cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 43   44   45   46   47 
Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi Fitri Rachmiati Sunarya
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25915

Abstract

Membangun sebuah organisasi diperlukan teori motivasi yang baik guna membangun budaya bekerja para anggotanya. Dalam hal ini teori Herzberg dapat menjadi representatif karena teori ini ditujukan kepada orang-orang di tempat kerja. Dia menanyakan orang-orang yang berada dalam organisasi yang berbeda dalam pekerjaan yang berbeda, dan pada level yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan ekstrem dan kepuasan ekstrem dengan pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja disebabkan karena kurangnya motivasi dalam bekerja.Kata Kunci: Motivasi; Organisasi; Teori
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang Darma Wijaya; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25861

Abstract

The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan 
Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia Yoyo Arifardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26065

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.
Pembinaan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Yulsy Marselina Nitte
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26141

Abstract

This research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and worklearning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the rasio of officers in correction department do not appropriate with the number of curruptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third partyKeywords: Character Education; Learning Model; Corruptors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang professional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipikor
Kewenangan Notaris Terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual-Beli Moch. Syamsudin; Dwi Nensy Permata Soeyoto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26167

Abstract

The transfer of land rights cannot be separated from the Sale and Purchase Agreement, which is usually accompanied by a Power of Sale. Based on the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 in conjunction with Article 39 paragraph 1 letter d the Selling Authorization is prohibited by the sanction of the process of turning his name rejected by the land office. Based on the description above, it will be investigated why the selling power of attorney is still made by a notary even though there are provisions that prohibit it and how legal protection is for the parties who have made the transfer of land rights by using the selling power. This research is a normative juridical research that is researching legal literature materials, equipped with legal and conceptual approaches. The results of the study, that the making of a Notary Sale and Purchase Agreement deed is not only limited to expressing the will of the parties. Based on Article 16 number (1) letter a UUJN, a Notary has the obligation to protect the interests of the parties in it by making a selling power of attorney. However, the problem is that the Land Office often refuses to process the name transfer if the Sale and Purchase Deed made by the PPAT is based on a Selling Authorization. To avoid this, the Notary inserts a selling power of attorney clause in the Sale and Purchase Agreement. From this conclusion, it is suggested that the selling power of attorney be handled wisely by the land office.Keywords: Power of Sale, Pijb, Transfer of Name AbstrakPengalihan hak atas tanah tidak lepas dari Perjanjian Ikatan Jual Beli, yang biasanya diiringi dengan Kuasa Jual. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Pasal 39 ayat 1 huruf d Kuasa Jual dilarang dengan sanksi proses balik namanya ditolak oleh kantor pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, akan diteliti mengapa Kuasa Jual tetap dibuat notaris meskipun terdapat ketentuan yang melarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah dengan memakai kuasa jual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian tersebut, bahwa pembuatan akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak saja. Berdasarkan Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN, Notaris mempunyai kewajiban melindungi kepentingan para pihak di dalamnya dengan cara membuat kuasa jual. Namun kendalanya yaitu Kantor Pertanahan seringkali menolak untuk proses balik nama apabila Akta Jual Beli yang dibuat PPAT didasari dengan Kuasa Jual. Untuk menghindari hal tersebut, Notaris menyisipkan klausul kuasa jual dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli. Dari kesimpulan tersebut disarankan agar kuasa jual disikapi secara bijaksana oleh kantor pertanahan.Kata Kunci: Kuasa jual; PIJB; Balik Nama
Pendidikan Politik Pada Generasi Muda Di Pesantren Baitul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar Sutri Helfianti; Rusnin Rusnin; Alamsyah Alamsyah; Yeri Afdal; M. Razi; Aida Fitria
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26158

Abstract

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sering diartikan sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan, pada pratiknya banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh kekuasaan itu sendiri. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara. Tujuan dilakukanya pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang pendidikan politik, pemahaman bagi siswa Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang politik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah menunjukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ditandai dengan partisipasi peserta yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan hukum. Diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak politik baik bagi sendiri maupun orang lain.  Subtansi pemuda sebagai pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.  Disarankan kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk diperaktikan dalam kehidupan sehari-hari  berkaitan dengan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, seharusnya dilakukan bersama instansi terkait dengan materi-materi hukum lain, sehingga dapat tercapi tujuan yang ingin di inginkan..Kata kunci : Pendidikan Politik, Pemuda, Pesanteren.ABSTRACTThe Law Number 2 Year 2011 amandment of The Law Number 2 Year 2008 about Political Party saysthat, ‘ Political education is a learning process about rights, obligations and responsibility every citizens in the life of the people and of the nation. Politics commonly interpreted as art or knowledge to gain power, in fact there are distortions in order to gain it power. Youths as next generation who will hold the reins of power in the future, surely have to open their eyes on politics, not only political practice, but also determine the direction of the country. The goal of this community service was to educate students in Baitul Arqam Senior High School Sibreh about political education. The results achieved in community service activities are showing an increase in knowledge and understanding, seen at the participation of participants who asked questions in accordance with the legal counseling material. It is hoped that it will increase the knowledge of participants and be able to participate actively in the use of political rights, both for themselves and for others. The substance of youth as novice voters does not become a political object but also acts as a political subject. It is suggested to the counseling participants to follow up on aspects of knowledge and attitudes to be practiced in dailylife related to political education. Legal counseling activities for students of the Darul Arqam Islamic Boarding School, Suka Makmur District, Aceh Besar, should be carried out together with related agencies with other legal materials, so that the goals to be achieved can be achieved.Keywords: Political Education, Youth, Boarding School
Implementasi Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis Sri Widartik; Ahmad Asrof Fitri; Meity Suryandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26220

Abstract

The implementation of mosque management is an activity that takes place in a mosque and refers to certain rules about mosque management. When running its business, the mosque always refers to a rule that has been set up and follows all of its rules. By following all of the mosque's rules, the mosque can do well. This is because the people in charge of mosques now talk to each other well. There are also things that help and things that hurt the management of a mosque. This study uses a method called "qualitative descriptive" to get the information it needs. The information is then written out in words. The results show that the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque already has a well-organized system for running things. The activities of the Mosque Youth Association (IRMAS), congregational prayers, ta'lim assemblies, the Al-Qur'an Education Park (TPA), and the celebration of Hari Raya also help the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque do well (HBI). In the meantime, the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque isn't doing well because the management organizational structure hasn't been put into place yet. This is because no one in charge of the mosque feels responsible.Keywords: Implementation; Mosque Management; Prosperity AbstrakImplementasi manajemen masjid merupakan penerapan suatu kegiatan yang ada di masjid dan mengacu pada peraturan pengelolaan masjid tertentu. Dalam pengelolaannya, masjid selalu mengacu pada sebuah peraturan yang telah dibentuk dan menjalankan semua peraturannya. Dengan menjalankan semua peraturan masjid, maka masjid dapat menjadi makmur. Hal itu disebabkan karena terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus masjid. Selain itu, adanya faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi suatu manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Hasil temuan menunjukkan bahwa Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis sudah memiliki struktur organisasi yang tersusun. Selain itu, adapun faktor pendukung dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu dengan adanya kegiatan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), shalat berjama’ah, majelis ta’lim, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan perayaan Hari Besar Islam (HBI). Sedang faktor penghambat dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu belum berjalannya struktur organisasi kepengurusan karena belum adanya rasa tanggungjawab oleh setiap pengurus masjid.Kata Kunci: Implementasi; Manajemen Masjid; Makmur
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store Nada Ulya Qinvi; Henry Darmawan Hutagaol
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26456

Abstract

The more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store.  Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant's approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.Keyword: Authority; Governement; Online Loans; Google Play Store AbstrakSemakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcolletor, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Store
Tinjauan Hukum Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit Widiyanto Widiyanto; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26637

Abstract

A Limited Liability Company is a legal entity that aims to seek profit to develop its business, one of which is by borrowing credit, both for working capital and capital goods. However, in practice many companies suffer losses which then become bankrupt and/or bankrupt, thus affecting the repayment of these credit loans. One of the settlements of debts and their relevance to the bankruptcy of the business world is bankruptcy as regulated in the Bankruptcy Law and this is related to the liability of the debtor. The Board of Directors is the person who is fully responsible, because he is the one who runs and is responsible for a company. during the bankruptcy process of the Bankruptcy Law and PKPU, the Bankrupt Debtor was held hostage because he deliberately failed to fulfill the obligations as regulated in Articles 93 – 96. 1 of 2000 concerning Agency Forced Institutions. because it is forced by the body in bankruptcy cases to make the debtor cooperative.Keywords: Bankruptcy; Detention Body Abstrak Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.Kata Kunci: Pailit; Penahanan Badan
Inkonsistensi Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Latipah Nasution
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26402

Abstract

The breadth of the scope of state finances has implications for the extent of supervision carried out by the Supreme Audit Agency (BPK), the provisions of article 2 letter g of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance state that assets are separated from state/regional companies; then Article 6 paragraph 1 and Article 10 paragraph 1 of Law Number 15 of 2006 the Supreme Audit Agency contains the phrase "another institution or agency that manages state finances." This phrase does not provide legal certainty regarding the limits of the BPK's authority in conducting audits. So that BUMN Subsidiaries become the object of examination by the BPK which is not actually its authority. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study indicate that there is an excess of authority by BPK in carrying out its authority, examination of State Subsidiaries which are not under the authority of BPK. This is based on the separation of state assets in business entities and is supported by the theory of legal entities and the transformation of state finances.Keywords: Separation of National Assets; State finances; Public Legal Entities; Business Judgment Rule AbstrakLuasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kemudian Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan terdapat frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” Frasa tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap batasan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga Anak Perusahaan BUMN menjadi objek pemeriksaan oleh BPK yang sejatinya bukan merupakan kewenangannya. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelampauan wewenang yang dilakukan BPK dalam menjalankan kewenangannya, pemeriksaan terhadap Anak Perusahaan Negara yang bukan merupakan kewenangan BPK. Hal ini didasari karena adanya pemisahan kekayaan negara pada badan usaha dan didukung oleh teori badan hukum dan transformasi keuangan negara.Kata Kunci: Pemisahan Kekayaan Negara; Keuangan Negara; Badan Hukum Publik; Business Judgment Rule 

Page 45 of 88 | Total Record : 880

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue