SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Sukasna Sukasna]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31676
<![CDATA[The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan]]>
<![CDATA[Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe - Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Imang Maulana]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31677
<![CDATA[Radio in conveying messages began to be recognized in 1912, when information sent via radio managed to save all passengers on a ship that had an accident and sank. Since Henrich Herz 1887 succeeded in sending and receiving radio waves, since then radio has become known to many people. The purpose of this study was to find out Da'i's da'wah messages in increasing changes in the attitude of mothers at the recitation of MDi Community Radio 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang. This study uses a qualitative method with an empirical normative approach. Data were obtained from observations and interviews with mothers at the recitation of Community Radio Mdi 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang. This research states that Da'i's da'wah messages on Community Radio, MDi Radio 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang have had a big role for the community, especially in increasing changes in the attitude of mothers in a better direction.Keywords: Da'wah Message; Community Radio; Dai; Studying Mothers. AbstrakRadio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1912, ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Sejak Henrich Herz 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio, sejak itulah radio sudah mulai dikenal banyak orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah Da’i dalam peningkatan perubahan sikap Emak-Emak di pengajian Radio Komunitas MDi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dari observasi dan interview dengan Emak-Emak di pengajian Radio Komunitas Mdi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penelitian ini menyatakan bahwa pesan dakwah Da’i di Radio Komunitas, Radio MDi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan telah memiliki peran besar bagi masyarakat terutama terhadap peningkatan perubahan sikap Emak-Emak ke arah yang lebih baik.Kata Kunci: Pesan Dakwah; Radio Komunitas; Dai; Pengajian Emak-Emak.]]>
<![CDATA[Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Indah Harlina]]>;
<![CDATA[Jum Anggriani]]>;
<![CDATA[Tetti Samosir]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.29544
<![CDATA[Indonesia is a maritime country, where the sea area is larger than the land area. To realize the country's goal of becoming a prosperous country, as stated in the Preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 93/PERMEN-KP/2020 concerning Maritime Tourism Villages was issued, in addition to that there is also a regional regulation for Konawe Regency. North No. 2 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Konawe Regency for 2016-2026 and also North Konawe Regent Decree No. 86 of 2022 concerning Designation of Developing Classification Tourism Villages and Pilot Classification Tourism Villages in North Konawe Regency. This is one of the efforts made by the government to improve the standard of living of the people living in the maritime village. The research method used is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. The results of the study are that the role of tourist villages in the Labenkie Islands is very helpful in improving the welfare of the Labengki peopleKeywords: Tourism, Nautical villages, Welfare AbstrakNegara Indonesia adalah negara bahari, dimana luas laut lebih besar daripada luas daratan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, selain itu ada juga Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupataen Konawe Utara tahun 2016-2026 dan juga Keputusan Bupati Konawe Utara No 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat yang berada di desa bahari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa peran desa wisata di kepulauan Labenkie sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengki.Kata Kunci: Pariwisata, Desa bahari, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977
<![CDATA[Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan]]>
<![CDATA[Jaringan Sosial-Komunikasi Petani Pada Distribusi Produk Hasil Bumi Desa Jatisura Indramayu ]]>
<![CDATA[Radita Gora Tayibnapis]]>;
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>;
<![CDATA[Ana Kuswanti]]>;
<![CDATA[Tri Dian Hapsari]]>;
<![CDATA[Hermina Manihuruk]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.28923
<![CDATA[Jatisura Village has very strong agricultural and plantation potential and has adequate Natural Resources to be planted with various crops and produce promising agribusiness prospects. However, this indicates the constraints of an inadequate communication network between farmers and sellers of crops because the hierarchical network of rice, fruit and vegetable trade is too complex. Through the analysis of the communication network here with a qualitative approach, it was found that the connection between farmers and other farmers and also the relationship with middlemen, of course, farmers must be members of the Association of Farmer Groups (GAPOKTAN) and also between farmer group agents have a communication network that is so dense and provides positive measurements so that communication attachments between farmer group agents are always established and mutual communication occurs. The existence of middlemen becomes dependent on farmers so that this expands the distribution of the trade network of crops from Jatisura Village.Keywords: Communication Network, Jatisura Village, Agriculture Abstract Desa jatisura memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat kuat serta memiliki Sumber Daya Alam yang memadai untuk bisa ditanami berbagai macam tanaman serta menghasilkan prospek agrobisnis yang menjanjikan. Namun hal tersebut terindikasi kendala adanya jaringan komunikasi yang kurang memadai antara petani dan penjual hasil Bumi lantaran jaringan hierarki perdagangan beras, buah dan sayuran terlalu kompleks. Melalui analisis jaringan komunikasi disini dengan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keterhubungan petani dengan petani lain dan juga hubungan dengan tengkulak tentu para petani harus tergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan juga antar agen kelompok tani memiliki jaringan komunikasi yang begitu padat dan memberikan pengukuran yang positif sehingga keterikatan komunikasi antara agen kelomok tani selalu terjalin dan terjadinya komunikasi timbalik balik. Keberadaan para tengkulak menjadi ketergantungan bagi para petani sehingga hal ini yang memperluas distribusi jaringan perdagangan hasil bumi dari Desa Jatisura.Keywords: Jaringan Komunikasi, Desa Jatisura, Pertanian ]]>
<![CDATA[Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ]]>
<![CDATA[Ibnu Salam Al-Mawarid]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973
<![CDATA[For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI]]>
<![CDATA[Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i ]]>
<![CDATA[Andi Iswandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Mukhlis Hasan]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31699
<![CDATA[This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i]]>
<![CDATA[Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration ]]>
<![CDATA[Khamami Zada]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32055
<![CDATA[Human rights are still a serious debate among Muslims, even though the Medina Charter and the Cairo Declaration have established the universality of human rights. This study describes the contents of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration and analyzes them from the perspective of siyasah syar'iyyah. Using a qualitative approach derived from secondary data, this study finds that the Medina Charter and the Cairo Declaration are relevant to the principle of human rights. The determination of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration corresponds to the two categories of siyasah syar'iyyah, namely siyasah tasyri'iyyah and siyasah dawliyyah. In siyasah tasyri'iyyah, human rights values are formed by state bodies that provide legal certainty. In siyasah dawliyyah, human rights values are determined by Muslim countries as a response to international human rights initiated by Western countries. Keywords: human rights, Medina Charter, Cairo Declaration, siyasah syar’iyyah Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini masih menjadi perdebatan serius di kalangan umat Islam, meskipun Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo telah menetapkan universalitas HAM. Studi ini mendeskripsikan muatan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo dan menganalisisnya dengan perspektif siyasah syar’iyyah. Dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data sekunder, studi ini menemukan bahwa Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo relevan dengan prinsip HAM. Penetapan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo ini sejaan dengan kategori dua siyasah syar’iyyah, yaitu siyasah tasyri’iyyah dan siyasah dawliyyah. Secara siyasah tasyri’iyyah, nilai-nilai HAM dibentuk oleh badan negara yang memberikan kepastian hukum. Secara siyasah dawliyyah, nilai-nilai HAM ditetapkan oleh negara-negara Muslim sebagai respon atas HAM internasional yang diinisiasi negara-negara Barat. Kata Kunci: Hak asasi manusia, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, siyasah syar’iyyah]]>
<![CDATA[Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Rasyid Ashidiq]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31970
<![CDATA[Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah]]>
<![CDATA[Encouraging The Potentials of Sustainable Competitive Advantage of Halal-Based Creative Micro, Small, Medium Enterprises on Asean Trade ]]>
<![CDATA[Afni Regita Cahyani Muis]]>;
<![CDATA[Suniyyah Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Afifa Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Ida Susilowati]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31975
<![CDATA[The halal creative sectors have considerable potential for sustainable economic advantage in the Southeast Asian region. As an emerging region that often becomes the world trade hub, ASEAN takes advantage of the capabilities of its member countries toward competitive advantages in creative and rapid halal industry development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as the main actors in integrating the halal-based creative industries, play an essential role in developing the halal creative sectors for ASEAN trade. Thus, this research addresses the potential sustainable competitive advantage of halal-based innovative MSMEs for ASEAN trade. This study uses two analytical concepts: sustainable competitive advantage and a halal-based creative economy. Furthermore, the research uses a qualitative-exploratory approach with secondary analysis. The findings of this study are that halal-based innovative MSMEs have the potential for sustainable competitive advantage, which supports the performance of such MSMEs, cultivating and supporting the ASEAN trade.Keywords: Sustainable Competitive Advantage; MSMEs; Trade; ASEAN AbstrakSektor kreatif halal ditegaskan sebagai potensi besar keuntungan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai emerging region yang sering menjadi hub perdagangan dunia, ASEAN memanfaatkan kapabilitas negara-negara anggotanya menuju keunggulan kompetitif dalam perkembangan industri halal yang kreatif dan pesat. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai pelaku utama dalam mengintegrasikan industri kreatif berbasis halal berperan penting untuk mengembangkan sektor kreatif halal bagi perdagangan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengatasi potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari UMKM kreatif berbasis halal untuk perdagangan ASEAN. Kajian ini menggunakan dua konsep analisis, yaitu keunggulan bersaing berkelanjutan, dan ekonomi kreatif berbasis halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan analisis sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM kreatif berbasis halal memiliki potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang mendukung kinerja UMKM tersebut, budidaya dalam mendukung perdagangan ASEAN.Kata Kunci: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan; UMKM; Berdagang; ASEAN]]>
