Garuda - Garba Rujukan Digital

Illegal Internet Usage in Syiah Kuala District, Banda Aceh According to Legal Traditions [Pencurian Internet Wifi Perspektif Hadis Ahkam: Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh] Faisal Yahya; Maisarah Maisarah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11344

Abstract: This writing was motivated by many cases of Illegal Wi-Fi usage which were found especially among students, most of whom live in Syiah Kuala District, Banda Aceh City. The main factor in this case is due to the high internet needs among students because the entire lecture process is carried out online. This paper is to find out type of Illegal Wi-Fi usage in Syiah Kuala District, Banda Aceh City, and how the perspective of the legal traditions about this phenomena. It uses descriptive analysis methods and field research through interviews and observations, to describe the results of research objectively on the conditions encountered in the field. The modus operandi of Wi-Fi internet theft in Syiah Kuala District, Banda Aceh City is by using a laptop or cellphone and downloading certain software or applications that they need to break through the security system and obtain a username and password to use on the Wi-Fi they want to use. get internet access. The perspective of Islamic law is not allowed (haram) because Wi-Fi has been given special security. It is hoped that the perpetrators of Wi-Fi internet theft will not do this again and it is hoped that the Wi-Fi owner will report it to the authorities. Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya kasus pencurian internet Wi-Fi yang ditemukan terutama di kalangan mahasiswa yang sebagian besarnya berdomisili di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Faktor utama terjadinya pencurian tersebut disebabkan kebutuhan internet yang tinggi di kalangan mahasiswa karena seluruh proses perkuliahan dilakukan secara online. Tulisan ini untuk menemukan bagaimana modus pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimana perspektif hadis-hadis hukum tentang fenomena tersebut. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dan dipandukan dengan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga dapat memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara, pelaku menggunakan laptop atau handphone dan mendonwload beberapa software atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh username dan password untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram) karena Wi-Fi tersebut telah diberikan keamanan khusus. Maka diharapkan kepada pelaku pencurian internet Wi-Fi untuk tidak melakukan hal yang demikian lagi dan diharapkan kepada pemilik Wi-Fi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah] Syuhada Syuhada; Zulkiram Zulkiram
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11340

Abstract: Scholars differ on whether the repentance of an adulterer can abrogate the punishment of the limit. Some scholars state that there is no fall at all, while others state that the punishment is limited to fall. In this regard, Ibn Taymiyyah's opinion is the same as the last opinion that the repentance of an adulterer can remove the demand of the limit as long as it has not been submitted to the ruler, but if it has been submitted to the ruler then the limit does not fall so it remains punished and his repentance is accepted by Allah swt. The research method is qualitative, the type of literature research, research data from library materials in the form of books of jurisprudence, law, and other relevant literature, both from primary, secondary, and tertiary data, then analyzed by descriptive analysis. The results of the study showed that according to Ibn Taymiyyah, the perpetrator of adultery who repented before being complained to the government fell ḥadd adultery. The perpetrator does not have to admit his actions because the attitude is seen as better. As for the adulterer who repents after being complained to the government, then it does not fall ḥadd adultery. The perpetrator must still be punished, his repentance is accepted by Allah swt., while the punishment of ḥadd is a consummation of his repentance. The argument used by Ibn Taymiyyah about the fall of ḥadd zina due to repentance refers to the provisions of the QS. al-Nisā 'verse 16, QS. al-Māidah verses 33-34, QS. Ṭāhā verses 121-122, and the hadith narrated by Abū Dawud about the punishment of Maiz. The method of istinbāṭ that he uses tends to use heroic reasoning, that is, looking at the sides and rules of language, general and special relations, cause and effect, and understanding the words of the Qur'an. Abstrak: Para ulama berbeda pendapat apakah tobat seorang pezina dapat membatalkan hukuman batas? Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada jatuhnya sama sekali, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa hukumannya terbatas pada jatuh. Dalam hal ini pendapat Ibnu Taimiyah sama dengan pendapat yang terakhir bahwa tobat seorang pezina dapat menghilangkan tuntutan batas selama belum diserahkan kepada penguasa, tetapi jika sudah diserahkan kepada penguasa maka batasnya tidak jatuh sehingga tetap dihukum dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif, jenis penelitian kepustakaan, data penelitian dari bahan pustaka berupa buku-buku fiqih, hukum, dan kepustakaan lain yang relevan kemudian data-data yang telah terkumpul, baik dari data primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, pelaku zina yang bertobat sebelum mengadu ke pemerintah, jatuh hadd zina. Pelaku tidak harus mengakui perbuatannya karena sikapnya dipandang lebih baik. Adapun pezina yang bertobat setelah diadukan kepada pemerintah, maka tidak termasuk zina. Pelaku tetap harus dihukum, tobatnya diterima oleh Allah SWT., sedangkan hukuman hadd sebagai penyempurnaan tobatnya. Dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah tentang jatuhnya hadd zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16, QS. al-Maidah ayat 33-34, QS. Thāhā ayat 121-122, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang hukuman Maiz. Metode istinbāṭ yang digunakannya cenderung menggunakan nalar heroik, yaitu melihat sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, dan memahami kata-kata Alquran.

Legal Reasoning of Credit on Buying and Selling Gold: Mapping The Debate on 'Ilath Al-Hukm [Menalar Hukum Kredit Jual Beli Emas: Memetakan Perdebatan tentang 'Ilath Hukum] Muhammad Sholihin
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11345

Abstract: This paper is intended to identify the law of buying and selling gold legally. Credit and understand the illat stated to the law. The approach used in this study is more of a normative and legal juridical approach, where the study of secondary sources in the form of books, open books, and articles is carried out to obtain answers to the formulation of the problem. In general, this study has identified that gold transactions on credit among Mazhab scholars are haram-mutlaq, with the illat that gold is a Ribawi commodity and is mutlaq tsammaniyah. In contrast to Ibn Taimiyah and Ibn Qayyim and the DSN-MUI fatwa, which allows it as long as gold is not used as a price or money. Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hukum jual beli emas secara legal. Menghargai dan memahami illat yang dinyatakan dalam undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih merupakan pendekatan yuridis normatif dan hukum, dimana kajian terhadap sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, buku-buku terbuka, dan artikel-artikel dilakukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Secara umum penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa transaksi emas secara kredit di kalangan ulama mashab adalah haram-mutlaq, dengan illat bahwa emas adalah komoditas ribawi dan mutlaq tsammaniyah. Berbeda dengan Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim serta fatwa DSN-MUI, yang membolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai harga atau uang.

The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah] Satiya Citra Dewi; Hasanuddin Yusuf Adan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11341

Abstract: This study aims to first, find out what forms of customary sanctions are imposed on perpetrators of khalwat in Ketol, Central Aceh district. Second, to know the level of effectiveness of customary sanctions in Ketol District against the eradication of the crime of seclusion. Third, a review of Islamic law on customary sanctions in Ketol District for perpetrators of the crime of seclusion. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field research and library research. The results of the research in this thesis are the settlement of the khalwat dispute in the Ketol District, Central Aceh Regency, in which the dispute is settled customarily by a deliberation process. Then each actor is charged with paying one or more oxen following the deliberation agreement between the parties. The sanctions that apply are very ineffective among people with middle and upper economic levels, for those who are middle and above do not feel the effects of the sanctions imposed, because it is very easy for them to pay the sanctions. Overview of Islamic law customary sanctions do not conflict with Islamic law because in Islamic law the sanction for seclusion is ta'zir, namely the punishment determined by the ruler or judge, which in customary law in Central Aceh who acts as a judge is Reje Kampung. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Ketol, Aceh Tengah. Kedua, tingkat efektivitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan data pustaka (Library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.

The Settlement of Minor Offense by Panglima Laot based on Islamic Law in Mesjid Raya District, Aceh Besar [Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar] Miratul Ula; Muslem Abdullah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11346

Abstract: Panglima laot is a traditional institution that has the authority to settle cases of minor crimes according to Aceh Qanun Number 10 of 2008. There are three types of cases that can be resolved by Panglima laot, namely disputes, adat laot cases, and violation cases. There are three problem formulations in this study, first: what are the types of minor crimes that occurred in Mesjid Raya District, Aceh Besar District, second, how is the settlement of minor crimes by Panglima Laot in Mesjid Raya District, Aceh Besar District, and third how is the review Islamic law against the settlement of minor crimes by Panglima Laot. This research is field research that uses a descriptive analysis method with a qualitative approach, namely by looking at the role of Panglima Laot in resolving disputes that occur at sea, which is then explained systematically about the data obtained in the study based on a review from the formulation of the problem. The results of this study are that there are three types of minor crimes that occurred in Mesjid Raya District, Aceh Besar Regency, namely: beating cases, peupok jaloe cases, and the case of a Padang cement ship hitting a fishing boat. Furthermore, the role played by the Panglima laot in resolving disputes at laot by peaceful means and deliberation, and if there are parties who do not agree to be resolved by adat laot, it will be delegated to the police. In Islamic law, the punishment imposed on people who commit minor crimes of beating is qishash diyat. Qishash as the main punishment and diyat as a substitute punishment, namely one hundred camels, and the punishment has been determined by syara'. Abstrak: Panglima Laot merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Ada tiga jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Panglima Laot yaitu perkara perselisihan, perkara adat laut dan perkara pelanggaran. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama: apa saja jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh besar, kedua, bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan oleh Panglima Laot di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan ketiga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan oleh Panglima Laot. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran Pangima Laot dalam menyelesaikan bentuk perselisihan yang terjadi di laut, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada tiga jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yaitu: kasus pemukulan, kasus peupok jaloe dan kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan. Selanjutnya peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam menyelesaikan perselisihan di laut dengan cara damai dan musyawarah, dan apabila ada pihak yang tidak setuju di selesaikan secara adat laut, maka akan dilimpahkan kepada kepolisian. Dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ringan pemukulan adalah qishash diyat. Qishash sebagai hukuman pokok dan diyat sebagai hukuman pengganti yaitu seratus ekor unta dan hukuman nya sudah di tentukan oleh syara’.

Wewenang Mahkamah Syar’iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan Achmad Fikri Oslami
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Abstract. The Syari'iyah Court is an Islamic Sharia Judicial Institution in Aceh as a Development of the Religious Courts which was inaugurated on 1 Muharram 1424 H/4 March 2003 AD based on Presidential Decree No. 11 of 2003. In accordance with Article 1 paragraph (1) of Presidential Decree No. 11 of 2003 the Religious Court in Aceh Province was changed to a Syar'iyah Court. The Syar'iyah Court has special powers that are different from the Religious Courts outside the province of Aceh. The Syar'iyah Court through Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law has the authority to hear cases in the Jinayat field in Aceh. As a consequence of the absolute authority of the Syar'iyah Court in the field of Jinayat, the Syar'iyah Court also handles cases related to Pretrial. Rules regarding Pretrial are regulated in Qanun number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law. The Syar'iyah Court which often handles civil cases is a new thing when faced with pretrial cases. The purpose of this paper is to find out the legality and description of the pretrial examination at the Syar'iyah Court, so as to gain a comprehensive understanding of the process of examining the pretrial case.Abstrak. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan khusus yang berbeda dari Pengadilan Agama yang ada di luar provinsi Aceh. Mahkamah Syar;iyah melalu Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berwenang mengadili perkara-perkara di bidang Jinayat di Aceh. Konsekuensi adanya kewenangan absolut Mahkamah Syar;iyah di bidang Jinayat, maka Mahkamah Syar’iyah juga menangani perkara yang terkait Praperadilan. Aturan mengenai Praperadilan di atur di dalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Mahkamah Syar’iyah yang sering menangani perkara perdata menjadi hal yang baru ketika dihadapkan dengan kasus Praperadilan. Tujuan penulisan ini agar dapat mengetahui legalitas dan gambaran pemeriksaan Praperadilan di Mahkamah Syar’iyah, sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait proses pemeriksaan perkara Praperadilan tersebut.

Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Muhadi Khalidi; Arifin Abdullah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12762

Abstract: Dayah is the center of Islamic educational institutions for the people of Aceh, which aims to create human beings besides having knowledge but also changing the personality of the community in an Islamic way, it is proven that dayah has an important role in educating the Acehnese people to remain Islamic solidity in a Kaffah way, when problems arise from community resolved by the dayah ulama, meaning that the dayah has an important role in addition to education, the dayah is also a place of settlement that occurs in society, especially those related to violations of Islamic law, the community often asks for input and solutions from the dayah scholars. Therefore, the Acehnese people's desire to legally implement Islamic Shari'ah began to be implemented universally when the central government passed Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, from Law No. 16 of 2006 was born Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Law Jinayat. However, along the way, it was felt that there were problems that had not been accommodated in the jinayah law, especially after the punishment of caning for the perpetrators of the fingerings, the perpetrators of the fingerings repeated their actions, meaning that there was a need for a place to rehabilitate the nature of the perpetrators so as not to repeat their actions. This paper reviews comprehensively about Dayah as a Moral Rehabilitation Center for the perpetrators of Jarimah Perspective Article 4 paragraph 5 Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Jinayat Law, while the method used is normative research that uses Jinayat Law Qanun as the primary material, and the data uses a qualitative approach. descriptive. The results of the study found that the Qanun of the Jinayat Law provided an opportunity for Dayah as a rehabilitation center for the perpetrators of the crime that was contained in an additional uqubat.Abstrak: Dayah merupakan pusat lembaga pendidikan Islami bagi masyarakat Aceh, yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia selain memiliki ilmu pengetahuan juga merubah kepribadian masyarakat secara Islami, terbukti dayah memiliki peranan penting mendidik masyarakat Aceh tetap kokoh menegakkan syariat Islam secara Kaffah, ketika ada masalah yang muncul dari kalangan masyarakat diselesaikan oleh ulama dayah, artinya dayah memiliki peranan yang penting selain memberikan dibidang pendidikan, dayah juga menjadi tempat penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Syari’at Islam, masyarakat sering meminta masukan dan solusi dari para ulama-ulama dayah. Oleh karenanya keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam secara legal tersebut mulai terimplementasi secara universal saat Pemerintah pusat mengesahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 inilah lahir Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam perjalanannya dirasakan ada permasalahan yang belum terakomodir dalam hukum jinayah tersebut terutama setelah pemberian hukuman cambuk bagi pelaku jarimah, para pelaku jarimah cenderung mengulangi lagi perbuatan jarimah tersebut artinya perlu adanya tempat untuk merehabilitasi sifat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang Dayah sebagai Pusat Rehabilitasi Moral pelaku Jarimah Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menjadikan Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan primer, dan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian menemukan bahwa Qanun Hukum Jinayat memberikan peluang kepada Dayah sebagai pusat rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang dimuat dalam uqubat tambahan.

Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat Murdan Murdan; Safira Mustaqilla
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12458

Abstract: This study analyzes the discretionary policy in the civil law system prevailing in Indonesia. In a state law system, implementing laws and regulations are often faced with not applying the rule of law and even legal decisions occur. The result of the failure that occurred in realizing government programs aimed at the welfare of the community. On the one hand, state officials, state employees, and state officials are not allowed to act differently from the legal rules that have been passed by the state. But on the other hand, the desire to uphold justice and the welfare of the people sometimes clashes with the rules, procedures, and legal provisions that already exist legally. the advantages of the positive and negative sides of the Civil Law-based legal system, countries that adhere to the Civil Law system then introduce the concept of discretion. This study uses a normative-juridical method. The results of the analysis of literature data show that through discretionary policies, governments, state officials, and state administrators can guarantee people's welfare, justice, and truth.Abstrak: Studi ini menganalisis kebijakan diskresi dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem negara hukum, pelaksana peraturan perundang-undangan sering dihadapkan pada tidak tegasnya aturan hukum dan bahkan terjadi kekosongan hukum. Akibatnya terjadi kesulitan dalam merealisasikan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di satu sisi pejabat negara, pegawai negara, dan penyelenggara negara tidak diperkenankan bertindak berbeda dari aturan hukum yang sudah disahkan oleh negara. Namun sisi lain, keinginan untuk mempercepat keadilan dan kesejahteraan rakyat terkadang berbenturan dengan aturan, prosedur, dan ketentuan hukum yang sudah memiliki daya ikat secara legalistik. Menyadari sisi positif dan negatif dari sistem hukum berbasis Civil Law tersebut, negara-negara yang menganut sistem Civil Law kemudian memperkenalkan konsep tentang diskresi. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis. Hasil analisis data kepustakaan menunjukkan bahwa melalui kebijakan diskresi, para pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara dapat mempercepat kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kebenaran.

Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia Yohanes Hermanto Sirait; Dian Narwastuty
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13722

Abstract: Migrant smuggling and human trafficking are two actions that are often equated. Though both are distinct in terms of profit and purpose. Migrant smuggling can occur because of consensus between migrants and smugglers. In contrast to the perpetrators, international law encourages the non-criminalization policy to migrant. However, the practice of countries including Indonesia still provides chance for criminalization of migrants. This study aims to examine the impact of migrants volunteering to be smuggled in as victims. Furthermore, the potential for migrants to be punished for violating the rules for entering without a permit into a country is also studied. This research was conducted doctrinally using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the volunteering of migrants to be smuggled should not their status to become perpetrators in perspective of international law. It means that migrants should be punished for being smuggled. However, national laws, including those regulated in Indonesia, still allow migrants to be punished for violating the rules regarding entry permits such as the use of fake documents. This shows the lack of consistency in national laws to adopt non-criminalization policies towards migrants.Abstrak: Penyelundupan migran dan perdagangan orang adalah dua tindakan yang kerap dipersamakan. Padahal keduanya berbeda dari sisi keuntungan dan tujuan. Penyelundupan migran dapat terjadi karena adanya konsensus antara migran dengan pelaku penyelundupan. Berbeda dengan pelaku, hukum internasional mendorong kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran. Namun sayangnya, praktik negara termasuk Indonesia masih memberikan ruang untuk kriminalisasi terhadap migran. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak kesukarelaan migran untuk diselundupkan sebagai korban. Lebih lanjut, dikaji juga potensi migran dipidana karena melanggar aturan masuk tanpa izin ke suatu negara. Penilitian ini dilakukan secara doktrinal menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesukarelaan migran untuk diselundupkan tidak membuat status dan kedudukannya berubah menjadi pelaku. Konsekuensinya, migran tetap tidak boleh dipidana dengan alasan apapun. Namun hukum nasional termasuk yang diatur di Indonesia masih memungkinkan migran dipidana karena melanggar aturan terkait izin masuk seperti penggunaan dokumen palsu. Hal ini menunjukan kurang konsistennya hukum nasional mengadopsi kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran.

Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf Zainuddin Puteh; Faisar Ananda Arfa
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13763

Abstract: The appointment of the Prophet Muhammad Shalla Allahu 'Alaihi Wa Sallam as an Apostle who brought revelations with legal dimensions, addressed to all humans, including unbelievers. The position of the infidels as mukallaf can be seen from the perspective of the da'wah community, not the ijabah community who accept and justify the teachings of the Apostle as believers. However, even though they are mukallaf, unbelievers are also seen as not fulfilling as legal subjects in the law of worship, because of their disbelief. Unbelief is seen as a barrier to the validity of worship. This study uses the doctrinal method. The data is obtained through the treasures of Islamic law. The results of the study found that non-Muslims are also legal subjects in muamalah matters. Islamic law can be fully enforced against infidels, because disbelief is not a barrier (mani') the fulfillment of elements as legal subjects for infidels, so that rights that are mu'amalah should not be ignored, especially in the area of application of Islamic law.Abstrak: Pengangkatan Nabi Muhammad Shalla Allahu ‘Alaihi Wa Sallam sebagai Rasul yang membawa wahyu berdimensi hukum, ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk orang kafir. Kedudukan orang kafir sebagai mukallaf bisa dilihat dari segi ummat dakwah, bukan ummat ijabah yang menerima dan membenarkan ajaran Rasul sebagaimana orang mukmin. Namun, meskipun sebagai mukallaf, orang kafir juga dipandang tidak memenuhi sebagai subyek hukum dalam hukum ibadah, karena kekafirannya. Kekafiran dipandang sebagai penghalang dalam keabsahan ibadah. Kajian ini menggunakan metode doktrinal. Data diperoleh melalui khazanah hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa non muslim juga sebagai subjek hukum dalam persoalan mua’amalah. Hukum Islam dapatdiberlakukan penuh terhadap orang kafir, karena kekafiran bukan sebagai penghalang (mani’) terpenuhinya unsur sebagai subyek hukum bagi orang kafir, sehingga hak-hak yang bersifat mu'amalah tidak boleh diabaikan khsusnya di wilayah pemberlakuan hukum Islam.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Edi Yuhermansyah

Contact Email eys_0401@yahoo.com

Phone +6281363555462

Journal Mail Official legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA