cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama sebagai Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin Dadan Mardani; Iis Susiawati; Muhammad Faiz Alhaq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34641

Abstract

Education should be designed and implemented by providing space for every human being who wants to know and improve their religious abilities, as well as the potential for soft skills so that human beings are created in accordance with their physical and spiritual nature. The internalization of religious moderation in the educational environment is evidenced by the development of knowledge related to good tolerance and the application of tolerance awareness in the educational environment. This research is a library research, and library data is ready-to-use and is a secondary source which is then analyzed using qualitative descriptive data analysis. the results found are that the educational space can be a means of information and understanding of religious moderation in the midst of diversity for the realization of peace and prosperity in the life of religion and the nation of Indonesia. In conclusion, religious moderation is a religious attitude that is balanced between the practice of one's own religion and respect for the religious practices of other people of different beliefs. Education space has a big role in forming a moderate generation that will become the generator of human civilization.Keywords: Education, Moderation, Religion, Rahmatan lil 'Amen Abstrak:Pendidikan hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi setiap insan yang ingin mengetahui serta meningkatkan kemampuan beragamanya, begitu pula dengan potensi soft skillnya agar tercipta manusia yang sesuai dengan fitrah lahiriyah dan bathiniyahnya. Internalisasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, dibuktikan dengan dibangunnya pengetahuan terkait toleransi yang baik dan penerapan kesadaran toleransi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan data pustaka bersifat siap pakai serta merupakan sumber sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. hasil yang ditemukan adalah bahwa ruang pendidikan dapat menjadi sarana informasi dan pemahaman akan moderasi beragama yang berada di tengah keragaman demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan kehidupan keagamaan dan kebangsaan negara Indonesia. Simpulannya moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Ruang pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang moderat yang akan menjadi pembangkit peradaban manusia.Kata Kunci: Pendidikan, Moderasi, Beragama, Rahmatan lil ‘Aamin
Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024 Ariandi Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34076

Abstract

This research focuses on the buzzer's potential contribution to the dynamics of the Indonesian political system ahead of the 2024 General Election. The urgency of this research is that buzzers are often the actors that create political problems. Buzzers often construct provocation narratives to create political branding for certain candidates. It is increasingly disrupted when information technology is disrupted that provides information that is not entirely valid. Then some people decide to choose from the construction of the media. This research uses role theory with vertical and horizontal coordination patterns. This research uses literature study methods from various reference sources such as books, journals, documents, and the Internet. The author uses data analysis techniques to correlate one data with another. The results showed that the role of the political buzzer includes three things, namely, as a political tool that can be used tendentiously, positively, or negatively. Then, political buzzers also act as influencers who influence followers because they are personal branding in a particular activity and buzzers as a community and identity. In this section, buzzers are new job opportunities that provide financial attractiveness—order- and project-based buzzers for a specific campaign. Buzzers act on a vertical basis of coordination with political elites and candidates and coordinate horizontally with their communities to create political constructs. Various rules have regulated the regulation of buzzer campaigns in the political system. But it still happens because there is no legal, political, sociocultural, or economic awareness.Keywords: Political buzzer; Construction; Role; Coordination; polarization AbstrakPenelitian ini berfokus pada potensi kontribusi buzzer dalam dinamika sistem politik Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Urgensi riset ini adalah bahwa buzzer seringkali menjadi aktor yang menciptakan terjadinya keos politik. Para buzzer seringkali mengkonstruksi narasi-narasi provokasi untuk menciptakan branding politik pada kandidat tertentu. Hal ini semakin diperparah para oleh disrupsi teknologi informasi yang menyediakan informasi yang tidak sepenuhnya valid. Kemudian Sebagian orang mengambil keputusan untuk memilih dari adanya konstruksi media tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan pola koordinasi vertikal dan horizontal. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dokumen, internet. Penulis menggunakan Teknik analisis data proses tracking untuk mengkorelasikan antar data yang satu dengan yang lainya. Adapun hasil yang didapatkan bahwa peran buzzer politik mencakup tiga hal yakni sebagai alat politik yang berpotensi digunakan dengan tendensius positif atau negatif. Kemudian, buzzer politik juga berperan sebagai influencer yang memberikan pengaruh pada follower karena mereka adalah branding personal dalam suatu aktivitas tertentu serta buzzer sebagai komunitas dan identitas. Pada bagian ini buzzer adalah peluang kerja baru yang menyediakan finansial yang menarik. Buzzer berbasis pesanan dan proyek untuk suatu kampanye tertentu. Para buzzer bertindak dengan basis koordinasi vertikal dengan elit politik dan kandidat serta berkoordinasi horizontal dengan komunitas mereka untuk menciptakan konstruksi politik. Pengaturan tentang kampanye buzzer dalam sistem politik telah diatur berbagai aturan. Namun masih saja terjadi karena belum adanya kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran sosial budaya dan kesadaran ekonomi.Kata Kunci: Buzzer Politik; Konstruksi; Peran; Koordinasi; Polarisasi
Hubungan Diplomatik dalam Islam Atep Abdurofiq; Gilang Rizki Aji Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35220

Abstract

Diplomatic Relations in Islam has become an interesting topic to discuss. Islam, a religion that teaches peace and tolerance, has provided a unique perspective on friendly relations between countries. In classical Islamic Fiqh literature, the issue of diplomatic relations or what is usually called al-alaqah addauliyah fi al-Islam has begun to be studied and written about by ulama. In this article, we will further discuss the Islamic views on friendly relationships and how these views can be applied in a modern context. The method used in this research is a qualitative research method with a literature approach. The research results state that diplomatic relations in Islam are implemented in various ways, such as avoiding conflict, increasing cooperation, respecting differences, and implementing justice. Therefore, countries will be able to build better and mutually beneficial diplomatic relations by using these principles.Keywords: International Relations; Diplomatic Relations; Islam AbstrakHubungan Diplomatik dalam Islam telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Islam, agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi telah memberikan perspektif unik tentang hubungan persahabatan antar negara. Dalam literatur Fiqh Islam klasik, masalah hubungan diplomatik atau yang biasa disebut al-alaqah addauliyah fi al-Islam sudah mulai dikaji dan ditulis oleh ulama. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut pandangan Islam tentang hubungan persahabatan dan bagaimana pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan diplomatik dalam Islam diterapkan dalam berbagai cara, seperti menghindari konflik, meningkatkan kerja sama, menghormati perbedaan, dan menerapkan keadilan. Oleh karenanya, negara-negara akan dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini.Kata kunci: Hubungan Internasional, Hubungan Diplomatik, Islam
Analisis Pemanfaatan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat Hafiz Satria Putra; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.29916

Abstract

This journal explains how the optimization of political networks is carried out by candidates for DPRD members of West Sumatra Province during the general election, especially the 2019 legislative election. The election system which is based on an open system is not uncommon for each contestant to take advantage of several ways to make it easier for each candidate to be able to reach existing constituents in each area within his constituency. In this research using descriptive qualitative research method with an instrumental case study approach, data collected using in-depth interview techniques along with collecting documentation and related to this research as well as observation. Researchers use political networks as the basis of this research. The results of this study indicate that the optimization of political networks used by candidates is based on the activities of candidates from being a student to becoming a member of the Provincial DPRD. With activities like that the activation of political networks is built to be able to make capital for candidates to be able to advance in the general election, then political messages that are structured on political networks and political narrative stages that are obtained by candidates become one of the important aspects of their election as members DPRD of West Sumatra Province.Keywords: Political Networks; Legislative Elections; Firdaus AbstrakJurnal ini menerangkan bagaimana pengoptimalan jaringan politik yang diimplementasikan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat disaat pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif tahun 2019. sistem pemilu yang berazaskan pada sistem terbuka tidak jarang setiap kontestan untuk memanfaatkan beberapa cara agar dapat memudahkan setiap kandidat untuk bisa menjangkau konstituen yang ada disetiap daerah yang beradap di daerah pemilihannya. Dalam penilitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yang mendalam beserta pengumpulan dokumentasi dan terkait penelitian ini sekaligus observasi. Peneliti memakai jaringan politik sebagai landasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengoptimalan jaringan politik yang dipakai oleh kandidat di dasari adanya aktivitas kandidat sejak mahasiswa sampai menjadi anggota DPRD Provinsi. Adanya aktivitas seperti itu aktivasi jaringan politik terbangun untuk bisa menjadikan modal bagi kandidat untuk dapat melaju pada pemilihan umum tersebut, selanjutnya pesan politik yang terstruktur pada jaringan politik maupun politik panggung narasi yang di dapatkan oleh kandidat menjadi salah satu aspek penting atas keterpilihannya menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera BaratKata Kunci: Jaringan Politik; Pemilihan Legislatif; Firdaus
Apakah literasi Finansial mengurangi rentanya kondisi Finansial selama COVID-19? Armania Putri Wardhani; Rizqon Halal Syah Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34605

Abstract

This study examines the relationship between financial literacy and financial vulnerability during COVID-19. It further examines whether financial literacy has a different impact on financial vulnerability based on psychological (financial toughness), economic (wealth) and social (race) factors. The authors used data from the Central Bureau of Statistics for working age groups, compiling six different data sets collected at different time periods to conduct this study. Based on literature studies and observations of 100 households in the working age group (15-64 years), the authors conducted a logistic regression analysis to test the proposed relationship. This study is one of the first studies to examine the antecedents of financial fragility. Based on time lag data, our study examines the relationship between financial literacy and financial vulnerability. Although scholars have investigated financial literacy and its implications, scientific work in this domain during COVID-19 has been very limited. This study contributes to the literature by examining the effect of boundary conditions that can change the impact of financial literacy on financial vulnerability.Keywords: Financial literacy; Financial fragility; Financial confidence; Wealth; Race; COVID-19Abstrak:Penelitian ini menguji hubungan antara literasi Finansial dan rentanya Finansial selama COVID-19. Lebih lanjut meneliti apakah literasi Finansial memiliki dampak yang berbeda pada rentanya Finansial berdasarkan psikologis (ketangguhan finansial), faktor ekonomi (kekayaan) dan sosial (ras). Penulis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik kelompok usia kerja, mengumpulkan enam kumpulan data berbeda yang dikumpulkan pada periode waktu yang berbeda untuk melakukan studi ini. Berdasarkan studi Pustaka serta pengamatan terhadap 100 rumah tangga dalam kelompok usia pekerja (15 – 64 tahun), penulis melakukan analisis regresi logistik untuk menguji usulan hubungan. Studi ini merupakan salah satu studi awal untuk mengkaji anteseden dari kerapuhan finansial. Berdasarkan data jeda waktu, studi penulis meneliti hubungan antara literasi Finansial dan rentannya Finansial. Meskipun para sarjana telah menyelidiki literasi Finansial dan implikasinya, karya ilmiah dalam hal ini domain selama COVID-19 sangat terbatas. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menguji efek dari kondisi batas yang dapat mengubah dampak literasi Finansial terhadap rentannya kondisi Finansial.Kata Kunci: Financial literacy; Financial fragility; Financial confidence; Wealth; Race; COVID-19
TINJAUAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN INTERIOR Eni Jaya; Endang Suprapti; Jum Anggriani; Arihta Esther Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34969

Abstract

Pekerjaan interior merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserahterimakan ke pemilik proyek. Penyerahan gedung disini adalah penyerahan dimana bangunan tersebut belum terpasang interiornya, sehingga pekerjaan interior disini termasuk didalamnya pembersihan, pembongkaran dan merapikan kembali tempat yang akan diperbaiki. Sebagaimana halnya pekerjaan konstruksi, pekerjaan interior ini dilakukan secara borongan, dapat berupa meliputi pemasangan instalasi listrik, pemasangan lantai, pemasangan dinding partisi, pemasangan waterproofing, dan lain-lain. Diterima pekerjaan interior tersebut menimbulkan kesepakatan diantara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan karenanya perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya perjanjian kontrak itu lahir atau ada sejak adanya  kata sepakat antara kedua belah pihak, dan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya, jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatnya. Hal ini dikarenakan perjanjian pemborongan merupakan perjanjian bertimbal balik, artinya dengan lahirnya perjanjian maka lahir pula hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak yang satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain.
Pengabaian Anti Discriminatory Policy terhadap Pelamar Kerja atas Dasar Defisiensi Penglihatan Warna dalam Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pemerintah di Indonesia Ruli Agustin; Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34775

Abstract

Protection of human rights for persons with disabilities is one of the objectives of the state to realize welfare that can provide a sense of security for its citizens. One of the efforts that has been realized by the government is to ratify the convention on the rights of persons with disabilities, as a form of guarantee and respect and fulfillment of a series of rights in persons with disabilities, especially people with color vision deficiency who have actually provided a decent livelihood without discrimination. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the implementation of procedures or policies for people with disabilities in obtaining employment in accordance with the instruments of the International Labour Organization. The research method used is a type of empirical legal research. The results of this study show that there are still crucial legal polemics related to limitations and discrimination in the recruitment process, both in government agencies and other private companies that are not in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Thus, the state's goal to provide protection and respect has indirectly disappeared and eroded due to unfair requirements in labor recruitment in Indonesia.Keywords: Color Vision Deficiency, Labor Recruitment Process and Discrimination AbstrakPerlindungan terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Salah satu upaya yang telah terealisasikan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bentuk jaminan dan penghormatan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas, terkhusus penyandang defisiensi penglihatan warna yang secara nyata telah memberikan penghidupan secara layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa implementasi prosedur ataupun kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan instrument dari International Labour Organization. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih adanya polemik hukum yang krusial terkait limitasi dan diskriminasi dalam proses rekruitmen, baik itu pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan secara tidak langsung telah sirna dan terkikis akibat tidak adilnya syarat dalam rekruitmen tenaga kerja di Indonesia.Kata Kunci: Defisiensi Penglihatan Warna, Proses Rekruitmen Tenaga Kerja dan Diskriminasi
Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Sulistyowati Sulistyowati; Surajiman Surajiman; Syarif Polhaupessy; Nurhanudin Achmad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34821

Abstract

The Constitutional Court is given the authority to regulate its own procedural law in the form of Constitutional Court regulations. Because the Constitutional Court has the authority to make its own procedural law, it is not uncommon for procedural laws to change. This is different from other procedural laws which are in the form of laws, for example criminal procedural law, civil procedural law, state administrative judicial procedural law, and religious judicial procedural law. The aim of this research is to provide ideas on how procedural law can be effectively used in trials at the Constitutional Court. The method used in this research is normative research, as a consequence of prescriptive and applied legal research. The data used is secondary data. The findings in this research recommend that procedural law be made into law. Research like this is very important so that possible deficiencies in the rules related to procedural law can be overcome so that the pursuit of justice can be more certain.Keywords: Constitutional Court; Procedural Law; Constitution AbstrakMahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan dimiliki Mahkamah Konstitusi membuat hukum acaranya sendiri, maka tidak jarang terjadi perubahan hukum acara. Berbeda halnya dengan hukum acara lain yang bentuknya undang-undang, contohnya hukum acara pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara peradilan tata usaha negara, maupun hukum acara peradilan agama.  Tujuan penelitian ini adalah memberi pemikiran bagaimana hukum acara yang efektif dipakai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menganjurkan supaya dibuat hukum acara dalam undang-undang.  Penelitian seperti ini penting sekali agar kekurangan yang mungkin ada dalam aturan terkait hukum acara dapat diatasinya sehingga pelaksanaan pencarian keadilan lebih pasti.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara; Undang-Undang
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Revitalisasi Pasar Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Muhamad Afandi Fitra; Asrinaldi Asrinaldi; Andri Rusta
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34724

Abstract

Revitalization programs necessitate community involvement for their efficacy. In the case of the Padang Lua Market revitalization, community engagement plays a pivotal role in its success. This study seeks to identify and elucidate the various forms of community participation in the Padang Lua Market revitalization and to analyze the underlying reasons driving community involvement in this endeavor. Utilizing a qualitative approach and employing the case study method, this research draws upon Sastropoetro Santoso's framework on forms of community participation in development and Cohen and Uphoff's theory concerning considerations of community participation in development. The study reveals that the community engages in multiple forms of participation, encompassing the sharing of ideas, labor, skills, resources, and financial contributions, all contributing significantly to the revitalization of the Padang Lua Market. However, the study also highlights variations in the intensity of community participation across these five forms, with a pronounced inclination towards formal channels due to their accessibility.Keywords: Society Participation; Market Revitalization; Padang Lua AbstrakProgram revitalisasi, khususnya, memerlukan keterlibatan komunitas untuk keberhasilannya. Dalam kasus revitalisasi Pasar Padang Lua, keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam revitalisasi Pasar Padang Lua serta menganalisis alasan mendasar yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini merujuk pada kerangka kerja Sastropoetro Santoso tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan teori Cohen dan Uphoff tentang pertimbangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, mencakup berbagi gagasan, tenaga kerja, keterampilan, sumber daya, dan kontribusi keuangan, yang semuanya berkontribusi secara signifikan pada revitalisasi Pasar Padang Lua. Namun, penelitian ini juga menyoroti variasi dalam intensitas partisipasi masyarakat dalam lima bentuk tersebut, dengan kecenderungan yang nyata menuju saluran formal karena ketersediaan akses.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Revitalisasi Pasar; Nagari Padang Lua
Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan Hamid Farihi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35714

Abstract

Marriage holds a significant religious significance within the Islamic faith. Nevertheless, the prevalence of unregistered marriages, which lack official documentation, frequently gives rise to legal and administrative predicaments in numerous Muslim nations. Marriages that lack legal recognition by the state can potentially exert significant ramifications on the rights of women and children, while also posing challenges in terms of demographic data management and the provision of public services.  The primary objective of this study is to investigate the viewpoint of Islamic jurisprudence and population governance in relation to unregistered matrimonial unions. This research uses qualitative methods with a literature and legislation approach. Through in-depth analysis of scientific literature, articles and regulations related to unregistered marriage, this research looks for patterns and findings that can support an understanding of these complex issues from the perspective of Islamic law and population administration. The findings of the study shed light on the intricate legal and administrative challenges associated with the management of unregistered marriages. The focal points demanding significant attention are the infringements of the rights of women and children, particularly in relation to their livelihoods, education, and legal safeguards. The primary conclusions of this research pertain to the significance of state-sanctioned acknowledgment of unregistered marriages and the implementation of equitable measures to safeguard individual rights.Keywords: Siri Marriage; Islamic law; Population Administration Abstrak:Pernikahan memiliki makna keagamaan yang signifikan dalam iman Islam. Namun demikian, prevalensi pernikahan yang tidak dicatatkan, yang tidak memiliki dokumentasi resmi, sering kali menimbulkan kesulitan hukum dan administratif di banyak negara Muslim. Perkawinan yang tidak mendapat pengakuan hukum dari negara berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan data demografi dan penyediaan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang yurisprudensi Islam dan tata kelola kependudukan dalam kaitannya dengan perkawinan tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Melalui analisis mendalam terhadap literatur ilmiah, pasal dan peraturan terkait perkawinan tidak dicatatkan, penelitian ini mencari pola dan temuan yang dapat mendukung pemahaman atas permasalahan kompleks tersebut dari perspektif hukum Islam dan administrasi kependudukan. Temuan penelitian ini menyoroti rumitnya tantangan hukum dan administratif yang terkait dengan pengelolaan perkawinan tidak dicatatkan. Hal-hal yang memerlukan perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan perkawinan tidak dicatatkan yang direstui negara dan penerapan langkah-langkah yang adil untuk melindungi hak-hak individu.Kata Kunci: Nikah Siri; Hukum Islam; Administrasi Kependudukan

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue