IJTIHAD
Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.
Articles
271 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Rohman, Adi Nur]]>
<![CDATA[ IJTIHAD Vol 12, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.156 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2543
<![CDATA[Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyyah (ibadah sosial). Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Data menunjukan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di DKI Jakarta namun hal tersebut kurang didukung dengan data-data pendukung yang akurat, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan pada akhirnya berujung pada sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan yang dilakukan guna menemukan hubungan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam, seperti halnya penggunaan metode maslahah mursalah dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF TAMADHHUB (FOLLOWING MADHHAB FIQH) ACCORDING TO SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI ]]>
<![CDATA[Bagia, Muhammad Andrie]]>
<![CDATA[ IJTIHAD Vol 8, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.754 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v8i1.2588
<![CDATA[Pada umumnya, pandangan para ulama mengenai ibadah menggunakan fiqh di kalangan umat Islam terbagi menjadi dua. Sebagian ulama menganggap umat Islam awam harus bertaklid kepada Imam Madhhab. Sebagian ulama melarang hal itu dan mewajibkan setiap muslim untuk berijtihad sendiri. Salah seorang ulama kontem- porer, Sa'Id Ramaan al-Buml mempunyai penjelasan lengkap akan masalah tersebut. Argumentasinya banyak tertulis dalam buku-buku dan program televisinya yang menjadi rujukan umat Islam dunia. Menurut al-Bumi, tamadhhub adalah sesuatu yang dibolehkan secara ijma' ulama. Ini karena tidak setiap muslim memiliki kemampuan untuk berijtihad terhadap permasalahan yang ia hadapi. Maka masalah ini bisa dipercayakan kepada Imam berkualifikasi yang memiliki otoritas untuk mencari hukum yang benar dari permasalah tersebut. Maka tidak ada kewajiban bagi Muslim awam tersebut kecuali mengikuti pendapat sang Imam. Bagaimanapun, masih banyak golongan yang terlalu fanatik dan melarang prakrik bermadhhab, menganggapnya sebagai bid' ah yang sesat. Padahal ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tapi sekarang adalah waktunya umat Islam untuk bersatu dan berjalan bersama, melawan setiap masalah sebenarnya yang datang dari luar, dan sangat berbahaya jika diabaikan. Harapannya, setiap Muslim sadar akan masalah ini dan mulai merapatkan barisan untuk bersatu dan saling menguatkan satu sarna lain]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rohmah, Siti]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.46 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2548
<![CDATA[Upaya penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional telah melewati sejarah panjang, dari keberadaan teori Recptie yang kemudian diantitesis dengan teori Receptie Exit dan teori Receptio a contrario, yang pada klimaksnya lahir teori Eksistensi sebagai embriologi legislasi hukum Islam. Keberadaan teori-teori tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap warna penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia.Bahkan produk penyerapan hukum Islam pasca tumbangnya era Orde Baru cenderung normatif syariah symbolik.Sehingga perlu ada rekonstruksi toeritis sebagai tawaran baru penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional; yaitu dengan produk penyerapan hukum Islam yang subtansial. Sebab produk hukum Islam yang subtansial akan mudah disinergikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.]]>
<![CDATA[SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Munawwaroh, Hifdhotul]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.185 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2584
<![CDATA[Sadd al-dzari’ahmerupakan salah satu metode pengambilan keputusanhukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Setiap perbuatanmengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untukberbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dariperbuatan itu, baik atau buruk.Perbuatan yang menjadi perantara danjalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ahmengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd aldzari’ah,dan dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath aldzari’ah.Penelitian ini ingin membahas bagaimana aplikasi Sadd alDzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasiselapot dara, dan perkawinan beda agama.]]>
<![CDATA[رفض إثبات النكاج في المحكمة الدينية سيدوارجو بنظر الفقه الإسلامي ]]>
<![CDATA[Fanani, Ahmad]]>
<![CDATA[ IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.466 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v11i2.2544
<![CDATA[Pernikahan bagi orang Islam di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahn yang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akta nikah merupakan alat bukti otentik membuktikan adanya perkawinan. Di Indonesia terdapat perkawinan yang dilaksanakan siri tanpa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan untuk mendapatkan kekuatan hukum maka perkawinan ini dapat diajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama yang mana telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penolakan Istbat nikah di Pengadilan Agama dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak sah syarat dan rukunnya. Hasil penelitian dalam putusan nomor. 0180/PDT.P/2015.PA.Sda disimpulkan bahwa alasan Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menolah permohonan istbat nikah karena pernikahan diantara keduanya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam perkara ini, pemohon melakukan poligami dengan nikah siri dengan istri keduanya tanpa ada izin dari istri pertama dan tidak memiliki surat legalitas dari Pengadilan AQgama Sidoarjo. Pemohon dinikahkan oleh seorang wali yang tidak berwenang, karena ayhnya sebagai wali mujbir tidak mau menikahkan, dengan itu disimpulkan bahwa perkawinan tidak sah menurut agama. Alasan penolakan Majlis Hakim terhadap permohonan Istbat Nikah menurut hukum Islam benar dan tepat.]]>
<![CDATA[KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT AL-MAWARDI ]]>
<![CDATA[Widyatama, Zulfikar Yoga]]>
<![CDATA[ IJTIHAD Vol 8, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.58 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v8i1.2589
<![CDATA[Masalah kepemimpinan at au Imamah telah mendapat perhatian besar di kalangan pemikir dan tokoh agama karena menjadi tema penting dalam keberlangsung- an umat agama dari masa ke masa. Utusan Tuhan (Rasul) penerima wahyu telah menjadi tokoh utama dibalik konsep kepemimpinan setiap agama, termasuk Islam yang mendudukkan Rasulullah Saw sebagai figur sentral dalam memimpin suatu masyarakat baik dari lingkup kecil seperti keluarga sampai yang luas setingkat negara sekalipun. Imam Mawardi seorang intelektual muslim brilliant yang pernah dimiliki kaum muslim in di era dinasti Abbasiyyah termasuk yang memberi perhatian penuh terhadap konsep ke- pemimpinan dalam Islam lewat karya terbaiknya Al'Ahkaam As-Sulthaaniyah. Pengertian Khalifah sebagai simpul isu kepemimpinan dibahas secara detail oleh AI- Mawardi dengan menempatkan manusia sebagai pengemban amanat khalifatullah fil ardh melalui mekanis- me yang mengkerucut pada terpilihnya salah satu dari mereka sebagai pemimpin yang dipatuhi clan ditaati dalam meraih cita-cita hidup di dunia maupun di akherat. Untuk itu meletakkan kriteria Imam menjadi keharusan yang tidak bisa ditawari demi proses seleksi yang akurat sehingga kemudian dapat menggadang sosok pemimpin yang tepat sesuai idaman bersama. Lebih dari itu Al-Mawardi me- lengkapi buah pikirannya dengan memaparkan seni memimpin negara yang membutuhkan kelihaian ter- sendiri, dimana mengatur orang banyak yang memiliki pola berpikir dan keinginan yang berbeda merupakan pekerjaan yang tidak sederhana, namun sang pemimpin harus mampu menggalangnya menjadi sebuah kesatuan visi dan misi demi tercapainya cita-cita besar suatu bangsa.]]>
<![CDATA[KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH: SATU ANALISIS ]]>
<![CDATA[Syarif, Akbar]]>;
<![CDATA[Ahmad, Ridzwan Bin]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v10i1.1240
<![CDATA[Maqāsid Syarîah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama ketika menangani permasalahan hukum Islam. Karena Maqāsid Syarîah itu bermaksud mencapai kebaikan (maslahah) dan menolak keburukan (mafsadah), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep Maqāsid Syarîah. Pembahasan tentang konsep maslahah banyak mendapat perhatian para ulama usul sedangkan konsep mafsadah masih jarang yang membahasnya secara terpisah. Walaupun pembahasan konsep mafsadah jarang dijelaskan secara terpisah, namun tidak bermaksud konsep tersebut tidak wujud dalam pembahasan ulama. Hal tersebut karena ketika ulama membahas konsep maslahah dalam Istinbat hukum pada saat yang sama mereka membahas konsep mafsadah bersama dengan konsep maslahah. Tulisan ini akan coba menjelaskan pandangan ulama Usul tentang kedua konsep tersebut serta hubungannya sebagai asas pemikiran Maqāsid Syarîah.]]>
<![CDATA[مفهوم التسامح الديني وفقا لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 65 لعام 2016 بشأن تحريم ارتداء أزياء غير لإإاس ]]>
<![CDATA[Anwarul Muzayyidin, Setiawan bin Lahuri]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2064.618 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i2.3025
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptoleransi yang terdapa dalam fatwa Majelis Ulama Indo-nesia Nomor 56 tahun 2016. Serta menjawab pertanyaanyang menyatakan bahwa fatwa ini tidak toleransi. Dan jugamenganalisis apakah fatwa ini sudah sesuai dengan konseptoleransi dalam fiqih Islam. Metode yang digunakan adalahanalisis konten dari Fatwa MUI no. 56 tahun 2016. Hasildari penelitian ini adalah bahwasanya setiap muslim dila-rang untuk mengikuti kebiasaan agama lain diantaranyamemakai atribut natal ketika umat Kristiani memperingatihari natal, karena dengan mengikuti kebiasaan agama laindapat merusak aqidah umat Islam itu sendiri, adapunhimbauan kepada pemerintah agar memberikan peringatankepada pihak-pihak yang memaksa pekerja dari muslimuntuk memakai atribut-atribut yang tidak sesuai denganaqidah Islam.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKATAN ANAK TANPA ADANYA ORANG TUA BIOLOGIS (Studi Kasus Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kedir) ]]>
<![CDATA[Muhammad Wildan Arfan, Syaifullahil Maslul]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.515 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i2.3021
<![CDATA[Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambilanak orang lain untuk dijadikan anak angkat didalamkeluarganya. Hal ini bermata hukum bilamana ditetapkanoleh Pengadilan setempat, tetapi dalam pelaksanaanyaPengadilan memberikan beberapa persyaratan yang salahsatunya berbunyi “bahwa calon orang tua angkat harus memperolehpersetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak”,yang dijelaskan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13huruf i Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terkaitdengan hal tadi, banyak terjadi dikalangan keluarga yangtidak dikaruniai seorang anak yaitu pengangkatan anakyang tidak memiliki orang tua atau keluarga, dalam artitidak jelas. Berikut tadi merupakan permasalahan yang padaakibatnya tidak ada persetujuan antara orang tua biologisanak dan calon orang tua anak angkat tersebut.Denganketerangan di atas maka penulis bermaksud untuk memba-has penyelesaian permasalahan pengangkatan anak tanpaadanya orang tua biologis dengan studi kasus di PengadilanAgama Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Hasildari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anakdiperbolehkan dengan asas tujuan untuk kemaslahatananak kedepannya, yang dilakukan dengan prosedur danketentuan hukum yang berlaku, baik menurut syari’at islammaupun hukum konvensional.]]>
<![CDATA[أحكام الخنثى في الميراث و قضاياها المعاصرة: دراسة تحليلية في مستشفي الدكتور سوتومو سورابايا ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsan Mustofa, Mhd Jabal Alamsyah]]>
<![CDATA[ Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1706.937 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v12i2.3026
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan kewari-san Khuntsa (orang yang memiliki 2 alat kelamin), kejelasannyadan juga menentukan berapa bagian kewarisannya. MetodePenelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologidan teknis pengumpulan datanya adalah dengan observasidan wawancara. Permasalahan seperti ini, diperlukannyabantuan RSUD Dr. Soetomo untuk memberi kejelasan alatkelamin Khuntsa. Status khuntsa ditentukan melalui beberapacara, yaitu dilakukan para madzhab dan bantuan dokter. Carayang dilakukan para madzhab dalam menentukan bagiankhuntsa, yang pertama dengan melihat dari mana air senipertama kali keluar atau yang sering dilalui air seni tersebut,yang kedua dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya.Cara yang dilakukan dokter adalah dengan melihat kro-mosomnya, dianalisis di sisi genetik, dianatomi fungsinya.Untuk kromosom laki-laki 46 XY dan perempuan 46 XX.Dan pembagiannya, madzhab hanafi khuntsa diberi bagianpaling kecil dari perkiraan antara laki-laki dan perempuan,Mazdhab Syafi’i Khuntsa diberi bagian terkecil dari perkiraanlaki-laki dan perempuan yang sisa hartanya ditangguhkansampai status Khuntsa sudah jelas, kemudian Mazhab Maliki yaitu Khuntsa diberikan jumlah dari bagian perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian dibagi setengahnya.]]>
