cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Hutauruk, Mery Sulistiawati
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan, agama, dan kesusilaan. Tindak pidana perkosaaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi kesulitan utamanya adalah soal pembuktiannya diakui atau tidak, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan di pengadilan. Dalam menemukan bukti-bukti yang menyatakan benar atau tidak telah terjadi tindak pidana perkosaaan, maka dibutuhkan alat bukti visum et repertum yang dibuat oleh dokter ahli forensik berdasarkan atas sumpah jabatannya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah efektivitas visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan (2) apakah yang menjadi faktor penghambat dari efektivitas visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sangat berguna dan bermanfaat guna membuktikan adanya suatu luka pada tubuh korban tindak pidana perkosaan, namun tetap dibutuhkan alat bukti lain yang dapat memperkuat hal tersebut. Faktor penghambat dari efektivitas visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Tindak Pidana Perkosaan       
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Putra, Cahaya Rama
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, mereka menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. PNS yang melakukan tindak pidana penipuan akan tetap dijatuhi pidana sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Persidangan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dilakukan oleh Hakim Pengadilan, untuk menegakan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah: (a) Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat. (b) Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya. Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Hakim, Penipuan, PNS
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TENDER PERBAIKAN JALAN (Studi Putusan Nomor : 07/PID.TPK/2011/PN.TK) Djazuli, Ayu Aziza
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintahan ataupun rakyat biasa. Contohnya dalam kasus korupsi dengan terdakwa Andhy Irawan Irham Kuasa Direktur dari PT. Jupiter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidan korupsi tender perbaikan jalan (studi putusan nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK) ? dan (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan (studi putusan nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK) ?.  Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematis, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik keimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan dari pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kuasa direktur, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah pasal 183 dan 184 KUHAP, dan teori pendekatan yang digunakan hakim adalah teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan, dan teori ratio decidendi. Saran yang dapat disampaikan adalah mengingat terbukti bahwa terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut seharusnya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dihapuskan, dikarenakan bahwa terdakwa juga hanyalah bekerja sebagai pedagang burung yang berpenghasilan standar.
ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU TERHADAP MANTAN KEKASIH Octaviani, Sefti
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kejahatan pada saat ini banyak melibatkan generasi muda atau remaja yang menjadi pelaku. Kejahatan yang sedang terjadi adalah kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih. (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: (1) Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap mantan kekasih bersumber dari faktor internal yaitu faktor usia, faktor daya emosional, faktor pendidikan, faktor psikologis dan faktor eksternal yaitu faktor agama, faktor tontonan atau bacaan. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana dilakukan secara preventif dan represif. Pihak Kepolisian mengadakan penyuluhan tentang  jenis  tindak  pidana  atau  kejahatan  berikut  sanksinya,  serta  menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar membuat efek jera bagi pelaku.Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Pembunuhan Berencana, Mantan Kekasih.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW) Margaputra, Dico Primantara
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik salah satunya adalah money politic.  Politik uang (money politic) didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Dalam kasus money politic semacam ini perlu diketahui bagaimana proses penerapan sanksi pidananya dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan kasus semacam ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.  Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang telah sesuai dengan hukum yang berlaku namun hukumannya masih kurang berat tidak sesuai dengan isi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang No. 8Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Faktor penghambat yang paling mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan politik uang adalah faktor masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA (Studi Perkara Nomor: 697/PID/B/2012/PNTK) Dahliana, Dahliana
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus, diantaranya memalsukan dokumen tenaga kerja. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemalsuan dokumen tenaga kerja? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemalsuan dokumen tenaga kerja? Pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemalsuan dokumen tenaga kerja, dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Kesih Binti Mali yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara, karena tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan. (2) Dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah kententuan Pasal 183 KUHAP. Dasar non yuridis pertimbangan hakim lainnya adalah hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar hak asasi, merugikan orang lain, mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kejahatan yang dilakukannya serta merugikan korban, keluarga korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK) Afandi, Rachmad
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki dasar pertimbangan yang di dasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK sudah sesuai dengan rasa keadilan? Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada anak dalam Putusan Nomor 66/Pid/2013/PT.TK terdiri pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringkankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan kesucian. Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, telah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya dan sopan dalam persidangan. Hakim menggunakan teori keseimbangan, yaitu mempertimbangkan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan terjadinya pencabulan tersebut, seperti perbuatan dilakukan dengan dasar suka sama suka, adanya upaya perdamaian yang telah ditempuh pelaku dengan korban dan keluarga korban, serta status pelaku dan korban yang sudah suami istri. (2) Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK telah memenuhi unsur keadilan substantif, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada perundang-undangan, tetapi jug mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti telah terjadi perdamaian dan terdakwa bersedia menikahi korbannya.Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hukum, Pencabulan, Anak
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE Cornelis, Fabiandi
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKJual beli melalui media internet saat ini sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terkadang menimbulkan fenomena kejahatan cybercrime seperti penipuan, sehingga diperlukan perlindungan hukum secara khusus bagi korban penipuan jual beli online. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online dan faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat e-mail. Faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana cybercrime kepada masyarakat, kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Jual Beli Online
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 389/Pid.A/2012/ PN.GS BERUPA DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK Sari, Cici Metha
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak seharusnya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.             Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan empiris. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu berupa, Pelaksanaan/penerapan pidana atas pencurian yang dilakukan oleh anak didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas pencurian yang dilakukan oleh anak didasarkan pada kemampuan anak bertanggungjawab, kesesuaian unsur ancaman pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Damayanti, Tiffany Andina
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRAK  Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. (2) Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku pedofilia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis  normatif   dan  yuridis  empiris.  Sumber  data  diperoleh  dari  lapangan  dan kepustakaan dengan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengalisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan: Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002  Jo  Undang-Undang Nomor 35Tahun   2014   tentang   Perlindungan   Anak.   Beberapa   faktor  penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pedofilia.

Page 2 of 66 | Total Record : 660

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue