cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 62   63   64   65   66 
Efektivitas Penyaluran Dana Pada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Tahun 2018 Sampai 2023 Ivalaili Ivalaili
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total keseluruhan penghimpunan dana zakat, infak, serta sedekah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk membandingkan laporan kinerja badan pengelola zakat untuk melihat peningkatan tiap tahunnya serta mengetahui tingkat efektivitas pada Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran dana ZIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni studi pustaka. Sumber bisa berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber bacaan lainnya. Selain menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan rasio ukur Zakat Core Principle. Pada tahun 2018, total keseluruhan dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.205.09 miliar. Di tahun 2019, total terkumpulnya dana ZIS serta dana lainnya mencapai Rp.296 miliar. Tahun 2020, jumlah pengumpulan dana ZIS serta DSKL bernilai Rp.386.2 miliar. Pada tahun 2021, jumlah pengumpulan dana keseluruhan mencapai Rp.517,5 miliar. Tahun 2022 pada semester pertama, yaitu pada bulan Januari sampai Juni tercatat dana yang terkumpul sebesar Rp.393,4 miliar. Terakhir, pada tahun 2023 diharapkan penghimpunan dana mencapai angka Rp.33 triliun.
Analisis Elemen Sukses Pengembangan Layanan Publik berbasis E-Government di Kota Padang Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.31863

Abstract

The concept of e-government has become a trend and solution for improving the quality of public services that are effective and efficient in the industrial era 4.0. Since 2018 Padang City has made efforts to accelerate e-Government since it was designated as 1 of 100 smart cities by the central government. The Government of Padang City has launched quite a few digital-based innovations supported by policies and increased human resources. The purpose of writing this article is to analyze the development of e-government in Padang City using the theory of three elements of successful e-government development by the Harvard JFK School of Government. The research method uses descriptive qualitative. The results of the study show that in general, the development of e-Government in Padang City is going well, as evidenced by the existence of a number of legal products to support the implementation of e-Government, sustainable planning, and benefits felt by the government and society. However, there are still a number of obstacles including a lack of human resources who have skills in the ICT field, the servers are not accompanied by adequate security, and budget constraints to improve the quality of e-Government application development.Keywords: Public Service; e-government; Padang city AbstrakKonsep e-Government telah menjadi trend dan solusi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di era industry 4.0. Sejak tahun 2018 Kota Padang melakukan upaya percepatan e-Governmnent sejak ditetapkan sebagai 1 dari 100 kota smart city oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Padang cukup banyak meluncurkan inovasi berbasis digital yang didukung oleh kebijakan serta peningkatan sumber daya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengembangan e-Government di Kota Padang menggunakan teori tiga elemen sukses pengembangan e-Government oleh Harvard JFK School of Government. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengembangan e-Government di Kota Padang berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya sejumlah produk hukum untuk mendukung penerapam e-Government, perencanaan yang bersifat berkelanjutan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurang SDM yang memiliki skill di bidang TIK , server belum disertai dengan keamanan yang memadai serta keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi layanan publik  e-Government.Kata Kunci: Layanan Publik; E-government; Kota Padang
Perlindungan Anak Dalam Mengonsumsi Obat Sirup Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Abdul Cholid; Syafrida Syafrida; Warsito Warsito
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34115

Abstract

The Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) as a non-ministerial government institution in carrying out its role and function supervises the distribution of drugs and food circulating in the community. BPOM's supervisory function is carried out before and after the product is circulated in the community. In the case of liquid syrup drugs cause acute kidney failure in children in a short time which causes death in children. The problem is, what are the roles and responsibilities of BPOM in overseeing the production of children's liquid medicines causing acute kidney failure, and how are consumers' protection for children due to consuming children's liquid medicines causing acute kidney failure? The research method, library research used is in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The research is normative juridical in nature and data analysis is carried out qualitatively. Research result. BPOM's role in carrying out the supervisory function is to increase the distribution of drugs before they are circulated or after they are circulated in the community. Legal protection for child consumers as a result of consuming syrup drugs that cause acute kidney failure is that business actors producing syrup drugs provide reimbursement for hospital treatment costs, provide compensation if they cause death, criminal proceedings for using dangerous substances are at the threshold, and state administrative legal sanctions in the form of written warnings, fines, freezing business temporarily, revoking permits for completion and withdrawing drug solutions from circulation.Keywords: Legal Protection; Child Consumers; Acute Kidney Failure AbstrakBadan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah non Kementerian dalam melaksanakan peran dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Fungsi pengawasan BPOM dilakukan sebelum dan setelah produk beredar di masyarakat, namun muncul kasus obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut yang mematikan pada anak. Permasalahan, bagaimana peran dan tanggung Jawab BPOM dalam mengawasi produksi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut, dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap anak akibat mengkonsumsi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut. Metode penulis mengunakan penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian. Peran BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat sebelum beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Perlindungan hukum konsumen anak akibat mengonsumsi  obat sirup menyebabkan gagal ginjal akut adalah pelaku usaha memproduksi obat sirup memberi penggantian biaya pengobatan rumah sakit, memberi santunan jika menimbulkan kematian, diproses pidana karena  mengunakan bahan- bahan berbahaya diambang batas dan sanksi hukum admintrasi negara berupa peringatan tertulis , denda, membekukan usaha sementara, mencabut  izin usahanya dan menarik obat sirup dari peredaran.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen Anak; Gagal Ginjal Akut
Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran Agus Handoko
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34058

Abstract

The discipline of Nasikh wa Mansukh is an essential component of the knowledge of the Quran that the mufassir must possess in order to interpret the verses of the Quran. Nasakh is the abolition of syara' law by the proposition of syara' that descends in time, then when between the two there are messages that appear contradictory at first glimpse and cannot be compromised. This manuscript theory is used as an alternative methodology to resolve apparent contradictions (ta'arudh) between verses of the Qur'an that cannot be resolved using existing methodologies such as takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, and others. Naskh only appears in shari'a law such as Amr (command) and Nahyi (prohibition), both shorih (clearly) in orders or with words khabar (news) that contain the meaning of orders and prohibitions, provided that they are not related to matters of faith such as Allah's essence and nature, the books, and the last day. In addition to referencing moral ethics and the fundamentals of worship and mu'amalah. Thus, the discussion of nasikh mansukh in the Qur'an cannot be separated from the capacity of a mufassir or mujtahid to investigate God's messages, both in the field of shari'a law and ethics, which are perennially valid.Keywords: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an Abstrak:Disiplin Nasikh wa Mansukh merupakan komponen penting dari pengetahuan Al-Qur'an yang harus dimiliki mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang turun dalam waktu, kemudian di antara keduanya terdapat pesan yang sekilas tampak kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan. Teori manuskrip ini digunakan sebagai metodologi alternatif untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak (ta'arudh) antara ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metodologi yang ada seperti takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, dan lain-lain. Naskh hanya muncul dalam hukum syariat seperti Amr (perintah) dan Nahyi (larangan), baik shorih (jelas) dalam perintah maupun dengan kata khabar (berita) yang mengandung arti perintah dan larangan, asalkan tidak berkaitan dengan masalah iman seperti hakikat dan sifat Allah, kitab-kitab, dan hari akhir. Selain merujuk pada etika moral dan dasar-dasar ibadah dan mu'amalah. Dengan demikian, pembahasan nasikh mansukh dalam al-Qur'an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa.Kata Kunci: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an 
Optimalisasi Pendidikan Spiritual di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Menghadapi Dampak Buruk Konten Tik Tok Terhadap Anak Kamilia Nadirah; Mustika Cahyani; Ida Susilowati; Diah Rukmini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34768

Abstract

Aplikasi Tik-Tok merupakan salah satu aplikasi yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, dikarenakan banyak konten yang ditampilkan di nilai menarik. Namun disisi lain, pada aplikasi tersebut terdapat beberapa konten negatif yang berdampak kurang baik bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari dampak buruk dari konten Tik-Tok melalui pendidikan spritual khususnya melalui shirah nabawiyah yang mengedepankan peran keluarga khususnya orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menjauhkan anak dari dampak negatif dari konten Tik-Tok adalah dengan membiasakan anak untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi ataupun para sahabat yang diceritakan oleh keluarga khususnya orang tua ketika hendak tidur. Adapun saran terhadap hasil penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah atau pihak terkait untuk membatasi konten-konten negatif yang masuk kedalam aplikasi Tik-Tok. Salah satu urgensi penelitian ini adalah sebagai tawaran solusi bagi orang tua didalam mendidik anak berlandaskan ajaran islam.
Keberhasilan Kandidat Perempuan Dalam Memenangkan Pemilu Di Ranah Politik Lokal Indonesia: Studi Kasus Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Sukoharjo Periode 2014-2024 Aniqotul Ummah; Hilda Ratu Harum; Rahma Gina Salsabila; Syafira Zahra Julianti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.32790

Abstract

This study aims to determine the success of female candidates in winning elections in Indonesian local politics. In Law No. 8 of 2012, there are rules and a requirement for political parties to nominate a minimum of 30% women from the total candidates, even though the implementation process has not shown the expected results. The research methodology used in this journal is a literature study, which reviews scientific articles, books, or other publications and analyzes and synthesizes research findings and ideas generated by researchers. Based on the 2019 DPRD elections, West Sumatra and East Java experienced an increase in the participation capacity of women in the DPR RI to 20.5%. The Surabaya City DPRD also has 30% female members. Meanwhile, the DPRD of Sukoharjo Regency only has 10 people or only 22.22%, when analyzed, the low representation of women is due to structural and cultural factors, such as patriarchal culture and money politics.Keywords: Gender; Women; Representativeness; Participation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kandidat perempuan dalam memenangkan pemilu di ranah politik lokal indonesia. Pada UU No. 8 Tahun 2012 terdapat aturan dan sebuah keharusan bagi partai politik untuk wajib mencalonkan minimal 30% perempuan dari total caleg, meskipun pada proses implementasinya belum menunjukan hasil yang diharapkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur, yang meninjau artikel ilmiah, buku, atau publikasi lain dan menganalisis serta mensintesis temuan penelitian dan ide yang dihasilkan oleh peneliti. Berdasarkan pemilu DPRD 2019, Sumatera Barat dan Jawa Timur, mengalami peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam DPR RI menjadi 20,5%. DPRD Kota Surabaya juga mempunyai anggota perempuan  sebanyak 30%. Sedangkan DPRD Kabupaten Sukoharjo hanya 10 orang atau hanya 22.22 %, yang ketika dianalisis, faktor rendahnya keterwakilan perempuan adalah masih adanya faktor struktural dan kultural, seperti budaya patriarki dan politik uang.Kata Kunci: Gender; Perempuan; Keterwakilan; Partisipasi
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah Imas Nurjamillah; Siti Ngainnur Rohmah; Munawir Sajali
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34131

Abstract

District Integrated Administrative Service which is a service innovation to close the distance between the government as a service provider and the community as a service recipient, which is based on the delegation of authority from the Regent to the Camat as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATEN). The purpose of this study is to describe the Implementation of District Integrated Administrative Services in Gantar District, Indramayu Regency Perspective of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 and in Fiqih Siyasah. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The results of the research on the Implementation of District Integrated Admission Services (PATEN) from the perspective of Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 Gantar District have fulfilled the requirements for PATEN administration both in terms of substantive, administrative, and technical requirements. The factors that influence the success of policy implementation are good communication, disposition, and bureaucratic structure that can make PATEN implementation run well. The implementation of the PATEN policy in Fiqh siyasah that occurred in the Gantar sub-district was quite good, to realize perfection in carrying out administrative services there were two indicators, namely fast in service, and professional in handling. However, this indicator shows that administrative services at the Gantar District Head Office in the Regency still need to be improved even better.Keywords: Policy; PATEN; Fiqih Siyasah Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang sejatinya didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Kecamatan Gantar sudah memenuhi syarat penyelenggaraan PATEN baik mengenai syarat substantif, administratif dan teknis. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu, adanya komunikasi yang baik, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat membuat implementasi PATEN berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan PATEN dalam Fiqih siyasah yang terjadi di kecamatan Gantar cukup baik, untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Namun indikator pelayanan administrasi pada Kantor Camat Gantar tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi.Kata Kunci: Kebijakan; PATEN; Fiqih Siyasah
The Tax Court's Existence as a Judicial Institution in Indonesia RR Dewi Anggraeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.35374

Abstract

Abstract:In Indonesia, the Tax Court is essential in resolving tax disputes, upholding legal certainty, and upholding justice. However, these institutions face difficult obstacles, such as the complexity of tax laws and limited resources. This research aims to determine the function and authority of the Tax Court in the context of Indonesian taxation, analyze the legal challenges and judicial processes this institution faces, and assess the efforts made to improve its existence. This research uses qualitative methods, including literature-based methodology and document analysis. Data was obtained through reviewing relevant literature, analyzing official documents related to the Tax Court, and monitoring the latest tax policies and reforms. Based on research findings, the Tax Court plays an essential role in upholding justice in the Indonesian tax system. However, difficulties posed by the complexity of tax laws and limited resources hinder the effectiveness and speed of the justice system. Therefore, to increase the existence of the Tax Court, efforts have been made to involve the public, increase transparency, and reform laws and regulations. Additional steps are needed to ensure the sustainability and effectiveness of the Tax Court as a solid and reliable Indonesian judicial institution.Keywords: Tax Court; Judicial Institution; Tax Dilemma Abstrak:Di Indonesia, Pengadilan Pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, menegakkan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini menghadapi kendala yang sulit, seperti kompleksitas undang-undang perpajakan dan keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang Pengadilan Pajak dalam konteks perpajakan Indonesia, menganalisis tantangan hukum dan proses peradilan yang dihadapi lembaga ini, dan menilai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk metodologi berbasis literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, dan pemantauan terhadap kebijakan dan reformasi perpajakan terkini. Berdasarkan temuan penelitian, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesulitan yang ditimbulkan oleh kompleksitas undang-undang perpajakan dan terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas dan kecepatan sistem peradilan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberadaan Pengadilan Pajak, upaya telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mereformasi peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tambahan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan Indonesia yang kuat dan dapat diandalkan.Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Lembaga Peradilan; Dilema Pajak
Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia Endah Cahyani; Nathalina Naibaho
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.32658

Abstract

The rise of narcotics smuggling crimes is a challenge for the Indonesian nation to deal with crimes that are transnational in nature and are extraordinary crimes. Law enforcement against the eradication of nakotika crimes so far has not been effective and has not caused a deterrent effect for perpetrators even though the death penalty has been formulated as an ultimum remedium in criminal law. This study aims to the extent of the effectiveness of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia. The methods used in this study are normative research methods and qualitative data analysis. The result of the study is the need for situational law enforcement efforts in dealing with the criminal act of narcotics smuggling to strengthen every component of law enforcement both from the legal component, law enforcement officials, facilities and facilities, society, and culture.Keywords: Law Enforcement; Smuggling; Narcotic. AbstrakMaraknya tindak pidana penyelundupan narkotika menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dan merupakan kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika selama ini ternyata masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sekalipun telah dirumuskan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ialah diperlukannya upaya penegakan hukum situasional dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika untuk memperkuat setiap komponen penegakan hukum baik dari komponen hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyelundupan; Narkotika.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis Mujadidah Al-Muwahidah; Ahmad Asrof Fitri; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34640

Abstract

Humans are social beings who cannot live alone but they highly interact with each other to fulfill their needs in their lives. In the wider community, buying and selling animals commonly occur in people's activities, especially cat sales and purchases. It has become one of people's habits, including many Muslims who carry out transactions of cats as pets. Cats are attracted to people because of various reasons such as their body shapes, eyes, and fur colors. This study used a descriptive analysis research approach. Words both written and verbal from people and the behavior are observed. A descriptive approach refers to a method of research that is intended to describe, present, or explain the condition of an object (phenomena) according to the situation and conditions at the time the research is conducted. The finding revealed that buying and selling cats at the Jasa Rama Petshop shop is permissible (mubah). Jasa Rama Petshop fulfills the requirements such as the goods sold are halal. The activities provide benefits. The goods being traded are holy and not impure items. The buying and selling are legal and permissible. It fulfills the pillars and requirements of buying and selling Islamic law. From the point of view of sellers and buyers, they are mature and sane. From the object view e animals are permissible in Islam and the animals have fulfilled the requirements of buying and selling. As for practice, the Jasa Rama Petshop shop implements the majlis khiyar system.Keywords:  Buying and selling; Cat Pet; Islamic Law; Petshop AbstrakManusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dalam masyarakat luas, kegiatan jual beli khususnya yang banyak terjadi dalam jual beli hewan yaitu jual beli hewan kucing. Sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat tak terkecuali pun umat Islam banyak yang melakukan transaksi jual beli kucing untuk dipelihara dan menjadikan kucing sebagai  hewan peliharaan, kucing mempunyai daya tarik sendiri karena bentuk tubuh, mata, dan warna bulu yang beraneka ragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif yaitu berupa kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya penelitian. Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana yang dijelaskan di atas, terungkap bahwa Jual beli kucing di toko Jasa Rama Petshop adalah boleh (mubah), toko Jasa Rama Petshop memenuhi persyaratan seperti barang yang dijual halal, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan tidak bernajis. Hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis termasuk jual beli yang sah serta diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Dari sisi penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalam praktiknya took Jasa Rama Petshop menerapkan system khiyar majlis.Kata Kunci: Jual beli; Kucing Peliharaan; Hukum Islam; Petshop

Page 64 of 88 | Total Record : 880

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue