cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 6   7   8   9   10 
Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia Ajub Ishak
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.5753

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia. Peluang penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki alasan-alasan tertentu dalam mewujudkannya, diantaranya alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional, ilmiah. Penerapan hukum Islam di Indonesia melalui jalan perundang-undangan (legisiasi) tidaklah mudah. Karena, usaha ini harus melibatkan pembahasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak semua anggotanya pendukung sistem hukum Islam. kendala lain yang mempersulit usaha legisiasi hukum Islam di Indonesia, yakni kendala yang bersifat kultural, terjadi dualisme terminologi, bahkan juga kesenjangan antara terminologi hukum umum dan hukum Islam. Hal ini merupakan wilayah akademik dan menjadi tanggung jawab para akademisi atau ilmuwan.
Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi Subehan Khalik
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5694

Abstract

Hibah dalam perspektif Sunnah Nabi memiliki kriteria keshahihan dan dapat dijadikan hujjah. Hibah sangat dianjurkan dan tidak dengan paksaan, bahkan Rasulullah telah melaksanakan berbagai hal terhadap hibah diantaranya mengutuk orang yang mengambil kembali hibah mereka serta mengambil paksa hak orang lain. Pada sisi lain Rasulullah saw. juga memberi himbauan agar umatnya saling memberi hadiah dan memberi hibah.
Tinjauan Sosiologis Fenomena Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Hukum Islam Lukman Ali
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5748

Abstract

Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara relawan hukum untuk memperleh keuntungan atau manfaat memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugiakan kepentingan umum, keuangan dan perekonomian negara. Telaah sosiologis fenomena korupsi disebabkan faktor sosial budaya dan faktor lemahnya penegakan hukum sehinga dibutuhkan Upaya pemberantasan korupsi perspektif hukukm Islam, meliputi penegakan supremasi hukum, perbaikan sistem upah, dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi dan pembuktian terbalik.
Ghibah Perspektif Sunnah Musyfikah Ilyas
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5677

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ghibah perspektif sunnah. Ghibah merupakan membicarakan aib orang lain dan orang tersebut tidak senang. Larangan melakukan gi}bah tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadis.Dampak yang ditimbulkan gi}bah dapat di rasakan secara langsung, diantaranya perselisihan, permusuhan, dendam dikalangan masyarakat dan lain sebagainyaPeneltian ini menggunakan metode maudhuiy, tahliliy, ijmaliy, dan muqarin. Sedangkan pendekatan yang digunakan historis dan teologis normatif. Dan teknik analisis yang digunakan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.Hadis-hadis yang terkait dengan ghibah dapat dijadikan hujjah karena dari segi sanad dan matan tidak mengalami kecacatan. Ghibah dapat dicegah dengan selalu mengingat Allah swt. dan senantiasa bersyukur
Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami sippah chotban
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.5754

Abstract

Syariat poligami seperti halnya syariat Islam lainnya mengandung nilai keadilan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri. Allah swt menjadikan keadilan sebagai dasar dalam konstruksi hukum, baik yang bersifat privat maupun publik. Poligami sebagai syariat yang secara khusus berkaitan dengan subsistem hukum kekeluargaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daruriyat manusia, menjaga agama (hifsh ad-diin), jiwa (hifzh annafs) dan keturunan (hifzh an-nasl). Kehadiran syariat poligami dalam konteks demikian merupakan manifestasi (dari) keadilan syariat Islam untuk memberikan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam
Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5695

Abstract

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fikih merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang melahirkan berbagai jenis buku yang dipedomani. Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran ulama secara kolektif, yang dituangkan dalam bentuk fatwa untuk menetapkan hukum, Produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran majelis hakim, kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan. Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para pakar hukum, akademisi, politisi, dan instansi terkait. Produk pemikiran hukum Islam tentunya diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensip.
Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Basyirah Mustarin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5750

Abstract

Keberadaan sertifikat hak atas tanah merupakan hasil dari proses pendaftaran tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA bahwa pendaftaran tanah meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah. Alat pembuktian yang sah bagi kepemilikan hak atas tanah adalah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur (untuk pendaftaran tanah sistemik) atau gambar situasi (untuk pendaftaran tanah sporadik) yang dijahit menjadi satu dan bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian maka dapat dikatakan apabila suatu hak atas tanah tersebut mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Sebaliknya apabila suatu hak atas tanah belum mempunyai sertifikat berarti tanah tersebut didaftarkan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan sertifikat hak atas tanah mempunyai arti penting yang menandakan bahwa hak atas tanah bersangkutan telah didaftarkan dimana hal itu dibuktikan dengan adanya (diterbitkannya) sertifikat oleh instansi yang berwenang
Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Musyfikah Ilyas
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5682

Abstract

Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan maslahat dharuriyyah karena faktor kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin rumitnya menentukan produk halal atau haram, sehingga dibutuhkan penetapan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Maslahat dharuriyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar) Muhammad Anis
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5673

Abstract

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekekerasan fisik, psikis, tindak pengabaian dan penelantaran, seksual dan ekonomi. Penyebab tindakan kekerasan anak karena faktor keluarga, seperti Pola Asuh, Orangtua mengalami masalah psikologis, keluarga disfungsional. faktor lingkungan. Seperti Adanya budaya kekerasan, Mengalami sindrom Stockholm, Kekerasan yang ada di televisi.Agar anak tidak mengalami dan melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain, sebaiknya sebagai orang tua yang bijak senantiasa memberikan keteladanan yang baik kepada anak, tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dengan dalih untuk melakukan pembinaan terhadap anak
Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas IA) Disa Nusia Nisrina
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7102

Abstract

Penerapan akad klausula baku semakin banyak seiring berkembangnya berbagai macam bentuk transaksi dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainya, akad baku masih sering menggunakan klausula eksemsi yang mengandung pembatasan tindakan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan bisnis, hal ini sering memicu terjadinya konflik atau sengketa dalam perjanjian. Sehingga, jika terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah maka dibutuhkan peran pengadilan agama dalam melindungi hak-hak konsumen. Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan konsumen terhadap akad klausul baku di Pengadilan Agama kota Makassar?. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah lapangan (field research kualitatif) dengan pendekatan teologis-Syari, dan yuridis-normatif, serta studi kasus. Setelah penelitian dan pengkajian dilakukan maka ditemukan bahwa, hakim memiliki upaya korektif untuk memperbaharui akad baku yang memberatkan konsumen dalam menjalankanya, upaya tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen, diantara bentuk upaya korektif tersebut adalah rescheduling yakni penjadwalan ulang, reconditioning merupakan persyaratan kembali dan restrukturisasi adalah penataan ulangThe implementation of standard contract is increasing as various forms of transactions develop in Islamic banking and other Islamic financial institutions, standard contract still often use exclusion clauses that contain restrictions on actions for consumers in conducting business activities, this often triggers conflicts or disputes in agreement. So, if there is a dispute between consumers and Islamic financial institutions, especially Islamic banking, the role of Islamic courts is needed in protecting consumer rights. The subject matter examined in this study is how to protect consumers against the standard clause contract in the Makassar City Religion Court?. The method used in this article is a field (field research qualitative) with a theological-Syari approach, and juridical-normative, as well as case studies. Upon research and  accomplishment of this study it is found that, the judge has a corrective effort to renew the standard contract which is burdensome for the consumer in carrying out it. The effort is expected to protect consumer rights. Among the corrective efforts is rescheduling, reconditioning and restructuring

Page 8 of 21 | Total Record : 205

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue