Journal of Regional and City Planning
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Articles
1,011 Documents
Studi Penataan Ruang Kawasan-Kawasan Strategis
Tommy Firman
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 3 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Substansi dan Mekanisme Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP): Studi Kasus D.T.I Sulawesi Utara
Iwan Kustiwan
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 3 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Setidaknya ada dua hal panting yang menjadi latar belakang perlunya suatu upaya penaraaan ruang yang dewasa ini semakin mendapat perhatian, yaitu kepesatan perkembangan berbagai sektor pembangunan yang harus diakomodasikan dalam ruang serta terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarkepenlingan. Dalam konteks ini maka adanya suatu rencana tata ruang pada berbagai tingkat wilayah merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya pemanfaatan ruang yang terpadu, berdaya guna dan berhasil-guna, tertib, serasi, seimbang. lestari dan berkelanjutan, Dalam pelita V ini pada wilayah propinsi mulai disusun Rencana Strukrur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) yang bertjuan unruk mewujudkan pemanfaatan ruang propinsi yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Tulisan ini mencoba mengulas secara singkat tentang penyusunan RSTRP berdasarkan pengalaman di Sulawesi Utara dalam menerapkan pedoman penyusunan RSTHP DTI yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. Ada dua aspek penting yang menjadi sorotan: substansi serta mekanisme atau proses penyusunannya.
Kebijaksanaan KPP
B S Kusbiantoro
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Persoalan transportasi paling pelik yang terjadi di kota-kota besar, seperrt Jakarta dan Bandung, adalah kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas jalan menuju/ sekitar kawasan pusat-pusat kegiatan perkotaan. Kemacetan lalu lintas bahkan tampak semakin menyebar, sejalan dengan pertumbuhan kota yang hampir tak terkendali, ditandai dengan penetrasi kegiatan komersial pada kawasan non komersial (permukiman).Salah satu upaya dalam pemecahan masalah kemacetan lalu lintas yang kini telah diujicobakan di Jakarta, adalah pemberlakuan pembatasan penumpang untuk ruas jalan tertentu, yakni aJalan MH. Thamrin-Sudirman_Gatot Subroto. Upaya tersebut ternyata masih perlu dioptimalkan melalui beberapa perbaikan, seperti terurai pada bahasan berikut ini.
Pemecahan Kemacetan Lalu Lintas Kota Besar
Ofyar Z. Tamin
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pada gilirannya, persoalan lalu lintas seperti kemacetan, delay serta polusi lingkungan menimbulkan kerugian besar bagi pengguna jalan raya. Betapa besar kerugian yang timbul akibat pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu, pemborosan tenaga maupun rendahnya tingkat kenyamanan berlalu lintas dalam situasi kemacetan yang semakin rutin dan kian meluas di kota-kota besar.Jika dinilai dengan rupiah. maka kerugian tersebut tentu akan terhitung tidak kecil. Dengan demikian, maka perlu dipikirkan alternatif pemecahan masalah lalu lintas, khususnya masalah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar.
Pemilikan Mobil: Tolak Ukur Perekonomian?
Willy Tumewu
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Peningkatan taralperekonomian di indonesia ternyata membawa dampak berupa kemacetan lalu lintas, khususnya di kota-kota besar. Dalam kasus ini. mobil priba di dianggap sebagai penyebabnya. Angka-angaka statistik untuk daerah perkotaan memang menunjukkan. bahwa pertumbuhan jumlah mobil jauh lebih besar dibanding pertumbuhan luas jalan raya.Fenomena tersebut menimbulkan persepsi, bahwa jumlah mobil pribadi sudah terlalu banyak. Pertumbuhan jumlah mobil pribadi dianggap perlu dikurangi. Jika hal itu tak dapatdiiakukan, maka timbul anggapan bahwa penambahan luas jalan tidak ada manfaatnya, karena hanya akan merangsang peningkatan pemilikan mobil.Sejauh mana kebenaran anggapan-anggapan itu, berikut dipaparkan suatu perbandingan pemilikan mobil di berbagai negara sebagai bahan evaluasi masalah pemilikan mobil di indonesia.
Masalah Kebutuhan Parkir
Bambanga Ismanto Siswosoebroto
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam masalah pengaturan lalu lintas, masalah parkir bukan merupakan sesuatu yang baru. Terlebih di kawasan pusat kota, peningkatan kegiatan bisnis dan perkantoran telah membawa dampak pula terhadap masalah perngaturan parkir. Tempat parkir menjadi salah satu sarana yang sangat menunjang berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.Pengelolaan perparkiran tentunya bertujuan menyediakan prasarana dan sarana parkir yang memadai sesuai kebutuhan, di samping juga dapat diarahkan untuk membatasi pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, di kawasan pusat kota.Dengan demikian, pengelolaan perparkiran diharapkan dapat menunjang ketertiban kegiatan dipusat kota serta kelancaran laiu lintas di kawasan bersangkutan.
Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota dan Perubahan Panjang Perjalanan
B. Kombaitan
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pertumbuhan kawasan pinggiran kota, terutama di kota besar dan kota raya antara lain, telah membawa warna baru dalam permasalahan pengelolaan pembangunan kota. Beberapa dampak penting dapat dikenali, seberapa jauh panjang perjalanan penduduk kota berubah karenanya. Perwatakan pergerakan tempat tinggal yang terjadi dalam proses pertumbuhan kawasan pinggiran ini merupakan faktor penentu awai. Kemudian dua ciri utama pertumbuhan kawasan pinggiran tersebut yakni terjadi tidaknya suburban spra wi dan tingkat ketergantungan terhadap kawasan pusatakibatsebaran ruang tempatkerja dan keberhasilan pengembangan sub"” pusat pelayanan kota menjadi faktor penentu lainnya. Dalam sistem perangkutan perkotaan yang masih bergantung kepada mobil pribadi, panjang perjalanan yang meningkat dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya krisis bahan bakar minyak serta krisis lingkungan hidup perkotaan akibat emisi gas buang yang lebih cepat.
Eastern Indonesia's Sea Transportation System
Michael Romanos
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pengenaan Dampak Fiskal Akibat Pembangunan: Suatu Tinjauan Metodologis
Johnny Patta
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pembangunan fisik dan tindakan legal perencanaan selalumemberi dampak fiskal terhadap sistem pembiayaan daerah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan peningkatan kebutuhan layanan dan fasilitasnya bagi penduduk menyebabkan perumusan kebijaksanaan publik dihadapkan pada masalah beban dampak fiskal. Pertanyaannya: menjadi beban siapa dampak fiskal tersebut?Ada dua kategori dampak fiskal, yaitu pertama, delta fiskal masyarakat tak terhindarkan dan tak cukup jelas terumuskan; kedua, delta fiskal sosial terumuskan; keduanya terintegrasi dalam posisi eksternalitas (termasuk lingkungan). Dalam kaitannya dengan teori kebutuhan publik, maka delta fiskal sosial terumuskan yang memberi manfaat keuntungan eksklusif menjadi beban penerimanya, sedang lainnya menjadi beban masyarakat.Di lndonesia, pendekatan Rangkai Rasional (Rational Nexus) secara adil perlu digunakan dalam menentukan jenis dan besarnya dampak fiskal (penerimaan terhadap pengeluaran); serta siapa yang menanggung dikaitkan dalam Sistem Pembiayaan Daerah.Bila sigma penerimaan lebih besar sama dengan sigma pengeluaran, maka dampak llskal positif bagi Sistim Pembiayaan Daerah; di luar itu sebaliknya. Hal ini berlaku pada kondisi neraca dengan selengkap mungkin jenis dan besarnya dampak fiskal terumuskan secara satu kesatuan; sehingga penentuan dampak fiskal salah satu atau sebagian kecil elemen saja tidak bisa digunakan dan cenderung bias.
Biaya Kemacetan Lalu Lintas
Istiarsi Saputri Sri Kawuryan
Journal of Regional and City Planning Vol. 3 No. 4 (1992)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Beban lalu lintas di ruas-ruas jalan kawasan pusat kota dan sekitarnya menjadi semakin berat. Kasus kemacetan lalu lintas cenderung meningkat, dan tentunya hal ini merugikan masyarakat pemakai jalan. Namun hal ini kerap tidak disadari sebagai bagian yang ditimbulkan oleh pihak pemilik bangunan baru yang didirikan di kawasan pada lalu lintas.Pertanyaan yang muncul, antara lain, adalah "berapa besar kerugian yang ditanggung masyarakat yang terjebak dalam kemacetan iaiu lintas sebagai akibat pendirian bangunan baru di kawasan padat lalu lintas"?