Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

1 2 3 4 5

UNDERSTANDING DIFFERENTIAL ASSOCIATION AND GENERAL STRAIN THEORIES TO ANALYZE SUICIDE BOMBING IN INDONESIA Alfons Zakaria
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

On Friday 21st April 2011, Indonesia was shocked by a suicide bombing in a police mosque in Cirebon,West Java Indonesia. The bombing exploded just before the Friday prayer began. Historically, althoughsuicide bombings or mosque bombing have occurred elsewhere, the suicide mosque bombing in Cirebonwas the first time this had occurred in Indonesia. There are similarities between the Cirebon bombingand other bombings occurring in Indonesia. First, there is a similar relationship among the suspects.Second, the suspects were all involved in organizations that have hard-line Islamic ideology. The aim ofthis paper is to understand the differential association and general strain theories in the light of the newform suicide bombing that occurred in Indonesia. This paper will be argued that differential associationtheory is an appropriate approach to explain the cause of the suicide bombing related to the relationshipamong suspects. Similarly, general strain theory is a suitable approach to explain the cause of theterrorism in Indonesia.KeyWords: terrorism, suicide bombing, differential association and general strain theories.

HAK ATAS TANAH BAGI PARTAI POLITIK Agus Sekarmadji
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atastanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai tidak menjabat lagi sebagai ketua partai, karenasertifikat hak atas tanahnya masih tercantum atas namanya. Tulisan ini akan menguraikan tentang hakatas tanah bagi partai politik dan tata cara perolehannya.Kata kunci: partai politik, hak atas tanah, perolehan hak.

EKSISTENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA Budi Santoso; Ratih Dheviana Puru Hito
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Artikel ini mengkaji eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kerja. Perjanjiankerja akan melahirkan adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Pada asasnya, pengusahadan pekerja mempunyai kebebasan berkontrak dalam menentukan kondisi dan syarat-syarat kerja dalamperjanjian kerja. Namun, kebebasan tersebut telah sangat dibatasi oleh campur tangannya negara dalambentuk Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud melindungi pekerja sebagai akibat kedudukanpekerja yang lemah dibanding pengusaha. Juga dalam prakteknya, dapat dikatakan kebebasan berkontraksudah tidak lagi dimiliki oleh pekerja akibat kuatnya daya tawar pengusaha dan kuatnya kebutuhanpekerja untuk memperoleh pekerjaan.Kata kunci: kebebasan berkontrak, perjanjian kerja

MENUJU SISTEM HUKUM PERBURUHAN INDONESIA YANG BERKEADILAN Asri Wijayanti
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO.Kata kunci: sistem hukum perburuhan, keadilan substansi, hubungan industrial.

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH Susi Diah Hardaniati
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Inovasi dan pertumbuhan Sekretariat Daerah Kota Malang dibatasi oleh uraian tugas pokok dan fungsi.Ketergantungan pada uraian tugas pokok dan fungsi menyebabkan program dan kegiatan yang dihasilkanmenjadi rutinitas semata. Keterlibatan pimpinan sangat kurang, dan staf yang ada belum dimanfaatkansecara optimal, baik karena kurangnya kemampuan, maupun karena ketiadaan kemauan. Untuk itu,diperlukan manajemen strategis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih sesuai dengansituasi dan kondisi nyata, serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatanpimpinan serta kemampuan dan kemauan staf mau tidak mau harus meningkat untuk menyesuaikandengan lingkungan internal dan eksternal yang selalu dinamis.Kata kunci: tugas pokok dan fungsi, manajemen strategis.

PRINSIP CABOTAGE DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA DI ERA ASIAN SINGLE AVIATION MARKET 2015 Adi Kusuma Ningrum
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractASEAN Single Aviation Market 2015, is a policy that has been agreed by all ASEAN member countries.This agreement called ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) and was signedon May 20, 2009 in Manila, Philippines. Despite the many advantages and potential benefits from theopen sky policy, the government should be aware of the threat in the ASEAN aviation market, such as themarket share of domestic flights among domestic and foreign airline in this region. Futhermore, controlforeign investment in the field of air transport in Indonesia is weak, thus opening the possibility ofsmuggling investment law through the establishment of an Indonesian legal entity. Cabotage principleobjective is maintaining and protecting the political and economic interests of the country. Applicationof the principle of cabotage could be operationally flexible, as long as the country's strategic interestsis maintained and protected. Aviation services in Indonesia is currently considered to have violated theprinciple of cabotage.Key words: cabotage, aviation, market, ASEANAbstrakPasar tunggal penerbangan ASEAN (ASEAN Single Aviation Market) pada tahun 2015, merupakan kebijakanyang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam ASEAN MultilateralAgreement on Air Services (ASEAN MAAS) dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009di Manila, Filipina. Dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market 2015, selain memperhatikanpotensi keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan open sky tersebut, pemerintah harus mewaspadaipeluang ancaman perebutan pangsa pasar penerbangan di wilayah ASEAN juga pangsa pasar penerbangandomestik. alah satu faktor yang dapat mengancam Indonesia adalah lemahnya pengawasan(direct or indirect) investment bidang angkutan udara, sehingga kemungkinan terjadi penyelundupanhukum investasi, yang akhirnya pasar nasional dikuasai asing melalui badan hukum Indonesia yangdibentuknya (cabotage terselubung). Prinsip cabotage diterapkan secara umum di seluruh dunia dengantujuan menjaga dan melindungi kepentingan politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. Penerapanprinsip cabotage secara operasional bisa bersifat fleksibel, selama kepentingan strategis negara tersebuttetap terjaga dan terlindungi. Pelayanan penerbangan di Indonesia saat ini dianggap sudah melanggarprinsip cabotage.Kata kunci: cabotage, penerbangan, pasar, ASEAN

NEGARA HUKUM, PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN KEBUTUHAN DESAIN BESAR BAGI PERENCANAANNYA Bambang Kesowo
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe question of whether the State of Indonesia is a State law have to answered by using indicators ofjustice for everyone without any discrimination, rule of law through the establishment of laws, alsorespect and protection of human rights. Indonesian Constitution of 1945 in Article 1 paragraph (3)states that "Indonesia is a State of Law". Indonesian rule of law, based on Pancasila as a state ideology,the 1945 Constitution as a constitution, the Unitary Republic of Indonesia as an absolute choice of thestate form, and the principle of national unity (bhineka tunggal ika) as a unifying element throughoutthe nation. The process of forming legislation would be a step toward the ideal state of law, where theplanning, community participation, and the law making process by open discussion conducted at legalestablishment.Key words: rule of law, legislation program, plan desainAbstrakPertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakanindikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melaluipembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa â€œNegara Indonesia adalahNegara Hukumâ€. Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagaipenyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakansatu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan prosespembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum.Kata kunci: negara hukum, program legislasi, desain perencanaan

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Murni Murni
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractEconomic analysis of the law is to see aspects of efficiency in an effort to minimize cost of operations(rules) that the law has been prepared in order to prevent the high cost and inefficient. As the lawgoverning economic matters Competition Act requires the help of other sciences to interpret the meaningof unlawful use of rule of law principle of rule of reason in the Competition Act is an evidentiary processthat requires the help of non-legal factors (non-legal factors ) such as economics.Key words: economic, bussines competition, monopoly practicesAbstrakAnalisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal factor)seperti ilmu ekonomi.Kata kunci: ekonomi, persaingan usaha, praktek monopoli

IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA Nurini Aprilianda
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal process on disputes settlement which involved children in Indonesia is distressed, as it put childrenin detention since on investigation process until on trial process. Putting children in detentionshould be taken as a final effort as well as in a short period of time as it stated clearly on article 37CRC. After living from detention, children suffer from stigmatisation which given by the society. So that,alternative disputes settlement which involve children can be done by diversion. In fact, diversion hasnot been regulated in Indonesian law.Key words: diversion, juvenile delinquent, legal protectionAbstrakProses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikanhingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan danberakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadapanak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkandalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dansetelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salahsatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia.Kata kunci: diversi, anak nakal, perlindungan hukum

THE ISPS CODE AND ITâ€™S IMPLEMENTATION IN MALAYSIA Nurul Huda Ahmad Razali; Wan Siti Adibah Wan Dahalan
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code was introduced by International MaritimeOrganization (IMO) on December 2002. The purpose is to enhance maritime security by outliningminimum security standards for ships and port facilities and also to establish an international frameworkfor cooperation in efficiently collecting and sharing information to detect security threats suchterrorism and to take preventive actions. Malaysia had ratified the ISPS Code on 2003 and the ISPSCode was enforced worldwide on 2004. Several problems were encountered at the beginning stage of theISPS Code implementation. Thus, this article examines the implementation of ISPS Code in Malaysiaand its implications. The implementation of ISPS Code has given positive implications by increasingsecurity level of ships and port facilities in Malaysia. The ISPC Code imposes strict requirement of thecertificate of the ship, better control of port facility, and restricts unauthorised access to ship and portfacilities area. The implementation of the ISPS Code should be emulated worldwide.Key words: ISPS code, ship, port

Page 2 of 42 | Total Record : 414

1 2 3 4 5

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA