cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Diana Mutia Habibaty; Raines Wadi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31603

Abstract

One of the instruments for fulfilling welfare is waqf and one of the potential waqf that has economic value is waqf of intellectual property rights (IPR). However, in practice its management is limited by the Copyright Law which states that the economic rights of intellectual property rights can only be exploited from the registration of the work, up to 70 years after the author's death. The time limit for the exploitation of these economic rights extends to works that will become public property (public domain) and can be enjoyed by the community without having to pay the royalties, so it cannot be managed by the Waqf Board forever even though the wakif wants to endow IPR forever. In addition, the transfer and management of IPR waqf has not received special attention, especially in the juridical order related to the mechanism, so that it is still in the stage of legal uncertainty. Therefore, this study aims to strengthen the position and potential of waqf IPR in the practice of the welfare state and regulate the transition and management of it in laws and regulations. The research method used in this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the IPR waqf in the effort to achieve the welfare state must be exempted from being permanently restricted and the transfer and management of IPR waqf must be carried out by granting IPR certificates issued by the Government.Keywords: Welfare State; Waqf; Intellectual Property Right AbstrakSalah satu instrument pemenuhan kesejahteraan adalah wakaf dan salah satu potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomis adalah wakaf hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun, dalam praktik pengelolaannya terlimitasi oleh UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dari HKI hanya dapat dieksploitasi dari didaftarkannya karya tersebut, hingga 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Limitasi waktu akan eksploitasi hak ekonomi tersebut berhilir kepada karya yang akan menjadi milik masyarakat (domain public) dan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar royalti tersebut, sehingga tidak dapat dikelola oleh Badan Wakaf secara selamanya kendati wakif menginginkan untuk mewakafkan HKI selamanya. Selain itu, pengalihan dan pengelolaan wakaf HKI juga belum mendapat perhatian khusus terutama pada tatanan yuridis terkait mekanismenya, sehingga hal tersebut masih dalam tahap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi dan potensi wakaf HKI dalam praktik negara kesejahteraan dan mengatur peralihan serta pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa wakaf HKI pada upaya pencapaian negara kesejahteraan harus dikecualikan limitasinya menjadi selamanya dan pengalihan serta pengelolaan wakaf HKI harus dilakukan dengan pemberian sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Wakaf; Hak atas Kekayaan Intelektual
Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pancasila Dalam Bingkai Peraturan Hukum Indonesia Atikah, Ika; Nurrohman, Nurrohman; Mustofa, Mustofa
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36792

Abstract

This research aims to explain the presence of law, Sharia economics and Pancasila economics based on cooperation by prioritizing humanitarian principles. This research method uses a doctrinal approach with statutory and conceptual approaches. The results of this research are that the presence of law provides a binding and coercive nature for everyone who carries out transactions in Sharia economic activities and the Pancasila economy, so the role of the state as a policymaker is to issue regulations in the form of specific laws with the birth of the Sharia Banking Law, part of sharia economics, and the Cooperative Law, part of the Pancasila economy, as a form of national protection for all Indonesian people.Keywords : Sharia Economic, Pancasila Economic, Regulation
Metode Dakwah Tentang Akhlak Yang Baik Untuk Memotivasi Peningkatan Kinerja Karyawan Toko Mandiri Aldo Syahputra; Muhammad N Abdurrazaq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29143

Abstract

Toko Mandiri is a shop that sells community needs such as basic necessities, stationery, agricultural needs and others. All stores want to be advanced, successful and have many buyers, but not all stores can market their products quickly so that the store can have many buyers. This study uses a qualitative research method, with a literature and empirical approach, interview data collection techniques, observation and documentation. The results of the study note that the method used to motivate employee performance improvement at Toko Mandiri uses direct and indirect methods and from some of the descriptions in the discussion of the da'wah method used, namely mauidhotul repertoire, namely giving good advice, then implemented with the al-hikmah method.Keywords: Da'wah method, employees, independent store AbstrakToko Mandiri merupakan toko yang menjual kebutuhan masyarakat seperti sembako, alat-alat tulis, kebutuhan pertanian dan lain-lain. Semua toko menginginkan agar supaya maju, sukses dan banyak pembelinya, namun tidak semua toko bisa memasarkan produknya dengan cepat agar supaya toko bisa banyak pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Metode yang digunakan untuk memotivasi peningkatan kinerja karyawan Toko Mandiri menggunakan metode langsung dan tidak langsung dan dari beberapa uraian di dalam pembahasan metode dakwah yang digunakan yaitu mauidhotil hasanah yaitu pemberian nasehat-nasehat yang baik, kemudian dilaksanakan dengan metode al-hikmah.Kata Kunci:  Metode dakwah, karyawan, toko mandiri
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Baharuddin Badaru; Mulyati Pawennai
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34273

Abstract

This study aims to find out and analyze the application of law to criminal acts of violating health protocols and law enforcement efforts in preventing and overcoming health protocol violations. This study uses an empirical method. The results of this study show the importance of applying the law in preventing and overcoming Covid-19 and shows that the task force plays an important role in tackling violations of health protocols, and the penalties imposed will have a deterrent effect if they violate health protocols. It is better if it is necessary to hold socialization about understanding the prevention and transmission of the COVID-19 virus so that people can understand the importance of implementing health protocols for the dangers of this contagious virus. And obey or comply with the health protocols issued by Perminkes to maintain collective health.Keywords: Covid-19; Prokes violations; Criminal act; Health Protocol Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan upaya penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan hukum dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, dan menunjukan bahwa satgas berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan dan hukuman yang dikenakan akan mendapatkan efek jera jika melanggar protokol kesehatan. Sebaiknya sebaiknya perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman pencegahan dan penularan virus covid-19 agar masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan dari  bahayanya virus menular ini. Dan mentaati atau mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh perminkes untuk menjaga kesehatan Bersama  Kata Kunci: Covid-19; Pelanggaran Prokes; Tindak Pidana; Protokol Kesehatan
Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mohamad Firman Aziz; Achmad Irwan Hamzani; Fajar Dian Aryani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110

Abstract

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam  menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham
Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah Ardi Kartono, Satriyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36166

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan mengubah sertipikat hak atas tanah konvensional/analog menjadi elektronik, sebagai pilot project atau uji coba pelaksanaan sertipikat elektronik dilakukan terhadap aset pemerintah. Dengan adanya perubahan sertipikat hak atas tanah menjadi elektronik, tentu terdapat perbedaan prosedur dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah antara sertipikat konvensional/analog dengan elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi pendaftaran tanah untuk pertama kali sertipikat elektronik aset pemerintah mengikuti peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sedangkan agar pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali elektronik aset pemerintah dapat efektif didasarkan pada tiga elemen dari sistem hukum yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).Kata kunci: pendaftaran tanah, pendaftaran tanah elektronik, sertipikat elektronik
Pluralisme Sosial Keagamaan Menuju Karakter Bangsa Yang Shalih Zahratunnisa Hamdi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.17988

Abstract

The questioning argued that the social problems of the community were directed at the 2005 MUI fatwa which prohibits pluralism. MUI is seen as wrongly assessing the addition of the word "ism" as an ideological signification of the root word "plural", considering that the word pluralism in various linguistic and encyclopaedia literatures has more than just a theological meaning, but also a social meaning. However, critics have never provided a solution in the form of a substitute for the MUI version of pluralism. Besides, some of them are trapped in claiming to support the doctrine of equality of truth for all religions which is banned by MUI even though they try to appear objective at first. The method used in this research is qualitative research methods with a normative approach. The results of the research stated that MUI strives to fight for the harmony of Indonesia's pluralistic society through its formulated “plurality” inclusivism in the hope of realizing peace and harmony in a multi-religious nation. This paper also seeks several sides of the pluralism perspective in philosophical, religious and historical literature, and the possibility of applying its socio-political meaning in realizing the moral and righteous character of a national society.Keywords: Pluralism, Theology, Social Religion, Diversity AbstrakPenyoaalan berdalih persoalan sosial masyarakat diarahkan kepada fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan faham pluralisme. MUI dipandang salah menilai tambahan kata “isme” sebagai penyifatan ideologis terhadap kata dasar “plural”, mengingat kata pluralisme dalam berbagai literatur kebahasaan dan ensiklopedi memiliki arti lebih dari sekedar makna teologis, tetapi juga makna sosial. Akan tetapi, para pengkritik tidak kunjung memberikan solusi berupa kata pengganti bagi pluralisme versi  MUI. Di samping, diantara merekapun terjebak untuk menyatakan mendukung doktrin persamaan kebenaran semua agama yang diharamkan MUI meskipun berusaha terlihat objektif di awal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwan MUI berupaya memperjuangkan harmoni masyarakat majemuk Indonesia melalui inklusivisme “pluralitas” yang dirumuskannya dengan harapan dapat mewujudkan kedamaian dan kerukunan bangsa yang multi agama. Tulisan ini pun mengupayakan beberapa sisi pandang pluralisme dalam literatur filsafat, agama dan kesejarahan, dan kemungkinan penerapan makna sosial politisnya dalam mewujudkan karakter masyarakat berbangsa yang bermoral dan shalih.Kata kunci: Pluralisme, Teologis, Sosial Agama, Keberagaman 
Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara Ledy Wila Yustini; Serlika Aprita; M. Andres Arta Al Fajri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34622

Abstract

Overlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges' decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka's bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka's bankruptcy application so that PT Istaka's bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero) AbstrakPengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkanya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepatkati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero)
Encouraging The Potentials of Sustainable Competitive Advantage of Halal-Based Creative Micro, Small, Medium Enterprises on Asean Trade Afni Regita Cahyani Muis; Suniyyah Puspita Sari; Afifa Nurhaliza; Ida Susilowati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31975

Abstract

The halal creative sectors have considerable potential for sustainable economic advantage in the Southeast Asian region. As an emerging region that often becomes the world trade hub, ASEAN takes advantage of the capabilities of its member countries toward competitive advantages in creative and rapid halal industry development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as the main actors in integrating the halal-based creative industries, play an essential role in developing the halal creative sectors for ASEAN trade. Thus, this research addresses the potential sustainable competitive advantage of halal-based innovative MSMEs for ASEAN trade. This study uses two analytical concepts: sustainable competitive advantage and a halal-based creative economy. Furthermore, the research uses a qualitative-exploratory approach with secondary analysis. The findings of this study are that halal-based innovative MSMEs have the potential for sustainable competitive advantage, which supports the performance of such MSMEs, cultivating and supporting the ASEAN trade.Keywords: Sustainable Competitive Advantage; MSMEs; Trade; ASEAN AbstrakSektor kreatif halal ditegaskan sebagai potensi besar keuntungan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai emerging region yang sering menjadi hub perdagangan dunia, ASEAN memanfaatkan kapabilitas negara-negara anggotanya menuju keunggulan kompetitif dalam perkembangan industri halal yang kreatif dan pesat. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai pelaku utama dalam mengintegrasikan industri kreatif berbasis halal berperan penting untuk mengembangkan sektor kreatif halal bagi perdagangan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengatasi potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari UMKM kreatif berbasis halal untuk perdagangan ASEAN. Kajian ini menggunakan dua konsep analisis, yaitu keunggulan bersaing berkelanjutan, dan ekonomi kreatif berbasis halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan analisis sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM kreatif berbasis halal memiliki potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang mendukung kinerja UMKM tersebut, budidaya dalam mendukung perdagangan ASEAN.Kata Kunci: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan; UMKM; Berdagang; ASEAN
Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Robbah Munjiddin Ahmada; Abbas Sofwan Matlail Fajar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31119

Abstract

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue