cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 60   61   62   63   64 
Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Faris Satria Alam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33325

Abstract

The directors who are given the responsibility to carry out the company and are fully responsible for managing the company for the benefit of the company. However, the directors have limited liability to the company in accordance with the principle of limit liability, but the principle of limit liability does not apply if the actions or actions of the directors are proven to have committed negligence and mistakes so that their actions are categorized as unlawful and result in losses to the company. The research method used is normative juridical qualitative research through a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study stated that the elimination of the limited liability of the directors was due to bad faith in distributing fictitious loans to local people's credit banking companies. Meanwhile, the results of the study concluded that the principle of limit liability for directors would be erased if it could prove that the company's losses were not the result of negligence or mistakes.Keywords: Responsibility; Directors; Bad Faith; Fictitious Credit Abstrak:Direksi yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan. Akan tetapi direksi memiliki batasan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip limit liability, namun prinsip limit liability tidak berlaku jika saja perbuatan maupun tindakan direksi terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan hingga perbuatanya dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hapusnya tanggung jawab terbatas direksi akibat itikad tidak baik dalam penyaluran kredit fiktif pada perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat. Sedangkan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip limit liability direksi akan terhapus jika dapat membuktikan dimana kerugian perusahaan bukan akibat dari kelalaian atau kesalahannya.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Direksi; Itikad Tidak Baik; Kredit Fiktif
Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Asmui Asmui; Abdil Azizul Furqon; A. Salman Maggalatung; Mara Sutan Rambe; Muh. Ikhsan; Ahmad Risyad Fadli
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32559

Abstract

One of the impacts arising from the implementation of simultaneous elections and elections is the existence of vacancies in regional heads in several provinces and districts. To fill the vacancy, an Acting PJ was appointed by the Government. Rapture acting regional head as stipulated in the provisions of Article 201 paragraph (9) of the Law 10 of 2016 raises questions about its application in the DKI Jakarta Provincial Government. As regions with a special status different from other regional governments, Jakarta places the Governor with great authority, including appointing and dismissing the Mayor and Regent in Article 29 of 2007, which is indeed placed as an acting administrative task. Because of that great authority, the mechanism for electing the Governor of DKI Jakarta is more specialized, namely meeting the number of votes 50%, and if it is not fulfilled, a second round of elections will be held. This is done so that The governor elected by the people is truly of the will of the majority of the people because later the Governor has great authority. Given the specificity possessed by DKI Jakarta Government, hence the application of Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 is questionable, especially from its constitutionality.Keywords: Simultaneous Elections; Asymmetric Decentralization; Acting Regional Heads; DKI Jakarta AbstrakSalah satu dampak yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak adalah adanya kekosongan jabatan pada kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat Penjabat (PJ) oleh Pemerintah. Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menimbulkan pertanyaan penerapannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah yang memiliki status kekhususan yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain, DKI Jakarta menempatkan Gubernur dengan kewenangan yang besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati yang dalam desain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, memang ditempatkan sebagai pelaksana tugas administratif. Karena kewenangan yang besar itu, mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih dikhususkan lagi yaitu memenuhi jumlah suara 50%, dan jika tidak terpenuhi akan dilakukan putaran kedua pemilihan. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur yang dipilih oleh masyarakat adalah benar-benar dari kehendak mayoritas masyarakat sebab nantinya Gubernur memiliki kewenangan yang besar. Mengingat kekhususan yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta, maka penerapan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 patut dipertanyakan terutama dari konstitusionalitasnya.Kata Kunci: Pemilu Serentak; Desentralisasi Asimetris; Penjabat Kepala Daerah; DKI Jakarta
Dakwah Online Melalui Media Sosial Sudirman Tebba
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33725

Abstract

Dakwah through electronic media is more effective because it has a wider reach than print media and is more interesting because it has pictures and sound. Dakwah is even more developed when social media appears because its reach is wider than electronic media and can appear at any time for 24 hours. The purpose of this qualitative study using the literature study method is to describe how da'wah through social media is increasingly widespread in this digital era. The results obtained include that the guidelines for broadcasting behavior should contain religious, moral values and the unity of applicable laws; and other norms applicable and accepted by the general public and broadcasting institutions. Knowing the target public will be useful for developing a communication strategy that is right on target. Information is anything that helps us in constructing or exchanging views on life. Communication and da'wah are all things that must be analyzed as actions (not messages) that contain a possibility or alternative. And one method of da'wah that is constructive and capable of being a solution to problems in the social order of society is the bilhal da'wah model. Which literally means conveying Islamic teachings through real practices.Keywords: Online Dakwah; Social; Media AbstrakDakwah melalui media elektronik ini lebih efektif, karena jangkauannya lebih luas dari pada media cetak dan lebih menarik karena ada gambar dan suaranya. Dakwah lebih berkembang lagi ketika muncul media sosial, karena jangkauannya lebih luas dari pada media elektronik dan bisa muncul setiap saat selama 24 jam. Tujuan kajian kualitatif dengan metode studi literatur ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dakwah melalui media sosial yang semakin marak di era digital ini. Hasil yang didapatkan antara lain bahwa pedoman perilaku penyiaran hendaknya mengandung nilai-nilai agama, moral dan persatuan perundang-undangan yang berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Mengetahui publik sasaran, akan berguna untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran. Informasi adalah setiap hal yang membantu kita dalam menyusun atau menukar pandangan tentang kehidupan. Komunikasi dan dakwah adalah semua hal harus dianalisis sebagai tindakan (bukan pesan) yang mengandung sebuah kemungkinan atau alternatif. Dan salah satu metode dakwah yang konstruktif dan mampu menjadi solusi permasalahan dalam tatanan sosial masyarakat ialah model dakwah bilhal. Yang secara harfiah berarti menyampaikan ajaran Islam melalui amaliah nyata.Kata Kunci: Dakwah Online; Media; Sosial
Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional Caroline Gabriela Pakpahan; Muhammad Fawwaz Farhan Farabi; Rianjani Rindu Rachmania
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32560

Abstract

Low public participation in the political process certainly results in democracy being ineffective. The lack of socialization in the community, both in discussions regarding academic texts and in material regarding amendments to the quo law during meetings in various community groups, proves that the implementation of meaningful participation is not being implemented well. The aim and purpose of writing this article is to ensure that studies and reviews of government policies governing meaningful participation such as Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations can be carried out. The research method used in this article is normative juridical. The significance of this article is that it is hoped that it can provide an academic basis for the government to realize the appropriate and effective implementation of meaningful participation. The conclusion of this article is that it is hoped that the government can create a space for deliberative discussion and use clear nomenclature in legislation to avoid the potential for government arbitrariness in supporting the constitutional rights of its people.Keywords: Meaningful Participation; Constitutional Rights; Job Creation Law AbstrakRendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik tentu mengakibatkan demokrasi menjadi tidak efektif. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik maupun dalam materi amandemen undang-undang a quo pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat, membuktikan bahwa penerapan meaningful participation tidak terlaksana dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan kajian dan tinjauan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai meaningful participation seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan dapat memberikan landasan akademik bagi pemerintah untuk mewujudkan penerapan meaningful participation yang tepat dan efektif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah diharapkan pemerintah dapat menciptakan ruang diskusi deliberatif dan penggunaan nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari potensi terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menunjang hak konstitusional rakyatnya.Keywords: Meaningful Participation; Hak Konstitusional; Undang-Undang Cipta Kerja
Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Sandi Riz Akbar; Abd Rahman; Mirnawati Wahab; Andi Darmawansya TL
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32774

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. And to know and analyze the factors that affect the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. This study used primary data obtained directly in the field based on interviews conducted by researchers to investigators of the Raja Ampat Resort Police as many as 5 people. The Data were analyzed using qualitative analysis. The results of this study show that the resolution of cases through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police is quite effective. The possibility of factors that influence the effectiveness of case resolution through restorative justice in criminal acts of persecution are internal factors and external factors. The most influential factor in this study is the culture or customs of the community.Keywords: Effectiveness; Criminal; Restorative Justice AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik Kepolisian Resor Raja Ampat sebanyak 5 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat cukup efektif. Kemdudian faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Budaya atau Adat masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas; Tindak Pidana; Restorative Justice
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tri Subagijo Christiantoro; Moh Saleh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33885

Abstract

Land is something that is very much needed by humans from the time humans are born until they die, everyone in the world definitely needs a shelter or place to live so that he can survive without rain or heat, in Indonesia itself because land is limited and the population is increasing. increased, not least in this era many developers are building houses in a vertical form or upwards which we are usually familiar with apartments, in Indonesia itself the rules governing these apartments are contained in Law Number 20 of 2011 concerning flats, which in article 42 paragraph 1, the developer is allowed to market the building that will be built or known as pre-project selling, so that sales using this system do not harm consumers, the developer must meet the conditions regulated in the apartment law. This research is a normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on sources of legislation and by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that every sale made by the developer must meet the conditions set out in the apartment law and must also meet the legal requirements of the agreement so that consumers get clear legal protection against purchasing the apartment or apartment.Keywords: pre project selling, legal protection, PPJB, Notary. Abstrak Tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, setiap orang di dunia pasti membutuhkan hunian atau tempat tinggal agar dia bisa bertahan hidup dengan tidak kehujanan maupun kepanasan, di Indonesia sendiri karena tanah itu bersifat terbatas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka tidak sedikiti di era sekarang banyak pengembang yang membangun rumah dalam bentuk vertikal atau keatas yang biasa kita kenal dengan apartemen, di indonesia sendiri aturan yang mengatur apartemen tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang mana dalam pasal 42 ayat 1 tersebut pengembang diperbolehkan memasarkan bangunan yang akan dibangunya atau dikenal dengan istilah pre project selling, agar penjualan dengan sistem tersebut tidak merugikan konsumen maka pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang rumah susun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setiap penjualan yang dilakukan oleh pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang rumah susun dan harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap pembelian rumah susun atau apartemen tersebut.Kata kunci: pre project selling, perlindungan hukum, PPJB, Notaris.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Merger Bank Syariah Di Indonesia Royani Anwar; Mia Puspita Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33967

Abstract

One of the government's motivations for merging the three Islamic banks is to increase profits, while a counterargument is that the government pays too little attention to the employees and employees of the combined Islamic banks, leaving the lower middle class without a social outlet. The purpose of this research is to examine the Islamic maqashid of the newly formed Bank Syariah Indonesia (BSI), which is the result of the merging of three existing Islamic banks in Indonesia: the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, the Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, and the Bank Syariah Mandiri (BSM). According to the maqasid sharia merger theory, the government should implement initiatives that allow Indonesian Islamic Banks (BSI) to play a larger role in the improvement of the national economy and the world economy. The study's findings place the merger theory within the permissible syirkah category of Islam, and its goal of helping the Islamic banking industry grow and strengthen on a global scale is closely related to the maqashid sharia theory in dlaruriyatu al khamsah, specifically the hifzu ad din and hifzu al mal categories.Keyword: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Islamic Banking AbstrakSalah satu motivasi pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah adalah untuk meningkatkan keuntungan, sedangkan argumen tandingannya adalah bahwa pemerintah terlalu sedikit memperhatikan karyawan dan karyawan bank syariah gabungan, meninggalkan kelas menengah ke bawah tanpa outlet sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji maqashid syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru dibentuk, yang merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah yang ada di Indonesia: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut teori merger maqasid syariah, pemerintah harus mengimplementasikan inisiatif yang memungkinkan Bank Umum Syariah Indonesia (BSI) berperan lebih besar dalam peningkatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia. Temuan penelitian ini menempatkan teori merger dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al khamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal.Kata Kunci: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Perbankan Syariah
Islam dan Doktrin Ekonomi Muhammad Zaki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33730

Abstract

Islam is a revelation sent down by Allah SWT. to His apostles to regulate all aspects of life both vertically and horizontally which contain broad guidance for life, while at the same time giving essential values to that life. Islam also means obedience, obedience to the will and law of Allah SWT. and fear Him who was sent down to organize human life in this world and the hereafter. Islamic teachings originate from the Quran, sunnah and ijtihad. The main points of Islamic teachings are believing in God Almighty, believing in the day of resurrection and giving charity, doing good deeds, and avoiding evil deeds. In general, the rules in Islam cover three main things, namely aqidah, sharia, and morals. Islam positions economic activity as one of the important aspects to gain glory (falah), and therefore the economic activity needs to be guided and controlled so that it goes in tune with Islamic teachings. Economic activity can only lead to falah as long as it is carried out based on Islamic beliefs and is colored by Islamic morality.Keywords: Islam, Economic activity, Falah. AbstrakIslam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya untuk mengatur segala aspek hidup baik vertikal maupun horizontal yang berisi tuntunan kehidupan secara luas, sekaligus memberikan nilai-nilai esensial pada kehidupan tersebut. Islam juga berarti sebagai kepatuhan, ketaatan terhadap kehendak dan hukum Allah swt. dan bertaqwa kepada-Nya yang diturunkan untuk menata kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran Islam bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad. Pokok-pokok ajaran Islam adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengimani hari kebangkitan dan pembalasan amal, melakukan amal-amal kebajikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Secara umum aturan dalam Islam meliputi tiga hal pokok, yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Isla. Kegiatan ekonomi hanya mampu membawa kepada falah selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.Kata kunci: Islam, Aktifitas ekonomi, Falah.
Moderasi Beragama Perspektif Buya Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin: Sebuah Kajian Komparatif, Konseptual, Dan Implementatif Supriyadi Ahmad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33887

Abstract

Religious moderation is a kind of discourse that relatively new and has been proposed by the Indonesian Ministry of Religion since 2019. Various reactions have emerged from the public, including pros and cons. The comparative thoughts of two national figures from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, Syafii Maarif and Lukman Saifuddin regarding the concept and implementation of religious moderation described in this article. The research method used is library research, taken from the main works of the two figures as primary data, while secondary data taken from various written works by scholars in the form of books, magazines, freelance writing on social media, and alike. The conclusions of this study are as follows: The concept of religious moderation proposed by Syafii Maarif is religion as the basis for the revival of the nation, Indonesian Islam, democratic Islam, and modern Islam. Meanwhile, the religious moderation offered by Lukman Saifuddin is an attitude and view that is not excessive, not extreme, and not radical (tatharruf). This has been carried out as an endeavor and dynamic process to build perspectives, attitudes and religious practices in a fair way and balanced manner. The aim of religious moderation raised by Syafii Maarif is the forming of a society that is peaceful, harmonious, tolerant and upholds a sense of unity between nations and countries.Keywords : Religious Moderation,  Syafii Maarif, Lukman Hakim Saifuddin, Comparative, Conceptual,  and Implementative AbstrakModerasi beragama merupakan diskursus yang relatif baru yang diwacanakan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2019. Berbagai reaksi muncul dari masyarakat antara yang pro dan yang kontra. Artikel ini membandingkan pemikiran dua tokoh nasional dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu   Ahmad Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin tentang konsep dan implementasi moderasi beragama. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach)  dengan data primer diambil dari karya utama kedua tokoh tersebut, dan data sekunder diambil dari berbagai karya tulis para cendekiawan baik yang berbentuk buku, majalah, tulisan lepas di media sosial, atau yang sejenis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsep moderasi beragama yang dimajukan oleh  Syafii Maarif adalah agama sebagai landasan kebangkitan bangsa, Islam keIndonesiaan, Islam demokratis,  dan Islam modernitas. Sedangkan moderasi beragama yang ditawarkan oleh Lukman Hakim Saifuddin adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal (tatharruf). Hal ini dilakukan sebagai  ikhtiar dan proses dinamis dari upaya membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama secara adil dan seimbang. Tujuan modersi beragama yang dimunculkan oleh Buya Ahmad Syafii Maarif dengan terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, toleran,  dan menjunjung tinggi rasa kesatuan antar bangsa dan negara.Kata Kunci: Moderasi Beragama, Buya Ahmad Syafii Maarif, Lukman Hakim Saifuddin, Komparatif, Konseptual, dan Implementatif
Analisis Tata Kelola Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 Abdul Rahman; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32419

Abstract

This study aims to describe the planning and budgeting process at the Padang City KPU in the 2018 Pilkada through performance-based budgeting and to describe and analyze the application of EMB principles in the process of planning and budgeting for the 2018 Padang City elections within the Padang City KPU environment. This study discusses budget governance based on budget preparation standards both in planning, compiling, using, and accountability of budgets. The problem is that KPU Padang City has not carried out an ideal planning and budgeting process in accordance with the general principles of EMB. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study concluded that the planning and budgeting process at the Padang City Election Commission in the 2018 Pilkada went through performance-based budgeting starting from the stages of program and budget preparation, ratification and approval stages, budget management implementation/implementation stages, reporting and evaluation stages. In preparing the 2018 Pilkada budget, the Padang City Election Commission applied EMB principles and the principles of good financial management. KPU shows independence in the budget preparation stage, maintains integrity by starting the budget process earlier and revising the budget, implements transparency by publishing the budget process and financial reports, implements the principles of efficiency with intensive discussion meetings, and conducts elections with professionalism and credibility.Keywords: Governance; Budget Planning; Pilkada; Performance-Based Budgeting; EMB Perspective Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini membahas tata kelola anggaran berdasarkan standar penyusunan anggaran baik dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahan KPU Kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip umum EMB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja mulai dari tahapan penyusunan program dan anggaran, tahap ratifikasi dan approval, tahap implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan pinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efesiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitasKata Kunci: Tata Kelola; Perencanaan Anggaran; Pilkada; Anggaran Berbasis Kinerja; Perspektif EMB

Page 62 of 88 | Total Record : 880

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue