cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 552 Documents
 1   2   3   4   5 
Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial Widayani, Retno; Rachman, Nisa Agistiani
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naskah ini merupakan hasil penelitian tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab kemunculan modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana modal sosial dapat berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi telah memiliki semangat modal sosial yang cukup kuat dan telah ada secara alamiah sejak dulu dan telah turun temurun, sehingga sangat mudah untuk digerakkan. Kekuatan modal sosial di RW 13 lebih dipengaruhi oleh tingkat homogenitas masyakarat RW 13 yang masih kental. Selain itu, kepemimpinan juga berkorelasi positif terhadap kemunculan modal sisual di RW 13. Konsep keteladanan dalam eksistensi modal sosial hanya efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer di unit sosial yang kecil dan terbatas (primary social relation) seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membawa efek negatif, di mana kualitas modal sosial masyakarat menjadi tergantung pada kualitas pemimpin dalam aksi kolektifnya
Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon Firmansyah, Agung; Effendi, Kurnia Cahyaningrum
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.372 KB)

Abstract

Batas daerah menjadi isu yang sangat penting sejak era otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kewenangannya terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Konflik batas daerah mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah pada tingkatan yang sama dalam rangka perebutan batas daerah. Konflik batas daerah antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sudah berlangsung sejak tahun 1988. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik batas daerah ini berkaitan dengan ekonomi politik yang ada di tujuh titik batas yang masih disengketakan. Permasalahan yang diteliti adalah asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah dan perkembangan penyelesaian konflik batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian konflik antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor sumber daya khususnya aspek ekonomi di tujuh titik batas daerah yang disengketakan. Pada dasarnya asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran pembentukan kota/kabupaten, undang-undang pembentukan kota/kabupaten yang tidak mencantumkan batas-batas daerahnya, kebijakan pelurusan sungai, perbedaan peta dasar acuan, tidak ada koordinasi antardaerah, ketiadaan regenerasi kepemimpinan yang baik, dan pengaruh pembangunan DKI Jakarta. Konflik menjadi rumit karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepentingan, kebijakan, dan kelembagaan.
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tarigan, Erwinton Putra Antonius; Nurtanzila, Lastria
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation Ridhawati, Susi; Apriliyanti, Indri Dwi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.124 KB)

Abstract

Kegiatan pembangunan yang diwarnai oleh market driven akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu penataan ruang (spatial planning) menjadi aspek yang amat penting agar ruang yang terbatas dapat digunakan secara efisien dengan tetap memelihara kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup. Proses invasi dan urban sprawl sebagai akibat dari keterbatasan ruang perkotaan telah merembet ke sebagian daerah di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah Kecamatan Mlati. Perkembangan wilayah di daerah ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar di kemudian hari tidak menjadi unmanaged growth. Untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang bisa berakibat terhadap terganggunya sistem ekologi wilayah sekitar Kabupaten Sleman, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman melakukan pengendalian atas perubahan penggunaan tanah melalui sosialisasi atas kebijakan pertanahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman. BPPD memasang/membuat papan informasi/baliho pada tempat strategis, sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu baliho dipasang di kawasan pertanian di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sikap target grup terhadap zoning regulations dengan studi kasus di Jalan Sendari Gombang Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Penelitian juga ingin mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi dukungan target grup terhadap implementasi zoning regulations di Kecamatan Mlati, terutama di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik dengan metode studi kasus.
Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan Arianto, Kurniawan; Fitriana, Eliza Nur
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan mengenai peran sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki sebagaiperwujudan dari segitiga good governance. Dewasa ini, yang berperan dalam pembangunan tidak hanya pemerintah sebagai aktor utama saja, tapi harus didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mengarah pada pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Studi dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman penduduk tidak menghalangi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik, karena masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial. Dengan kemampuan masyarakat membangun jaringan (networks), kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya (trust), saling peduli, saling menolong, kepatuhan terhadap nilai (values), norma (norms) yang berlaku dan disepakati bersama, serta tindakan pro aktif (pro active act) yang diwujudkan dalam aksi bersama (collective action) untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam memecahkan berbagai macam persoalan kesehatan yang terjadi. Peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan aktor pelaksana di lapangan seperti anggota masyarakat juga berkontribusi terhadap keberadaan modal sosial masyarakat. Berbagai kelompok sosial yag terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan good governance.
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI Ekowati, Tatik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.538 KB)

Abstract

Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang Aprizal, Aprizal; Purba, Jon Roi Tua
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.
Dukungan Organisasi dan Komitmen Organisasi Kusumarjanti, Ulfa; Soetjipto, Helly P
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2997.44 KB)

Abstract

in process
Peranan Negara Kuat dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal di Indonesia: Kasus di Sumatera Barat Asrinaldi, Asrinal
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4716.98 KB)

Abstract

in process
Decentralization: Why it May Either Foster or Foster Economic Development Ssenyonga, Muyanja
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mendiskusikan prediksi tentang keuntungan-keuntungan dari meningkatnya pethatian terhadap Oktivitas desentralirasi. Demikian juga bahqya-bahayanya yang tidak bersesuaian denganformulasi kebijakan danpelaksanaan. Disanrping itu, dibahas juga basil r#i cobs terhadap faktorfaktoryang megebabkan rendahnya kinea menurut ukuran bahwa kekakan desentralirasi merupakan harapan baikperencanaan maupun masyarakat. Beberapa temman dibuatpada studi awal dari beberapa kunciyang menentukan kineda desentralisasi di Indonesia,yaitu dari tahun kedua dilaksanakannya desentralirasi

Page 2 of 56 | Total Record : 552

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

1996 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue