cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
 12   13   14   15   16 
Back Matter April 2017 Hartatik, Ratna Sri
Arena Hukum Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.395 KB)

Abstract

Petunjuk Penulisan Jurnal Arena Hukum
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH Annisa Setyo Hardianti
Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.103 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.5

Abstract

AbstractThe general understanding of grant is an act included in a legal action in which transfer of ownership rights are intentionally transferred to those or others. The grants under civil law stipulated in the Law of Civil Law or Burgelijk Wetboek (BW) in Article 1666 to Article 1693, whereas in Islamic law grants are stipulated in Islamic Law Compilation (KHI) from Article 210 to Article 214. The Principal Problems in Cancellation Deed of Grant numbers: 162 / KLJ / 11/1999, where there was a mistake of judgment on the first and second claims is that the Religious Court authority to decide the case of cancellation deed grants whereas there are already rules which clearly stipulates that the Religious Court authorized in deciding the case among Muslims in Article 3 and Article 49 of Law No. 3 of 2006 which has been updated to Law Number 50 Year 2009 on Religious Courts. To the level of Final Appeal and Review of judgment turned into the Religious Court in charge of the case of cancellation of the Grant Deed. The objective to be achieved through this research is to analyze the Supreme Court ruling number: 78 PK / Ag / 2013 and all processes so that there is an error the same for judges who would decide a similar case. The study was conducted using the method of juridical normative statute approach and conceptual approach which is then analyzed by using prescript. The Judge's decision that deviates from the rules of law regarding the authority of the Religious Court may result in an injustice and not achieving legal certainty, while the state has regulated it very clearly in the Act. AbstrakPengertian hibah secara umum yaitu hibah termasuk dalam perbuatan hukum dimana terjadi pemindahan hak kepemilikan yang sengaja untuk dialihkan kepada pihak atau orang lain. Adapun hibah menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693, sedangkan dalam hukum Islam hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Dalam Pokok Permasalahan pembatalan Akta Hibah nomor : 162/Klj/11/1999, dimana terjadi suatu kesalahan yaitu putusan pada tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus perkara pembatalan Akta Hibah tersebut sedangkan sudah ada aturan yang dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hingga pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusan berubah menjadi Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akata Hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis putusan Mahkamah Agung nomor: 78 PK/Ag/2013 beserta segala proses sehingga tidak terjadi suatu kesalahan yang sama bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik preskripif. Putusan Hakim yang menyimpang dari aturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengakibatkan terjadinya suatu ketidakadilan dan tidak tercapainya suatu kepastian hukum, sedangkan negara telah mengatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang.  
Back Matter Agustus 2017 Hartatik, Ratna Sri
Arena Hukum Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.97 KB)

Abstract

Petunjuk Penulisan Jurnal Arena Hukum
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN BANK TANAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ASET TANAH NEGARA BERKEADILAN Fatimah Al Zahra
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9880.639 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.2

Abstract

AbstractThe amount of land that remains is not proportional to the needs of the physical development of land for growing along with the increasing population. This condition resulted in the incidence of social conflict. Communities tend to be unwilling to let go of land that it owns for infrastructure development under the pretext of price set by the Government is too low. Land Bank can be one alternative procurement ground nirkonflik that can be applied to overcome the crisis in infrastructure development. By using the methods of normative legal research, this research aims to analyze the concept of a land bank with the statute approach, a conceptual approach, and comparative approach. With the summary that the construction of the law setting the land bank as an attempt to realize the asset management within State land can be achieved by establishing rules concerning the level land bank legislation. The values of Justice, legal certainty and legal expediency in organizing land bank should be included in the basis and legal norms on the charge of draft legislation that will be compiled. AbstrakJumlah tanah yang tetap tidak sebanding dengan kebutuhan tanah untuk pembangunan fisik yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya konflik sosial. Masyarakat cenderung tidak mau melepaskan tanah yang dimilikinya untuk pembangunan infrastruktur dengan dalih harga yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah. Bank tanah dapat menjadi salah satu alternatif pengadaan tanah nirkonflik yang dapat diterapkan untuk mengatasi krisis tanah dalam pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bank tanah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan simpulan bahwa konstruksi hukum pengaturan bank tanah sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan aset tanah negara berkeadilan dapat tercapai dengan membentuk aturan mengenai bank tanah yang setingkat undang-undang. Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan bank tanah harus dimasukkan dalam asas dan norma hukum pada muatan rancangan undang-undang yang akan disusun.
Back Matter Desember 2017 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 10, No 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.236 KB)

Abstract

Petunjuk Penulisan Jurnal Arena Hukum
KEWAJIBAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Benny Krestian Heriawanto
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6456.428 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.6

Abstract

AbstractThis article is designed to investigate and analyze the legal consequence of non-performance obligation to keep the Notary protocol by a Notary. Performing the position, a notary is required to behave in a certain way, some of the behaviors are recognized as ethical behavior which is stipulated in the ethic code and as obligation that is established by Notary Profession Act. One of the behaviors demand is the obligation to keep the Notary protocol and cause legal consequence for the non-fulfillment obligation.. This article is analyzed with Normative Legal Research Method with statute and conceptual approach. Based on the study and analysis can be concluded that the violation of the obligation, Notary who is proven intentionally or negligently perform the obligation of Notary to save Notary protocol, there are responsibility and/or accountability that cause legal consequence, in the form of sanctions both administrative, civil and even criminal. AbstrakArtikel ini disusun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban menyimpan Protokol Notaris oleh seorang Notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatan, Notaris dituntut untuk berperilaku dengan cara tertentu, sebagian perilaku tersebut diakui sebagai perilaku etis yang diatur dalam kode etik dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang undang tentang Jabatan Notaris. Salah satu tuntutan perilaku tersebut adalah kewajiban menyimpan protokol Notaris dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum. Artikel ini disusun dengan normatif legal research metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan bahwa dengan dilanggarnya kewajiban tersebut,  Notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai melaksanakan kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris terdapat tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang melahirkan akibat hukum berupa sanksi baik administratif, perdata dan bahkan pidana.
MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Dyah Octorina Susanti
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6604.275 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.4

Abstract

AbstractThis study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective. Couples often make prenuptial agreements that contain separation of property before the marriage ceremony. In fact, there are husband and wife who separates his property after the marriage took place. This is a normative research using legal and conceptual approach. The result shows that the concept of separation of property in marriage has been in accordance with masalahah mursalah, where the concept of separation of property is a form of protection of the soul and property of married couples. Abstrak Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan evaluasi mengenai konsep pemisahan harta dalam perkawinan berdasar perspektif Maslahah Mursalah. Pasangan suami istri kerap membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta sebelum dilakukan akad nikah, pada kenyataannya terdapat suami istri yang memisahkan hartanya setelah perkawinan berlangsung. Menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah konsep pemisahan harta dalam perkawinan pada perspektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini memberikan penjelasan bahwa konsep pemisahan harta dalam perkawinan telah sesuai dengan maslahah mursalah, dimana pada konsep pemisahan harta merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta pasangan suami istri.
DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP Risno Mina
Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.228 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1

Abstract

AbstractThere is an increace of environmental problem every day. This indicates that environmental policies have not yet succeeded. Exploitation of natural resources and environment has caused deterioration of the quality of natural resources, especially in monitoring and development of life mechanism. Aligned with the Regional Autonomy, in terms of authority to manage natural resources and environmental preservation, there is a need to inprove the role of local community in environment protection and management. This role of community can guarantee the dynamics of environment protection and management so that this activity can answer those challenges. Mechanism of community participation needs to be invested in daily life through mechanism of democracy. It is safe to say that one of the strategies to effectively manage environment within the frame of regional autonomy is by involving participation of the community in environment protection and management. Policies from regional autonomy regarding environment have impacted on the growth of resolution concept towards environmental problems that highlights more on the dimensions of local wisdom of each community rather than environmental resolution based on high tech. the regional autonomy can be seen asa astrength of Indonesia to implement decentralization of environmental management as an alternative to resolve environmental problems.  AbstrakPermasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Sejalan dengan Otonomi Daerah, dalam hal ini pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan otonomi daerah dalam  Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal daripada penyelesaian masalah lingkungan berbasiskan teknologi tinggi. Dengan adanya otonomi daerah, merupakan modal bagi Indonesia untuk mengimplementasikan desentralisasi tata kelola lingkungan hidup sebagai upaya alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan. 
KIOS PASAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT Nurul Masfufah
Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.148 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.6

Abstract

AbstractThis journal aims to identify and analyze the market stalls as the object of credit guarantees. This research is a normative juridical research (Normative Legal Research) by using the conceptual legislation approach, assisted with legal materials that will be described, and analyzed in relation to one another. Guarantee intimately is related to loans. Good guarantee should be able to provide a sense of security, provide legal certainty and to provide legal protection for creditors. There are various forms of guarantees given debtors, including in the form of a market stall. Market stall in law collateral material can not be categorized as immovable, for to be categorized as "things" it has not met the elements contained in Book II of the Civil Code and market stalls only permits the use of the place alone where they do not deliver relations material, therefore there is no direct relationship between traders as the object (the market stalls are used). So that when the market stalls used as a guarantee of legal protection for the loan, the creditor itself is weak because the market stall can not be bound by the guarantee institution in Indonesia. AbstrakJurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kios pasar sebagai objek jaminan kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Jaminan berkaitan erat sekali dengan pemberian kredit. Jaminan yang baik haruslah yang dapat memberikan rasa aman,  memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Ada berbagai macam bentuk jaminan yang diberikan debitor,  diantaranya berupa kios pasar. Kios pasar di dalam hukum jaminan kebendaan tidak bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena kios pasar untuk dapat dikategorikan sebagai “benda” belum memenuhi unsur yang ada dalam Buku II KUHPerdata, yang mana kios pasar hanya merupakan ijin pemakaian tempat semata dimana tidak melahirkan hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada hubungan langsung antara pedagang dengan bendanya (kios pasar yang dipakainya). Sehingga apabila kios pasar dijadikan suatu jaminan kredit maka perlindungan hukum untuk kreditor itu sendiri lemah karena kios pasar tidak dapat diikat dengan lembaga penjamin yang ada di Indonesia. 
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN Helmy Nuky Nugroho
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.69 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.1

Abstract

AbstractAccording to article 154, paragraph 2 of the ACT 23, 2014 the implementation of the duties and authority of parliaments is set in the code of conduct. Member of House of Representatives of District / city perform other duties according to the regulation  including the code of ethics. They exercise the rights and obligations under the code of conduct. This article will analyze the role of the Honor Code Agency in the enforcement of violations committed by the council members. The factors restricting the performance of Honor Code Agency in Pemalang. The strategy to improve the Agency performance. This article is a  juridical sociological research which uses  a qualitative approach. Sources of research data is primary and secondary data. The techniques used are interviews, observation, and literature studies. The results showed that in carrying out the duties and authority of the Honor Agency of legislative body has an active and passive function. The active function is to evaluate each member of the Board in the meeting, to supervise legal product that is produced, reviewing the intensity of the meeting by members of Parliament. The passive function is to evaluate and process complaints, ethical issues or crime committed by members of Parliament. Factors that affect the performance is a code of ethics that has not been established, litigation procedures conflicts, the procedural issues of complaint, low cooperation of complaint, and the nature of solidarity among members of parliament. Board performance improvement strategy is based on the establishment of a code of ethics and litigation privilege Agency, meeting attendance evaluation, public courtroom, optimization of existing facilities in the working paper of Parliament. Board member attendance strategy evaluation is based on the evaluation of the Agency's internal honor, value filtering, the policy statement of honor Agency, penalties or rehabilitation.AbstrakSesuai Pasal 154 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tata cara pelaksanaan Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam tata tertib. Anggota DPRD Kabupaten/kota melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Tata Tertib. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan jurnal ini adalah: peranan Badan Kehormatan DPRD dalam penegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Faktor Penghambat Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pemalang. Strategi peningkatan kinerja badan kehormatan DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data: wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Kehormatan DPRD memiliki fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif yaitu evaluasi setiap anggota dewan dalam rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, meninjau intensitas rapat yang dilakukan anggota DPRD. Fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu mengevaluasi dan memproses aduan  yang masuk, aduan dalam hal ini tentang permasalahan etik atau pidana yang dilakukan anggota DPRD. Faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Kehormatan perekrutan anggota Badan Kehormatan, belum mengatur kode etik, terbenturnya tata beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, sifat solidaritas antar anggota DPRD. strategi peningkatan kinerja Badan kehormatan terealisasi : berdasarkan pembentukan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, evaluasi kehadiran rapat, public hearing, optimalisasi sarana prasaran yang ada di DPRD. Strategi evaluasi kehadiran anggota dewan : evaluasi internal badan kehormatan, penyaringan nilai, pemanggilan anggota dewan, pernyataan anggota dewan, kebijakan badan kehormatan, pemberian sanksi atau rehabilitasi. 

Page 14 of 42 | Total Record : 414

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue