cover
Contact Name
Waldi Nopriansyah
Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id
Phone
+6287735155355
Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam
Core Subject : Religion, Social,
Al-AHKAM; is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI). Al-AHKAM focuses on Islamic law with various perspectives. This journal, serving as a forum for studying Islamic law within its local and global context, supports focused studies of a particular theme and interdisciplinary studies. AL-AHKAM has been indexed in DOAJ, Google Scholar, and the Indonesia Ministry of Research, Technology, and Higher Education (SINTA 2 - SK No. 164/E/KPT/2021). AL-AHKAM has become a CrossRef Member since the year 2016. Therefore, all articles will have a unique DOI number.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 18 Documents
Search results for , issue "Volume 24, Nomor 1, April 2014" : 18 Documents clear
PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM INDONESIA Budiman, Achmad Arief
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkritisi bentuk penemuan hukum oleh Mah­kamah Agung (MA) dan relevansinya dengan pe­ngembangan Hukum Islam Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan MA yang diseleksi berdasar parameter ada tidaknya penemuan hukum di dalamnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam dua putusan kasasinya, MA telah melakukan penemuan hukum melalui keberanian serta kreativitasnya dalam memutus perkara. Penemuan hukum MA berkontribusi bagi pe­ngembang­an Hukum Islam Indonesia, dan karena dalam ke­dudukannya sebagai top judiciary, putusan MA akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lain terutama di pengadilan tingkat di bawahnya.***This qualitative research aimed to criticize the form of legal invention by the Supreme Court (MA) and its relevance to the development of Islamic law on Indonesia. This study also aims to find a model of the development of Islamic law through the dicovery made ​​by the judge when adjudicating the case. The samples of this study were selected verdicts of MA based on the presence or absence of legal invention parameters in it. The result of this study is that the two verdits of MA, precisely describe the form of the legal invention by showing courage and creativity at the same time in deciding the case. The legal invention of MA has significant contribution to the development of Islamic law in Indonesia. Because of the standing points of MA as the top judiciary, it’s verdits would be as jurisprudence for the other judges, especially at the lower level court.***Keywords: penemuan hukum, Hukum Islam, social justice, ­ijtihad
FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN Asmani, Jamal Ma’mur
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Pemikiran fikih sosial Kiai Sahal Mahfudh merupakan metode untuk meng­gali dan merespons dinamika hukum di tengah masyarakat. Fikih sosial adalah model pe­ngembangan fikih yang berorientasi pada maṣlaḥah dengan manhaj yang jelas. Fikih yang merupakan embrio lahirnya fikih peradaban ini berbasis pada metode yang mendasari pemikiran ulama, bukan produk pemikirannya. Sebab, jika mengikuti metode, produknya bisa sama, bisa berbeda. Metode yang tersebut adalah dengan  meng­konteks­tualisasikan kitab kuning melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh maupun qawā’id al-fiqhiyyah. Pengembangan teori masālik al-’illah juga dilakukan agar fikih yang dihasilkan sesuai dengan maṣlaḥah al-‘āmmah. Pada posisi inilah, fikih Kiai Sahal menjawab secara tuntas problem integrasi otentisitas dan modernitas yang sering kontra­diktif dan antagonistik.***Thought of ‘Fikih Sosial’ Kiai Sahal Mahfudh is a method to explore and respond to the dynamics of law in society. ‘Fikih Sosial’ is a model of fiqh development based maṣlaḥah oriented with a clear manhaj. As an embryo of  ‘fikih peradaban’ (civilizing fiqh), ‘Fikih Sosial’ was based on the method of the underlying ideas of Moslem scholars (‘ulamā’), not a product of their thoughts. Therefore, to follow the method, may result the same product and the different one as well. The method is to contextualize ‘traditional authoritative book’ (al-kutub al-mu’tabarah) through the undestanding of the applications of rules of uṣūl al-fiqh or qawā’id al-fiqhiyyah. The develop­ment of masālik al-illah theory is also urgent in accordance with producing fikih based maṣlaḥah al-āmmah. In this position, fikih Kiai Sahal completely answers the problem of the integration of authenticity and modernity which are often contradictory and antagonistic.***Keywords: fikih sosial, uṣūl al-fiqh, peradaban, maṣlaḥah
OTENTISITAS SUNNAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM Hauqola, Nur Kholis
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran otentisitas Sunnah sebagai dasar legislasi Hukum Islam. Problemnya adalah polemik “ke­ragu­an” atas eksistensi Sunnah meng­ingat lamanya waktu pengkodifikasiannya setelah masa Nabi. Yakni, pada bagai­mana Sunnah “dibuat” dan di­pertahan­kan sebagai sesuatu yang asli (otentik) berasal dari Nabi. Bagai­mana pula kedudukan Sunnah dalam legislasi Hukum Islam sehingga ia layak dipatuhi. Untuk mengetahui jawaban persoalan tersebut, studi ini menelisik literatur dan pe­mikiran yang terkait, baik yang “pro-Sunnah” mau­pun yang “kontra-Sunnah”, baik dari kalangan insider maupun outsider. Kesimpulannya adalah bahwa persoalan otentisitas Sunnah selalu me­munculkan per­debatan terkait penulisan, kesejarahan, hingga persoalan keterpercaya­an terhadapnya. Problem ini tidak hanya memicu perdebatan dalam relasi Muslim dan non-Muslim, bahkan antar sesama Muslim sendiri.***This paper aims to discover the truth of the authenticity of the Sunnah as the basis of Islamic law legislation. The problem lies on the "doubt" polemic of the existence of Sunnah considering the length of time from the time of codification. Namely, on how the Sunnah "made​​" and defended as genuine (authentic) sources derived from the Prophet. How did the position of the Sunnah in Islamic law legislation that he deserves obeyed. To find out the answer to these problems, this study analyzes literatures related with, both the "pro-Sunnah" and the "counter-Sunnah", both from the insider and outsider. The conclusion is that the question of the authenticity of the Sunnah always raises debate over writing, history, until the issue of trustworthiness to it. This problem not only sparked debate in relation of Muslims and non-Muslims, even among fellow Muslims themselves.***Keywords: sunnah, legislasi, otentisitas, Hukum Islam
FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI - Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) Muhyiddin, Muhyiddin
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menge­tahui tiga hal, yaitu: latar belakang perubahan fatwa MUI tentang vasektomi dari haram menjadi halal dengan syarat; tanggapan ulama; dan pengaruh fatwa terhadap peningkatan jumlah peserta vasektomi di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik do­kumentasi dan wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Alasan perubahan fatwa hukum vasek­tomi dari haram menjadi halal dengan syarat adalah karena adanya ‘illat baru, yaitu keberhasilan rekanalisasi. 2) Terhadap fatwa baru tersebut, Ulama Muhammadiyah menyetujui dengan pengetatan dan penambahan syarat tertentu. Sedangkan ulama NU kurang setuju terhadap fatwa ter­sebut karena bukti keberhasilan rekanalisasi dianggap belum me­yakin­kan (muḥaqqaqah). 3) Fatwa baru vasektomi tersebut belum ber­dampak pada peningkatan jumlah peserta vasektomi di Jawa Tengah.***This field research aims to determine three things: the background of the changing legal opinion (fatwa) of MUI on Vasectomy from ‘haram’ to ‘halal on condition’; responses from the Moslem scholars; and the impact of fatwa on increasing the number of Vasectomy participants in Central Java. The data collection was done by using documentation and interviews while data analysis was done by using descriptive qualitative method. The results of this research are: 1) The reason for the changing fatwa on Vasectomy from ‘haram’ to ‘halal on condition’ is due to a new ‘illat, namely the success of recanalization. 2) Against the new fatwa, Ulama Muhammadiyah approved it by tightening and adding certain requirements. While Ulama NU disagree on the fatwa as evidence of the success of recanalization is considered not convincing (muḥaqqaqah). 3) The new fatwa has not been an impact on increasing the number of Vasectomy participants in Central Java.***Keywords: fatwa, Majelis Ulama Indonesia, vasektomi
PEMBERHENTIAN BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH AL-MAWARDI Irfan, M. Nurul
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Artikel ini bermaksud menganalisis kasus pemberhentian Bupati Garut, Aceng Fikri dari jabatannya dalam perspektif Fikih Siyāsah al-Mawardi. Alasan pemberhentian adalah pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatannya. Di samping itu, ia juga dinilai tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 angka (1) huruf e, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Fikih Siyasah al-Mawardi, seorang pemimpin yang tidak adil dapat diber­henti­kan dari jabatannya. Salah satu indikator ketidakadilan seorang pemimpin adalah pelanggaran terhadap etika.***This article intends to analyze the case of Garut Regent dismissal, Aceng Fikri from his position according to al-Mawardi’s Fiqh Siyāsah perspective. Reasons for the dismissal was a violation of Article 28 f of Law No. 32 / 2004 on Regional Government. The article states that the head of regional and the deputy of head of regional are prohibited from misusing authority and violation of the oath of position. In addition, he is also considered not to meet the obligation for local office as mentioned in Article 27 point (1), letter e, which is the regional head and deputy regional head have the obligation to obey and enforce all laws and regulations. In the perspective of Fiqh Siyasah of al-Mawardi, an unfairly leader can dismissed from his position. One indicator of an injustice leader is a ethical violation.***Keywords: siyāsah, kepala daerah, sumpah jabatan, adil
OBSERVASI HILĀL DI INDONESIA DAN SIGNIFIKANSINYA DALAM PEMBENTUKAN KRITERIA VISIBILITAS HILĀL Sudibyo, Muh. Ma’rufin
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria visibilitas modern empiris yang disebut kriteria visibilitas Indonesia (kriteria RHI) dalam bentuk aD ³ 0,099 DAz2-1,490 DAz + 10,382. Meski berdasarkan basis data lokal, namun kriteria ini konsisten dengan basis data visibilitas internasional seperti Yallop dan ICOP, sepanjang diseleksi hanya untuk data-data yang bersumber dari kawasan tropis. Kriteria ini pun tetap konsisten kala dibandingkan dengan basis data visibilitas tropis yang bukan berasal dari Indonesia. Sehingga kriteria ini merupakan kriteria visibilitas nasional (Indonesia) dan regional (kawasan tropis). Analisa komparatif menunjukkan, meski berbeda bentuk apabila dibandingkan kriteria visibilitas modern dengan variabel sejenis seperti kriteria Fotheringham-Maunder dan Bruin, namun bentuk kriteria visibilitas Indonesia (kriteria RHI) tetap bisa diterima karena didukung oleh data-data observasi terkini. Perbedaan bentuk lebih disebabkan karena kriteria visibilitas Indonesia (kriteria RHI) tidak membedakan antara observasi berbasis alat bantu optik dengan yang tidak.***This research aim to analyze of the data generating a modern empirical visibility criterion called Indonesia visibility criteria (RHI criteria) in the form aD ³ 0,099 DAz2-1,490 DAz + 10,382. Although based on a local database, but these criterion are consistent with the international visibility databases such as Yallop and ICOP, along selected only for data sourced from the tropical region. These criterion also were consistent when compared to the tropical visibility database not from Indonesia. So this criteria is the national visibility criterion (for Indonesia) and also regional visibility criterion (tropical region). Comparative analysis showed that although different in form than modern visibility criterion that have similar variables as Fotheringham-Maunder and Bruin criterion, but the form of the Indonesia visibility criterion (RHI criterion) may still be accepted because it is supported by the recent observation data. The difference in shape is due to the Indonesia visibility criterion (RHI criterion) does not distinguish between optical aid-based observations with naked-eye observations.***Keywords:  hilāl, kriteria visibilitas, kriteria visibilitas Indonesia, kriteria RHI, kontras
PEMBERHENTIAN BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYÄ€SAH AL-MAWARDI Irfan, M Nurul
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.161 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.135

Abstract

This article intends to analyze the case of Garut Regent dismissal, Aceng Fikri from his position according to al-Mawardi’s Fiqh Siyasah perspective. Reasons for the dismissal  was a violation of Article 28 f  UU No. 32 / 2004 on Regional Government. The article states that the head of regional and the deputy of head of regional are prohibited from misusing authority and violation of the oath of position. In addition, he is also considered not to meet the obligation for local office as mentioned in Article 27 point (1), letter e, which is the regional head and deputy regional head has the obligation to obey and enforce all laws and regulations. In the perspective of Fiqh Siyasah al-Mawardi, an unfairly leader can dismissed from his post. One indicator of an injustice leader is a violation of ethics.
PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM INDONESIA Budiman, Achmad Arief
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.288 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Abstract

This qualitative research aimed to criticize the form of legal invention by the Supreme Court (MA) and its relevance to the development of Islamic law on Indonesia. This study also aims to find a model of the development of Islamic law through the dicovery made by the judge when adjudicating the case. The samples of this study were selected verdicts of MA based on the presence or absence of legal invention parameters in it. The result of this study is that the two verdits of MA, precisely describe the form of the legal invention by showing courage and creativity at the same time in deciding the case. The legal invention of MA has significant contribution to the development of Islamic law in Indonesia. Because of the standing points of MA as the top judiciary, it’s verdits would be as jurisprudence for the other judges, especially at the lower level court.
OBSERVASI HILÄ€L DI INDONESIA DAN SIGNIFIKANSINYA DALAM PEMBENTUKAN KRITERIA VISIBILITAS HILÄ€L Sudibyo, Muh. Ma'rufin
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.456 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.136

Abstract

This research aim to analyze of the data generating a modern empirical visibility criterion called Indonesia visibility criteria (RHI criteria) in the form aD ³ 0,099 DAz2-1,490 DAz + 10,382. Although based on a local database, but these criterion are consistent with the international visibility databases such as Yallop and ICOP, along selected only for data sourced from the tropical region. These criterion also were consistent when compared to the tropical visibility database not from Indonesia. So this criteria is the national visibility criterion (for Indonesia) and also regional visibility criterion (tropical region). Comparative analysis showed that although different in form than modern visibility criterion that have similar variables as Fotheringham-Maunder and Bruin criterion, but the form of the Indonesia visibility criterion (RHI criterion) may still be accepted because it is supported by the recent observation data. The difference in shape is due to the Indonesia visibility criterion (RHI criterion) does not distinguish between optical aid-based observations with naked-eye observations.
FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN Asmani, Jamal Ma'mur
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.451 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.130

Abstract

Thought of ‘Fikih Sosial’ Kiai Sahal Mahfudh is a method to explore and respond to the dynamics of law in society. ‘Fikih Sosial’ is a model of fiqh development based maṣlaḥah oriented with a clear manhaj. As an embryo of ‘fikih peradaban’ (civilizing fiqh), ‘Fikih Sosial’ was based on the method of the underlying ideas of Moslem scholars (‘ulamā’), not a product of their thoughts. Therefore, to follow the method, may result the same product and the different one as well. The method is to contextualize ‘traditional authoritative book’ (al-kutub al-mu’tabarah) through the undestanding of the applications of rules of uṣūl al-fiqh or qawā’id al-fiqhiyyah. The development of masālik al-'illah theory is also urgent in accordance with producing fikih based maṣlaḥah al-'āmmah. In this position, fikih Kiai Sahal completely answers the problem of the integration of authenticity and modernity which are often contradictory and antagonistic

Page 1 of 2 | Total Record : 18