Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE) Maria Cicilia Pricemarina
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right. However, Kebirangga custom was still familiar with right constraint on land right holding especially for the land within the region of Kebirangga custom. Land was only acquired based on the allotment of tanah ulayat by Mosalaki such that fai wazu ana azo (custom citizens) were only considered as the cultivator without the right to transfer land right (selling or enclosing into bank as collateral). It deviated against the characteristic of property right in recent laws and regulations which stated that property right was the right to enjoy article/land in freedom regardless the exercising method whether it was used as collateral or guarantee, or could be transferred to other party, be released voluntarily, or be bestowed as religious donation as long as this should not contravene the existing laws and regulations, and not disturb the right of others. Method of this journal was socio legal research because the research attempted to examine the behavior of individual or community in relative to the law.Result of research indicated that Kebirangga custom region in Maukaro District still could not eliminate the role of custom law in regulating the possession of land right, or even remove the function of Mosalaki as the Chief of Custom. Property right certificate for land with the name of each holder (fai wau ana azo) was seemingly unsuccessful to displace the authority right of Mosalaki for custom property. It might be a fact that there was a dispute over the ownership based on positive law stipulations and also a debate over law certainty between positive law and custom law.Key words: right constraint, property right certificate for land, authority right of mosalaki (chief of custom)AbstrakPendaftaran hak atas tanah bertujuan agar para pemegang hak atas tanah akan dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun di wilayah adat Kebirangga terdapat pembatasan hak bagi pemilik sertifikat hak milik atas tanah di wilayat adat Kebirangga karena tanah diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat oleh Mosalaki, sehingga fai wazu ana azo (warga adat) hanya dipandang sebagai penggarap tanpa mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut ( menjual atau menjaminkan pada Bank) hal ini bertentangan dengan ciri dari hak Milik dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda/ tanah dengan sebebas-bebasnya dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan bisa dialihkan atau beralih kepihak lain, dapat dilepas secara suka rela serta dapat diwakafkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya dan tidak mengganggu hak orang lain. Dalam Jurnal ini Peneliti menggunakan metode penelitian socio legal research, yang merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah adat Kebirangga di Kecamatan Maukaro belum mampu menghilangkan peran hukum adat khusus dalam penguasaan hak atas tanah dari Mosalaki sebagai Kepala adat, meskipun telah ada sertifikat hak milik atas nama masing-masing orang (fai wazu ana azo), sehingga hak milik masih menjadi hak Mosalaki yang berlaku hingga saat ini, merupakan fakta masih adanya pertentangan akan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum positif dalam kepastian hukum antara hukum positif dan hukum adat.Kata kunci: pembatasan hak, sertifikat hak milik atas tanah, hak menguasai oleh mosalaki (kepala adat)

PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Diah Pawestri Maharani
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractWater is a basic requirement of all living creatures on earth. One one hand, the available of water in nature which potentially can be exploited by human tend to quality decline. On the other hand, the need of water always increase over time, not only because of the increace of human population, but also because of the intensity of the variation needs of water as a commercial comodities. Hence the imbalance between supply and demand of water raises conflict. This problem do not only occur among communities, or between societies and investors, but also occur between Indigeneous Communities with the State. In this paper the authors would like to highlight about the authority of the State in managing water resources included in determining policies. State authority is rooted in the constitutional mandate of the 1945 Constitution which states: "The Act of 1945, in particular article 33, paragraph (3), which reads:" Earth and water, and natural resources contained itside is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ". This article emerges basic concepts of the state rights of water resources. However, it is possible for the political law made by the State to deprive customary rights and fundamental rights of indigenous people who should be able to enjoy the water resources. In another regulation, namely Law No. 6 of 2014 about Desa (village), Article 103 letter b regulates the authorities of the Village People based on the origin of the rights owned by the Village People, including the setting and maintenance of their customary or indigenous territories. In this paper the author tries to analyze the State authority limitation when confronted with the authority of indigenous peoples relate to the same object, that is water in indigenous territories in Indonesia. The Author will use normative method and conceptual analysis.AbstrakAir merupakan kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup di dunia. Di satu sisi, ketersediaan air yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia, secara kualitas cenderung menurun. Sedangkan kebutuhan manusia akan air sebagai komoditas ekonomi selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air inilah kemudian rentan menimbulkan konflik. Konflik sumber daya air tidak hanya terjadi dalam antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan Investor, namun juga antara Masyarakat dengan Negara. Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti tentang kewenangan Negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya air termasuk dalam hal menentukan kebijakan-kebijakannya. Kewenangan Negara ini bersumber pada amanat konstitusi UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: â€œBumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatâ€. Pasal tersebut melahirkan konsep dasar Hak Menguasai sumber daya air oleh Negara. Tetapi, sangat dimungkinkan politik hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah justru merampas hak ulayat dan hak-hak dasar masyarakat adat yang seyogianya dapat menikmati sumber daya air tersebut. Dalam regulasi lain yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf b mengatur kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Desa Adat, termasuk pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat mereka. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan pembatasan kewenangan Negara jika dihadapkan pada kewenangan masyarakat adat atas satu objek yang sama yaitu air dalam wilayah adat di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis.

IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN DIREKSI BPR BERBENTUK PT BERDASARKAN POJK NOMOR 20/POJK.03/2014 TENTANG BPR Evina Dhana Hermansyah
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractFinancial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) has issued Regulation Number 20/POJK.03/2014 Regarding Bank Perkreditan Rakyat (â€œRegulationâ€). According to the Regulation, in case one of the members of Board of Director is vacant, BPR shall immediately purpose candidate of Director of company to OJK. Pursuant to the Regulation, BPR should obtain the candidate of its Director within 120 (one hundred and twenty) days after the position is vacant. The candidate(s) of Director should meet the requirements stated in the Regulation with a fit and proper test held by OJK, otherwise, it will not be approved. The objectives of this research are (i) to analyze the impact of POJK regarding the procedure for appointment of Directors (ii) also, to analyze how BPR should undertake legally before OJK states Board of Directors for a BPR. In several cases, if the candidate does not meet the requirements, BPR may propose candidate of Director to OJK more than 2 (two) times which may not comply with the Regulation regarding minimum number of Board of Director. According to Regulation, this shall be subject to sanction. The research is compiled by normative juridical methods through statute approach. As the result of research, submission of candidate of Board of Director stated in Regulation does not reflect certainty of law, especially to BPR. The Regulation may not comply with the minimum number of Board of Director for a long period although it is not purely the responsibility of BPR. With an uncompleted number of Board of Director, BPR could not act properly as a legal entity.AbstrakSejak Otoritas Jasa Keuangan (â€œOJKâ€) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (â€œPOJKâ€), maka dalam Bank Perkreditan Rakyat (â€œBPRâ€) wajib mengikuti ketentuan di dalamnya termasuk dalam hal penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.Â Dalam hal salah satu anggota Direksi BPR tidak terisi, maka BPR menetapkan pengganti anggota Direksi penggantinya kepada OJK berdasarkan POJK.POJK menetapkan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kepada BPR untuk menetapkan Direksi pengganti. Nama calon anggota Direksi yang diajukan BPR kepada OJK tidak serta merta diterima oleh OJK. Calon anggota Direksi yang diajukan tersebut harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Jurnal ini ditulis untukmenganalisis implikasi yang timbul terhadap BPR sehubungan dengan penetapan anggota Direksi berdasarkan POJK. Selain itu, penulisan jurnal ini juga untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan hukum yang dilakukan selama susunan anggota Direksinya belum memenuhi ketentuan POJK.Dalam beberapa kasus, BPR dapat berkali-kali mengajukan permohonan calon anggota Direksinya sehingga BPR melewati batas waktu yang ditentukan dalam POJK untuk memenuhi jumlah minimum anggota Direksi. Secara normatif berdasarkan POJK, BPR dapat dikenai sanksi atas tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi walaupun hal tersebut bukanlah mutlak kesalahan BPR.Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan dalam POJK ini sehubungan dengan penetapan anggota Direksi BPR masih belum memberikan kepastian hukum bagi BPR. Ketentuan di dalam POJK terkait dengan pelaksanaan peneteapan anggota Direksi BPRÂ dapat menyebabkan BPR tidak memenuhi jumlah minimum anggota Direksi untuk jangka waktu yang relatif lama. BPR yang tidak memenuhi jumlah minimal anggota Direksi menyebabkan BPR tersebut tidak memiliki organ yang utuh sebagai suatu badan hukum.

PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. TAHUN 2015 Oktein Josephus Susak
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractPretrial arrangement in the Criminal Procedure Code is a strict rule with a clear limitation. One function of pretrial is to test the validity of the initial arrest and detention as a forced effort on behalf of legislation. Pretrial in the formulation of the Criminal Procedure Code is more directed at administrative oversight. In a pretrial ruling No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., judges have intruded normative boundaries by extending the authority of a preliminary hearing object includes examining â€œdetermination of the suspectâ€, although not explicitly mentioned in the Criminal Procedure Code provisions. The problem in this research is â€œHow is the existence of Criminal Pretrial Case Decision No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., viewed from the aspect of justice and the rule of law?â€. This research is a normative juridical approach method using the conceptual approach, case approach and the approach of legislation. Based on the findings, it was concluded that the examination in pretrial is a voluntair examination as an effort to actualize the procedural justice, but related Â to a quo case, to realize substantial justice the judges act by entering the â€œdetermination of the suspectâ€ as an element of the object of new norms in the series Article 77 letter a Criminal Procedure Code into a pretrial authority. This creates legal uncertainty, since it contradicts with the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Noscitur a Sociis principle, Ejusdem Generis principle and the principle of Expressio Unius Exclusio Alterius. With the model of reasoning methods argumentum a'contrario as one of the construction methods of the law against Article 77 letter a Criminal Code, it is known that the â€œdetermination of the suspectâ€ is not a pretrial object . The actions of judges had exceeded its authority, and the logic of the law of the judge in the formation of the new norm object element does not include extensive interpretation but a construction model law by analogy to the method of interpretation is contrary to the principle of legality and is not allowed in criminal law.Â AbstrakPengaturan praperadilan dalam KUHAP merupakan aturan yang ketat dengan limitatif yang jelas. Salah satu fungsi praperadilan adalah untuk menguji keabsahan proses awal penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa atas nama undang-undang. Praperadilan dalam rumusan KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif. Dalam putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., hakim telah menerobos batasan normatif dengan memperluas obyek kewenangan pemeriksaan praperadilan meliputi pemeriksaan â€œpenetapan tersangkaâ€, meskipun secara eksplisit ketentuannya tidak disebutkan dalam KUHAP.Permasalahan dalam penelitian ini adalah â€œBagaimana eksistensi Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel.,Â ditinjau dari aspek keadilan dan kepastian hukum?â€. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemeriksaan dalam praperadilan merupakan pemeriksaan voluntair sebagai upaya mewujudkan keadilan prosedural, namun terkait perkara a quo, hakim seolah-olah hendak mewujudkan keadilan substansial dengan memasukkan â€œpenetapan tersangkaâ€ sebagai unsur objek norma baru dalam rangkaian Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi kewenangan praperadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, asas Noscitur a Sociis, asas Â Ejusdem Generis dan asas Expressio Unius Exclusio Alterius. Dengan model penalaran metode argumentum aâ€™contrario sebagai salah satu dari metode konstruksi hukum terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, diketahui bahwa â€œpenetapan tersangkaâ€ bukanlah obyek praperadilan. Tindakan hakim tersebut telah melampaui kewenangannya, dan logika hukum hakim dalam pembentukkan unsur objek norma baru tersebut tidak termasuk penafsiran ekstensif namun merupakan model konstruksi hukum dengan metode interpretasi analogi yang bertentangan dengan asas legalitas dan tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.Â

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERIAN GAJI KEPADA ORGAN YAYASAN DALAM PENGELOLAAN YAYASAN PENDIDIKAN Ya' Muhammad Irwansyah
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractFoundation as one of the legal entity in Indonesia has existed before the enactment of Law Foundation Number 16 of 2001, on August 06 2001. The problems arising out of the enforcement of Law Foundation is the prohibition of salary to the foundation trustee as stated in Article 5 of Law Foundation and the imposition of sanctions for violations are set out in article 70 of Law Foundation. Â Â This journal uses empirical research methods to see the law in reality and examine the law in society. But the reality is the implementation is not yet fully achieved because there is no controlled of foundations from the outside. Especially with the provisions of Article 6 of Law Foundation, which provides opportunities for foundations trustee to get benefit, rather than as salary, but in the form of reimbursement of expenses that have been incurred so if it can be interpreted as a deviation to the article 5. The aim of this journal is to provide an overview of the implications of the existing regulations with the application in reality, especially foundations as providers of educational institutions so that it can be concluded that the prohibition prohibition against the granting of salary are basically not meet the elements of justice when viewed from the theory of justice and the rule of law, and contrary to the 1945 Constitution which has guaranteed the right of every citizen to obtain a job and obtain reasonable compensation on the job.Â AbstrakYayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia telah didirikan sebelum diberlakukannya Undang- undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pada tanggal 06 Agustus 2001.Salah satu permasalahan yang timbul terhadap pemberlakuan Undang-undang Yayasan adalah adanya larangan pemberianÂ gaji/ upah kepada organ yayasan sebagaimana tercantum pada pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut diatur pada pasal 70 Undang- undang Yayasan. Metode penelitian secaraempiris digunakan dalam jurnal ini yang untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Namun pada kenyataan di keseharian, pelaksaannya belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya pengawasan terhadap yayasan dari luar.Apalagi dengan adanya ketentuan pada pasal 6 Undang-undang Yayasan yang memberikan peluang bagi organ yayasan untuk memperoleh manfaat, bukan sebagai gaji/ upah, namun berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan sehingga jika ditafsirkan dapat dijadikan sebagai penyimpangan terhadap pasal 5 tersebut.Tujuan dalam penulisan jurnal ini untuk adalah memberikan gambaran mengenai implikasi antara peraturan yang telah ada dengan penerapan dalam keseharian khususnya yayasan sebagai penyelenggara lembaga pendidikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan terhadap pemberian gaji/ upah tersebut pada dasarnya belum memenuhi unsur keadilan jika dilihat dari teori keadilan dan kepastian hukum, serta bertentangan dengan konstitusi dimana UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh imbalan yang layak atas pekerjaannya tersebut.

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA Dony Aditya Prasetyo
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThere is an increace of state activity on outer space every year. Â Each activity has concequences. One of these concequenses is the increase of space debris. Space debris which is produced by outer space state activity could be caused by space junk or other space object that have expired. Those space object stay on the earth orbit for a long period. State has the responsibility to keep their activities according to the magna carta of outer space law called the Outer Space Treaty. In this case, states which conduct their activities on outer space and produce space debris have failed to conduct their obligation to maintain the outer space that is a common heritage of mankind. The area must be available for future uses. There is a need for a new international instrument to control the population of space debris. This jurnal uses normative legal research method and statute approach, mainly international agreements related to space law. Â Â AbstrakKegiatan negara di ruang angkasa hingga saat ini telah ribuan kali jumlahnya. Semua kegiatan tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Salah satu akibat dari maraknya kegiatan negara di ruang angkasa adalah makin banyaknya sampah yang berasal dari hasil kegiatan negara. Sampah ruang angkasa tersebut terdiri dari benda-benda sisa kegiatan ataupun benda angkasa yang tadinya digunakan namun masa hidupnya telah habis sehingga dibiarkan begitu saja keberadaannya di ruang angkasa. Pada hal ini, negara telah lalai menjalankan tanggung jawabnya yakni menjaga supaya ruang angkasa yang merupakan milik bersama umat manusia tetap terjaga keberadaannya dengan baik. Hal tersebut bertujuan supaya ruang angkasa tetap menjadi wilayah yang layak untuk digunakan hingga waktu yang akan datang. Diperlukan instrumen hukum internasional yang baru untuk mengatur keberadaan sampah ruang angkasa tersebut.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan hukum tertulis terutama Perjanjian Internasional yang berhubungan dengan Hukum Ruang Angkasa.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper examines and analyzes the role and constraints of the Department of Social Welfare and Labor of Padang in carrying out child protection economically exploited. This paper uses socio legal research. The results of this paper are: Department of Social Welfare and Labor of Padang has been quite active in implementing the protection of children who are economically exploited, by conducting raids, coaching and training. The obstacles foundwere classic, namely: the nature of the child, the family, the fade of religious values, education, community, economic, cultural shift, the lack of facilities for the development of children, the lack of human resources, and inadequate funds. The author expects that in the future the child is considered by the government of Padang and also by the Child Family and Community.Â AbstrakTulisan ini meneliti serta menganalisis peran dan kendala-kendala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam menjalankan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Tulisan ini menggunakan penelitian socio legal. Hasil dari tulisan ini adalah: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah cukup aktif dalam melaksanakan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dengan mengadakan razia, pembinaan dan pelatihan. Kendala yang ditemukan, adalah kendala yang terbilang klasik yaitu: sifat dari anak, keluarga, nilai-nilai agama yang luntur, pendidikan, lingkungan masyarakat, masalah ekonomi, pergeseran budaya, fasilitas pembinaan anak yang kurang, sumber daya manusia yang kurang, dan dana yang kurang memadai. Penulis mengharapkan kedepannya, agar anak lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Padang serta Masyarakat dan Keluarga anak.

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 Agus Kusnadi; Aan Eko Widiarto
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Cooperative identity is at risk with the Act 17 of 2012 on Cooperatives, which relies on the values of capitalism. Capitalism is characterized through the economic activities and financial control by the efforts of large private properies in the sense of the individual and groups, profit oriented, the market economy competition dominant supported by consumerism, and the pricing of labor that follows the market mechanism. As a result, it is importance to make purification of cooperative base on UUD 1945 as set in Art. 33 par. (1), to make clear the principles of constitutionality of cooperatives in Indonesia. The principle of the constitutionality of the cooperative include brotherhood, man as main actors, social welfare oriented, synergy, market driven, shared interests, and mutual interest.Â AbstrakJati diri koperasi terancam hilang dengan adanya UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyandarkan pada nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme dicirikan adanya kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh usaha-usaha besar milik privat dalam arti orang seorang maupun keluarga, akumulasi laba sebesar-besarnya dalam motif profit (profit oriented), ekonomi pasar persaingan dominan yang ditopang dengan konsumerisme, dan penentuan harga tenaga kerja yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya diperlukan pemurnian bangun usaha koperasi sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (1) sehingga jelas prinsip-prinsip konstitusionalitas koperasi di Indonesia. Prinsip konstitusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan mutual interest.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Mira Nila Kusuma Dewi
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ A General Meeting of Shareholders(GMS) can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) Law on Limited Company. The result of this meeting should then be made in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Law on Limited Company. The participants that could not attend the meeting physically will require an electronic signature (e-signature). A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data which position is recognized as valid as evidence based on Law of the ITE and the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of Year 2014 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. This research purposes are: (1) To analyse the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document (2) To analyse whether the deed minutes of the GSM conducted via electronic media can be applied as legal evidence before court. Research method used is normative research with statute approach, using systematic interpretation and principle of lex specialis derogate legi generali in processing step. It can be concluded that the status of GMS deed held by means of electronic media is authentic and can be used as legal evidence before court, based on principle of lex specialis derogate legi generali and extensive interpretation. AbstrakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui teleconference, video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasalÂ 21 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik, (2) Untuk menganalisa apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan asas lex specialis derogate legi generali, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali dan interpretasi ekstensif.

ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH Riana Susmayanti
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Â AbstractFive years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to the Central Jakarta District Court (PN Jakarta Pusat) by case No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Based on the tort, PN Jakarta Pusat punished the Government. Against the decision, President Susilo Bambang Yudhoyono appealed to Central Jakarta District Court (PT DKI). By decision No. 404/PDT/2012/PT.DKI, PT DKI canceled decision of the PN Jakarta Pusat. By using case approach, this normative research compares and analyzes both decisions and try to understand the judgesâ€™ ratio decidendi (reason). This paper aims to show the contradictions between decision of PN Jakarta Pusat and PT DKI. The judges of PN Jakarta Pusat had made law finding and progressive decision by punished the government because of the tort (ignorance of the social security as the citizenâ€™s constitutional right). In the opposite, the judges of PT DKI prefers legal formal aspects, and ignore the substance of justice for citizens which had been made by the judges of PN Jakarta Pusat.Â AbstrakLima tahun setelah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Â Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengundangkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagaimana yang disyaratkan oleh UU SJSN. Terhadap pengabaian pemerintah tersebut, 120 (seratus dua puluh) orang WNI mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah. Terhadap putusan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan banding. Dalam putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKI, hakim PT DKI membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut.Â Penelitian yuridis normatif ini membandingkan dan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut, dengan pendekatan kasus (case approach) dan memahami ratio decidendi (reason) hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Tulisan ini bertujuan menunjukkan kontradiksi putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Hakim PN Jakarta Pusat telah membuat penemuan hukum (rechtvindig) melalui putusan yang progresif dengan menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah untuk segera melaksanakan UU SJNS dengan langkah-langkah konkret. Sebaliknya hakim PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut hanya mempertimbangkan aspek legal formal saja karena terfokus pada kewenangan mengadili PN Jakarta Pusat dan mengabaikan substansi keadilan bagi warga negara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA