cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 36   37   38   39   40 
Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht Diah Ratu Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24338

Abstract

There are new regulation of punishment in the draft of criminal code: punishment of supervision and social work. These two punishments are not imprisonment. We hope that without imprisonment, someone who is punished guilty can be avoided from bad effect in the prison. The problems in this research are how is the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and what is the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This research wants to know and analyze the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This study is a normative research. The conclusion of the research is that the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code is a consequency of daad-daderstraftrecht which as far as tries to develope alternative for imprisonment because the regulation is not oriented only to the action but also oriented to the offender. The basic philosophy of punishment of supervision and social work regulated in the draft of criminal code is to avoid bad stigma as a prisoner, to reduced over capacity of prisoners in the prison, and the money that is given as a social worker may be given to his family. Keywords: punishment of supervision, social work, daad-daderstrafrecht AbstrakDalam Rancangan KUHP diatur jenis pidana pokok baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dua jenis pidana ini bukan pidana perampasan kemerdekaan. Tanpa menjalani pidana perampasan kemerdekaan diharapkan terpidana terhindar dari akibat buruk jika menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan tentang dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan formulasi pencantuman jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Dasar filosofi pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah menghindarkan stigma buruk sebagai mantan terpidana jika menjalani pidana penjara, mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan dan uang yang dihasilkan dari menjalani pidana kerja sosial dapat membantu nafkah bagi keluarga terpidana.Kata kunci: Pidana Pengawasan; Pidana Kerja Sosial; Daad-Dader Strafrecht 
Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan Rahmi Aulia Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377

Abstract

Similarities or copyright infringement often occur, resulting in disputes. This is based on the fact that many people have copyrighted works that are identical or substantially similar to other people's works, whether intentional or not. For this matter, there were accusations of copyright infringement and a lawsuit was filed because the plaintiff felt that his rights had been violated. In this case, independent creation can act as a disputing argument and defence for the defendant in the context of the defence of the accusation of copyright infringement, namely by proving that the imitation was not carried out because the work was created independently by the defendant. Based on this, this article attempts to analyze the application of independent creation as an argument to refute allegations of copyright infringement by making comparisons with systems in Indonesia, the Netherlands and the United States, as well as setting criteria in resolving the refutation of accusations of copyright infringement. This research was conducted through normative juridical research and conducted a literature study and comparison with the legal system in the United States and the Netherlands.Keywords: independent creation, copyright, copyright infringement, copyright law protection, copyright law violation AbstrakKemiripan maupun pelanggaran dalam hak cipta seringkali terjadi hingga mengakibatkan adanya sengketa. Hal ini didasari oleh banyak orang yang memiliki karya cipta yang identik maupun mirip secara subtansial dengan karya orang lain baik disengaja ataupun tidak. Atas hal tersebut maka terjadi tuduhan atas pelanggaran hak cipta berupa peniruan ciptaan dan gugatan yang diajukan karena penggugat merasa haknya dilanggar. Dalam hal ini, independent creation dapat berperan sebagai dalil pembantah dan pembelaan bagi tergugat dalam rangka pembelaan atas tuduhan peniruan ciptaan yakni dengan membuktikan bahwa peniruan tersebut tidak dilakukan karena karya diciptakan secara independen oleh tergugat. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk menganalisa penerapan mengenai independent creation sebagai dalil untuk membantah tuduhan peniruan ciptaan dengan melakukan perbandingan dengan sistem di Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat, dan serta penetapan kriteria dalam penyelesaian pembatahan tuduhan peniruaan ciptaan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian yuridis normatif dan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat dan Belanda.Kata kunci: independent creation, hak cipta, pelanggaran hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, pelanggaran hukum hak cipta
Criminal Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems Nur Rohim Yunus; Amrizal Siagian; Fitriyani Zein
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25571

Abstract

Criminal law in a general sense has the same aims and objectives in all systems universally. However, in its application, there are differences in methods and methods apart from being bound by standard rules which are the main basis as the basic norms of a country. The research method used in this study is a qualitative research method with a comparative studies approach. The results of the study state that there are similarities in the objectives of the criminal law system in several countries. However, in Indonesia, the legal system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution and aspires to justice for all its people. The legal system in Indonesia recognizes the existence of legal pluralism, Islamic law, and customary law. This is not found in the legal system of other countries.Keywords: Legal System; Ratio; Criminal law Abstract:Hukum Pidana dalam pengertian umum memiliki kesamaan maksud dan tujuan pada semua sistem secara universal. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum pidana pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Perbandingan; Hukum Pidana
Дилемма Решения Конституционного Суда Относительно Законности Досудебного Разбирательства В Индонезии (The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding Pretrial Legality in Indonesia) Rohim Nur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.25449

Abstract

Досудебная позиция в судебной системе Индонезии ставит дилемму между её существованием как способом добиться справедливости для подозреваемых, которые подверглись произвольному обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов, и её существованием как выходом для преступников, чтобы избежать легшего на них правового бремени. Более того, тогда Конституционный суд подчеркнул полномочия судей досудебного разбирательства решать, является ли кто-либо подозреваемым. Метод, используемый в этом исследовании, является качественным методом с подходом установленного закона. Результаты исследования констатируют необходимость синергии между правоохранительными органами, как прокуратурой, так и судьями, полицией и адвокатами для обеспечения соблюдения закона на основе справедливости для общества после решения Конституционного Суда о полномочиях судей досудебного разбирательства определить положение подозреваемых. Необходимо укреплять судебные учреждения и понимание судьями объектов, которые могут быть представлены в досудебных слушаниях. Потому что после вынесения постановления Конституционного Суда форма правонарушения, допущенного следователями в ходе расследования, может быть вынесена в качестве предмета досудебного разбирательства и может быть исследована и разрешена судьей.Ключевые слова: Дилемма; Постановления Конституционного суда; Досудебное разбирательство 
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter Yogie Indra Kurniawan; Ramlani Lina Sinaulan; Md. Shodiq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25642

Abstract

The boundaries of a country's sovereignty today are increasingly blurred due to globalization. The era of globalization is marked by technological advances and free trade between countries. In addition to the positive impact of globalization, globalization also has excesses of crime that are rapidly increasing along with advances in information technology and transformation. Transnational crime has grown to become a threat to society as a result of the globalization era. One of the transnational crimes in the era of globalization is terrorism. In general, terrorism is included in the characteristics of these serious crimes. This is because the criminal act of terrorism is a crime committed using violence or the threat of violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear by targeting state officials, random or unselected civilians, as well as vital objects that are strategic, environmental, and public facilities or international facilities and tend to grow into symmetrical hazards that endanger state security and sovereignty, territorial integrity, peace, human welfare and security, both nationally, regionally and internationally.Keywords: Universal Jurisdiction; Criminal Acts; Foreign Terrorist Fighter AbstrakBatas-batas kedaulatan suatu negara dewasa ini semakin kabur dikarenakan dari globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara. Selain dampak positif dari globalisasi tersebut, globalisasi juga memiliki ekses kejahatan semakin pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transformasi. Kejahatan lintas negara telah tumbuh menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat sebagai dampak dari era globalisasi. Salah satu kejahatan lintas negara di era globalisasi adalah terorisme. Secara umum terorisme masuk dalam karateristik kejahatan serius tersebut, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.Kata Kunci: Yuridiksi Universal; Pelaku Tindak Pidana; Foreign Terrorist Fighter
Pembelajaran Via Google Classroom sebagai Alternatif Solusi Efektif Pembelajaran di Era Pandemi Robiatul Munajah; Rizqon Halal Syah Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25469

Abstract

This study tries to illustrate how students can access alternative learning techniques via online ways during a pandemic. In the Covid-19 emergency, educators and students will have a unique experience. The government implemented a policy on online education to enable pupils to learn even when they are socially isolated. The impact of the learning process throughout the epidemic since the start of 2020 is the result of digital transformation efforts as a means of instruction for teachers and pupils. This research employs a descriptive qualitative approach. The primary sources of data are teachers and students in elementary schools. Data collecting strategies included observation, interviewing, and documenting learning activities using Google Classroom during the COVID-19 epidemic. The results indicated that around 80% of the time spent using google classroom in the student learning process during the online learning period was due to the fact that it was more effective and efficient than using zoom or google meet. This demonstrates that teachers may give online learning solutions by leveraging a variety of online platforms, one of which is a Google product called Google Classroom.Keywords: Google Classroom; Online Learning; Pandemic; Social Distancing; Digital Transformation AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan langkah alternatif pembelajaran terhadap peserta didik melalui metode online di masa pandemi. Pengalaman berbeda bagi pendidik maupun siswa pada keadaan darurat Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran via online difungsikan agar siswa dapat belajar meski dalam keadaan social distancing. Upaya transformasi digital sebagai metode pembelajaran bagi guru dan siswa merupakan dampak dari proses pembelajaran selama pandemi sejak awal tahun 2020. Metode penelitian pada riset ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari para guru dan para siswa di sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen lembar wawancara serta catatan lapangan mengenai kegiatan pembelajaran selama pandemi covid-19 dengan menggunakan google classroom. Hasil penelitian menunjukkan 80% penggunaan google classroom dalam proses belajar siswa pada masa pembelajaran online lebih banyak digunakan dengan alasan penggunaan kuota internet dan waktu yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan menggunakan zoom atau google meet. Hal tersebut secara signifikan menunjukkan bahwa guru dapat memberikan solusi untuk pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai platform online salahsatunya produk google yaitu google classroom.Kata kunci: google classroom; pembelajaran online; pandemi; social distancing; transformasi digital
Konsep Rahmatan Lil Alamin Imam Shamsi Ali Sebagai Strategi Kepemimpinan Pendidikan dan Dakwah Kultural Di Amerika Indriya Indriya; Intan Dwi Wijayanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25125

Abstract

Imam Shamsi Ali is an extraordinary scholar whose spirit of struggle in spreading the religion of Islam by introducing Islam with the concept of Rahmatan Lil Alamin in the United States. This brought major changes to Islam in the United States. In this study the author aims to find out how the concept of rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali is able to become a strategy for education and cultural da'wah in the United States. In this study, the author uses the library research method, where the research uses various literatures, both books, notes, and reports on the results of previous research in collecting data. This study focuses on how the concept of Rahmatan Lil Alamin brought by Imam Shamsi Ali in New York, United States became his strategy in building Islamic education and da'wah. The objects of this research are books from Imam Shamsi Ali, and various articles about Imam Shamsi Ali. The results of this study indicate that the concept of rahmatan lil alamin in Imam Shamsi Ali's education and da'wah which is accommodated in Islamic boarding schools can become a force for Islam in the United States.Keywords: Rahmatan lil alamin, Educational Leadership, Cultural Da'wah, Islam in America AbstrakImam Shamsi Ali merupakan sosok ulama yang luar biasa semangat perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam dengan memperkenalkan Islam dengan konsep Rahmatan Lil Alamin di Amerika Serikat. Hal ini membawa perubahan besar bagi Islam di Amerika Serikat. Dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali mampu menjadi strategi pendidikan dan dakwah kultural di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research, dimana penelitian menggunakan berbagai literatur-literatur baik buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu dalam pengambilan datanya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep Rahmatan Lil Alamin yang dibawa oleh Imam Shamsi Ali di New York, Amerika Serikat menjadi strategi beliau dalam membangun pendidikan dan dakwah Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu buku-buku daripada Imam Shamsi Ali, dan berbagai artikel tentang Imam Shamsi Ali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin dalam pendidikan dan dakwahnya Imam Shamsi Ali yang diwadahi dalam pesantren dapat menjadi kekuatan Islam di Amerika Serikat.Kata Kunci : Rahmatan lil alamin, Kepemimpinan Pendidikan, Dakwah Kultural, Islam di Amerika
Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia Difa Farid Al-Fajri; Siti Ngainnur Rohmah; Mufidah Mufidah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25578

Abstract

Leadership in a Muslim's life is something that is very urgent in achieving common goals. In managing a dynamic and interactive life, it is required to have a leader whose job is to carry out, guide and carry work towards achieving goals. The purpose of this study is to explain the concept of Non-Muslim Leaders in Muslim-majority countries according to Al-Mawardi. This research method is qualitative with a normative approach. Based on the Qur'an and Sunnah regarding non-Muslim leadership, the majority of scholars are still adamant that, under normal conditions for Muslims in an Islamic country, it is unlawful to elect non-Muslim leaders. However, according to al-Mawardi, in times of emergency, such as Muslims who are currently under political oppression, they are allowed to elect non-Muslim leaders.Keywords: Leader; Ahlu Dzimmah (non-Muslims); Al-Mawardi's thoughts AbstrakKepemimpinan dalam sebuah kehidupan seorang muslim adalah suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam menata kehidupan yang dinamis dan interaktif, dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan, memandu dan membawa pekerjaan ke arah tercapainya sasaran. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep Pemimpin Non Muslim di dalam negara mayoritas Islam menurut Al-Mawardi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Berdasarkan al-Qur’ân dan Sunnah terkait kepemimpinan non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Akan tetapi, menurut al-Mawardi di saat darurat, seperti umat Islam yang sedang berada dalam ketertindasan politik, mereka dibolehkan memilih pemimpin non-Muslim.Kata Kunci: Pemimpin; Ahlu Dzimmah (non muslim); Pemikiran al-Mawardi
Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan Tati Herawaty; Afrig Waseso; Meity Suryandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25451

Abstract

The number of people who want to go on pilgrimage. The Labbaika Hajj Manasik Guidance Group (KBIH) helps pilgrims with their journey. People at KBIH Labbaika Pondok Aren, South Tangerang, want to know how to deal with problems with Hajj Manasik Guidance. This is the goal of this study. This is how the research is done: It takes a qualitative approach and uses observation, interviews, and documentation to get the data. In the end, the low level of education and the incompleteness of administrative data are the main causes of the problems that happen. The old age factor, a low economic level, and problems in Saudi Arabia that are different from those in Indonesia are also to blame.Keywords: hajj problems, research, KBIH rituals AbstrakKemajemukan calon jamaah haji yang sering menimbulkan problematika. Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan doumentasi. Hasil tentang problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah suci yaitu penyedian konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.Kata Kunci: Problematika Haji; Penelitian; Manasik KBIH
Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19 Endang Suprapti; Eni Jaya; Arihta Esther Tarigan; Jum Anggriani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25674

Abstract

Corona Pandemic (Corona Virus Desease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19AbstrakPandemi Corona (Corona Virus Desease) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- Transmisi 19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-19

Page 38 of 88 | Total Record : 880

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue