cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
IJTIHAD
ISSN : 19074514     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
Analysis Of Zakat Role in Reducing Poverty Rate Cahyo, Eko Nur
IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1689.601 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v9i1.2567

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah besar yang pasti dirasakan oleh seluruh bangsa termasuk Indonesia. Dan kota Ponorogo di Jawa Timur salah satu diantaranya, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo adalah lembaga non organisasi tertua yang bergerak dalambidang zakat, infaq dan shodaqoh di Ponorogo. Dengan pengalaman lebih dari 11 tahun, ditambah dengan jumlah muzakki yang terus meningkat seharusnya dapat memecahkan masalah kemiskinan di Ponorogo. Meski begitu,masih banyak kita jumpai pengemis menyusuri kota. Sebuah penelitian memaparkan bahwa peran zakat dalam mengurangi kemiskinan amatlah besar. Dan pemberdayaan LAZ Ummat Sejagtera dalam mengurangi kemiskinan menjadi menarik dikaji. Melalui penyebaran sample angket berjumlah 25 orang dan merupakan para mustahiq dana zakat dalam bentuk modal kerja. Indikator kemiskinan yang dipakai adalah sesuai dengan BPSm yaitu FGT Index yang mencakup Headcount Index (P0) yang menggambarkan persentase orang miskin dalam populasi yang diteliti, Peverty Gap Index (P1) yang menggambarkan posisi mustahiq terhadap garis kemiskinan, dan Poverty Severity Index (H2) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar orang miskin dalam populasi tersebut. Ditambah dengan analisa menggunakan paires sample terst pada program SPSS untuk mengetahui perbedaan pendapat sebelum dan sesudah menikah mendapatkan bantuan dalam program pemberdayaan zakat oleh LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo.
Kholdunomic (Menelaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Kholdun) Dwi, Martina
IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v9i1.2568

Abstract

Munculnya ilmu ekonom Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengarahkan perhatian kepada pemikiran ekonomi dari para pemikir muslim di masal lalu, dan diantaranya Ibnu Khaldun. Penulis karya mUqaddimah ini secara tepat dapat isebut sebagai ahli sosial keonomi tersohor dalam perjalanan sejarah Islam. Setidaknya berkat pembahasan aneka ragammasalah sosial kemasyarakatan secara mendetail dan terinci disertai argumen-argumen yang akurat dan sulit dipungkiri kevalidan datanya. Dalam ranah ekonomi Ibnu Khaldun mengetengahkan ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, keuangan pemerintah dan pajak. Gagasan brilian Khaldun telah mengugah para pemikir ekonomi modern untuk menghidupkan kembali teori-teori lawas di bidang ekonomi yang menemukan relevansinya di zman global ini. Untuk lebih mengenal pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun perlu kiranya meneliti beberapa karya monumentalnya dan menginventarisir teori-teori pokoknya seraya mendengarkan komentar dan tanggapan dari para tokoh ekonom modern atas pemikiran tersebut.
Reposisi Laki-laki dalam Keluarga Suryadarma, Yoke
IJTIHAD Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1054.04 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v9i1.2541

Abstract

Gerakan feminisme yang lahir dari tuntutan persamaan gender telah merebak ke pelbagai penjuru dunia bahkan tumbuh kembang dan mengarah menjadi mazhab feminis ekstrim yang keluar dari norma-norma kemanusiaan dan agama, dengan meninggalkan kodrat perempuanya sebagai makhluk yang membutuhkan pendamping dan pelindung dari lawan jenisnya yaitu laki-laki. Protes atas tidak kesemenaan kaum pria dipukul rata oleh kelompok ini di berbeagai level kehidupan, baik dalam lingkup interaksi individu atau majemuk seperti keluarga misalnya. Ironisnya penolakan terhadap hegemoni kaum laki-laki terhadap kaum hawa diwujudkan dalam bentuk perilaku menyimpang secara fitah ataupun agama yaitu dengan menyukai sesama perempuan atau yang lebih dikenal dengan dengan istilah lesbian. Komunitas ini berudaha membuktikan bahwa perempuan bisa hidup tanpa laki-laki dalam segala hal, termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan biologis. Secara tidak langsung, pesan yang ingin di sampaikan bahwa institusi keluarga bisa saja dibangun tanpa harus ada seorang laki-laki, dan bisa diganti dengan dua orang perempuan yang saling mengasihi. Tentu saja gerakan menyimpang ini menimbulkan kritikan tajam terkait penolakan mereka terhadap lembaga keluarga yang diakui dimanapun sebagai pilar utama negara.
The Concept of Settlement in Islam Rahman, Taufiqurrahman
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.81 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2549

Abstract

As a complete religion, Islam not only contains the rules of worship to Allah but also the rules of human life as a khalifah on earth, including the settlement arrangement. The ways of arranging settlements based on norms and rules in Islam should be the guiding into settlement development that accommodates the need for worship, socialize with neighbours or another human, and also friendly to nature.Many settlement concepts raise a variety of problems as it is appointed to secular or atheist patterns that eliminate the God involvement in human activities and deny the position of humans as a creature created by God. The study of settlement arrangement based on the concept of Islam contains the primacy of the purpose of settlement arrangement, especially to accommodate human beings to perform the obligation to worship Allah, accommodate the human interest (work and socialize), and the principle of not destroying nature / environment in line with Islamic concept of rahmatan lilalamin.In such a situation, it is necessary to have known that the old settlements laid out in the Islamic concept established and still exist today, sustainable, and even become a big city. The methodological approach in this investigation is to analyze cases of old cities in Islamic countries in terms of the settlement development paradigm associated with the literature in Islam, including on land use, neighbouring ethics, creation of public facilities, open space, access to social services, local governance, security and safety, and socio-cultural diversity.The objective of the study of the settlement concept in Islam is to restore the original function of science as a tool of human beings in performing their duties as khalifah on earth, to worship Allah, and to protect nature from being used arbitrarily or being damaged. It is hope, Islamic settlement concept directing the realization of feasible, proper, and clean governance in Indonesia, obtain and generate into the real civilized society (Madani).
Metode Ijtihad antara Ahlussunnah dan Syiah Umur, Azmil
IJTIHAD Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.308 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v8i1.2509

Abstract

Ijtihad
الوكالة بالأجر فى خدمة بطاقة الائتمان المصرفية Hidayat, Iman Nur
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.928 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2585

Abstract

Di zaman modern yang serba canggih dan serba elektronik, peran kartumenjadi amat penting dalam setiap transaksi apapun, baik jual beliproduk, jasa, sewa menyewa, pemberian, dan lain sebagainya. Fungsinyasebagai alat bayar tidak terelakkan lagi menggantikan posisi uang tunai,sehingga fenomena transaksi saat ini beralih kepada kartu serbagunatersebut. Kartu kredit adalah salah satu diantara jenis kartu praktis yangtelah mendunia dan populer di kalangan pebisnis, bahkan belakanganmulai diminati oleh kelas menengah. Hal tersebut tidak lepas dariperan dunia perbankan (termasuk bank syariah) yang ikut sertamemasarkan produk pembayaran praktis kepada khalayak ramai lewatproduk jasa pembukaan pelanggan kartu kredit kepada paranasabahnya. Secara legalitas hukum Islam, perbankan syariahmemandang bahwa kartu kredit dibenarkan karena berasas kepadaakad wakalah bil-ajr atau akad kafalah. Untuk itu tulisan ini akanmengkaji lebih jauh tentang keberadaan akad wakalah bil-ajr padaproduk kartu kredit, agar keabsahannya secara syar’i akan menjaminkenyamanan bagi penggunanya.
Kesesuaian Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Dengan Akad Ijarah Multijasa(Studi Kasus di BMT Hira Cabang Tanon) Syauqoti, Roifatus
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.172 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2545

Abstract

Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan pembiayaan atas kebutuhannya. Salah satu produk yang ditawarkan BMT Hira yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dimanakan Multijasa karena jasa yang menjadi objek sewa bermacam-macam Namun, jasa yang ada di BMT baru meliputi jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan 2 akad Ijarah dan cara yang kedua adalah dengan akad Ijarah yang didahului oleh akad wakalah. Cara kedua inilah yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Karena Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. 
IMPLEMENTASI GCG DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fajaruddin, Achmad
IJTIHAD Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.694 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v8i1.2590

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu paradigma baru yang pada akhir-akhir ini menjadi topik pernbicaraan terutama pada kalangan dunia bisnis. Apalagi pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang disusul oleh krisis global pada tahun 2008, implementasi GCG merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar- tawar lagi. Bahkan, di beberapa negara maju, GCG saat ini sudah dianggap sebagai suatu asset perusahaan yang banyak mendatangkan beberapa manfaat, misalnya GCG dapat meningkatkan nilai tambah (value added) bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke pasar modal domestik maupun global (internasional) serta memperoleh citra (image) yang positif dari publik .. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip GCG masih sangat sulit sekali dilakukan di Indonesia, hal ini dikarenakan masih tingginya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh kalangan baik pejabat pemerintah, pengusaha, pebisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika banyak perusahaan atau unit-unit usaha yang menjalankan aktivitas usahanya dengan mengusung nilai- nilai islam sebagai pondasinya, salah satunya adalah Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) Bojonegoro, maka bagaimana jika implementasi GCG dilakukan pada perusahaan yang berbasis nilai Islam dalam operasi usahanya terse but.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Analisa data yang peneliti gunakan adalah dengan metode reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi GCG di RSA Bojonegoro sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut karena RSA Bojonegoro merupakan amal usaha bidang kesehatan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) muslim yaitu Muhammadiyah. Yang mana prinsip-prinsip GCG ternyata selaras, khususnya dengan ajaran agama Islam, yaitu pada dimensi moral dari implementasi GCG terletak pada prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip pertanggungjawaban (responsibility), prinsip keterbukaan (transparency), prinsip kewajaran (fairness) dan prinsip kemandirian (independency). Kemudian dalam perspektif Etika Bisnis Islami, implementasi GCG di RSA Bojonegoro merniliki kesesuaian dengan beberapa nilai dasar islami diantaranya adalah nilai tuhid, nilai khilafah, nilai Ibadah, kemudian nilai tazkiyah, dan nilai ihsan.
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA Abdullah, Agung
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.63 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v11i2.2581

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia?,dan sejauhmana implementasi tata kelola bisnis syariah perbankan syariah di Indonesia? Jenis penelitian surveylapangan dengan melakukan eksplorasi (field research), dengan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif.Populasi penelitian yaitu lima Bank Umum Syariah Devisa, antara lain Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri(BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara IndonesiaSyariah (BNIS). Teknik pengumpulan data yaitu laporan GCG Bank Umum Syariah Devisa, observasi langsung,dokumentasi dan observasi. Analisa data menggunakan transformasi data dengan mengkualifikasi data denganpenggunaan analisis faktor, kemudian mengeksplorasi outlier-outlier untuk menemukan kasus-kasus ekstrim padaimplementasi corporate governance bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya membangun tata kelolabisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia maka diperlukan pengembangan konsep, perusahaan harusdapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dankewajiban para agen ekonomi. Perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakterbuilding perbankan syariah khususnya di Indonesia. Implementasi tata kelola bisnis perbankan syariah di Indonesiamenunjukkan pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa, yaitu BSM dengan jumlah pengungkapan 41indikator (97,62%), BMI dengan jumlah pengungkapan 40 indikator (95,24%), BNI Syariah dengan jumlahpengungkapan 39 indikator (92,86%), dan Bank Mega Syariah dengan jumlah pengungkapan 35 (83,33%).
PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA MUNAWAROH, HIFDHOTUL
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.915 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v11i2.2553

Abstract

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dikenal di Indonesia adalah proses mediasi yang berpangkal pada filosofi keadilan restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat adat secara non litigasi, karena mediasi  dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi popular digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Mediasi membawa dampak positif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk sadar dan bertanggung jawab, dengan demikian mediasi dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia kerena selaras dan sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan beberapa praktik mediasi yang telah dilakukan di berbagai-bagai daerah di Indonesia.

Page 4 of 28 | Total Record : 271