Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

21 22 23 24 25

Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur Karel Muskanan
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap motivasi berprestasi atlit. Penelitian ini dilakukan melalui metode sensus dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan menggunakan teknik dan analisis data korelatif kuantitatif untuk skala interval dan analisis korelatif kuantitatif untuk skala ordinal menggunakan Spearman Rank. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 atlet, dengan variabel penelitian terdiri dari enam variabel bebas yang tergolong dalam faktor intrinsik (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab) dan faktor ekstrinsik (lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir). Hasil yang diperoleh melalui uji statistik korelatif kuantitatif menunjukkan bahwa masing-masing parameter (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir) mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlet. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari aspek-aspek pada variabel internal dan eksternal terhadap motivasi berprestasi atlet mempunyai kontribusi yang signifikan pada motivasi berprestasi atlet PPLP NTT.

Governance of Street Vendors in A Perspective of State-Society Relation in Solo Sudarmo Sudarmo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Kegiatan ekonomi sektor informal yang dijlankan oleh pedagang jalanan (street vendors) di Kota Solo secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keberadaan pedagang jalanan yang sebagian besar berasal dari pendatang luar daerah, ditanggapi secara negatif oleh pemkot Solo. Implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pedgang jalanan dikontrol oleh pemerintah daerah dan elit berkuasa lainnya. Semenjak adanya pembatasan akses partisipasi pedgang jalanan terhadap proses pengambilan kebijakan maka tata kepemerintahan Kota Solo mulai memberdayakan pedagang jalanana untuk membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja merupakan hal yang sangat vital bagi kemampuan bertahan pedagang jalanan. Semakin banyak jejaring kerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuan para pedagang jalanan untuk bertahan. Namun, para pedagang jalanan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki jejaring kerja merupakan pihak-pihak yang cenderung rapuh dalam menghadapi persaingan dunia usaha.

Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan Kurniawan Arianto; Eliza Nur Fitriana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini mendiskusikan mengenai peran sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki sebagaiperwujudan dari segitiga good governance. Dewasa ini, yang berperan dalam pembangunan tidak hanya pemerintah sebagai aktor utama saja, tapi harus didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mengarah pada pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Studi dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman penduduk tidak menghalangi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik, karena masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial. Dengan kemampuan masyarakat membangun jaringan (networks), kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya (trust), saling peduli, saling menolong, kepatuhan terhadap nilai (values), norma (norms) yang berlaku dan disepakati bersama, serta tindakan pro aktif (pro active act) yang diwujudkan dalam aksi bersama (collective action) untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam memecahkan berbagai macam persoalan kesehatan yang terjadi. Peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan aktor pelaksana di lapangan seperti anggota masyarakat juga berkontribusi terhadap keberadaan modal sosial masyarakat. Berbagai kelompok sosial yag terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan good governance.

Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Praptining Sukowati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

The firs purpose of the research is to analyze the sustainable development policies and public participation to the Green Open Space's shifting function in Malang. The second is to analysis the factors that binder the policy implementation process. This paper shows that public participation in the sustainable development policies is less than optimal. Some factors that impede the policy implementation are 1) inadequate provision of GOS both in quantity and quality; 2) many weakness in the institution who manage the GOS; 3) the weak role of the stakeholders; 4) the use of open land for GOS function is not optimal yet. Some of the recommendation of this research include the need to revise UU No.24/1992; to develop guidelines for the implementation of GOS's management; to improve the campaign about the importance of GOS through "green cities movement"; to develop incentive and disincentive mechanism for increase private participation in the GOS management; and to develop GOS's pilot projects in the Malang City.

Pengembangan Model Otonomi Neara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Sistem Sosiobudaya Lokal di Sumaterabarat dan Bali Asrinaldi A; Yoserizal Yoserizal
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2009): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This is paper aims to describe the completion of local autonomy based on local culture system in West Sumatera and Bali Province. Beside that, this paper also tries to find out the role of state which depicts state autonomy in implementation of government functions at lowest level, such as nagari in West Sumatera and Desa Pakraman in Bali. Although the local culture system could be applied in local autonomy, yet the modern government system which is introduced by state has affected local culture system at the lowest level. In this context, state autonomy has been involved in fusing local culture system into modern government system so that performing of local democracy declines.

Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut Nisa Agistiani Rahman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini membahas pengukuran kinerja implementasi kebijakan publik. Penulis mengambil studi kasus implementasi kebi- jakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. PNPM Mandiri Pariwisata diimplementasikan di desa ini pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk mengukur kinerja im- plementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut, penulis menggunakan dua indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome, dan long-term outcome. Berdasarkan pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pari- wisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

What Role Shold Knowledge Management Play in The Development Management of Regional Governments and Advanced Educational Institutions: an Exploratory Perspective Muyanja Ssenyonga
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini mengetengahkan kenyataan di dunia kita perihal meningkatnya manfaat dari penerapan/ implementasi program KM/ pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan terpadu baik disektor swasta/ bisnis maupun pemerintah. Penjabaran inti dari KM itu sendiri, komponen-komponen dalam proses KM, serta unsur yang penting dalam penerapan program KM, dilakukan secara seksama. Faktor pendorong penerapan program KM yang bersifat eksternal, internal, dan ongoing, juga disajikan guna melihat kemudahan-kemudahan serta kesulitan yang ditimbulkan proses tersebut. Namun, inti dari artikel ini adalah melihat prospek penggunaan KM di bidang pendidikan (knowledge centers), pemerintah daerah (regional government), dan dalam proses penggalian dan pemanfaatan kearifan lokal (indigenous knowledge) oleh pemerintah regional dan pusat untuk memacu tumbuhkembangnya pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan untuk memantau kualitas dan menganekaragamkan produk dan jasa yang dihasilkan pusat pengetahuan dan pemerintah regional, serta pemanfaatan kearifan lkal untuk tujuan yang sama dibahas secara serius tetapi jauh dari membosankan. Untuk menempatkan penerapan KM di usaha swasta, maupun pemerintah dalam konteks sosial/ kultur/ ekonomis, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program KM disajikan sehingga menjadi pertmbangan bagi individu, organisasi, maupun pemerintah yang berkeinginan memulai membangun program KM.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosan di Transportasi Umum Dwi Haryadi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Criminal acts involving the perpetration of rape in public transportation vehicles which have become common these day, have caused a lot concern an anxiety in the general public. The root cause of such heinous acts can be traced t the disorientation of some section of society that is attributable to social disorganization, which in turn has undermined social control, individualism and materialism, rampant pornography, booze and porno-action, poor government oversight of public transport, among other factors. Resolving the problem calls for several measure, which among others should include, strengthening the penal code to empower stringent legal action against the perpetrators, and taking effective preventive measures to deal with multifaceted cause of social disorganization.

Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI Tatik Ekowati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Studi Formulasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Awan Santoso; Puthut Indroyono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 15, No 1 (2011): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This study attempts to identify the various of the traditional market, which have suffered from marginalization caused by rapid expansion and penetration of modern supermarkets and other large retailers. As a way out, this recommends various protection strategies, which are based on provisions of the constitution and legislation and/or enacting new ones. Providing legal protection to sources of livelihood is common practice in many developed nations, where weak players are shielded from foreign player, and is also evident in other sectors and institutional aspects of the broader economy. The study recommends certain models of traditional markets development, which makes it a source of reference for various parties, market manager, government, local universities, and others.

Page 23 of 57 | Total Record : 566

21 22 23 24 25

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA