Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

13 14 15 16 17

IMPLIKASI PENERAPAN PROGRAM E-HEALTH DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Sinta Dewi Rosadi
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe ICT advancement to connect health centers and hospitals to use electronic health applications (e-health) has become a global issue. E-health which is one of the Action Plan of the World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 is an ICT-based application for the health care industry. The use of e-health application is to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical process involving the organization of medical services in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurers also involves the patient as a consumer. But in the service process will collect some sensitive personal data of consumers and cause new legalÂ problems, to what extent of the health providers can protect the personal data of patients that their personal data can be accessed, disseminated easier through advances in ICTs. This research aims to examine in depth about how far patient's personal data will be protected in e-health program and how far the existing law has provided protection. The method used is normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The process of data collection is done through literature and field research. The results of the research to date e-health program has been carried out in several provinces in Indonesia but until now the existing regulations do not provide maximum protection of personal data of patients. The approach of existing law is still sectoral and very general therefore has not yet provide maximum protection Â AbstrakPemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan pusat kesehatan maupun rumah sakit dengan menggunakan aplikasi electronic health (e-health) telah menjadi isu global. E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien Â dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam tentang bagaimana perlindungan Â data pribadi Â Â pasien dalam program e-health dan bagaimana hukum yang ada (existing law) dalam memberikan perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan juridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Â Hasil penelitian hingga saat ini program e-health telah dilakukan dibeberapa Propinsi di Indonesia akan tetapi hingga saat ini peraturan yang ada (exisiting law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sekoral dan tersebar dalam beberapa perundang-undangan.Â

EFEKTIVITAS AKAD PEMBIAYAAN BAI' AL- WAFA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL Kudus Kudus; Naghfir Naghfir
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAkad Bai' al-Wafa is a complementary in the form of loans granted by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Branch Wonokerto as a buyer (creditor) to its members (sellers) that need funding on condition that the goods sold can be bought back by the seller. Concerning the source of funds used by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) comes from the savings of members for the sake of the smooth customer financing of Bai' al-Wafa. The purpose of this study is to analyze the perspectives of scholars towards the contract implementation of the Ba'i al-wafa in BMT UGT Sidogiri, to determine the effectiveness of Baiâ€™ al-Wafa in BMT UGT Sidogiri, and to analyze the benefits of contract Baiâ€™ al-Wafa in BMT UGT Sidogiri. This is an empirical legal research using a legal sociological approach. The sources of data in this study are primary and secondary, as for primary data is obtained from the results of interviews with UGT Sidogiri BMT clients, BMT UGT itself and the clergy. While secondary data is obtained from laws and regulations such as Act No. 10 of 1998 on banking, Act No. 21 of 2008 concerning the shari'a banking and shari'a law economy book. The results of this study is that the presence of financing al-Wafa agreement can not be allowed because it is essentially in buying and selling is the perfect of property in a way to avoid usury. While the essentiall in buying and selling is an addition to his home, which is a contract that indicates to be returned with additional terms, either on purpose or not. Then the buyer is free to make goods such guarantees may not be sold to the public. The societies responsif towards BMT UGT is effective because people are easier to obtain financing services.Â AbstrakAkad Baiâ€™ al-Wafa merupakan pelengkap yang berbentuk pinjaman yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Wonokerto, selaku pembeli (pemberi hutang) kepada anggotanya selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota demi kelancaran nasabah dalam pembiayaan Baiâ€™ al-Wafa. Pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah 1. Bagaimana penerapan akad Baiâ€™ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri. 2. Bagaiamana efektivitas akad pembiayaan Baiâ€™ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri dan ke 3. Apa manfaat akad pembiayaan Baiâ€™ al-Wafa terhadap perkembangan ekonomi syariâ€™ah di masa akan datang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad Baiâ€™ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri, selanjutnya yaitu untuk mengetahui efektivitas Baiâ€™ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri, serta menganalisis manfaat akad Baiâ€™ al-Wafa di BMT UGT Sidogiri. Adapun Jenis metode penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (Socio legal). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, adapun data primer di peroleh dari, hasil wawancara dengan para nasabah BMT UGT Sidogiri, pihak BMT UGT sendiri dan para ulama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undang. Di antaranya. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariâ€™ah, serta kitab hukum ekonomi syariâ€™ah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Keberadaan akad pembiayaan (Jual beli) Al-wafa, tidak dapat diperkenankan karena hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakekatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Yaitu suatu akad yang menunjukkan hal tersebut akan dikembalikan dengan syarat tambahan, baik sengaj maupun tidak. Maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak boleh dijual dengan pihak manapun. Responsif masyarakat terhadap diterapkannya akad pembiayaan Baiâ€™ al-Wafa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT sangat efektif karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan.

HARMONISASI PENGATURAN PEMBERIAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI WARGA NEGARA ASING Asto Legowo
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Abstract This journal aims to analyze the juridical implications against he disharmony of granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia, as well as reviewing and analyzing while also finding a formulation that is harmonious to the reconstruction of granting a period of use rights as a dwelling for foreigners to provide legal certainty in the future to come. The journal uses a normative juridical legislation and conceptual approach. The research results have showed that the implications jurisdiction over disharmony granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia is uncertainty and contrary to the principles of the formation of legislation, one of which embraces about the principle of correspondence between the type and substance that is important in the formation of a legislation. Such legal uncertainty and contradiction of the principles arises from the inconsistencies of use rights and the dualism of extension and renewal process. Further, harmonisation in the reconstruction in the future to come was done with a few point changes and / or adjusting the settings on the granting of a period of use rights for foreigners as shelter administered over 25 (twenty five) years as well as the enactment of setting back the upgrade procedure without knowing the extension procedure in Article 7 of regulation Number 103 of 2015.Â Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia,serta mengkaji dan menganalisis yang sekaligus menemukan suatu perumusan yang harmonis terhadap rekonstruksi pemberian jangka waktu hak pakai sebagai hunian bagi Warga Negara Asingdalam memberikan kepastian hukum dimasa yang akan mendatang. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia adalah ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Asing dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya menganut tentang asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang menjadi hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, ketidakpastian hukum dan pertentangan asas tersebut muncul akibat adanya inkonsistensi pemberian jangka watu hak pakai dan dualisme proses perpanjangan dan pembaruan. Selanjutnya, Harmonisasi dalam rekonstruksi pemberian jangka waktu hunian bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia di masa yang akan mendatang dilakuan dengan beberapa point perubahan dan/atau penyesuaian pengaturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian yang diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun serta pengaturan diberlakukannya prosedur pembaruan tanpa mengenal kembali prosedur perpanjangan dalam Pasal 7 PP Nomor 103 Tahun 2015.

KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI "JUS COGENS" DALAM HUKUM INTERNASIONAL AAA Nanda Saraswati
Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIn international law, there are norms which have the status or degree of jus cogens, therefore may not be violated, excluded or exempted under any circumstances. When a new norm of jus cogens in international law emerges, any treaty in conflict with that norm becomes invalid or void. This is what distinguishes jus cogens with other norms or principles in international law. This journal aims to determine the criteria for determining the principles of jus cogens and to analyze which human rights can be categorized as a jus cogens in international law. This journal is a normative research, using a statute and a conceptual approach. To determine the criteria of jus cogens, this paper analyzes that it should be done by looking at the formal aspects, namely the condition that forms the norm, and the substantive aspects, which are substantially the binding norrm itself. These two aspects are then used to determine which human rights can be catagorized as jus cogens. It can be seen from international recognition, the language in international agreements, both in the preamble and the articles, the majority of countries that have ratified the agreement, and also the analysis of the decision or judicial body towards such international norms.AbstrakDalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang memiliki status jus cogens, sehingga tidak dapat dilanggar, dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun. Bila muncul norma jus cogens yang baru dalam hukum internasional, maka perjanjian yang telah ada yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi tidak sah atau batal. Hal inilah yang membedakannya dengan norma dan prinsip hukum internasional yang lain. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kriteria untuk menentukan prinsip jus cogens dalam hukum internasional serta menganalisa hak asasi manusia apa saja yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens dalam hukum internasional. Jurnal ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menentukan kriteria jus cogens, jurnal ini menganalisa bahwa hendaknya dilakukan dengan melihat aspek formal, yaitu sebuah kondisi yang membentuk norma tersebut, dan aspek substantif, dimana norrma tersebut memiliki substansi yang memaksa. Sedangkan untuk menentukan HAM apa saja yang merupakan jus cogens, maka dapat dianalisa berdasarkan aspek formal dan substantif diatas yang dapat dilihat dari pengakuan internasional, bahasa di dalam sejumlah perjanjian internasional, baik di dalam preambul maupun pasal-pasal, mayoritas negara yang telah meratifikasi perjanjian tentang norma jus cogens tersebut, dan juga analisis terhadap putusan badan atau peradilan internasional terkait norma tersebut.

KEDUDUKAN KELEBIHAN HARTA WARISAN (RADD) UNTUK JANDA DAN DUDA DALAM HUKUM WARIS ISLAM Iwan Setyo Utomo
Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study aims to find out how current legal devices could give legal certainty on excess of family heritage partition (radd) for widowers and widows in Islamic laws as well as analyse judicial consideration on which matters regarding excess of family heritage partition (radd) for widower and widow are based.The writer used normative law method which consists of statute approach and conceptual approach.The comprehension of raddÂ in Islamic scholars views differ from each other in terms of heirs. Some scholars accept the concept of radd whereas some do not. Scholars who do not accept radd base their views on An-Nisa verse 14 and hadiths which state that radd should be given to baitul mal as Muslims representative. On the other hand, scholars who accept the concept of radd refer their arguments to Al-Anfal verse 75 and hadiths which state that kinship has more influence to inheritance matter rather than relations based on religions or marriages. Nevertheless, scholars who accept radd also differ from each other in terms who has the right to receive radd. The matters of radd have been regulated on article 193 of Islamic Law Compilation (KHI). Radd should be given to all heirs with no exception including husband (widower) or wife (widow). Based on rational thinking, husband (widower) or wife (widow) are allowed to receive radd since under no circumstances is husband or wife unable to give heritage to their wife or husband. However, in different context and cases, it can be reconsidered without setting aside scholars arguments.Â AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memperbaharui sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu memberikan kepastian hukum kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam dan menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda. Penulis menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemahaman konsep radd dalam pandangan para ulama memiliki perbedaan mengenai ahli waris penerima radd. Ada ulama yang menerima radd dan ada juga yang menolak radd. Ulama yang menolak radd berdasakan Surat An-Nisa ayat 14 dan hadits, yaitu radd diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam. Sedangkan ulama yang menerima radd memperkuat argumennya dengan dalil surat Al-Anfal ayat 75 dan hadits, yaitu hubungan kekerabatan nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama atau perkawinan. Karena dipandang lebih maslahah dan dapat membantu kehidupan keluarganya. Ternyata ulama yang menerima radd juga menimbulkan perbedaan tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima radd. Masalah radd diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Radd diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami (duda)/istri (janda). Secara lebih rasional suami (duda)/istri (janda) boleh menerima radd, karena dalam keadaan apapun tidak mungkin seorang suami (duda)/istri (janda) terhalang mewaris atau terhijab

ANALISIS YURIDIS ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT DALAM SUKSESI TIMOR TIMUR DARI WILAYAH INDONESIA Ratna Artha Windari; Aldo Rico Geraldi
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Â AbstractThis research aims to analyze the sovereignty of the state related to the succession or separation of East Timor from the territory of the Republic of Indonesia. In addition, this research also analyzes the implementation of the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle related to the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research is used normative law research by collecting secondary data. Data is collected using methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary, secondary, and tertiary. In order to get a clear explanation, the data will be arranged systematically and analyzed using descriptive methods. The results of this research show that Timor Leste has the sovereignty and legal capacity to provide protection to its citizens, territories and activities. But the power of the state is limited to the territory, the emergence of the power of another country, and lies in international law. In relation to the succession of the state, since the United Nations Transition Administration in East Timor on behalf of the United Nations handed over the sovereignty of East Timor on 26 May 2002 to the people of Timor Leste, it indicates the succession of the state. Whereas in relation to the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle, Article 34 of the Vienna Convention 1969 on the International Treaty firmly adheres to the the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle which means that the treaty can not grant rights and obligations to third parties. Under the pratice of the nec noc prosunt nactant pacta, the continental shelf area to the south of East Timor which is the object of the Timor Gap Treaty is no longer under Indonesian sovereignty, but is under East Timorese sovereignty as a consequence of East Timor's independence.Â Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki kedaulatan dan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya, wilayah, dan kegiatannya. Namun kekuasaan negara terbatas pada wilayah, munculnya kekuasaan suatu negara lain, serta terletak pada hukum internasional. Terkait dengan suksesi negara, sejak United Nations Transition Administration in east Timor atas nama PBB menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste, hal tersebut menandakan terjadinya suksesi negara. Sedangkan terkait dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt yang berarti bahwa perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga. Dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur.

REFUGEE BURDEN SHARING: AN EVOLVING REFUGEE PROTECTION CONCEPT? Arie Afriansyah; Angky Banggaditya
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article discusses cooperation between states as part of the international community in handling and protecting the refugees which arrive in one's territory massively, observed from international law standpoint. The concept of cooperation, which is further known as burden sharing concept, is rooted from the principle of international cooperation and international solidarity which is developing as a principle agreed by states and are widely recognized as a general principle of law. The central question is how such concept exists under international law and how is the implementation by states, especially Indonesia. It concludes that burden sharing is a concept that is still evolving so that there is no rigid guidance in the implementation yet. Therefore, there are varieties of implementation mechanisms among states. In relation with Indonesia, it needs support from other countries in handling the mass influx of refugees, especially the Rohingya refugees. Finally, this article suggests that as part of international community, states should always assert their contribution in accommodating the mass influx of refugees which certainly would very burdening if it is handled only by one state.AbstrakArtikel ini membahas kerjasama antar Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam menangani dan melindungi para pengungsi yang tiba di wilayah tertentu secara besar-besaran, berdasarkan sudut pandang hukum internasional. Konsep kerjasama, yang selanjutnya dikenal dengan konsep pembagian beban (burden-sharing), berakar dari prinsip kerjasama internasional dan solidaritas internasional yang berkembang sebagai prinsip yang disepakati oleh Negara dan dikenal secara luas sebagai prinsip umum hukum. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana konsep tersebut di bawah hokum internasional dan bagaimana pelaksanaannya oleh negara-negara, khususnya Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembagian beban (burden-sharing) adalah konsep yang masih terus berkembang sehingga belum ada panduan yang kaku dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa jenis mekanisme pelaksanaan antarnegara. Berkaitan dengan Indonesia, dibutuhkan dukungan dari negara lain dalam menangani masuknya massa pengungsi, terutama pengungsi Rohingya. Akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Negara harus selalu memberikan kontribusi mereka dalam mengakomodasi masuknya massa pengungsi yang tentunya akan sangat membebani jika ditangani hanya oleh satu negara.

MENGKAJI KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA M. Yasin Al Arif
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study aims to determine the policy of regulation of village autonomy post reform. This study discussed the political law of village autonomy since post-reform and its relevance to the administration of village government. This is a normative research that uses statute approach. The result indicates that the politics of law in the fluctuation of the policy regulated in some legislation concerning the existence of village administration which is now covered by Act no. 6 year 2014 on village has provided a stronger legal basis, but the village that is not mentioned in the constitution still raises concerns, for it could possibly be changed again. The regulation thourgh the act is very dependent on the political configuration.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan otonomi desa pasca reformasi. Penelitian ini mengkaji politik hukum otonomi desa pasca reformasi dan relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam fluktuasi kebijakan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undanganmengenai eksistensi otonomi desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengalami kondisi yang tidak stabil. Kendatipun pada saat ini pemerintahan desa sudah dinaungi dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memberikan payung hukum yang lebih kuat, akan tetapi desa yang tidak disebutkan dalam konstitusi masih menimbulkan kekhawatiran, karena akan sangat dimungkinkan dapat diubah lagi, pengaturan melalui undang-undang sangat bergantung dengan konfigurasi politik.

ANALISIS EX-ANTE OLEH EKSEKUTIF TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG: MENUJU LEGISLASI BERKUALITAS MELALUI PENDEKATAN TEKNOKRASI Victor Imanuel W. Nalle; Retno Dewi Pulun Sari; Martika Dini Syaputri
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIndonesia has the Constitutional Court to maintain the constitutionality of the law. However judicial review in Indonesian Constitutional Court does not always able to prevent potential or actual violation of constitutional rights. In addition, ex-post facto review in Indonesian Constitutional Court is not to examine the harmonization between the law and the synchronization of legal concepts used by the law. Therefore, the practice of ex-post facto review can open up opportunities for poor legislation and affect parties directly over long periods of time. The complementary of ex-post facto review is ex-ante review which is addressed to test the drafted law (bill). Ex-ante review in Indonesia can be found in the synchronization of academic paper and the harmonization of Bill by the Ministry of Justice and Human Rights. This research aims to analyze the weaknesses of ex-ante review mechanism in Indonesia. This is a socio-legal research conducted through an analysis of legislation, policy documents, and interviews with relevant informants. Based on the analysis of legislation, policy documents and primary data collection, it was found that ex-ante review mechanisms by executives had weaknesses in terms of the associated institutional role, the methods used, and the procedures.AbstrakIndonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun uji materiil di MK tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang mungkin timbul, khususnya kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Selain itu uji materiil ex-post facto di MK bukan untuk menguji harmonisasi antar undang-undang maupun sinkronisasi ketepatan konsep-konsep hukum yang digunakan oleh undang-undang. Oleh karena itu mekanisme uji materiil ex-post facto yang dipraktikkan selama ini membuka peluang bagi berlakunya legislasi dengan kualitas yang buruk dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dalam rentang waktu yang lama. Mekanisme yang dapat melengkapi ex-post facto review adalah ex-ante review, yaitu pengujian yang ditujukan pada rancangan undang-undang. Mekanisme ex-ante review di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan-kelemahan pada mekanisme ex-ante review. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan yang relevan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan serta pengumpulan data primer ditemukan bahwa mekanisme ex-ante review oleh eksekutif memiliki kelemahan dari aspek peran kelembagaan terkait, metode yang digunakan, serta prosedur yang perlu ditempuh.

Front Matter April 2018 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1541.408 KB)

Page 15 of 42 | Total Record : 414

13 14 15 16 17

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA