cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 552 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi Kiwang, Amir Syarifudin; Pandie, David B. W.; Gana, Frans
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.123 KB)

Abstract

Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.
Mekanisme Sosial dan Kebijakan Sosial Lansia: Perbedaan Desa Industri dan Desa Agraris Sulistiyani, Ambar Teguh
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.417 KB)

Abstract

The ageing society as a result of a longer life expectancy is an important phenomenon in the twentieth century. During the 1980s, the early of the first stage of long term development in Indonesia, the rate of life expectancy only reach the age of 43. It then increased sharply to 64 in the period of 1995-2000. In 1980s the number ofelderly people was 11,4 million and it is predicted that in 2000 it would upsurge to 22,2 - million. Consequently, the situation is also followed by the increasing elderly dependency ratio of Indonesian population from 10% to 13% within last 15 years. It appears, therefore, that this new trend would has important effect on the issues of demography, economy, social and public administration. This paper tries to reveal the problem of the ageing population in terms of public administration and social mechanism. Empirical study is conducted in Keboansikep as a typical industrial district, and Sriharjo as a typical rural- agricultural district. The objective of this study is to recognize the role of the family, social mechanism, nongovernmental institution and the government policy as the societal elements which have been contributing integratively in providing social security for the elderly. The theoretical basis for this kind social policy can be drawn from the concepts of equity, welfare and societal necessities. More importantly, however, there are some technical aspect of such social security which should be understood by the public decision makers.
Peningkata Kinerja Tenaga Edukatif di Bidang Pariwisata Said, Farid
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10028.411 KB)

Abstract

This paper discusses "Makasar Tourism Training Project" (MTTP) which aims to increase the human resources performances for tourism. Many programs have been implemented by this project such as Competency Based Training/ Assessment Workshop; Fellowship Programs; Training Programs; and Upgrading Facilities. This paper show that MTTP have succeeded in increasing the tourism performance particularly and human resources for tourism in wider sense. However, various obstacles found this program, such as: lack of commitment in the parts of local government, insufficient, and poor motivation. These obstacles have to be tackled in order to ensure the program sustainability.
Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan dan Realitas Wahyuni, Hermin Indah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4984.656 KB)

Abstract

The creation f new broadcasting laws in Indonesia was hindered by tensions between reformist groups bent on fundamental changes to the broadcasting system and conservative group which wanted to continue the status quo. In comparison to the previous broadcasting regulations under the Suharto regime, the new broadcasting law is aimed to changing the television broadcasting system in Indonesia so that it would be more democratic in ideas, institution and policies. The article argues that efforts were made to implement some of the ideals of democratic broadcasting system, but in practice these were weakly supported and their future in uncertain. Fundamental change in the new broadcasting system are still unclear. A new democratic political leadership does not control there regulation and restructuring of the new Indonesia broadcasting system. Rather, the some bureaucrats have reorganised themselves into new constellations.
Birokrasi Masa Depan dengan Menggunakan Information Technology (Global Network) Perubahan Sikap dalam Mengadopsi Information Technology dan E-Government Turnip, Kaiman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

in process
Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat Harsono, Wiji
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.16 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalah warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya.
Administrasi Publik, Pembangunan dan Kemajemukan Etnis Efendi, Sofian
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.992 KB)

Abstract

The appalling aftermath of massive riots in Indonesia during the crisis has, in a way, reflected the inability of public administration to be an intermediary between the state and the people in a multi-ethnic society. The lack of concern of public administration on the issues of muti-ethnicity is very obvious if one observe the limited number of articles or research on ethnic conflicts and the bureaucratic politics. Most of public administration literatures assumed an ideal society which consist of individuals who can be segregated only based on age, gender, occupation and economic class, without acknowledging race, culture, and religion. There are two course of actions to be considered to improve the capability of public administration in the process of intermediary and resolving the issue of multi-ethnicity, namely: proportional representation and affirmative action. The first is when the public administrators must consider recruitment process based on ethnic representation in the society. The second is when the public decision makers would have to take affirmative actions to allocate resources and funds to the various target groups given the fact that public policies and programs tend to create gainers and loosers in the society.
Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigadung Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Prrovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Fernando, Jose Marcus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4356.465 KB)

Abstract

The paper examines the perception of the exixtence of Sultan Ground in Srigading village, Bantul, Yogyakarta Special Region (DIY) province. This study show that existence of Sultan Ground in the village is fully recognized and acknowledged by the local community. They acknowledge that the land in their villages is not private land or government land (country), but belongs to the Sultan. Local people control the land with the status of land use right, which means that they can use the Sultan Ground for various purposes, such as agriculture/ livestock, economic activity, tourism, and settlements. Public recognitions of the Sultan Ground’s is in line with the rule of law. In that regards, DIY Province has special land arrangements, which are different from those in the land law that applies nationally.
Budaya Birokrasi dalam Konteks Transformasi Struktural: Antara Harapan dan Kenyataan Tjokrowinoto, Moeljarto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.807 KB)

Abstract

The form bureaucracy in a country basically reflects the interaction between value premise and factual premise. An effort in the reformation administration, which in reality, is a process for manipulating several determinants of bureaucracy so that the entire components of bureaucracy will be oriented towards the objeaisw, which is intended to be shaped through the development process, all requires a lot of consideration on the determinants of bureaucratic reformation earlier on mentioned This is because it is necessary to realize that some determinants of bureaucratic reformation often times, pass by the structural-pracediral dimension, psychological dimendon, economic and stuctural dmention, cod finalty the cultural dimention. It is apparent that bureaucracy in Indonesia is signified by the coexistence between Weberian bireaucracy which onginatesfivm the west and the traditional bureaucracy which has its roots in the socio-cultural aspects of the place. With due consideration to the conditions which have been pointed out above, this writing suggests that the process of bureaucratic transformation is not only able to make an emphasis on the formal aspects of a modfying system. In order that the administration reformation must point out not only at the industrialization process, but also on the phenomenon or the shape of the industrial society with the values which arc inherent in that particular society.
State And Modernisation Of Public Administration In Germany Pitschas, Rainer
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang sama yaitu perlunya melakukan modernisasi sistim administmsi.Dalam perkembangan, kesamaan tantanganyang dihadapi tersebut menimbulkan trend dalam melakukan modernisasi sistem administrasi ,yaitu dengan meniru model perubahan yang dilakukan oleh negara yang dianggap berhasil. Namun demikian yang patut menjadi pemikiran adalah proses dalam melakukan perubahan tidaklah mungkin soma di setiap negara, karena hal tersebut sangat tergantung dengan karakteristik masing-maringnegara. Sebagai negara sosialis, di jerman modernisasi administrasi diletakkan sebagai proses budaya administrasi yang dibentuk dengan tradisi. Model tersebut menitikberatkan pada perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan negara, dimana tidak semua hal diurusi negara, namun pada hal tertentu terdapat kebebasan bagi rakyat uniuk mengurusnya sendirilCarakteristik dari model tersebut adalah dengan dilakukannya rasionaliasasi ke dalam elan privatisasi dan pengaturan keluar. Rasionalisasi ke dalam, yaitu menciptakan model organisasi publik yang lebih independen dan tidak terikat dengan hirarki, yang selama ini menjadi kendala. 1.) Mengkaji Struktur yang lebih _fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan menempatkan personel7personel yang memiliki kapabilitas. 2.) Thivatisasi dan pengaturan ke luar dilakukan dengan mengurangiperan negara dalam berbagai halyang bisa dikelola mayarakat.Dengan model tersebut pemerintab lebih terlihat sebagai mangjer. Namun berbeda dengan Anglo-American dengan "new public management" and "reinventing government"-nya,yang menekankan pada hubungan antarpelaku; model modernisasi di jerman lebih mengutamak,an pelaksanaan tugas yang sudah ditetapkan, dengan terpenuhnya kebutuhan masyarakat.

Page 3 of 56 | Total Record : 552

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

1996 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue