cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Kajian Desentralisasi Terhadap Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Risyad Fadli; Yuli Indrawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34073

Abstract

The 1945 Constitution mandates control over the country's economy to the government for the implementation of public welfare, but with the birth of the privatization policy, there was a delegation of authority from the government to the private sector over the country's economy, thereby reducing the role of the government. On the other side, the reduced role of the government does not eliminate its function as a state organizer and this must happen within the framework of decentralization. Meanwhile, the delegation of wealth becomes a discourse that can raise questions about privatization policies studied in the context of decentralization, especially privatization measures against BUMN. Privatization of BUMN is a policy that must be taken by the government so that the budgeting of the country's economy encourages an increase in sectoral business activities, and what needs to be underlined is that the delegation of authority in the privatization of BUMN does not eliminate the role of the government but the government is still given control in the form of supervision and regulation.Keywords: Privatization; Decentralization; The privatization of BUMN policy AbstrakUUD 1945 mengamanatakan penguasaan atas perekonomian negara kepada pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat namun dengan lahirnya kebijakan privatisasi terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada swasta atas perekonomian negara sehingga mereduksi peran pemerintah. Disisi lain berkurangnya peran pemerintah tidak menghilangkan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan hal yang demikian pasti terjadi dalam bingkai desentralisasi. Sementara itu, pelimpahan kewanangan tersebut menjadi diskursus yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan privatisasi yang dikaji dalam konteks desentralisasi, terutama langkah privatisasi terhadap BUMN. Privatisasi BUMN menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah agar penyelanggaran atas perekonomian negara untuk mendorong peningkatan dalam kegiatan usaha sektoral, dan yang perlu digarisbawahi pelimpahan kewenangan dalam privatisasi BUMN tidak serta menghilangkan peran pemerintah namun pemerintah masih diberikan penguasaan dalam bentuk pengawasan dan regulasi.Kata Kunci:Privatisasi; Desentralisasi; Kebijakan Privatisasi BUMN 
Bawaslu Institution and Its Contribution in Resolving Election Disputes Afrinal Afrinal; Nur Rohim Yunus; Fitria Esfandiari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34803

Abstract

Elections are an important aspect of democracy, and their success depends largely on the integrity and transparency of the process. In the Indonesian context, the Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a major role in supervising and resolving election disputes. This article explores Bawaslu's key role in resolving election disputes and its contribution to democratic stability in Indonesia. This research aims to identify the positive impact of dispute resolution by Bawaslu on the general election process and public trust. This research uses qualitative research methods with a literature approach and a statutory regulations approach. Data was obtained from various sources, including related literature, laws and regulations related to elections, and official Bawaslu documents. This research concludes that Bawaslu has a very important role in resolving election disputes in Indonesia. By using transparent and fair research methods, Bawaslu helps maintain the integrity of general elections, overcome disagreements, and increase public confidence in election results. Bawaslu's contribution is not only in resolving disputes but also in strengthening the democratic system in Indonesia. This means that Bawaslu also produces valuable learning experiences for stakeholders, including political parties, election organizers and civil society, to improve the general election process in the future.Keywords: Bawaslu; Dispute resolution; Election AbstrakPemilihan umum merupakan aspek penting dalam demokrasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan transparansi prosesnya. Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran utama dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Artikel ini mengeksplorasi peran kunci Bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu dan kontribusinya terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif penyelesaian sengketa oleh Bawaslu terhadap proses pemilihan umum dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur terkait, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, dan dokumen resmi Bawaslu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang transparan dan adil, Bawaslu membantu menjaga integritas pemilihan umum, mengatasi ketidaksetujuan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kontribusi Bawaslu bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa tetapi juga dalam memperkuat sistem demokratis di Indonesia. Artinya, Bawaslu juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan proses pemilihan umum di masa depan.Kata Kunci: Bawaslu; Penyelesaian Sengketa; Pemilu
Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen Ahmad Farhan Hadad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33583

Abstract

The widespread use of internet technology in Indonesia has driven rapid growth in the fintech industry. In the fintech industry, significant growth in demand needs to be balanced with adequate supply. In this context, as a service provider platform, implementing Good Corporate Governance (GCG) is crucial to protect consumer rights and ensure smooth supply and demand dynamics, especially in the case of peer-to-peer (P2P) lending, where there are both legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary. The Financial Services Authority (OJK), as the financial supervisory authority, acts in accordance with Article 4 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Furthermore, the OJK has provided practical regulations for the registration and licensing of P2P lending in Indonesia through OJK Regulation No. 77/0.1/2016. Additionally, the OJK plans to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry. Applying Good Corporate Governance (GCG) to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry is crucial for service provider platforms because these updates are aimed at protecting consumer rights and ensuring smooth supply and demand dynamics, especially in the case of P2P lending where there are legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary.Keywords: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landing AbstrakPenggunaan teknologi internet yang luas di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri fintech. Dalam industri fintech, pertumbuhan signifikan dalam permintaan perlu seimbang dengan pasokan yang memadai. Dalam konteks ini, sebagai platform penyedia layanan, menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat fundamental untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas pengawas keuangan, bertindak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, OJK telah menyediakan regulasi praktis untuk registrasi dan perizinan P2P lending di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 77/0.1/2016. Selanjutnya, OJK berencana untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending sangat fundamental bagi platform penyedia layanan, sebab pemberharuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.Kata Kunci: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landing
Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Hamidah Abdurrachman; Fajar Ari Sudewo; Soesi Idayanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839

Abstract

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Medis
Anti-Corruption Education and its Socialization In Schools And Higher Education Syarifah Gustiawati Mukri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34061

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi memiliki potensi untuk menciptakan generasi muda yang sadar akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menerapkan metode pendekatan literatur dan mengidentifikasi berbagai praktik efektif, diharapkan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi dapat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait pendidikan anti korupsi dan praktik-praktik pencegahan korupsi di lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan perilaku anti korupsi di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan literatur, berbagai program, metode, dan praktik yang efektif dalam menyampaikan materi anti korupsi di identifikasi.Kata kunci: pendidikan, sosialisasi, anti korupsi, sekolah, perguruan tinggi, literatur.
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Abstract

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Majene Sulawesi Barat Hery Kurniawan Sjukur; Hambali Thalib; Nur Fadhilah M; Andi Darmawansya TL
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34406

Abstract

This study aims to know, analyze, and explain the effectiveness of investigating motor vehicle theft in Majene Regency. And to know, analyze, identify and explain the factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft investigations in Majene Regency. The research uses an Empirical research type. The results showed that the effectiveness of the investigation of motor vehicle theft at Majene Police Station was less effective because cases of theft of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) from year to year increased. Factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft criminal investigations are legal substance factors, legal structure, cultural factors, community legal awareness factors, and personnel facilities and infrastructure factors.Keywords: Effectiveness; Investigation; Theft; Vehicle; Motor AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Dan untuk    mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif disebabkan karena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) dari tahun ke tahun  meningkat. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.Kata Kunci: Efektivitas; Penyidikan; Pencurian; Kendaraan; Bermotor
Peningkatan Kompetensi Sustainable Developtment Goals Dalam Pendidikan Tinggi: Mengeksplorasi Pendekatan Pendagogis Interdisipliner Armania Putri Wardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34604

Abstract

This study aims to explore an interdisciplinary pedagogical approach to advance knowledge and understanding of sustainable development goals (SDGs) in higher education institutions (HEIs). This qualitative study conducted an exploratory experiment to elaborate forms for advancing pedagogical approaches that embed sustainability. The design of the pedagogical project was exploratory and interdisciplinary, using a pre-established framework of key competencies for sustainability. The pedagogical approach proposed in this paper expands active and interdisciplinary learning in higher education. The authors argue that this approach encourages students to take ownership and responsibility for their learning process and demonstrate changed patterns of thinking and behavior.Keywords: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approaches Abstrak:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pedagogis interdisipliner untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di lembaga pendidikan tinggi (PT). Studi kualitatif ini melakukan eksperimen eksploratif untuk mengelaborasi bentuk-bentuk guna memajukan pendekatan pedagogis yang menanamkan keberlanjutan. Rancangan proyek pedagogi bersifat eksploratif dan interdisipliner, menggunakan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya tentang kompetensi kunci untuk keberlanjutan. Pendekatan pedagogis yang dikemukakan dalam makalah ini, memperluas pembelajaran aktif dan interdisipliner dalam pendidikan tinggi. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini mendorong siswa untuk mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka dan menunjukkan pola pikir dan perilaku yang berubah.Kata Kunci: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approaches
State Institutional Law: The DSN-MUI Institution and its Role in Preventing Sharia Disputes Muhammad Ali Hanafiah Selian; Nur Rohim Yunus; Abdurrauf Abdurrauf
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34031

Abstract

This article's goal is to explain how the National Sharia Council Institution - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) works to avoid sharia conflicts. The purpose of this research is to provide a holistic view of the DSN-MUI's role in settling potential disputes involving sharia-related components of different spheres of life. This article uses a qualitative research method with a literature approach, meaning that it takes information from previously published works at the DSN-MUI Institute and the role it plays. The information collected is then critically examined to reveal how the DSN-MUI can be used to avoid and resolve sharia-based legal problems. The findings of the study indicate that the DSN-MUI Institute plays a significant part in the avoidance of sharia disagreements by issuing fatwas and guidance. Because the DSN-MUI acts as a respected authority in interpreting Islamic law and offering guidance on its application, it is able to avoid or resolve a variety of possible issues that may develop as a result of differences in the interpretations of Islamic law. In addition, the DSN-MUI serves as a community-recognized organization for the resolution of disputes, thereby assisting in the prevention of conflicts and the discovery of solutions that are in conformity with the tenets of sharia law.Keywords: DSN-MUI; Sharia Disputes; The Role of Prevention Abstrak:Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Lembaga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bekerja untuk menghindari konflik syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan holistik tentang peran DSN-MUI dalam penyelesaian potensi sengketa yang melibatkan komponen-komponen yang terkait dengan syariah dari berbagai bidang kehidupan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, artinya mengambil informasi dari karya-karya yang diterbitkan sebelumnya di Institut DSN-MUI dan peran yang dimainkannya. Informasi yang terkumpul kemudian dikaji secara kritis untuk mengungkap bagaimana DSN-MUI dapat digunakan untuk menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum berbasis syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI Institute berperan penting dalam menghindari perselisihan syariah dengan mengeluarkan fatwa dan tuntunan. Karena DSN-MUI bertindak sebagai otoritas yang dihormati dalam menafsirkan hukum Islam dan menawarkan pedoman penerapannya, ia mampu menghindari atau menyelesaikan berbagai kemungkinan masalah yang mungkin berkembang sebagai akibat dari perbedaan interpretasi hukum Islam. Selain itu, DSN-MUI berfungsi sebagai organisasi penyelesaian sengketa yang diakui masyarakat, sehingga membantu pencegahan konflik dan penemuan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum syariah.Kata Kunci: DSN-MUI; Sengketa Syariah; Peran Pencegahan
Manajemen Air Tanah di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air Talia Sopiyani; Aju Putrijanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34606

Abstract

Indonesia is known as the island nation and is thus viewed as having a large supply of water and water mainly with groundwater. The purpose of this paper is to identify the problem in Jakarta which is the capital of Indonesia, especially in the groundwater management sector. The increased use of groundwater by communities and industries because of its easy process and many benefits, but inadequate groundwater management has resulted in water contamination. Factor causes like air pollution and sewage. Jakarta as the capital of Indonesia has a high level of pollution. The many vehicles and low greenery areas in Jakarta make air pollution poorly handled. Jakarta's society in general works in the industry sector. The amount of industry there with the lack of good groundwater management is the result of industry's waste. As an example in the Muara Angke region in North Jakarta, it is well-known that the fishing industry has a problem with the untreated waste management case. In terms of legislation in Indonesia, especially in the field of water management using the water resources act, act No. 17 of 2019, on water resources which was the result of previous constitutional renewal.Keywords: Management; Groundwater; Water Resources AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara kepulauan sehingga dipandang memiliki pasokan air yang banyak terutama dengan air tanah. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengidentifikasi permasalahan sektor manajemen air tanah di DKI Jakarta serta kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi administratif maupun pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Banyaknya penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri karena proses yang mudah dan manfaatnya banyak namun manajemen air tanah yang belum maksimal mengakibatkan timbul pencemaran air tanah. Faktor yang disebabkan seperti polusi tanah dan mengakibatkan munculnya limbah padat dan cair. Masyarakat di Jakarta secara umum bekerja di sektor perindustrian. Minimnya manajemen air tanah yang baik mengakibatkan adanya limbah industri. Seperti contoh di daerah muara angke Jakarta Utara yang terkenal dengan wilayah industri perikanan yang memiliki permasalahan manajemen air tanah pada kasus pengolahan limbah terutama limbah cair. Dalam hal legislasi di Indonesia terutama pada bidang manajemen air tanah menggunakan undang-undang sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air.Kata Kunci: Manajemen; Air Tanah; Sumber Daya Air

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue