cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 69   70   71   72   73 
Pengaruh Asset dan DER terhadap ROA pada Sektor Perbankan di BEI tahun 2020-2022 Fitri Rohmasari; Nur Fitra Khairunisa; Minto Yuwono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38373

Abstract

Return on Assets (ROA) dalam konteks perbankan adalah kunci untuk memahami seberapa efisien sebuah bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kriteria ROA terbaik adalah 1,5%. Bank-bank yang memiliki ROA tinggi cenderung lebih efisien dalam mengelola aset mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank dengan ROA yang rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Return on Assets (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Asset Growth (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2). Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 yaitu berjumlah 43 Perusahaan kemudian dilakukan kriteria sehingga mendapatkan sampel berjumlah 19. variabel independen yaitu AG dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. Dalam pengujian ini, diperoleh nilai ttabel sebesar 1.67203 dan taraf signifikan α (alpha) yang digunakan adalah sebesar 0,05. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa AG memiliki pengaruh terhadap ROA. Sementara DER tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Besarnya pengaruh Asset Growth (AG) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) pada sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 9.7% dan sisanya 90.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Return on Assets (ROA) in the banking context is the key to understanding how efficient a bank is in using its assets to generate profits. In accordance with Bank Indonesia regulations, the best ROA criteria is 1.5%. Banks that have high ROA tend to be more efficient in managing their assets to obtain greater income compared to banks with low ROA. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. In this research the dependent variable used is Return on Assets (Y). Meanwhile, the independent variables used are Asset Growth (X1) and Debt to Equity Ratio (X2). The population and sample in this research is banking on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period, namely 43 companies, then criteria were carried out so that the sample was 19. The independent variables, namely AG and DER, simultaneously have a significant effect on the dependent variable ROA. In this test, the table value obtained was 1.67203 and the significance level α (alpha) used was 0.05. Based on the table above, it is known that AG has an influence on ROA. Meanwhile, DER has no influence on ROA. The magnitude of the influence of Asset Growth (AG) and Debt to Equity Ratio (DER) on Return on Assets (ROA) in the Banking sector on the Indonesian Stock Exchange for the 2020-2022 period is 9.7% and the remaining 90.3% is explained by other variables not examined in this research.Kata Kunci: Asset Growth; Debt to Equity Ratio; Return on Asset
Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT Afifah Bidayaturrohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.27768

Abstract

This article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between ‘sakral’and 'profane'. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.Keywords: Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif  Durkheim antara ‘sakral’dan ‘profan’. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia  yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan ekslusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkannya agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.Kata Kunci : Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraan
Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sukasna Sukasna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31676

Abstract

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah Al Fikri, Muhamad Mufid; Rohmah, Siti Ngainnur; Sajali, Munawir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37144

Abstract

Government Employees with Employment Agreements (PPPK) are required to comply with regulations relating to employment and are required to have good behavior such as being loyal and obedient to the stateIn siyasa fiqh it is referred to as tabi'in (followers). Where tabi'in are required to obey and obey the orders and rules made by ulil amri (Leader). The purpose of this study is to find out the application of government employee discipline with work agreements (PPPK) according to PP no. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Knowing the Application of Discipline for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) According to Fiqh Siyasah. The results of the study show that the application of disciplinary regulations for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) is confirmed in Government Regulation No. 49 of 2018 article 51 and article 52 but in these articles, it is explained that the imposition of disciplinary sanctions is carried out by government agencies that have the authority to impose sanctions on employees. In adhering to the Siyasah Fiqh principles in the application of employee discipline, employees must have the principles of sovereignty, the principles of justice, the principles of deliberation and Ijma', the principles of equality, the principles of the obligations of the state and the people and the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Keywords: Work Discipline; PPPK; Fiqh Siyasah Abstrak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan wajib berkelakuan baik seperti setia dan taat kepada negara. Dalam fiqh siyasah disebut sebagai tabi’in (pengikut). Dimana tabi’in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan peraturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 pasal 51 maupun pasal 52 namun didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian sanksi disiplin dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Pemerintah. Dalam menegakan prinsip Fiqih Siyasah pada penerapan disiplin pegawai harus memiliki prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan Ijma’, prinsip persamaan, prinsip hak kewajiban negara dan rakyat serta prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Kata Kunci: Disiplin Kerja; PPPK; Fiqih Siyasah
Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid Raya At-Taqwa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Buldian Kholik; sobirin sobirin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29144

Abstract

Mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan. Pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan secara baik itu pertanda pengurus masjid adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana dalam memakmurkan Masjid Raya At-Taqwa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian  sitem pengelolaan dana sumber dana yang terkumpul berasal dari dana umat, dan Pemerintah Kota Cirebon, semua dana tersebut langsung disetor oleh bendahara umum ke Bank BRI Syariah. Sistem laporan keuangan 1) Laporan Keadaan Kas Bulanan (Buku Kas Umum) 2) Laporan Keuangan Tahunan (Catatan Akhir Laporan Keuangan).Kata Kunci Sistem, Pengelolaan Dana, Masjid.AbstractManaging a mosque that needs attention is a financial problem. The mosque management must really and truly pay attention to this problem, if the mosque's financial management can be carried out properly, it is a sign that the mosque management is trustworthy and responsible people. This study aims to determine the fund management system in prospering the At-Taqwa Kebonbaru Mosque, Kejaksan District, Cirebon City. This research is a field research using a qualitative approach. The results of the research on the management system for the source of funds collected came from the people's funds, and the Cirebon City Government, all of these funds were directly deposited by the general treasurer to Bank BRI Syariah. Financial reporting system 1) Monthly Cash Status Report (General Cash Book) 2) Annual Financial Report (Financial Report End Note).Keywords System, Fund Management, Mosque.
Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Kota Bekasi Melalui Program Bekasi Cerdas Pada Thun 2020-2021 Wakhrudin Wakhrudin; sobirin sobirin; Dewi Utami
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29146

Abstract

Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terkait satu dengan lainnya. Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil, dan makmur. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan sangat penting adanya agar generasi muda bisa menuntut ilmu di jalan Allah juga menjadi manusia cerdas, bermoral, pandai, dan berkarakter. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi menjalankan program Bekasi Cerdas yang bertujuan membantu meringankan pembiayaan sekolah atau pendidikan lainnya yang bersumber dari dana zakat untuk para orang yang berhak menerimanya dengan harapan dapat terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang cerdas dan berprestasi. Adapun tujuan dari..penelitian ini adalah (1)mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi dalam penyaluran zakat untuk pendidikan melalui program Bekasi cerdas periode tahun 2020-2021 (2)mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran zakat untuk pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah melalui transfer dengan cara pembuatan rekening bagi para mustahik melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pendataan mustahik, persiapan, dan pelaksanaan program; (2)faktor pendukung dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga yang berkaitan, sehingga penyaluran dana zakat dapat terorganisir dengan baik serta penyediaan layanan yang baik bagi para mustahik dan muzzaki; (3)pandemi Covid-19 adalah faktor penghambat yang menyebabkan baik terbatasnya aktivitas penyaluran dana zakat dengan transfer. Kata Kunci:  Badan Amil Zakat Nasional, Penyaluran Zakat, Bekasi Cerdas.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta Tedi Rochendi; Ni Made Artini; Mungky Hendriyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30283

Abstract

This research was conducted in order to identify the scope of accounting in a case of financial fraud (fraud). The research method used by the authors in this study Data collection begins with tracing laws and regulations and other positive data sources of data that are considered relevant to economic and legal issues related to fraud in the banking world. This research uses the results of literature data and field data, which is a study in order to obtain data by collecting data and studying understanding, theories and expert opinions on all issues related to the problems discussed in this study both from books, libraries and literature or other sources. The author also conducts tests empirically. Empirical testing that includes the influence of the effectiveness of internal control, observance of accounting rules, information asymmetry, individual morality, and the suitability of compensation to the tendency to accounting fraud. Financial fraud (fraud) can hinder the achievement of company goals, usually carried out by individuals from within the company who already know and are experienced in their fields. In minimizing existing fraud cases, Bank Negara Indonesia implements a compliance division in which there is an Anti-Fraud Strategy (SAF).Keywords : Fraud, Bank Negara Indonesia Jakarta Area, Anti Fraud Unit (SAF). AbstrakPenelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi lingkup akuntansi pada sebuah kasus penipuan keuangan ( fraud ). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber data positif lain dari data yang dianggap relevan dengan pokok persoalan ekonomi dan hukum  yang berkaitan dengan kecurangan dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainya. Penulis juga melakukan pengujian secara empiris. Pengujian secara empiris yang meliputi pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penipuan keuangan ( fraud ) dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, biasanya dilakukan oleh individu dari dalam perusahaan yang sudah mengetahui dan berpengalaman di bidangnya. Dalam meminimalisir kasus fraud yang ada, Bank Negara Indonesia menerapkan divisi kepatuhan yang di dalamnya terdapat Strategi Anti Fraud (SAF).Kata Kunci : Fraud, Bank Negara Indonesia Wilayah Jakarta, Satuan Anti Fraud (SAF).
Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia Syukriah Syukriah; Sutri Helfianti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36314

Abstract

Article 168 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 states that elections to elect members of the People's Legislative Assembly, provinces, and the People's Representative Council, district/city People's Representative Councils are carried out with an open proportional system. Each party may nominate more than one candidate so that it can result in competition between members within one party. However, in reality, problems regarding the general election system raise pros and cons regarding the implementation of the general election system. Everyone has agreed in full that viewing the Open Proportional System is a very democratic electoral system, because it involves the Indonesian people widely in selecting their representatives who will sit in the DPR, district/city and provincial DPRDs. This is related to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections to the Constitutional Court. This study aims to explain the Open Proportional General Election System in the constitution of the Republic of Indonesia. To explain the factors that influence the implementation of an open proportional election system in the constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: general election, first time voters Abstrak:Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Setiap  partai  boleh  mengusung  lebih  dari  satu  kandidat  sehingga  bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan mengenai sistem pemilihan umum  menimbulkan  pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Semuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang Sistem Proporsional Terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis, karena sangat melibatkan secara luas  masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.    Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Pemilih Pemula 
Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama Siti Romlah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26634

Abstract

Even though it has been more than 15 years that the authority to resolve Islamic economic disputes has become the absolute authority of the religious courts, the actualization and practice of this authority is still being debated both among practitioners and academics. This study aims to examine the capacity of the religious courts in resolving sharia economic disputes which are analyzed based on the effectiveness theory of Lawrence M. Friedmann. Especially with regard to the authority to resolve sharia economic disputes, especially in the field of arbitration and bankruptcy dispute resolution. This research uses normative juridical research methods. The results of the study stated that tracing legal elements regarding the resolution of sharia economic disputes related to arbitration and bankruptcy in the religious courts can be seen that the authority of the religious courts in resolving sharia economic disputes related to arbitration has been effective in contrast to the resolution of sharia economic disputes related to bankruptcy which looks less effective. This is due to the lack of legal instruments (substance) governing bankruptcy settlement with regard to sharia economics in the religious courts as well as people's preferences that are still oriented towards commercial courts.Keywords: Sharia Economic Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Bankruptcy and PKPU; Religious Court AbstrakMeski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kapasitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedmann. Terlebih terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penelusuran unsur-unsur hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Arbitrase Syariah; Kepailitan dan PKPU; PA
Pemberdayaan Zakat Produktif dengan Corak Kampung Zakat Emi Yasir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36904

Abstract

Productive zakat is currently a growing trend among the people of Aceh. Zakat is also a social activity that can be a solution to the current poverty. Previous studies in several places regarding productive zakat empowerment were still not optimal due to several obstacles that had to be addressed. This study aims to determine the implementation and implementation of productive zakat empowerment with the village zakat model in Aceh Besar District. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data was collected by interviewing using purposive sampling technique. Samples taken are Mustahiq, Baitul Mal Institute, and Islamic Sharia Service. The empowerment of productive zakat is measured using three indicators of zakat distribution, village feasibility, and business results from productive zakat. Based on the results of this study, productive zakat with the village-based zakat model is a positive activity that can lead to an independent attitude for the community in managing businesses and improving the welfare of the less fortunate and increasing their standard of living.Keywords: Productive Zakat; Zakat Village; Zakat Empowerment AbstrakZakat produktif saat ini menjadi sebuah tren yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Aceh. Zakat juga merupakan suatu kegiatan sosial yang dapat memeberikan solusi terhadap kemiskinan yang melanda saat ini. Kajian terdahulu dibeberapa tempat dalam pemberdayaan zakat produktif masih belum optimal disebabkan beberapa kendala yang harus dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan potensi pemberdayaan zakat produktif dengan corak Kampung zakat di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. sampel yang diambil merupakan mustahiq, lembaga baitul mal, dan dinas syariat Islam. Pemberdayaan zakat produktif diukur menggunakan tiga indikator distribusi zakat, kelayakan kampung, hasil usaha dari zakat produktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat produktif dengan corak kampung zakat merupakan kegiatan positif yang dapat membentuk sikap kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan taraf kehidupan dalam menjalani keberlangsungan hidup.Kata Kunci: Zakat Produktif; Kampung Zakat; Pemberdayaan Zakat

Page 71 of 88 | Total Record : 880

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue