Garuda - Garba Rujukan Digital

International Security: Current Situation and Ways of Improvement Legal Regulation Vitalii Komarnytskyi; Tetiana Arifkhodzhaieva; Oleksiy Oderii; Volodymyr Kovalenko
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.22653

The issue of security is a fundamental aspect in the maintenance of international relations, and such relations cannot be upheld without concrete laws and credible policies underlying the international scene. It is really essential and appropriate in setting strong international security on the international level. With all these in place, ensuring this international security has been a difficult task by actors on the international scene due to the multifacet of the various legal regimes with the diversified policy set up making the objective of international security a laughable phenomenon. The purpose of the article is to determine the characteristic features of the current state of the international security system, based on current situations in a particular region of the world, as well as to establish the relationship between various elements of international security. This great plague attacking international security has been of great questioning too many of the international scene as to what importance will security be necessary when it cannot be respected by those who claim in ensuring international peace and security? In answering this question, it will be appropriate for us in adopting empirical research to examine the various hurdles which can jeopardise international security. From the above outcome experience, one can say with any fear of contraction that the notion of international security is more of procrastination than a plausible redress. It is against this backdrop that we think much still need to be done in ensuring a place occupied by concrete international security, respected by all without violations. Keywords: International Security; Ways of Improvement; International Cooperation; Effective Interaction; Sturdy PolicyKeamanan Internasional: Situasi Saat Ini dan Cara Perbaikan Regulasi Hukum AbstrakIsu keamanan merupakan aspek fundamental dalam pemeliharaan hubungan internasional, dan hubungan semacam itu tidak dapat ditegakkan tanpa undang-undang yang konkrit dan kebijakan yang kredibel yang mendasari kancah internasional. Hal ini sangat penting dan tepat dalam menetapkan keamanan internasional yang kuat di tingkat internasional. Dengan semua ini, memastikan keamanan internasional ini telah menjadi tugas yang sulit oleh para aktor di kancah internasional karena multifaset dari berbagai rezim hukum dengan kebijakan yang beragam membuat tujuan keamanan internasional menjadi fenomena yang menggelikan. Tujuan artikel ini adalah untuk menentukan fitur karakteristik dari keadaan sistem keamanan internasional saat ini, berdasarkan situasi saat ini di wilayah tertentu di dunia, serta untuk menetapkan hubungan antara berbagai elemen keamanan internasional. Wabah besar yang menyerang keamanan internasional ini telah menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang di kancah internasional tentang pentingnya keamanan apa yang diperlukan ketika keamanan tidak dapat dihormati oleh mereka yang mengklaim dalam menjamin perdamaian dan keamanan internasional? Dalam menjawab pertanyaan ini, sudah sepantasnya kita mengadopsi penelitian empiris untuk mengkaji berbagai rintangan yang dapat membahayakan keamanan internasional. Dari pengalaman hasil di atas, orang dapat mengatakan dengan ketakutan akan kontraksi bahwa gagasan keamanan internasional lebih merupakan penundaan daripada ganti rugi yang masuk akal. Dengan latar belakang inilah kami pikir masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan tempat yang ditempati oleh keamanan internasional yang nyata, dihormati oleh semua tanpa pelanggaran.Kata Kunci: keamanan internasional, cara peningkatan, kerjasama internasional, interaksi efektif, kebijakan kokoh Международная безопасность: текущее состояние и пути совершенствования правового регулирования АннотацияЦелью статьи является определение характерных черт современного состояния системы международной безопасности с учетом текущей ситуации в конкретном регионе мира, а также установление взаимосвязи между различными элементами международной безопасности. Государства выдвигают разные, иногда противоречивые предложения по совершенствованию системы международной безопасности, поскольку страны имеют разные возможности для реализации реальных мер по реформированию международной безопасности. Считается, что несколько самых влиятельных стран мира играют основную роль в формировании так называемой «повестки дня» в международной политике, в том числе в сфере безопасности. Их влияние основано на различных сферах общественной жизни. Развитые демократии Западной Европы и Северной Америки оказывают значительное влияние на международно-правовые отношения благодаря своему экономическому, культурному и политическому влиянию. В свою очередь, Россия и Китай в значительной степени повлияли на международную политику через ультиматумы и угрозы из-за своих собственных вооруженных сил, которые по-прежнему остаются если не лучшими, то одними из крупнейших в мире. Особое внимание обращается на тот факт, что Украина в связи с вышеуказанными обстоятельствами должна следовать курсу сближения с развитыми демократиями, чтобы добиться успеха. С учетом проведенного исследования авторами представлены предложения по совершенствованию правового регулирования международной безопасности.Ключевые слова: международная безопасность, защита интересов, международное сотрудничество, противодействие угрозам

Two Nations, Different Regions, Same Challenges: Legal and Political Analysis of Internal Security Threats in Nigeria and Pakistan Ngboawaji Daniel Nte; Oluka Nduka Lucas; Ridwan Arifin
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.21507

This study is a modest but objective comparative evaluation of internal security threats facing two sub-regional large countries of Africa and South Asia-Nigeria and Pakistan. Considering the fact that ethnicity, sectarianism and economic instability are fundamental variables of internal security threats in both countries, the study argued that religious extremism has created an unenviable image of both nations in the eyes of the rest of the world, undoubtedly, this has affected both nations adversely. The study also identified inter-regional grievances as potential causes of damages to both federations. Also identified is ethno-sectarian problem as a major security threat to both nations. This in the opinion of the authors will remain a huge impediment to the goals of economic prosperity to both nations. Consequently, the focus of this study is to examine interdependence of these multifaceted challenges and their overall impact on internal security in both countries. To achieve this, the study employed qualitative research method in which analytical approach was used to examine the similarities in the security challenges in Nigeria and Pakistan. Structural questionnaire was used as the instrument for data collection. The employment of thematic analytic approach was adopted to analyse data collected for the study. The study concludes among others, the need for both countries to individually address these national security threats and find viable solutions to the problems of socio-economic and political reforms and unemployment within a reasonable timeframe to mitigate future threats.Keywords: Internal Security; Ethnicity; Sectarianism; Challenges Dua Bangsa Satu Tantangan: Analisis Politik dan Hukum pada Ancaman Keamanan dalam Negeri (Internal Security) di Nigeria dan PakistanAbstrak Penelitian ini merupakan evaluasi komparatif sederhana namun objektif terhadap ancaman keamanan internal yang dihadapi dua negara besar sub-regional Afrika dan Asia Selatan-Nigeria dan Pakistan. Mempertimbangkan fakta bahwa etnisitas, sektarianisme, dan ketidakstabilan ekonomi adalah variabel fundamental dari ancaman keamanan internal di kedua negara. Penelitian ini berpendapat bahwa ekstremisme agama telah menciptakan citra yang tidak baik dari kedua negara di mata dunia. Tidak diragukan lagi, ini telah mempengaruhi kedua negara secara merugikan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kasus-kasus antar-regional sebagai penyebab potensial kerusakan pada kedua federasi. Juga diidentifikasi masalah etno-sektarian sebagai ancaman keamanan utama bagi kedua negara, dimana akan tetap menjadi hambatan besar bagi tujuan kemakmuran ekonomi kedua negara. Fokus penelitian ini adalah untuk menguji saling ketergantungan dari tantangan beragam ini dan dampaknya secara keseluruhan terhadap keamanan internal di kedua negara. Untuk mendapatkan data tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pendekatan analitik digunakan untuk menguji kesamaan dalam tantangan keamanan di Nigeria dan Pakistan. Kuesioner struktural digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Penggunaan pendekatan analitik tematik diadopsi untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Studi ini menyimpulkan antara lain, perlunya kedua negara untuk secara individual mengatasi ancaman keamanan nasional ini dan menemukan solusi yang layak untuk masalah reformasi sosial-ekonomi dan politik dan pengangguran dalam jangka waktu yang wajar untuk mengurangi ancaman di masa depan.Kata Kunci: Keamanan dalam Negeri; Etnisitas; Sektarianisme; Tantangan Две нации, разные регионы, одинаковые вызовы: правовой и политический анализ угроз внутренней безопасности в Нигерии и Пакистане АбстрактныйЭто исследование представляет собой скромную, но объективную сравнительную оценку угроз внутренней безопасности, с которыми сталкиваются две субрегиональные крупные страны Африки и Южной Азии - Нигерия и Пакистан. Учитывая тот факт, что этническая принадлежность, сектантство и экономическая нестабильность являются фундаментальными переменными угроз внутренней безопасности в обеих странах, в исследовании утверждается, что религиозный экстремизм создал незавидный имидж обеих стран в глазах остального мира, несомненно, это повлияло на обе нации неблагоприятно. Исследование также определило межрегиональные жалобы как потенциальные причины ущерба для обеих федераций. Также определена этно-сектантская проблема как серьезная угроза безопасности для обеих стран. Это, по мнению авторов, останется огромным препятствием на пути достижения целей экономического процветания обеих стран. Следовательно, целью данного исследования является изучение взаимозависимости этих многогранных вызовов и их общего воздействия на внутреннюю безопасность в обеих странах. Для достижения этой цели в исследовании использовался качественный метод исследования, в котором использовался аналитический подход для изучения сходства проблем безопасности в Нигерии и Пакистане. Структурная анкета использовалась в качестве инструмента для сбора данных. Для анализа данных, собранных для исследования, был использован тематический аналитический подход. В исследовании, среди прочего, делается вывод о необходимости для обеих стран индивидуально противодействовать этим угрозам национальной безопасности и находить жизнеспособные решения проблем социально-экономических и политических реформ и безработицы в разумные сроки для смягчения будущих угроз.Ключевые слова: внутренняя безопасность; Этническая принадлежность; Сектантство; Вызовы

Legal Confıscatıon as a Property Rıght Issue in Turkey Yavuz Guloglu
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.23397

Zoning plans are drawn and written texts prepared as a result of planning activities according to the characteristics of the region in order to meet the social, cultural, human and economic needs of a settlement and to show a safer and more regular development of the place. The property rights of individuals can be restricted by means of the plans prepared by the administration to create livable, orderly and modern living spaces. While the zoning plans are being prepared, the immovables allocated for public services should first be selected from public lands and if these immovables are not sufficient for the places to be allocated to the public service areas, the immovables subject to private property should be allocated to the public service and these areas should be expropriated by the administrations to be allocated on their behalf. The Zoning Law No. 3194 in Turkey is the basic regulation of the zoning law. In the Zoning Law, there is a regulation that the parcels allocated to public services in the zoning plans will be expropriated within five years. However, if the expropriation of the immovables is not completed within the time specified in the legal regulation, the owner who is deprived of his right to dispose of the immovable, is unfairly burdened with a heavy burden. The concept of "legal confiscation" emerges when the property right of the owner of the immovable is restricted for many years only by allocating privately owned immovables to public space in the zoning plans without any actual intervention by the administration. Since the administrations responsible for expropriation mostly avoid this obligation, the procedures established by the administration for planning constitute a disproportionate and unfair intervention in the property rights of the immovable owners. In this study, the definition of the concept of legal confiscation in Turkey, its elements, the remedies for ending the interference with the right to property will be explained, the procedures and principles to be considered during the judgement will be explained by giving examples from the judicial case-law and the decisions of the European Court of Human Rights, and solution proposals will be presented.Keywords: Legal Confiscation; Construction Plan; Property; Contravention Tuntutan Hukum sebagai Permasalah Hak Properti di Turki Abstrak.Undang-undang Zonasi No. 3194 di Turki adalah peraturan dasar dari undang-undang zonasi. Dalam UU Zonasi, ada aturan bahwa persil yang dialokasikan untuk layanan publik dalam rencana zonasi akan diambil alih dalam waktu lima tahun. Akan tetapi, jika pengambilalihan barang-barang tidak bergerak itu tidak selesai dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pemilik yang dirampas haknya untuk membuang barang-barang tidak bergerak itu, dibebani secara tidak adil dengan beban yang berat. Konsep "sita hukum" muncul ketika hak milik pemilik barang tidak bergerak dibatasi selama bertahun-tahun hanya dengan mengalokasikan barang-barang milik pribadi ke ruang publik dalam rencana zonasi tanpa intervensi nyata dari pemerintah. Karena sebagian besar administrasi yang bertanggung jawab atas pengambilalihan menghindari kewajiban ini, prosedur yang ditetapkan oleh administrasi untuk perencanaan merupakan intervensi yang tidak proporsional dan tidak adil dalam hak milik pemilik tak bergerak. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian dari konsep sita hukum di Turki, unsur-unsurnya, upaya penyelesaian untuk mengakhiri campur tangan terhadap hak milik akan dijelaskan, prosedur dan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan selama penilaian akan dijelaskan dengan memberikan contoh-contoh dari kasus hukum peradilan dan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan proposal solusi akan disajikan.Kata Kunci: Penyitaan Hukum; Rencana Pembangunan; Properti; Kontravensi Юридическая конфискация как проблема права собственности в Турции Абстрактный.Закон о зонировании № 3194 в Турции является основным постановлением закона о зонировании. В Законе о зонировании есть положение, согласно которому участки, выделенные для общественных услуг в планах зонирования, будут экспроприированы в течение пяти лет. Однако, если отчуждение недвижимой вещи не завершено в сроки, указанные в правовом регулировании, на собственника, лишенного права распоряжаться недвижимой вещью, несправедливо возлагается тяжелое бремя. Понятие «юридическая конфискация» возникает, когда право собственности владельца недвижимой вещи ограничивается в течение многих лет только путем отнесения частной недвижимой собственности к общественным местам в планах зонирования без какого-либо фактического вмешательства со стороны администрации. Поскольку администрации, ответственные за экспроприацию, в большинстве случаев избегают этого обязательства, процедуры, установленные администрацией для планирования, представляют собой несоразмерное и несправедливое вмешательство в имущественные права владельцев недвижимого имущества. В этом исследовании будет объяснено определение концепции правовой конфискации в Турции, ее элементы, средства правовой защиты для прекращения вмешательства в право собственности, а также будут объяснены процедуры и принципы, которые должны быть рассмотрены в ходе судебного решения, с помощью примеров из будет представлена судебная практика и решения Европейского суда по правам человека, а также предложения по их решениям.Ключевые слова: Конфискация; План Строительства; Собственность; Правонарушение

Investigative and the Rule of Law: A Cameroonian and Ukrainian Criminal Proceedings Law Understanding Nana Charles Nguindip; Leonid Volodymyrovych Mohilevskyi; Ablamskyi Serhii Yevhenovych; Tetiana Kuzubova
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.23745

There is no instance in a given society that can successfully operate and function without respecting existing standards and principles set in place in ensuring the respect of fundamental human rights and dignity. Cameroon and Ukraine have engaged huge steps in establishing credible laws, all in the preservation and protection of the fundamental human right of those presumed of the crime commission. This article establishes that the only way the rule of law can be respected during the investigative stage, will only when those responsible for investigation respects the due process of the law in the course of its investigation so that them act should not contravene the right of the suspect or accused in question. It provides that when issues of investigation are carried out by Ukraine and Cameroon police, gross violations of the criminal process are always experienced, and this greatly affects the objective of criminal law is that of protecting the right and dignity of everyone irrespective of the status quo acquired during the criminal proceedings. The results of this gross violation of the accused rights and status during the investigative stage will affect the rationale and objective of the criminal law system which is to ensure that all criminal processes should respect human standards and dignity. The reason for this is that, during the investigative process and procedure, the law enforcement officers must be able in detaching their various duties assigned with due diligence and respect to the various criminal standards of investigation. To ensure that this is done, there is that need of those enforcing the judicial process and trial should that all evidence, searches, seizures, recording done by the investigative police officials should be done in accordance of the free will of the presumed criminal.Keywords: investigative police, pretrial proceedings, observation, rule of lawInvestigasi dan Rule of Law: Pemahaman Hukum Acara Pidana Kamerun dan Ukraina AbstrakTidak ada contoh dalam masyarakat tertentu yang dapat berhasil beroperasi dan berfungsi tanpa menghormati standar dan prinsip yang ada yang ditetapkan dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat yang mendasar. Kamerun dan Ukraina telah melakukan langkah-langkah besar dalam menetapkan undang-undang yang kredibel, semuanya dalam pelestarian dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap sebagai komisi kejahatan. Pasal ini menetapkan bahwa satu-satunya cara penegakan hukum dapat dihormati selama tahap penyidikan, hanya jika mereka yang bertanggung jawab atas penyidikan menghormati proses hukum dalam proses penyidikannya sehingga tindakan mereka tidak boleh bertentangan dengan hak penyidik atau tersangka yang bersangkutan. Hal ini mengatur bahwa ketika masalah investigasi dilakukan oleh polisi Ukraina dan Kamerun, pelanggaran berat proses kriminal selalu dialami, dan ini sangat mempengaruhi tujuan hukum pidana adalah melindungi hak dan martabat setiap orang terlepas dari status quo diperoleh selama proses pidana. Akibat dari pelanggaran berat terhadap hak dan status terdakwa selama tahap penyidikan akan mempengaruhi dasar pemikiran dan tujuan dari sistem hukum pidana yaitu untuk menjamin bahwa semua proses pidana harus menghormati standar dan martabat manusia. Pasalnya, selama proses dan prosedur penyidikan, aparat penegak hukum harus mampu melepaskan berbagai tugas yang diberikan dengan kehati-hatian dan menghormati berbagai standar pidana penyidikan. Untuk menjamin hal itu dilakukan, maka perlu bagi para penegak proses peradilan dan persidangan bahwa semua barang bukti, penggeledahan, penyitaan, pencatatan yang dilakukan oleh penyidik polisi harus dilakukan sesuai dengan kehendak bebas dari tersangka pidana.Kata Kunci: Penyidik Kepolisian; Proses Praperadilan; Pengawasan; Supremasi Hukum Розслідування та верховенство права: розуміння камерунського та українського кримінального процесуАнотаціяУ суспільстві не існує жодного прикладу, який міг би успішно оперувати і функціонувати без дотримання існуючих стандартів і принципів, встановлених для забезпечення поваги основних прав і гідності людини. Камерун та Україна зробили величезні кроки у створенні надійних законів щодо збереження та захисту основних прав людини, в тому числі для осіб, які скоїли злочин. Встановлено, що єдиним способом дотримання верховенства права на стадії розслідування є належне додержання особою, яка здійснює розслідування, процесуального права. Однак, як свідчать практичні реалії, під час розслідувань спостерігаються порушення поліцією процесуального закону, що значною мірою впливає на мету кримінального процесу, яка полягає в захисті права та гідності кожного, незалежно від статус-кво, отриманого під час кримінального провадження. Результати грубого порушення прав на стадії розслідування також можуть впливати на логіку та завдання кримінального процесу, яка полягає в тому, щоб усі системи кримінального судочинства поважали людські стандарти та гідність. Причина цього полягає в тому, що під час кримінального процесу працівники правоохоронних органів повинні мати можливість відокремити свої різні обов’язки, покладені на них, з належною ретельністю та дотриманням різних кримінальних стандартів розслідування. Для забезпечення цього необхідно, щоб особи, які забезпечують виконання судового процесу та судового розгляду, усі докази, обшуки, виїмки, записи, зроблені працівниками поліції, досліджвали незалажно від волевиявлення підозрюваного, обвинуваченого.Ключові слова: слідча поліція, досудове провадження, спостереження, верховенство права.

Existence of Visum Et Repertum on the Occurrence of Persecution as Evidence of Work Termination Asri Wijayanti; Achmad Hariri; Agus Supriyo; Basuki Babussalam; Satria Unggul Wicaksana Perkasa
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.22868

Employment relationships may end due to abuse by workers. The existence of abuse must be medically proven. This research aimed to analyze the existence of a visum et repertum for the occurrence of abuse that can be used as evidence in termination of employment. This legal research was normative with a statutory approach. The results showed that persecution was a criminal act. There was no requirement for a judge's decision in the District Court which already had permanent legal force for the occurrence of persecution as a condition for the validity of the layoff as if the visum et repertum was no longer needed. It was enough that the acts of abuse committed by workers were regulated in the Employment Agreement, Company Regulation or Collective Labor Agreement, then the persecution as a form of an urgent violation can be used as a valid reason for the termination of employment (Article 81 number 37 of the Job Creation Law jo. Article 151 / 3 Manpower Law jo. article 52/2 Government Regulation 35/2021. The researchers’ efforts to review labor regulations related to urgent violations in the Indonesian manpower system are a form of evaluation of the weaknesses of the Job Creation Law and its implementing regulations can be able to assist legislators to develop and enforce laws that protect certain vulnerable groups namely workers in applying the principle of presumption of innocence.Keywords: Forensics; Persecution; Termination Eksistensi Visum Et Repertum Atas Terjadinya Penganiayaan Sebagai Alat Bukti Pemutusan Hubungan KerjaAbstrakHubungan kerja dapat berakhir karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja. Adanya penganiayaan harus dibuktikan secara medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya visum et repertum atas terjadinya penganiayaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan pidana. Tidak adanya keharusan putusan hakim di Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas terjadinya penganiyaan sebagai syarat keabsahan PHK seolah mengakibatkan visum et repertum tidak dibutuhkan lagi. Cukup perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka penganiayaan sebagai wujud telah terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak dapat digunakan sebagai alasan keabsahan pemutusan hubungan Kerja (Pasal 81 angka 37 UU Cipta Kerja jo. Pasal 151 /3 UU Ketenagakerjaan jo.Pasal 52/2 Peraturan Pemerintah 35/2021. Upaya penulis untuk mereview peraturan perburuhan terkait pelanggaran yang bersifat mendesak dalam sistim ketenagakerjaan Indonesia merupakan bentuk evaluasi atas adanyan kelemahan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, akan dapat membantu legislator untuk mengembangkan dan menegakkan hukum yang melindungi kelompok rentan tertentu yaitu pekerja dalam menerapkan asas praduga tak bersalah.Kata Kunci: Forensik; Penganiayaan; Pemutusan Hubungan Kerja Наличие Visum Et Repertum в случае преследования как доказательство прекращения работы АннотацияТрудовые отношения могут прекратиться из-за жестокого обращения со стороны работников. Наличие жестокого обращения должно быть доказано с медицинской точки зрения. Это исследование было направлено на анализ наличия visum et repertum в случаях злоупотреблений, которые могут использоваться в качестве доказательства при увольнении. Это правовое исследование было нормативным с законодательным подходом. Результаты показали, что преследование было уголовным преступлением. В районном суде не требовалось вынесения решения судьей, которое уже имело постоянную юридическую силу в связи с преследованием в качестве условия действительности увольнения, как если бы в visum et repertum больше не было необходимости. Достаточно того, чтобы акты жестокого обращения, совершенные работниками, регулировались трудовым договором, регламентом компании или коллективным трудовым договором, тогда преследование как форма неотложного нарушения может быть использовано в качестве уважительной причины для увольнения (статья 81 № 37 Закона о создании рабочих мест, ст. 151/3 Закона о рабочей силе, ст. 52/2 Постановление правительства 35/2021. Усилия исследователей по пересмотру трудового законодательства, касающегося неотложных нарушений в индонезийской системе кадровых ресурсов, являются формой оценки Слабые стороны Закона о создании рабочих мест и его подзаконных актов могут помочь законодателям в разработке и обеспечении соблюдения законов, которые защищают определенные уязвимые группы, а именно работников, в применении принципа презумпции невиновности.Ключевые слова: судебная экспертиза; преследование; прекращение действия

Изменения полномочий и положения Народного консультативного конгресса после внесения поправок в Конституцию Республики Индонезии (Shifting Authority and Position of the People's Consultative Assembly after the Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia) Rozalina Vasilevna Shagieva; Rohim Nur
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.25807

After the amendment to the 1945 Constitution, there was a shift in the authority and position of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. Previously the MPR was the highest state institution, but after that it was only a high institution like other high state institutions. The position of the MPR when compared to the world parliament model, is similar to the Russian Federal Assembly or the Congress in the United States which is a joint institution between the upper house and lower house. But uniquely the MPR is different, it is not only a joint institution, but has the authority with its own duties and functions. This study uses a qualitative method, with a statutory and literature approach. The results of the study stated that there were several shifts in the authority and position of the MPR after the amendment to the 1945 Constitution. Among them were no longer being the highest state institution, only being a joint institution while still having its own duties and functions, not authorized to form the Outlines of State Policy, no longer authorized elect the president and vice president, and rigid authority to dismiss the president and vice president.Keywords: People's Consultative Assembly; Authority; position; The 1945 Constitution. Abstrak:Pasca perubahan Konstitusi UUD 1945 maka terjadi pergeseran kewenangan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya MPR menjadi lembaga tertinggi negara namun setelahnya ia hanyalah lembaga tinggi sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya. Kedudukan MPR bila dibandingkan dengan model parlemen dunia, mirip dengan Majelis Federal Rusia atau Konggres di Amerika Serika yang menjadi lembaga gabungan antara majelis tinggi dan majelis rendah. Namun uniknya MPR berbeda, ia tidak hanya menjadi lembaga gabungan, tetapi memiliki kewenangan dengan tugas dan fungsi tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi beberapa pergeseran wewenang dan kedudukan MPR pasca perubahan UUD 1945. Diantaranya adalah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hanya menjadi lembaga gabungan dengan tetap memilik tugas dan fungsi tersendiri, tidak berwenang membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara, tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden, dan kewenangan rigid dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden.Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kewenangan; Kedudukan; Konstitusi UUD 1945. Изменения полномочий и положения Народного консультативного конгресса после внесения поправок в Конституцию Республики Индонезии Аннотация:После внесения поправок в Конституцию 1945 г. произошли изменения в полномочиях и положении Народного консультативного конгресса Республики Индонезии. Предварительно, MPR был верховным государственным учреждением, а потом стал только высшим учреждением, как и другие высшие государственные учреждения. Положение MPR по сравнению с моделью мирового парламента аналогично Федеральному собранию России или Конгрессу США, который является совместным учреждением верхней и нижней палат. Однако MPR уникально отличается тем, что он является не только совместным учреждением, но и имеет полномочия со своими обязанностями и функциями. В этом исследовании используется качественный метод с законодательным и литературным подходами. Результаты исследования показали, что после внесения поправок в Конституцию 1945 г. произошло несколько изменений в полномочиях и положении MPR. Среди них, MPR больше не является верховным государственным учреждением, а является только совместным учреждением, но при этом имеет свои собственные обязанности и функции, не имеет права формировать Общие направления государственной политики, больше не имеет права избирать президента и вице-президента, и не имеет жестких полномочий по увольнению президента и вице-президента.Ключевые слова: Народный консультативный конгресс; Полномочие; Положение; Конституция Республики Индонезии 1945 г.

Investigating Crimes against Public Morality and Decency in Cyberspace from The Perspective of Criminology Saeed Mardani; Mahmoud Bavi; Seyyed Bassem Mavallyzadeh
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.24224

Criminalizing violations of public morals and morals on the internet will help lawmakers understand the strengths and weaknesses of the criminal problem. The act of the perpetrator violates the basic principle of freedom, and is a heinous act, and extreme means must be used to prevent and limit the perpetrator of the crime. Perpetrators commit crimes by trapping their victims using crime equipment such as computers, cell phones, and the internet. This study uses a qualitative research method with an empirical approach. The results of the study state that cybercrimes involve perpetrators who gain material benefits from violations through social media platforms such as Facebook, Instagram, and Telegram. Violation of perpetrators related to cyberspace can be overcome by implementing integrated countermeasures based on situational tactics, development, and social control. In addition to providing the necessary education and information.Keywords: Ethics; Chastity; Cyberspace; CriminologyPenyelidikan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Kesusilaan Umum Di Dunia Maya Dari Perspektif Kriminologi AbstrakMengkriminalisasikan pelanggaran moral dan kesusilaan publik di internet akan membantu pembuat undang-undang memahami kekuatan dan kekurangan masalah tindak kriminal. Tindakan pelaku melanggar prinsip dasar kebebasan, dan merupakan tindakan keji, dan harus digunakan cara ekstrem untuk mencegah dan membatasi pelaku tindak kejahatan. Pelaku melakukan kejahatan dengan cara menjebak korbannya dengan menggunakan peralatan kejahatan seperti komputer, ponsel, dan internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa kejahatan dunia maya melibatkan pelaku yang memperoleh keuntungan materi dari pelanggaran melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Penyimpangan pelaku terkait dunia maya dapat diatasi dengan menerapkan tindakan pencegahan terpadu berdasarkan taktik situasional, pengembangan, dan kontrol sosial. Selain memberikan pendidikan dan informasi yang diperlukan.Kata Kunci: Etika; Kesucian; Dunia Maya; Kriminologi Расследование преступлений против общественной морали и нравственности в киберпространстве с точки зрения криминологии АннотацияКриминализация нарушений общественной морали и нравственности в Интернете поможет законодателям понять сильные и слабые стороны криминальной проблемы. Действие преступника нарушает основной принцип свободы и является гнусным деянием, и необходимо использовать крайние средства, чтобы предотвратить и ограничить виновного в совершении преступления. Преступники совершают преступления, заманивая своих жертв в ловушку с помощью криминального оборудования, такого как компьютеры, мобильные телефоны и Интернет. В данном исследовании используется качественный метод исследования с эмпирическим подходом. Результаты исследования показывают, что в киберпреступлениях участвуют преступники, которые получают материальную выгоду от нарушений через социальные сети, такие как Facebook, Instagram и Telegram. Нарушения правонарушителей, связанные с киберпространством, можно преодолеть путем реализации комплексных мер противодействия, основанных на ситуационной тактике, развитии и социальном контроле, а также предоставления необходимого образования и информации.Ключевые слова: Этика; Целомудрие; Киберпространство; Криминология

Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions Muhammad Nadratuzzaman Hosen; Abdul Wahab; Diah Larasati; Nur Hidayah; Tira Mutiara
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.24448

Zakat management in Indonesia is historically developed in civil society. In Law Number 38 of 2011, the state recognizes two official institutions in managing Zakat. While in Law Number 23 of 2011, zakat management is in BAZNAS, an institution formed by the government. There is an unequal position where LAZ is subordinated to BAZNAS. This can be seen in the task of LAZ, which is in charge of assisting BAZNAS in the management of national Zakat. The method used in this research is the descriptive statistical analysis method by distributing questionnaires. This study looks at the perception or views of the community if BAZNAS is the only authority in making arrangements for Zakat. As a result, BAZNAS has not become the only institution that the public can trust in managing national Zakat. People are accustomed to paying Zakat directly to mustahik or amil in the villages, such as paying Zakat to kyai. Distribution and distribution are not yet optimal, so the community prefers to give it themselves. Today's regulation of LAZ was adopted by the Ministry of Religion so that the relationship between BAZNAS and LAZ does not unite, which considers each other to be competitive. The proposal related to strengthening the regulation and management of Zakat by BAZNAS by only opening one coordination door has not been approved by the community because it is considered that the presence of BAZNAS will eliminate LAZ.Keywords: Public Perception, BAZNAS, LAZPenguatan Fungsi BAZNAS Sebagai Regulator Zakat: Usulan RUU dan Persepsi PublikAbstrakPengelolaan Zakat di Indonesia berdasarkan sejarah berkembang di masyarakat sipil. Dalam UU Nomor 38 tahun 2011, negara mengakui adanya dua lembaga yang resmi dalam melakukan pengelolaan zakat. Sementara di UU Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat berada di BAZNAS yang merupakan lembaga bentukan pemerintah sehingga adanya kedudukan yang tidak seimbang, dimana LAZ menjadi subordinasi BAZNAS. Hal ini terlihat pada tugas LAZ yang bertugas untuk mebantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional. Penelitian ini melihat bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat, apabila BAZNAS menjadi satu-satunya otoritas dalam melakukan pengaturan tentang zakat. Metode yang digunakan penelitian ini ialah metode analisis statistik deskriptif dengan penyebaran kuesioner. Hasilnya, BAZNAS belum menjadi satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat nasional. Masyarakat terbiasa dengan membayar zakat secara langsung kepada mustahik atau amil di kampung-kampung seperti membayar zakat kepada kyai. Distribusi dan penyaluran yang belum optimal, maka masyarakat lebih memilih sendiri untuk memberikan. Aturan hari ini LAZ dianggap oleh Kemenag, sehingga hubungan BAZNAS da LAZ tidak menyatu yang menganggap saling bersaing. Usulan terkait dengan penguatan regulasi dan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dengan hanya membuka satu pintu koordinasi belum disetujui masyarakat, karena dianggap kehadiran BAZNAS akan meniadakan LAZ.Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; BAZNAS; LAZ Усиление функции BAZNAS как регулятора закята: Правовой проект предложения и его общественное восприятие АннотацияУправление закятом (Один из пяти столпов Ислама) в Индонезии исторически развивалось в гражданском обществе. В Законе № 38 от 2011 года государство признает два официальных учреждения в управлении закятом. В то время как в Законе № 23 от 2011 года управление закятом находится в BAZNAS (учреждение, которое осуществляет управление закятом на национальном уровне), учреждении, созданном правительством, так что возникает несбалансированная позиция, где LAZ (учреждение по управлению закятом, созданное частным сектором или вне правительства) становится подчиненным BAZNAS. Это видно из задачи LAZ, которое помогало BAZNAS в управлении национальным закятом. Метод, используемый в этом исследовании, представляет собой метод описательного статистического анализа путем распространения анкет. В этом исследовании рассматривается восприятие или взгляды сообщества на то, является ли BAZNAS единственным авторитетом в принятии решений о выплате закята. В результате BAZNAS не стал единственным учреждением, которому общественность может доверять в управлении национальным закятом. Люди привыкли платить закят непосредственно “Mustahik” (людям, которые имеют право на получение закята) или “Amil” (людям, ответственным за сбор и распределение закята) в деревнях, например, выплачивать закят в “kyai“ (Эксперт по исламу). Распространение и раздача пока не оптимальны, поэтому сообщество предпочитает раздавать его самостоятельно. Сегодняшнее положение о LAZ было принято Министерством по делам религии, чтобы отношения между BAZNAS и LAZ не объединялись, так как они считаются конкурирующими друг с другом. Предложение, связанное с усилением регулирования и управления закятом со стороны BAZNAS путем открытия только одной координационной двери, не было одобрено сообществом, поскольку считается, что присутствие BAZNAS устранит LAZ.Ключевые слова: Общественное восприятие; BAZNAS; LAZ

International Legal and Administrative-Criminal Regulation of Service Relations Yevhen Leheza; Iryna Yerko; Viacheslav Kolomiichuk; Mariia Lisniak
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.25808

The purpose of the research the research is devoted to the coverage of international legal acts andstandards in European and international practice for the provision of public services as a direction of reforming legal education in Ukraine. Methodology. Review of materials and methods is performed on the basis of analyzing documentary materials on regulation of the service legal relations. Conclusions. The directions of improving domestic legislation on the provision of public services taking into account international legal standards are proposed: the development of the theory of public services, which consists in consolidating conceptual and categorical provisions in the Concept of public services, principles of public services, quality criteria for the provision of public services, and the like; unification of the legal regulation of administrative procedures by adopting the Administrative Procedure Code of Ukraine, which would clearly disclose the issue of providing public services; fixing in the legal acts the types of legal guarantees to ensure the legality of the provision of public services: monitoring the activities of public administration entities on the provision of public services; holding public servants accountable for refusing to provide a certain type of public service; bringing into line with European experience the requirements for adoption, amendment, cancellation and the possibility of appealing individual administrative acts that are the results of the provision of public services; decentralization of power, which consists in justifying an increase in the powers of local authorities in comparison with public authorities.Keywords: Accessibility; Rights; Transparency; Service; Service RelationsPeraturan Hukum Internasional dan Administratif-Pidana Hubungan LayananAbstrakTujuan penelitian penelitian ini dikhususkan untuk cakupan tindakan hukum internasional dan standar dalam praktek Eropa dan internasional untuk penyediaan layanan publik sebagai arah reformasi pendidikan hukum di Ukraina. Metodologi. Kajian bahan dan metode dilakukan atas dasar analisis bahan dokumenter tentang pengaturan hubungan hukum pelayanan. Kesimpulan. Arahan perbaikan legislasi domestik tentang penyediaan layanan publik dengan mempertimbangkan standar hukum internasional diusulkan: pengembangan teori layanan publik, yang terdiri dari konsolidasi ketentuan konseptual dan kategoris dalam Konsep layanan publik, prinsip-prinsip layanan publik, kriteria mutu penyelenggaraan pelayanan publik, dan sejenisnya; penyatuan peraturan hukum prosedur administrasi dengan mengadopsi Kode Prosedur Administratif Ukraina, yang dengan jelas akan mengungkapkan masalah penyediaan layanan publik; penetapan dalam perbuatan hukum jenis-jenis jaminan hukum untuk menjamin legalitas penyelenggaraan pelayanan publik: pemantauan kegiatan badan administrasi publik dalam penyediaan pelayanan publik; meminta pertanggungjawaban pegawai negeri karena menolak memberikan jenis layanan publik tertentu; membawa sejalan dengan pengalaman Eropa persyaratan untuk adopsi, amandemen, pembatalan dan kemungkinan banding tindakan administratif individu yang merupakan hasil dari penyediaan layanan publik; desentralisasi kekuasaan, yang terdiri dari pembenaran peningkatan kekuasaan otoritas lokal dibandingkan dengan otoritas publik.Kata kunci: Aksesibilitas; Hak; Transparansi; Layanan; Hubungan Layanan Международно-Правовое И Административно-Уголовное Регулирование Сервисных Правоотношений Аннотация. Цель исследования исследование посвящено освещению международно-правовых актов и стандартов в европейской и международной практике сервисных правоотношений как направления реформирования юридического образования в Украине. Методология. Обзор материалов и методик выполнен на основе анализа документальных материалов по регулированию сервисных правоотношений. Выводы. Предложены направления совершенствования отечественного законодательства сервисных правоотношений с учетом международно-правовых норм: развитие теории государственных услуг, заключающееся в закреплении понятийно-категориальных положений в Концепции государственных услуг, принципов оказания государственных услуг, критерии качества оказания государственных услуг и тому подобное; унификация правового регулирования административных процедур путем принятия Административно-процессуального кодекса Украины, который четко раскрывал бы вопрос предоставления государственных услуг; закрепление в правовых актах видов правовых гарантий обеспечения законности предоставления государственных услуг: контроль за деятельностью субъектов государственного управления по оказанию государственных услуг; привлечение государственных служащих к ответственности за отказ в предоставлении определенного вида государственной услуги; приведение в соответствие с европейским опытом требований о принятии, изменении, отмене и возможности обжалования отдельных административных актов, являющихся результатами оказания государственных услуг; децентрализация власти, заключающаяся в обосновании увеличения полномочий органов местного самоуправления по сравнению с органами государственной власти.Ключевые слова: доступность; права; прозрачность; служба; сервисные правоотношения

Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Affected by Covid-19 Nur Putri Hidayah; Komariah Komariah; Fitria Esfandiari; Abdul Kadir Jaelani
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.24156

Covid-19 has interrupted the fulfillment of Indonesian migrant workers’ rights, while the State has promulgated Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and revised Law Number 18/2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. This research aims to find out how protection and law reinforcement are given to Indonesian migrant workers by the state during the pandemic according to Law Number 18/2017 in conjunction with Law Number 11/2020. This research employed a normative method and a statutory approach. The research results have revealed that according to Law Number 18/2017, the protection given to the migrants only took repatriation, and another form of protection is still deemed to be not optimal since it did not take the engagement of roles of the companies sending Indonesian migrants. Moreover, pursuant to Law Number 11/2020, there is no reinforcement implied since the changes taking place are likely to ease administrative measures, contrary to the fact that strict permits could reduce the likelihood of illegal and non-procedural placement of migrant workers. This issue affects the fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers, especially during the pandemic. Thus, it is essential that the state reinforce the protection given to Indonesian migrant workers during the pandemic by reinforcing legal protection every company providing labor placement service has to take into account and by imposing administrative measures as sanctions or sentencing in case of failing to abide by regulations. Moreover, permit issuance to the companies running labor placement services for Indonesian migrants has to be made stricter to ensure that only credible companies pass the requirement of migrant placement services, allowing the status of the rights of Indonesian migrant workers to be properly met amidst the pandemic. Keywords: legal protection; Indonesian migrant workers; COVID-19 Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia yang Terdampak Covid-19AbstrakCovid-19 telah mengganggu pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia, sedangkan negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan penguatan hukum yang diberikan negara kepada pekerja migran Indonesia di masa pandemi menurut Undang-Undang Nomor 18/2017 jo Undang-Undang Nomor 11/2020. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 perlindungan yang diberikan kepada TKI hanya berupa pemulangan, dan bentuk perlindungan lainnya masih dirasa belum optimal karena tidak melibatkan peran perusahaan pengirim TKI. Apalagi, menurut Undang-Undang Nomor 11/2020, tidak ada penguatan yang tersirat karena perubahan yang terjadi cenderung memudahkan tindakan administratif, padahal izin yang ketat dapat mengurangi kemungkinan penempatan pekerja migran ilegal dan non-prosedural. Isu ini berdampak pada pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia, terutama di masa pandemi. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat perlindungan kepada TKI di masa pandemi dengan memperkuat perlindungan hukum yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan penyedia jasa penempatan tenaga kerja dan dengan memberikan tindakan administratif berupa sanksi atau hukuman jika tidak mematuhi peraturan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia; COVID-19. Правовая Защита Индонезийских Трудовых Мигрантов, Пострадавших от Covid-19 АннотацияCovid-19 помешал осуществлению прав индонезийских трудовых мигрантов, в то время как государство обнародовало Закон № 11 от 2020 г. о создании рабочих мест и пересмотрело Закон № 18/2017 о защите индонезийских трудовых мигрантов. Цель этого исследования - выяснить, каким образом государство обеспечивает защиту и укрепление законодательства индонезийским трудовым мигрантам во время пандемии в соответствии с Законом № 18/2017 в сочетании с Законом № 11/2020. В этом исследовании использовался нормативный метод и законодательный подход. Результаты исследования показали, что в соответствии с Законом № 18 от 2017 г. защита, предоставляемая TKI (Индонезийским трудовым мигрантам), предусматривает только репатриацию, а другая форма защиты по-прежнему считается неоптимальной, поскольку она не предполагает участия компаний, отправляющих индонезийских трудовых мигрантов. Более того, в соответствии с Законом № 11/2020 не подразумевается никакого усиления, поскольку происходящие изменения, вероятно, облегчат административные меры, вопреки тому факту, что строгие разрешения могут снизить вероятность незаконного и непроцессуального размещения трудовых мигрантов. Эта проблема влияет на соблюдение прав индонезийских трудовых мигрантов, особенно во время пандемии. Таким образом, важно, чтобы государство усилило защиту, предоставляемую индонезийским трудовым мигрантам во время пандемии, усилив правовую защиту, которую должна учитывать каждая компания, предоставляющая услуги по трудоустройству, и путем введения административных мер в виде санкций или наказания в случае несоблюдения правил. Кроме того, необходимо ужесточить выдачу разрешений компаниям, предоставляющим услуги по трудоустройству индонезийских трудовых мигрантов, чтобы гарантировать, что только заслуживающие доверия компании удовлетворяют требованиям служб трудоустройства трудовых мигрантов, что позволит должным образом соблюдать статус прав TKI в условиях пандемии.Ключевые слова: Правовая защита; Индонезийские трудовые мигранты; COVID-19.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Rohim Yunus

Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Phone
+6281384795000

Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Rohim Yunus

Contact Email jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Phone +6281384795000

Journal Mail Official jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Editorial Address Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Rohim Yunus

Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Phone
+6281384795000

Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA