cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia Mustakim Mustakim; Syafrida Syafrida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16552

Abstract

AbstractThe fact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemics was often made as a reason by a lot of companies to conduct massive layoffs (PHK) in Indonesia. The regulation about force majeure to do massive layoffs (PHK) could only be found in Article 164 Act No. 13 Year 2003 about employment and it is not that specific about what kind of condition which could be categorized as force majeure that enables companies to conduct massive layoffs PHK. The statement of problem of this research is the spread of Covid-19 a condition categorized as force majeure that could become the reason to do a massive layoffs and how is the legal protection of worker toward the layoffs during the Covid-19 pandemics? This is normative research with constitutional and conceptual approach. The result from the observation and analysis indicated that the Covid-19 pandemics could be qualified as a force majeure but to conduct massive layoffs the companies need to experience loss or disadvantage and already closed permanently or massive layoffs is conducted for efficiency as what has been regulated by Article 164 point (1) and (3) Act No. 13 Year 2003 about employment by doing some steps in advance as stated in Minister Hand-outs  No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, 28th October 2004 and the decision of the Supreme Court No. 19/PUU-IX/2011, 20th June 2012.  Keywords: Work relationship, massive layoffs, Covid-19 ABSTRAKFakta penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) d Indonesia. Pengaturan mengenai alasan force majeure dalam melakukan PHK hanya terdapat dalam Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tidak terlalu rinci bagaimana kondisi yang dapat dikualifikasi sebagai force majeure sehingga perusahaan dapat melakukan PHK. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penyebaran Covid-19 merupakan kondisi yang dikualifikasi force majeure sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa penyebaran Covid-19 ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dari hasil penelusuran dan analisis dapat ditegaskan penyebaran Covid-19 dapat dikualifikasi sebagai keadaan memaksa namun untuk melakukan PHK perusahaan harus mengalami kerugian dan telah tutup secara permanen  atau PHK dilakukan dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 13 Taun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dengan terlebih dahulu  melakukan langkah-langkah dalam Surat Edaran Menteri Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2012. Kata kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19
Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu Abu Tamrin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10490

Abstract

Abstract:Philosophy is one of the fields of science that examines how to think deeply about something. Understanding of science comes from the Arabic words ‘science, English science, Dutch watenchap, and German wissenchap. Knowledge can be a science if it has special characteristics, arranged methodically, systematically, electronically (related) about a particular field and reality. Classification of science classification has developed according to its era. There are 5 truth theories according to Williams. Besides that there are positivistic, essentialistic, constructivist, and requistic theories. One field of philosophy is epistimologi often called the theory of knowledge. There are two theories of knowledge, namely realism and idealism. The method of gaining knowledge: empiricism, rationalism, phenomenalogical teachings of Khan. Methods in the theory of knowledge: Inductive, contemplative and dialectical. The next paper discusses religion which is an Indonesian term. Religion (English), religion (Dutch), and din (Arabic). There is a word between religion and life. In Islam there is a religion of heaven (samawi) or "religion of revelation" and there is "religion of the earth" (ardhi) or "religion of non-revelation". According to Max Weber, there is no society without religion. Science, philosophy, and religion have their respective functions and have differences and coherence.Keywords: Science, Philosophy, Religion, Comparison. Abstrak: Filsafat merupakan salah satu bidang  ilmu yang mengkaji cara berpikir secara mendalam tentang sesuatu. Pengertian ilmu berasal dari kata bahasa Arab ‘ilmu, Inggris science, Belanda watenchap, dan Jerman wissenchap. Pengetahuan dapat menjadi ilmu apabila mempunyai karakteristik khusus, disusun secara metodis, sistematis, kohern (bertalian) tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan (realitas). Klasifikasi penggolongan ilmu mengalami perkembangan sesuai zamannya. Ada 5 teori kebenaran menurut Williams. Selain itu ada teori positivistik, esensialistik, konstruktivitik, dan requistik. Salah satu bidang filsafat adalah epistimologi sering disebut teori pengetahuan (theory of knowledge). Ada dua teori pengetahuan, yaitu realisme dan idealisme. Metode memperoleh pengetahuan: empirisme, rasionalisme, fenomenalogis ajaran Khan. Metode dalam teori pengetahuan: Induktif, kontemplatif, dan dialektis. Makalah selanjutnya membahas agama yang merupakan istilah Indonesia. Religion (bahasa Inggris), religi (bahasa Belanda), dan din (bahasa Arab). Ada kata antara agama dengan kehidupan. Dalam agama Islam ada agama langit (samawi) atau “agama wahyu” dan ada “agama bumi” (ardhi) atau “agama non wahyu”. Menurut Max Weber, tidak ada masyarakat tanpa agama. Ilmu, filsafat, dan agama punya fungsi masing-masing dan mempunyai perbedaan dan pesamaan.Kata kunci: Ilmu, Filsafat, Agama, Perbandingan.
Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Melis Melis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15168

Abstract

AbstractThis study discusses how accounts receivable (qardh) are in Islamic law. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study are that qardh (accounts receivable) is an act or activity that has the purpose of helping others who are in need of material assistance, and is highly recommended because it provides wisdom and benefits for the lender and the recipient of the debt. Qardh is permissible as long as there are no elements which are detrimental to either party. While the law exceeds the payment of as much debt, if the excess is indeed the will of the debtor and not the previous agreement, then the excess may be for those who repay it, and be good for those who pay the debt. As for the additions that are desired by those who are in debt or have become agreements during the contract, this must not be prohibited in Islam.Keywords: Qardh, Islamic Law. AbstrakPenelitian ini membahas bagaimana piutang (qardh) dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada manajemen data kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwa qardh (piutang dagang) adalah tindakan atau kegiatan yang memiliki tujuan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan material, dan sangat dianjurkan karena memberikan kebijaksanaan dan manfaat bagi pemberi pinjaman dan penerima hutang. Qardh diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak. Sementara hukum melebihi pembayaran hutang sebanyak-banyaknya, jika kelebihannya memang merupakan kehendak debitur dan bukan perjanjian sebelumnya, maka kelebihannya mungkin bagi mereka yang membayarnya, dan baik bagi mereka yang membayar hutang. Adapun tambahan yang diinginkan oleh mereka yang berhutang atau telah menjadi perjanjian selama kontrak, ini tidak boleh dilarang dalam Islam.Kata kunci: Qardh, Hukum Islam.
Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial Melis Melis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.7908

Abstract

Abstract: Basically, economic factors play an important role in human life. Economics does cover many fields in people's lives, especially in the socio-cultural field. Economic factors in social life play an important role in determining the level of social status of a person or group of people in their environment. In social life there are several factors that influence the level of a person's social status, namely economic factors, educational factors, hereditary factors, and a person's job factor. But in social life in Indonesia, generally economic factors are the main things that can be used as a benchmark for a person's social status. A person with a high level of wealth will be different in lifestyle and habits compared to people who are below the standard level. This social stratification certainly causes some of the impacts that occur in social life, both negative and positive impacts. Keywords: Economy, Education, Social Abstrak: Pada dasarnya, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi memang mencakup banyak bidang dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang sosial budaya. Faktor Ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peran penting  dalam menentukan tingkat status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat status sosial seseorang, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan pekerjaan seseorang. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia umumnya faktor ekonomi adalah hal utama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur status sosial seseorang. Seseorang dengan tingkat kekayaan yang tergolong tinggi akan berbeda pola hidup dan kebiasaannya dibandingkan dengan orang yang tingkat ekonomi di bawah standar. Stratifikasi sosial ini tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif. Kata Kunci: Ekonomi, Pendidikan, Sosial DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.7908
Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi Fitri Rachmiati Sunarya
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25916

Abstract

Teori Hirarki Kebutuhan dari Maslow menggambarkan bagaimana seseorang mencapai tingkat kebutuhan dan kepuasannya, maka orang  itu akan mengejar kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya dalam hierarki. Teori ini sangat relevan dalam membangun dan membesarkan organisasi, karena didalamnya terdiri dari individu-individu yang bertindak dan berbuat dengan kinerja dan etos kerja yang prima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa Maslow dengan teorinya dapat menjelaskan tingkat kepuasan dan motivasi individu dalam kelompok dan organisasi. Selain dapat membangun loyalitas anggota organisasi dengan motivasi hirarki kebutuhan.Kata Kunci: Teori Hirari Kebutuhan; Organisasi; Abraham Maslow
Implementasi Budaya Guyub Rukun di SMK N 1 Donorojo Pacitan melalui Kegiatan Kemasyarakatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Bambang Hadi Sucipto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.15700

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep budaya guyub rukun yang diterapkan oleh SMKN 1 Donorojo Pacitan dalam penanganan, pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas yang ada di dalamnya, dengan sudut pandang budaya, pendidikan vokasi, dan pendidikan kemasyarakatan dalam melatih siswa; dan kerjasama warga SMKN 1 Donorojo Pacitan dengan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Pacitan dalam produksi massal masker kain guna pencegahan Covid-19 dan mengatasi kelangkaan masker. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan pendekatan interdisiplin yang memadukan studi lapangan, eksperimental, pengabdian kemasyarakatan, dan kebudayaan. Penelitian dilakukan pada Maret 2020 hingga Mei 2020, dengan batasan spasial Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam kegiatan kemasyarakatan berbasis budaya guyub rukun melalui pembuatan masker oleh SMKN 1 Donorojo Pacitan ini memiiki kompleksitas. Kompleksitas tersebut seringkali tidak disadari, karena memang pada dasarnya kebutuhan kosmos manusia adalah saling membantu. Tidak hanya dalam hal kosmos manusia, kegiatan yang dilakukan oleh SMKN 1 Donorojo Pacitandapat memunculkan rasa kerukunan, rasa kesatuan, semangat dan optimisme secara komunal khususnya dari masyarakat Kabupaten Pacitan dalam menghadapi pandemi Covid-19.Kata kunci: budaya guyub rukun; SMK N 1 Donorojo Pacitan; kegiatan kemasyarakatan; penanganan pandemi Covid-19 AbstractThis study aims to explore the concept of guyub rukun culture implemented by SMK 1 Donorojo Pacitan in handling, preventing the spread of Covid-19 in Pacitan Regency. Furthermore, this research explores the complexities that are in it, with cultural, vocational and social education perspectives in training students; and the collaboration of the citizens of SMKN 1 Donorojo Pacitan with the community and the government of Pacitan Regency in the mass production of cloth masks to prevent Covid-19 and overcome the scarcity of masks. This research uses a qualitative type, with an interdisciplinary approach that combines field studies, experimental, community service, and culture. The study was conducted in March 2020 to May 2020, with the spatial constraints of Pacitan Regency. The results of the research show that in social-based community activities, guyub rukun through harmony in making masks by SMKN 1 Donorojo Pacitan has complexity. The complexity is often not realized, because basically, the needs of the human cosmos are mutual assistance. Not only in terms of the human cosmos, but activities also carried out by SMKN 1 Donorojo Pacitand can bring a sense of harmony, a sense of unity, enthusiasm, and communal optimism, especially from the people of Pacitan Regency in facing the Covid-19 pandemic.Keyword: guyub rukun; SMK N 1 Donorojo Pacitan; community activities; handling of the Covid-19 pandemic
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Asep Syarifuddin Hidayat; Samul Anam; Muhammad Ishar Helmi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416

Abstract

Abstract.Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the nation's successor. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed and published. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking. In the capacity of children who are used as couriers is one thing that is so alarming that the child will face the law, and is classified as having committed narcotics crimes. With the limited ability of children and their imperfections, it needs to be a concern of law enforcement officials in the application of punishment for the child who is the perpetrator of the narcotics crime.Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Courier. Abstrak. Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai  penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa,  guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.
Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia Imas Novita Juaningsih; Yoshua Consuello; Ahmad Tarmidzi; Dzakwan NurIrfan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363

Abstract

AbstractHealth insurance to the community has been manifested in the constitution of the Indonesian state. With this guarantee, the Indonesian people can have the same rights before the law for the welfare of their people. In responding to the existence of the COVID-19 pandemic that has surrounded the world, one of them is Indonesia. Besides, the problem that occurs due to COVID-19 is that the coordination between the central and regional levels is not optimal which results in the spread of the COVID-19 virus in Indonesia. The foundation of the theory that I use is the theory of justice and the welfare state. Then the method used is juridical normative namely the method with the positivist legist approach with the law approach and comparative approach. So the need for policies that the government can provide so that COVID-19 can be resolved optimally.Keyword: COVID-19, Government Policy, Justice Abstrak Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mesejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi adanya pandemic Covid-19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Disamping itu, problematika yang terjadi akibat adanya Covid-19 yaitu kurang optimal kordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu teori keadilaan dan walfare state. Kemudian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakni metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparation apporoach). Maka perlu adanya kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar Covid-19 dapat terselesaikan dengan optimal.Kata Kunci: Covid- 19, Kebijakan Pemerintah, Keadilan
Kontribusi Desain Komunikasi Visual dalam Anti-Hoax System saat Pandemi Covid-19 di Indonesia Marsudi Marsudi; Muchammad Bayu Tejo Sampurno; Condro Wiratmoko; Fera Ratyaningrum
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i10.15844

Abstract

AbstrakPenelitian ini ingin membahas tentang kecenderungan maraknya hoax saat pandemi Covid-19 di Indonesia, dan sebagai tindakan solutif adalah mengeksplorasi kontribusi Desain Komunikasi Visual sebagai anti-hoax system saat pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan poin kunci pendekatan etnografi virtual. Hasil penelitian menunjukkan (1) penyebaran informasi palsu atau hoax disebabkan karena kemudahan dalam meneruskan informasi; (2) kemudahan tersebut ironisnya tidak diikuti dengan daya pemikiran kritis yang berlandaskan akademis sehingga informasi palsu dan hoax dapat dengan mudah menyebar di masyarakat; (3) Desain Komunikasi Visual dapat menjadi solusi dengan cara membiasakan calon desainernya untuk berpikiran kritis dan melakukan eksplorasi ide kreatif dalam karyanya dengan berbasis riset; (4) Desainer komunikasi visual mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan karya yang turut memerhatikan efeknya terhadap psikologis penontonnya.Kata kunci: kontribusi Desain Komunikasi Visual, anti-hoax system, pandemi Covid-19, Indonesia AbstractThis research wants to discuss the tendency of hoaxes to emerge during the Covid-19 pandemic in Indonesia, and as a solutive measure is to explore the contribution of Visual Communication Design as an anti-hoax system during the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study uses qualitative methods combined with key points of the virtual ethnographic approach. The results showed (1) the dissemination of false information or hoaxes caused by the ease in forwarding information; (2) the convenience is ironically not followed by critical thinking power based on academics so that false information and hoaxes can easily spread in the community; (3) Visual Communication Design can be a solution by getting the potential designers to think critically and explore creative ideas in their work with research-based; (4) Visual communication designers are able to provide a sense of comfort to the public with works that also pay attention to their psychological psychological effects.Keywords: contribution of Visual Communication Design, anti-hoax system, Indonesian Covid-19 pandemic
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul Nareswari Kencana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11535

Abstract

Abstract.The implementation of the law takes place because of a violation of law. In this case the law that has been violated must be enforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Bantul Regency is a district in the Special Region of Yogyakarta which is also an international tourism destination. One of the regional income is obtained from the tourism sector, then indirectly the culture and also the needs of tourists will enter the area. So to regulate the circulation of alcoholic beverages in Bantul Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 was formed, but until now law enforcement on the circulation and sale of alcoholic beverages is still experiencing problems. Some laws and regulations that regulate the circulation and sale of alcoholic beverages, allow the Regional Government to take steps in accordance with the conditions of their respective regions, while still taking into account the applicable laws and regulations.Keywords: Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Bantul Abstrak. Pelaksanaan hukum berlangsung karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum  menjadi kenyataan. Kabupaten Bantul merupakan suatu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan destinasi pariwisata Internasional. Pendapatan daerah didapatkan salah satunya dari sektor pariwisata tersebut, maka secara tidak langsung budaya dan juga kebutuhan para wisatawan akan masuk ke dalam daerah. Maka untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, namun sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualanminuman beralkohol masih mengalami kendala.Beberapa peraturan perundang-undangan yangmengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkanPemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing,dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Bantul 

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue