SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik ]]>
<![CDATA[Dadah Cholidah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32134
<![CDATA[This article aims to provide knowledge and insight related to the integrity of the judiciary in fulfilling the satisfaction of justice seekers, specifically for judicial officers, by creating judges with high integrity so as to gain public trust. Judges with integrity will color the decisions they produce, namely legal certainty, benefits and justice for justice seekers and society. Of course, making a decision is not only based on regulations or laws and regulations that apply in Indonesia, but also the wisdom to find the law in handling cases. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that judicial integrity is largely determined by judges with high integrity in realizing the fulfillment of public services and civility so as to produce quality decisions as guaranteed by the 1945 Constitution. In line with Law Number 48 of 2009 concerning judicial power that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice.Keywords: Judge Integrity, Judiciary, Public Civility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan Integritas peradilan dalam memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan, yang dikhususkan pada pelaksana peradilan, dengan mewujudkan Hakim Berintegritas Tinggi sehingga Raih Kepercayaan Publik. Hakim yang berintegritas akan mewarnai putusan yang dihasilkannya, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam membuat putusan tidak sekedar berdasarkan Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga kearifan untuk menemukan hukum dalam menangani perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas Peradilan sangat ditentukan oleh Hakim yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan dan keadaban publik sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata Kunci: Integritas Hakim; Peradilan; Keadaban Publik]]>
<![CDATA[Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Faiqah Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Nur Kholifah]]>;
<![CDATA[Athari Farhani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32137
<![CDATA[The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.Keywords: Judge Professional Ethics; Law Enforcement; Justice AbstrakHakim sebagaI unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Etika Profesi Hakim; Penegakan Hukum; Keadilan]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Riza Priyadi]]>;
<![CDATA[Surastini Fitriasih]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.31810
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi secara berulang, akibatnya korban kembali mengalami kekerasan. Beberapa penelian menyebutkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui restorative justice di luar pengadilan, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku melanggar kesepakatan perdamaian dan kembali melakukan kekerasan. Artikel ini akan membahas mengenai pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori hukum pidana, konsep restorative justice dan teori recidive. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesepakatan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice seringkali dilanggar oleh pelaku, sehingga kekerasan terjadi kembali. Kesepakatan damai tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karenanya perlu ada ketentuan untuk mengatur pelaksanaan restorative justice dan ketentuan mengenai hasil kesepakatan damai sebagai dasar pemberat apabila terjadi pengulangan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Aliya Sandra Dewi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32130
<![CDATA[This article discusses the inheritance of Minangkabau customary law from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a qualitative research method with a literature and statutory approach. Data were obtained from written sources such as books, articles, journals, documents and related literature. Qualitative data analysis techniques such as content analysis, grounded theory, and thematic analysis are used to understand the meaning and patterns of the data collected. This article provides an in-depth understanding of how Minangkabau customary law is inherited and practiced and how the Islamic Law Compilation and the Indonesian Civil Code have influenced the practice of Minangkabau customary law. The results of this research are expected to contribute to the development of Minangkabau customary law thinking and how to integrate customary law with applicable laws and regulations.Keywords: Customary Law; Islamic Law Compilation; Code of Civil law Abstrak: Artikel ini membahas tentang pewarisan hukum adat Minangkabau yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum adat Minangkabau dan bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH GANTI RUGI PENGADAAN TANAH ]]>
<![CDATA[Bha'iq Roza Rakhmatullah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>;
<![CDATA[Evy Indriasari]]>;
<![CDATA[Zamzam Muhammad Fuad]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114
<![CDATA[Sebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi . Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah, Ganti Rugi, Adil ]]>
<![CDATA[Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko ]]>
<![CDATA[masyrofah masyrofah]]>;
<![CDATA[Nashiha Ulya]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32259
<![CDATA[Indonesia dan Maroko merupakan negara Muslim yang tengah berupaya mewujudkan reformasi sistem peradilan yang bersih, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko. Kedua negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun sangat berbeda dalam sejarah dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Studi ini mendeskripsikan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Maroko, serta persamaan dan perbedaan dalam pendistribusian fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non-hukum yang relevan. Temuan penelitian ini adalah Kekuasaan Kehakiman setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan, tetapi menjadi kekuasaan yang fundamental dan menjadi kekuasaan yang menjalankan fungsi penegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Begitu juga halnya dengan kekuasaan kehakiman Maroko yang berupaya meningkatan fungsi yudisialnya Maroko juga telah melakukan reformasi peradilan dengan membentuk beberapa badan baru yang dapat mendukung efektifitas fungsi peradilan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko ]]>
<![CDATA[Masyrofah Masyrofah]]>;
<![CDATA[Nashiha Ulya]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32259
<![CDATA[Indonesia and Morocco are Muslim countries trying to reform a clean justice system. It must be connected to the position of judicial power in the constitutional system in Indonesia and Morocco. These two countries have Muslim-majority populations but differ in history and culture, which can affect their social and political life. This study describes the position of judicial power in the constitutional systems of Indonesia and Morocco, as well as agreements and differences in the distribution of functions and authority of judicial power in each country. This research uses normative research with a statute approach and a comparative approach. The legal materials used in this study are primary and secondary and are supported by relevant non-legal materials. The findings of this study are that the Judicial Power after the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia changed, remains an absolute power, and becomes a power that carries out the function of upholding justice. The Judicial power in the composition of state power, according to the 1945 Constitution after the amendment, is still an independent power and free from the interference of other authorities. It is also the case with the Moroccan judiciary, which seeks to improve its judicial function. Morocco has also carried out judicial reforms by establishing several new bodies that can support the effectiveness of the judiciary function.Keywords: The Constitutional System; Indonesia-Marroco; Judicial Reform AbstrakIndonesia dan Maroko merupakan negara Muslim yang tengah berupaya mewujudkan reformasi sistem peradilan yang bersih, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko. Kedua negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun sangat berbeda dalam sejarah dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Studi ini mendeskripsikan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Maroko, serta persamaan dan perbedaan dalam pendistribusian fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non-hukum yang relevan. Temuan penelitian ini adalah Kekuasaan Kehakiman setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan, tetapi menjadi kekuasaan yang fundamental dan menjadi kekuasaan yang menjalankan fungsi penegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Begitu juga halnya dengan kekuasaan kehakiman Maroko yang berupaya meningkatan fungsi yudisialnya Maroko juga telah melakukan reformasi peradilan dengan membentuk beberapa badan baru yang dapat mendukung efektifitas fungsi peradilan.Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan; Indonesia-Maroko; Reformasi Peradilan]]>
<![CDATA[Implementasi Orhiba Di Mahad Al-Zaytun Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Sobirin Sobirin]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32500
<![CDATA[The Corona Virus Disease outbreak, also known as the Corona virus or Covid-19, is an acute respiratory syndrome disease that has spread to nearly every country in the world, infecting and killing many people. Education is one aspect of life that has been affected by this epidemic. The Indonesian government enforces online or online learning to prevent transmission. Nonetheless, an educational institution known as the Al Zaytun Campus continues to provide face-to-face instruction while adhering to health protocols and implementing numerous innovations. The innovations implemented are referred to as ORHIBA (New Life Order). The topic of this paper is therefore "ORHIBA Implementation at Mahad Al Zaitun During the Covid-19 Pandemic." Using a phenomenological research methodology, this study aims to determine how ORHIBA is implemented on the Al Zaytun campus. From the research findings, it was determined that there were changes to a healthier lifestyle than usual, while still adhering to WHO health standards in handling Covid-19, in addition to a number of innovations in various sectors that produced better results. It is hoped that this way of life will serve as a model for other locations, including the government, which is presently implementing the New Normal way of life.Keywords: Strategy; ORHIBA; Covid-19 Pandemic AbstrakWabah Penyakit Virus Corona, juga dikenal sebagai virus Corona atau Covid-19, adalah penyakit sindrom pernafasan akut yang telah menyebar ke hampir setiap negara di dunia, menginfeksi dan membunuh banyak orang. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang terkena imbas dari wabah ini. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembelajaran daring atau online untuk mencegah penularan. Meski demikian, lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Kampus Al Zaytun ini tetap memberikan pengajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan berbagai inovasi. Inovasi yang diterapkan disebut sebagai ORHIBA (Tatanan Hidup Baru). Makalah ini diangkat dengan topik “Implementasi ORHIBA di Mahad Al Zaitun Selama Pandemi Covid-19”. Dengan menggunakan metodologi penelitian fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ORHIBA di kampus Al Zaytun. Dari hasil penelitian diketahui adanya perubahan pola hidup yang lebih sehat dari biasanya, dengan tetap berpegang pada standar kesehatan WHO dalam penanganan Covid-19, selain sejumlah inovasi di berbagai sektor yang membuahkan hasil lebih baik. Cara hidup seperti ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain, termasuk pemerintah yang saat ini menerapkan cara hidup New Normal.Kata Kunci: Strategi; ORHIBA; Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[Konsep Geostrategi Untuk Kedaulatan Dalam Persepektif Keamanan Negara dan Fiqih Siyasah ]]>
<![CDATA[Budi Prastya Nugroho]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>;
<![CDATA[Mufidah Mufidah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32495
<![CDATA[Geostrategi merupakan cara untuk mempertahankan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam penguasaan seluruh pulau yang ada. Strategi ini merupakan upaya dalam menciptakan satu kedaulatan. Masih banyaknya gangguan yang terjadi di Indonesia baik dari luar dan dari dalam negara harus menjadi perhatian utama untuk mengatur strategi dalam menjaga negara kesatuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geostrategi untuk kedaulatan dalam keamanan negara dan untuk mengetahui konsep Kedaulatan Negara dalam menjaga kemanan negara dalam persepektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dengan mengkaji buku terkait Geostrategi Indonesia dan Kedaulatan Negara. Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan dari artikel jurnal yang membahas mengenai geostrategi dan kedaulatan secara umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Geostrategi atau penguasaan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan penguatan geostrategi, negara Indonesia akan mampu untuk mengendalikan dan menata negara dengan baik, geostrategi secara jelas termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 2. Wawasan Nusantara merupakan pondasi dalam penguatan geostrategi Indonesia karena dengan penguatan Wawasan Nusantara mampu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kajian Fiqih Siyasah menerangkan bahwa kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak, manusia adalah sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keamanan untuk kedaulatan negaranya..Kata kunci: Kedaulatan Negara, Geostrategi, Keamanan Negara, Fiqih Siyasah]]>
<![CDATA[Urgensi Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah ]]>
<![CDATA[Muhammad Husein Haekal]]>;
<![CDATA[Suparji Suparji]]>;
<![CDATA[Yusuf Hidayat]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32119
<![CDATA[The business judgment rule is a legal principle of the common law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision-makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the doctrine of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations The application of the business judgment rule doctrine in the supervision authority of the Government Investment Committee (KIP) and the operational authority of the Government Investment Operator (OIP) was found to be one of the answers to what legal protection is regulated in Government Investment PP to KIP and OIP in this study, which was carried out using the normative legal research method. In order to provide OIP and KIP, to the parties involved in the implementation of government investment, with legal protection, the business judgment rule doctrine, which was previously outlined in the Company Law, will be applied to Government Investment PP arrangements. So that assuming that there is a decline in the worth of the venture so it can't be ordered as an activity that can make misfortunes the state, insofar as KIP and OIP have completed their obligations sincerely, as per and in accordance with the arrangements of regulations and guidelines, and have given many advantages to the public interest.Keywords: Business Judgment Rule; Government Investment Abstrak Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski keputusan tersebut merugikan perseroan. Paradigma baru investasi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan doktrin business judgment rule dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mengurangi risiko tindakan dan/atau keputusan dalam aktivitas investasi pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan doktrin business judgment rule dalam tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang di dalamnya ditemukan bahwa diterapkannya doktrin business judgment rule dalam kewenangan supervisi pada Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan kewenangan operasional pada Operator Investasi Pemerintah (OIP) adalah salah satu jawaban atas perlindungan hukum yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah untuk KIP maupun OIP. Penerapan doktrin business judgement rule yang sebelumnya telah diatur di dalam UUPT dan diadopsi ke dalam PP Investasi Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan investasi pemerintah, yang dalam hal ini OIP dan KIP. Sehingga apabila terjadi penurunan nilai investasi, tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara, sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.Kata Kunci: business judgment rule; investasi pemerintah]]>
