cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 12 no. 1 (2026): april 2026" : 5 Documents clear
PENGECUALIAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Eva Susanna; Yusnaidi Kamaruzzaman; Salwa Hayati Hasan; Kesumawati; Fitriliana
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice menjadi salah satu bagian alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang mengutamakan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui ruang dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan, pendekatan restorative justice ini mulai dikembangkan untuk terwujudnya keadilan yang lebih humanis dan efektif. Namun demikian, pendekatan restorative justice ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Terdapat beberapa jenis perkara pidana yang tidak dapat diterapkan restorative justice, salah satu pengecualian yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jenis tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis dan filosofis dari pengecualian pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis pengecualian penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan konsekuensi dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika perlindungan hak korban. Sementara Secara filosofis, pengecualian restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kekerasan seksual sebagai pelanggaran martabat manusia, ketidakseimbangan relasi kuasa, fungsi perlindungan dan pencegahan umum dan teori keadilan substantif.
EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH MAISIR DI KOTA BANDA ACEH Ahmad Yusri; Fazzan; Putra Aguswandi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari penegakan syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan uqubat cambuk serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilayatul Hisbah, pejabat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta dokumentasi perkara pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat cambuk telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan memberikan efek jera bagi sebagian pelaku. Namun, efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perkembangan perjudian daring yang sulit diawasi. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan upaya preventif secara berkelanjutan.
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Zawil Fadhli; Hasyimi Pradana; Eva Susanna; Fitriliana; Tila Nelvia
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya publikasi identitas, foto, dan data pribadi tersangka oleh aparat penegak hukum maupun media massa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas privasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi tersangka dalam proses peradilan pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga belum memberikan batasan yang tegas mengenai publikasi identitas tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengabaikan hak privasi serta menggeser asas praduga tak bersalah menjadi presumption of guilt melalui pembentukan opini publik. Penelitian ini menawarkan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan pembatasan publikasi data pribadi tersangka, penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, serta mekanisme rehabilitasi hak atas data pribadi guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
DINAMIKA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA Fitriliana; Lisnawati; Murnia Suri; Eva Susanna; Zawil Fadhli; Herawati; Firman
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di Aceh yang memiliki kekhasan dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Kehadiran media sosial di satu sisi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain memunculkan persoalan baru yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perceraian di era digital dengan menelaah pengaruh media sosial terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat memicu konflik rumah tangga, seperti menurunnya kualitas komunikasi, munculnya kecemburuan, hingga terjadinya perselingkuhan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral, penguatan nilai-nilai agama, serta pengendalian diri dalam penggunaan media sosial agar ketahanan rumah tangga tetap terjaga Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Ketahanan Rumah Tangga, Hukum Islam, Aceh
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI DIGITAL PADA MEDIA FACEBOOK (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Khaidir; Yusri Z. Abidin; M. Thaib Zakaria; Almanar
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik transaksi digital melalui media sosial, termasuk platform Facebook yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Kondisi ini membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberi ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik transaksi digital antara pelaku usaha dan konsumen melalui Facebook, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, serta hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen yang bertransaksi di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi digital melalui Facebook berlangsung melalui unggahan, komentar, dan pesan pribadi, dengan pembayaran umumnya melalui transfer bank. Tanggung jawab pelaku usaha dilaksanakan melalui penyelesaian langsung berupa penggantian barang, pengembalian dana, atau kompensasi lain, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan komunikasi, kesulitan verifikasi kerugian, ketidakjelasan identitas pelaku usaha, serta belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dalam platform media sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan transparansi pelaku usaha, dan literasi digital konsumen agar tanggung jawab pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025 Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015 More Issue