Articles
414 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAU RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN ]]>
<![CDATA[Yusuf Saepul Zamil]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7815.938 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.6
<![CDATA[Abstract The construction of apartments or flats whose land comes from management rights on behalf of the government is very potential to cause disputes between the government, pengembangs and owners of apartments. This can happen when the owner of the apartment will extend the Land Use Rights (HGB) over the land with the apartment's occupants being rejected by the government because the HGB on the land with the inhabitants of the apartment stands on the land with the right of management and coincidentally the government will use the land for the other interest. In this research, the analytic descriptive research specification is used, with normative legal approach method, that is approach method which focuses on library research which is secondary data supported by primary data. Ownership of apartments is evidenced by the certificate of Property Owned of Unit Flats should be equalized with the provisions of property rights such as ordinary residential homes, property rights there is no term as long as the apartment building is still standing. Therefore, the legal protection that should be given by the government to the owners of the HGB land alongside their apartment stood on the Right of Management, by giving recommendation of extension of HGB on Land Together by paying user charges in accordance with the prevailing provisions.Abstrak Pembangunan apartemen atau rumah susun yang tanahnya berasal dari hak pengelolaan atas nama pemerintah sangat potensial menimbulkan sengketa antara pemerintah, pengembang dan pemilik apartemen. Sengketa tersebut dapat terjadi ketika pemilik apartemen bersama para penghuni apartemen akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah. Permohonan tersebut akan ditolak oleh pemerintah karena HGB atas tanah tersebut berdiri di atas lahan yang berstatus hak pengelolaan dan pemerintah akan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan atas  apartemen dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang harus dipersamakan dengan ketentuan hak milik seperti rumah hunian biasa, yaitu tidak ada jangka waktu sepanjang bangunan rumah susun masih berdiri. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah terhadap pemilik satuan rumah susun yang HGB nya berdiri di atas Hak Pengelolaan, yaitu dengan memberikan rekomendasi perpanjangan HGB Atas Tanah Bersama dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gwendolyn Ingrid Utama]]>;
<![CDATA[Vienna Melinda]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8789.933 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.8
<![CDATA[Abstract______________________________________________________________One of the informal sector that absorbs many workers is the domestic worker sector. Indonesia has come up with merely 1 (one) regulation on domestic employment relationship, namely Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 2 of 2015 on the Protection of Domestic Worker. This is a normative research.. This research has found that regulation of domestic work sector has been regulated on ILO Convention No. 189 Year 2011, which is not ratified by Indonesia. If the convention can be implemented in accordance with the conditions and situations of the people in Indonesian, then the arrangement will be better. Regulation of Minister of Manpower and Transmigration No. 2 Year 2015 has not been effective because the regulation is not accompanied by the force of sanctions against workers and employers, but only given to domestic worker suppliers.  Abstrak______________________________________________________________Salah satu sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja adalah bidang pekerjaan rumah tangga. Indonesia baru memiliki 1 (satu) pengaturan mengenai hubungan kerja rumah tangga, yaitu Peraturan Menakertrans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan proses pengolahan data sekunder melalui studi kepustakaan serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan kerja dalam rumah tangga sebenarnya telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang mana belum diratifikasi oleh Indonesia. Jika konvensi tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan situasi dari masyarakat di Indonesia, maka pengaturan di Indonesia akan lebih baik. Permenaker PRT belum dapat dikatakan efektif karena pengaturannya tidak disertai daya paksa berupa sanksi terhadap pekerja dan pemberi kerja, namun hanya diberikan kepada lembaga penyalur pekerja rumah tangga.]]>
<![CDATA[PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN PADA MASYARAKAT MADURA ]]>
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Mohammad Amir Hamzah]]>;
<![CDATA[Muffarijul Ikhwan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7723.179 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.9
<![CDATA[AbstractThis article aims to examine (a) the settlement of Madurese community heritage dispute among legal pluralism; (b) the Madurese consideration which tends to apply adat law based on the consensus principle of inheritance disputes. The enactment of Indonesian Law Number 3 year 2006, which provides absolute competence to the Shari’ah Courts in resolving first level cases among Moslems in the field of inheritance was not followed by the increase interest of Madurese to settle inheritance dispute in the Shari’ah Court. They prefer settling such disputes outside the court. This is a socio-legal research. The results shows that Madurese prefer adat law as the basis of inheritance dispute resolution rather than the state law. The consideration of Madurese to is to maintain harmony and to bind kinship relations between parties. On the other hand, they lack of understanding on civil or shari’ah court procedural law as well as the high expense if choosing a dispute resolution through court.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji (a) penyelesaian sengketa warisan masyarakat Madura di tengah pluralisme hukum; dan (b) pertimbangan masyarakat Madura lebih memilih hukum adat yang menggunakan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris ternyata tidak diikuti dengan peningkatan minat masyarakat Madura untuk menyelesaikan sengketa harta warisannya ke Pengadilan Agama. Masyarakat Madura lebih memilih penyelesaian sengketa harta warisannya secara non-litigasi. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sosio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa warisan di tengah pluralisme hukum, masyarakat Madura lebih memilih hukum adat sebagai dasar penyelesaian sengketa daripada hukum Negara. Yang menjadi pertimbangan adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga hubungan kekerabatan dan silaturahim diantara para pihak. Di samping itu, kurang pahamnya mereka tentang prosedur beracara dalam hukum formal dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan jika harus memilih penyelesaian sengketa perdata secara litigasi.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGATURAN SULTAN GROUND DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN HUKUM TANAH NASIONAL ]]>
<![CDATA[Rangga Alfiandri Hasim]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.231 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4
<![CDATA[Abstract Yogyakarta has privilege to manage their own household. Five additional authority among the procedures to fill office, position, duty, and authorities the governor and and Vice Governor; the Government's institutional, cultural, land and and spatial planning. Related authorities of the land authority of Yogyakarta have the privilege to regulate and administer Sultan Ground and Pakualaman ground based to law No. 13 year 2012 about Privilege. The arrangement need to be analysed legally associated with the National law of the land with the aim of sync that there are setting sultan ground and the right policy arrangement. This is a normative law research with historical approach related to the arrangement of sultan ground before occupation to the independent regulation and legislation approach associated to sultan ground to the national land.Based on methods and approach that was undertaken it can be produced surely none of the sultan of yogyakarta having domein over the land of sultan ground that is different from domein owned ny individuals although national law of the land admit that sultan ground is state land with the ratification of this features then based on the second principle of lex posteriori derogate legi priori. Abstrak Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. lima kewenangan tambahan itu antara lain tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah, budaya, pertanahan dan tata ruang. Terkait kewenangan bidang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam mengatur dan mengelola Sultan Ground dan Pakualaman ground dengan berbasis kepada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pengaturan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dikaitkan dengan Hukum Tanah Nasional dengan tujuan supaya terdapat sinkronisasi pengaturan Sultan Ground serta kebijakan yang tepat untuk pengaturannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan sejarah terkait pengaturan Sultan Ground dari masa sebelum penjajahan hingga jaman merdeka serta pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Sultan Ground dengan Hukum Tanah Nasional. Berdasarkan metode dan pendekatan yang dilakukan maka dapat dihasilkan bahwasanya Sultan Yogyakarta memiliki domein atas tanah Sultan Ground yang berbeda dengan hak milik / domein yang dimiliki perseorangan meskipun Hukum Tanah Nasional mengakui bahwa Sultan Ground adalah tanah negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka berdasarkan azas lex Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama. ]]>
<![CDATA[REFORMULASI PENGATURAN APLIKASI I-DOSER SEBAGAI NARKOTIKA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Jufryanto Puluhulawa]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.847 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.4
<![CDATA[AbstractI-Doser Application in smartphone had caused public anxiety and seized greater attention. The purpose of this research is to analyze whether the I-Doser Application application could be put into new narcotic category, to understand and to analyze the impact of law vacuum in I-Doser Application arrangement if understood from law certainty perspective, and to analyze law reformulation policy against I-Doser Application as digital narcotic through Indonesia’s ius constituendum. This is a normative research using statute, conceptual and comparative approaches. Result of this research indicated that I-Doser Application was viewed as the base concept of narcotic thus considered as new narcotic category. The implication of law vacuum, I-Doser Application had embedded its hegemony deeper that could ruin national well-being in the future unless a concrete law measure was taken, so that the necessary law reformulation policy against I-Doser Application as digital narcotic within Indonesia’s ius constituendum.AbstrakAplikasi I-Doser yang terdapat pada smartphone menimbulkan keresahan dan menyita perhatian publik. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa aplikasi I-Doser apakah dapat dikategorikan sebagai narkotika baru, memahami dan menganalisa dampak dari kekosongan hukum pengaturan tentang I-Doser dalam perspektif kepastian hukum dan menganalisa kebijakan reformulasi hukum terhadap aplikasi I-Doser sebagai narkotika digital dalam ius constituendum di Indonesia. Penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Hasil pembahasan, aplikasi I-Doser merujuk pada konsep dasar narkotika, dapat dikategorisasikan sebagai narkotika baru. Dampak dari kekosongan hukum, aplikasi I-Doser semakin menancapkan hegemoninya untuk merusak generasi bangsa kedepannya tanpa bisa diberikan sebuah langkah hukum yang kongkrit, sehingga diperlukan kebijakan reformulasi aturan hukum terhadap aplikasi i-doser sebagai narkotika digital dalam ius constituendum di indonesia.]]>
<![CDATA[RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Agus Kusnadi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.088 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4
<![CDATA[AbstractThe Indonesian Constitution states the presence of Government Affairs which is the full authority of the Central Government or absolute government affairs and concurrent. Concurrent affairs consisting of Government Affairs Mandatory are divided between the national, local, provincial and cities. As for Article 18 paragraph (5) of the 1945 Constitution, Regional Government run broad autonomy. This study examines the relationship with the supervision of the implementation of wide-ranging autonomy. The research problems are: First, to examine and analyze the implementation of supervisory relationship to the Regional Centre associated with the implementation of broad autonomy after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Second, to examine and analyze the arrangement of the Central and Local Governement in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government which is in conjunction with the region's autonomy.The method used in this research is normative, while the data analysis techniques used is qualitative and descriptive analysis. The result of this research shows that there is a political development in the field of Local Government, especially regarding monitoring of the Regional Centre adopted and implemented after the enactment of Law No. 23, 2014. The results shows that the guidance and supervision of the organization of local government, as stipulated Law No. 23 Year 2014 in implementation does not reduce or not handcuff local independence, and certainly not hinder development in the area. Abstrak UUD NRI Tahun 1945 menentukan adanya Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Adapun Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan pengawasan dengan penyelenggaraan otonomi luas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis hubungan pengawasan Pusat terhadap Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi luas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hubungan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hubungannya dengan kemandirian daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara itu, teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif dan deskriptif, sehingga penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptis-kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perkembangan politik hukum baru di bidang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang pengawasan Pusat terhadap Daerah yang dianut dan diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur  dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaannya tidak mengurangi atau tidak membelenggu kemandirian daerah serta tentu saja tidak menghambat pembangunan di daerah.]]>
<![CDATA[KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Firman Freaddy Busroh]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.09 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
<![CDATA[AbstractOne of the factorsthat hampers theimprovement of the investment climatein Indonesia is due to regulatory issues. Regulatory issues related to several industries including the land sector. Based on data from the Ministry of Agricultural and Spatial Planning / National Land Agency of Republic of Indonesia there are about 632 regulations related to land whereas 208 are no longer valid leaving only 424 regulations applicable. Regulation of some 424 hadimplementationproblems and conflicts between agencies.The primary key of law enforcement begins with the quality of theregulation. Due to regulation which has many shortcomings that need to be addressed to improve the investment climate in Indonesia. To overcpme these problems the Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency of the Republic of Indonesia, Mr. Sofyan Jalil  threw the idea of omnibus law to resolve regulations problems that influence the growth of investment in Indonesia. Sofyan jalil said that the government is discussing the legislation remedial solutions through the Omnibus Law. Omnibus Law's existence has been known in legal theories from common law countries. However, the existence of omnibus law is still lessknownamong the academic community of the faculty of law in Indonesia. For that purpose than this article to understand the omnibus law and its use to resolve the regulatory issues in Indonesia. AbstrakSalah satu faktor yang menghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia disebabkan karena permasalahan regulasi. Permasalahan regulasi terkait dengan beberapa bidang industri diantaranya adalah bidang pertanahan. Berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ada sekitar 632 regulasi yang terkait bidang pertanahan dimana 208 peraturan sudah tidak berlaku lagi sehingga yang berlaku 424 regulasi. Regulasi sebanyak 424 beberapa memiliki permasalahan penerapannya dan benturan antar instansi. Padahal kunci utama penegak hukum dimulai dari kualitas mutu regulasi yang berlaku. Akibat regulasi yang memiliki banyak kekurangan maka perlu untuk dibenahi karena menjadi faktor penghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bapak Sofyan Jalil melontarkan gagasan konsep Omnibus Lawuntuk menyelesaikan pemasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Sofyan jalil mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok solusi perbaikan undang-undang melalui Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law sudah dikenal dalam teori-teori hukum. Teori Omnibus Law berasal dari negara yang menganut sistem hukum common law. Akan tetapi keberadaan Omnibus Lawmasih kurang diketahui dikalangan civitas akademika fakultas hukum di Indonesia. Untuk itu tujuan daripada tulisan ini untuk memahami Omnibus Lawdan penggunaannya untuk membenahi permasalahan regulasi di Indonesia.  ]]>
