers are marginalized and restrained. So it triggered a huge social disruption.Keywords: Democracy; Bourgeois; Country Abstrak:Kehidupan bernegara yang notabene menggunakan sistem demokrasi pasti memiliki permasalahan. Kebebasan yang dimiliki warga negara untuk memiliki alat produksi dan tanah menjadikan sebagian kalangan menjadi kaum borjuis, sedang kalangan lain yang tidak mampu menjadi kaum pekerja, yang tentunya dipekerjakan oleh kaum borjuis pada tanah-tanah dan alat-alat produksi yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Borjuis. Penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Demokrasi Borjuis memberikan dampak kehidupan negara. Terlihat di beberapa negara menjadikan kaum buruh sebagai pihak tertindas dan terkekang. Sehingga menimbulkan gejolak sosial yang massif.Kata kunci: Demokrasi; Borjuis; Negara. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7864
Pidana Ta’zir Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Ayu Safitri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3311

Abstract

Ta'zir is a law that is prescribed for immoral acts or other crimes for which there is no hudud or kifarat provision. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the legal sanctions for a woman who did not dress in Islamic attire in Qanun Number 11 of 2002 have not been explained in detail the type of punishment Ta'zir, whether in the form of a fine or in the form of imprisonment The procedure for determining the sentence to be given by the judge of the Syar'iyah Court should start from the lightest sentence. The light punishment in the qanun has also not been explained in detail.Keywords: Criminal Ta'zir; Islamic Dress; Aceh Qanun Abstrak. Ta’zir merupakan hukum yang disyariatkan atas tindakan maksiat atau tindakan kejahatan lainnya yang tidak ada ketentuan hududnya atau kifaratnya.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi hukum bagi seorang wanita yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum dijelaskan secara rinci jenis hukuman Ta’zir, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.Kata Kunci: Pidana Ta’zir; Berbusana Islami; Qanun Aceh
RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI* Jakiatin Nisa
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2240

Abstract

Abstract: Conflict Resolution in Perspective of Communication. Basically, conflict is part of people’s life. People face conflict, which is called as vertical conflict and horizontal one. Conflict can potentially arise in Indonesia because of its diversity in terms of ethnicity, religion and social stratification. To that reason, it is essential to understand conflict resolution in order to resolve conflict in a constructive wayKey Words: conflicts, diversity and conflict resolution Abstrak: Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi. Konflik pada hakekatnya merupakan keniscayaan bagi manusia. Karena hakekat tersebut manusia selalu dihadapkan dengan banyak konflik, terlebih konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia, yang terbagi atas lapisan-lapisan kelas sosial, masyarakat yang majemuk sehingga memunculkan keanekaragaman dalam berbagai aspek yang juga menyebabkan adanya lapisan sosial yang beragam menjadi potensi yang cukup besar untuk melahirkan konflik. Dalam kondisi seperti itulah pemahaman akan resolusi konflik menjadi sangat penting untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dengan cara yang konstruktif.Kata Kunci: Konflik, Kemajemukan, Resolusi KonflikDOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2240 
Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi Imas Novita Juaningsih; Rayhan Naufaldi Hidayat; Kiki Nur Aisyah; Dzakwan Nurirfan Rusli
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.19904

Abstract

AbstractThe right to privacy is a personal right of every individual which must be protected by the state in accordance with the mandate of the constitution. Along with the development of information and communication technology, the discourse regarding the right to privacy has come under the spotlight again given the high intensity of personal data utilization, especially by corporations in the digital business era. This research will further analyze the use of consumer personal data by corporations from a legal perspective. The research method used is library research through a statute approach. The results of this study indicate that there is still obesity in regulations related to personal data protection in Indonesia, where the total reaches 30 regulations in various sectors. Moreover, this reality is exacerbated by the inadequacy of the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) in conducting surveillance and investigations related to personal data protection. The result of all of this is the creation of legal loopholes that are often exploited to carry out crimes in the form of hacking and theft of personal data that harm consumers and the wider community. Therefore, there is a need for legal reform accompanied by a reconception of supervisory agencies regarding the protection of personal data as an integral part of upholding privacy rights in an era of constitutional disruption. Keywords: Personal Data Protection, Privacy Rights, Corporation, Constitution. AbstrakHak privasi merupakan hak pribadi setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diskursus perihal hak privasi kembali mendapat sorotan mengingat tingginya intensitas pemanfaatan data pribadi, terutama oleh korporasi di era bisnis digital. Penelitian kali ini akan menganalisa lebih jauh terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh korporasi dari perspektif hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya obesitas regulasi terkait perlindungan data pribadi Di Indonesia, dimana totalnya mencapai 30 Undang-Undang di berbagai sektor. Terlebih, realita tersebut semakin diperburuk dengan tidak optimalnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pengawasan dan investigasi terkait perlindungan data pribadi. Akibat dari semua itu ialah terciptanya celah hukum yang kerap kali dieksploitasi untuk melancarkan kejahatan berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang merugikan konsumen serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi hukum yang diiringi dengan rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari penegakan hak privasi di era disrupsi berdasarkan konstitusi. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Korporasi, Konstitusi. 
The Challenge of Islamic Education in 21st Century Badrah Uyuni; Mohammad Adnan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.18291

Abstract

AbstractIslam is the way of life. And the Islamic education system is called a holistic approach to learning as it was in the early days of Islamic civilization. Islamic education, therefore, is considered and placed in a very noble position as it emphasizes the importance of the acquisition and dissemination of knowledge over other human activities. The background of this article sets out to assess the Challenges of Islamic Education in the 21st Century by bringing up some brief literature and analysis. In this article there are several topics related to the nature of Islamic education in Islamic education, the reality of Islamic education, Reform of Islamic education in the 21st century in the sectoral sector, curriculum, strengthening human resources, the Islamization of science by embodying Islamic values in science as part of education, the development and strengthening of Soft skills and management as well as entrepreneurial spirit is an inevitable need. But all of that will be able to work well and even become a force for the revival of the Islamic ummah if moral learning and gratitude for everything become the foundation for all reforms carried out in Islamic Education in the 21st Century and beyond.Keywords: Islamic Education, 21st Century, Challenge Abstrak Islam adalah cara hidup. Dan sistem pendidikan Islam disebut dengan pendekatan pembelajaran holistik seperti pada masa-masa awal peradaban Islam. Pendidikan Islam, oleh karena itu, dianggap dan ditempatkan pada posisi yang sangat mulia karena menekankan pentingnya perolehan dan penyebaran pengetahuan atas aktivitas manusia lainnya. Artikel ini dilatarbelakangi untuk mengkaji Tantangan Pendidikan Islam di Abad 21 dengan mengemukakan beberapa literatur dan analisis singkat. Pada artikel ini terdapat beberapa topik yang berkaitan dengan hakikat pendidikan Islam dalam pendidikan Islam, Realitas pendidikan Islam, Reformasi pendidikan Islam abad 21 pada sektor sektoral, kurikulum, penguatan sumber daya manusia, Islamisasi ilmu pengetahuan dengan mewujudkan Islam. nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pendidikan, pengembangan dan penguatan Soft skill dan manajemen serta jiwa kewirausahaan merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Namun semua itu akan mampu berjalan dengan baik bahkan menjadi kekuatan bagi kebangkitan umat Islam jika pembelajaran akhlak dan rasa syukur atas segala hal menjadi landasan bagi semua reformasi yang dilakukan dalam Pendidikan Islam di abad 21 dan seterusnya.Kata Kunci: Pendidikan Islam, Abad 21, Tantangan
Peran Pelaksanaan Kepemimpinan Lurah Terhadap Semangat Pegawai Di Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Yadi Supriyatna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21775

Abstract

Dalam perkembangannya dengan semakin beragam dan kompleks kebutuhan hidupnya, maka kelompok yang telah terbentuk tersebut juga menyesuaikan dalam bentuk yang lebih tertib dan teratur, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Keadaan yang demikian itu telah mendorong manusia untuk berorganisasi dalam setiap aktifitas hidupnya.Dalam kehidupan modern, keberadaan suatu organisasi mutlak dibutuhkan oleh setiap orang, karena sebagai anggota/warga organisasi maka segala kepentingan dan tujuan pribadinya dapat terpenuhi.
Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Tresia Elda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7855

Abstract

Abstract:Criminal act of murder that occurred in the household has special properties and special sanction. The specialty of this action lies in the relationship between the perpetrator and the victim. In cases of criminal acts other actors sometimes do not know the victim at all and often do not have a relationship. But the crime of murder in the household perpetrators and victims have a special relationship that is related by blood (parent, child, nephew), for example working relationship bonding housemaid and living in a house with actors and marital relationships (husband and wife). Final recent criminal acts of domestic homicide in the city of Padang increased especially that caused the death of the victim conducted by the husband that caused by some factors such us economy and other factors.Keywords: Murder, Victim and Household. Abstrak:Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga memiliki sifat khusus dan sanksi khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tindak pidana yang tidak ada hubungan suami isteri terkadang tidak mengenal korban sama sekali. Namun tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, pelaku dan korban memiliki hubungan khusus atau hubungan darah (orang tua, anak, keponakan) atau bisa juga ikatan kerja sebagai pembantu rumah tangga dan hubungan perkawinan (suami istri). Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan dalam rumah tangga mengalami peningkatan secara jumlah di kota Padang yang dilakukan oleh suami yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lainnya.Kata Kunci: Pembunuhan, Korban dan Rumah Tangga.
Pembaharuan Hukum: Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme (Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) Arief Fahmi Lubis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20693

Abstract

The involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in countering terrorism is in article 7 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI which states that the main task of the TNI is to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila, the 1945 Constitution and protect the entire nation and the homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. It is known that acts of terrorism are based on ideologies that wish to change the basis of the state, so that the TNI's involvement in counterterrorism is very relevant. The TNI's authority in combating terrorism is a matter that is still being debated. This study uses a qualitative research method with a legal approach and a literature approach. The results of the study state that the TNI's authority in dealing with terrorism is given on the grounds that terrorism is an act that threatens the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.Keywords: Authority; Indonesian national army; Counter Terrorism; The sovereignty of the Republic of Indonesia.  AbstrakKeterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi bahwa tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Diketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat relevan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan TNI dalam mengati terorisme diberikan dengan alasan bahwa terorisme sebagai tindakan yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan; Tentara Nasional Indonesia; Penanggulangan Terorisme; Kedaulatan NKRI.
Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan Fitria Fitria
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2385

Abstract

The description of the article below will discuss the practice of restorative justice in correctional institutions in three countries: France, New Zealand and Saudi Arabia. The selection of these three countries is based on two reasons, first: the three countries represent three different legal systems: the continental legal system, the anglo saxon system and the Islamic legal system. Second, the three countries mentioned above have the capacity to represent the ideas developed by their respective legal systems. France is an old country that has contributed a lot in building the idea of restorative justice. New Zealand is an Anglo Saxon country that has successfully implemented restorative justice in its correctional institutions. Meanwhile, Saudi Arabia is a country that is considered an Islamic country that is the most consistent in implementing Islamic criminal law which also has a concept of restorative justice.Keywords: Restorative Justice; Correctional Institution; France; New Zealand; Saudi Arabia Abstrak:Paparan tulisan dibawah ini akan membahas praktik restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatan di tiga negara: Perancis, New Zealand dan Arab Saudi. Pemilihan tiga negara ini berdasarkan pada dua alasan, pertama: ketiga negara mewakili tiga sistem hukum yang berbeda: sistem hukum kontinental, sistem anglo saxon dan sistem hukum islam. Kedua, ketiga negara yang disebutkan diatas memilki kapasitas untuk mewakili gagasan yang dikembangkan masing-masing sistem hukum. Perancis merupakan negara tua yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun gagasan restorative justice. Adapun New Zealand merupakan negara anglo saxon yang sukses menerapkan restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatannya. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang dianggap sebagai negara islam yang paling konsisten menerapkan hukum pidana islam yang juga memiliki konsepsi restorative justice.Kata Kunci: Restorative Justice; Lembaga Pemasyarakatan; Perancis; New Zealand; Arab Saudi

Page 20 of 88 | Total Record : 880

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue