cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 5   6   7   8   9 
Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas Pratjaja Winrekso
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.5755

Abstract

Akibat globalisasi dan pasar  bebas secara tidak langsung akan mempegaruhi pasar di indonesia.. Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan salah satu contohnya. Oleh karena itu UndangUndang Ekonomi yang kuat  maka persaingan tidak sehat  dan praktek monopoli dapat dihilangkan. Tantangan global undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar bebas sangat penting sebagai perlindungan hukum terhadap produk dan industry dalam negeri dan memberikan kepastian hukum juga poduk dari luar negeri. Produk dan industry dalam negeri akan mendapatkan kepastian hukum baik dari segi masalah persaingan tidak sehat maupun antisipasi pratek monopoli.
Positivisasi Syariat Islam di Indonesia Andi Safriani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5705

Abstract

Perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia merupakan rangkaian sebuah proses atau jalan yang cukup panjang yang harus dilakukan oleh semua elemen atau komponen umat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Indonesia berupa tekanan politik dan lain-lain harus dihadapi baik melalui edukasi dan dakwah, penyebarluasan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum Islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan. Untuk menghadapi tantangan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia kiranya semua komponen umat harus bersinergi, baik pemerintah maupun masyarakat atau umat Islam sendiri
Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar. Muhammad Anis
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5751

Abstract

Kecelakaan kerja dapat diakibatkan faktor manusia; faktor peralatan kerja;dan faktor perlengkapan kerja; serta faktor lingkungan sehingga dibutuhkan aturan pengawasan ketenagakerjaan khususnya di kota Makassar. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibutuhkan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke Yuldiana Zesa Azisri
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo, Kabupaten Merauke, Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Seluruh data, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kredit macet dalam halnya terjadinya wanprestasi oleh nasabah di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke yaitu karena rendahnya pemahaman tentang hukum perbankam yang seharusnya disosialisasikan oleh pihak bank, kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit oleh nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui tentang resiko bila terjadi wanprestasi dan kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan kredit macet.
Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Irfan Irfan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5769

Abstract

Sistem bagi hasil pada pelelangan di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, menggunakan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti  adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dilihat dari system bagi hasil maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.Bagi hasil antara nelayan patorani menggunakan sistem mudharabah Muthlaqah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.
Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Musyfikah Ilyas
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.5719

Abstract

Pemberdayaan ekonomi ummat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibutuhkan sistem pengelola wakaf profesional yang memiliki sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan nazhir untuk membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional dan bertanggunjawab. Keberadaan nazhir dapat dibentuk melalui sikap dan perilaku sebagai posisi pemegang amanat umat dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya strategi nazhir wakaf dalam mewujudkan standar profesionalismenya dapat terjawab melalui penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, pembinaan manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi-fungsi manajerial yang melekat pada nazhir wakaf.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemsyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone) Marwan Fadhel Madjid
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5671

Abstract

Hasil Penelitian ini menjelaskan subtansi hak-hak hukum narapidana wanita dalam lapas kelas IIA terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Dalam mewujudkan perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita telah menyediakan fasilitas keamanan, kesehatan, keterampilan, dan spiritual serta pegawai wanita dalam memberikan pelayanan kepada narapidana wanita. Kondisi narapidana wanita menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup berintegritas dan beradab yang dibuktikan dengan sikap kejujuran, konsisten dan komitmen oleh para narapidana wanita sehingga rasa kebersamaan di antara sesama napi wanita di lapas kelas IIA Watampone terjalin dengan baik. Rasa kebersamaan ini, dapat disaksikan saat napi membersihkan blok lapas secara gotong royong.
Hukum Materil Perkawinan di Indonesia Jamal Jamil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5752

Abstract

Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan subtansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara. Kehadiran Hukum materil perkawinan akan membawa ruh yang segar dalam mengimplementasikan kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Ada tiga kekhususan Pengadilan Agama, pertama; sebagai badan peradilan bagi yang muslim. Kedua; sebagai peradilan yang mengimplementasikan hukum syariah dengan undang-undang Negara, keputusan hakim, doktrin hukum. Ketiga; sebagai badan peradilan yang menegakkan hukum perdata dalam prakteknya
Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis) Sabir Maidin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5691

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Keutamaan Hidup Bertetangga dalam kehidupan masyarakat yang teraktualisasi pada diri Rasulullah via kitabkitab hadis. Contoh dari fakta historis dan normatif ini menunjukkan bahwa hidup berdampingan sesama tetangga adalah sesuatu yang indah dan nikmat dalam kehidupan modern ini. Oleh karena itu, perlu dimunculkan sebuh kesadaran dan pemahaman secara komprehensip untuk memahami makna hidup bertetangga dalam implementasi hadis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan  pendekatan ilmu hadis dengan teknik-teknik interpretasi tekstual, historis dan perbandingan. Hasil penelitian di atas menunjukkan  kegunaan dan pengaruh tetangga kepada umat manusia, yaitu menjadi motor dan dinamisator kesadaran hidup bertetangga dalam kehidupan manusia, rasa cinta dan kasih sayang, sehingga hidup menjadi lebih halus, kreatif-inovatif, berkualitas, bermartabat tinggi, baik  di sisi sesama manusia maupun di hadapan Allah, juga mampu mereduksi dari pemahaman masyarakat bahwa hidup bertetangga adalah sesuatu yang positif bukan negatif atau menakutkan, dan mengagumkan, dan mengangkat martabat manusia ke tempat yang lebih mulia.
Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia) Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5746

Abstract

Proses hukum perceraian dalam perundang-undangan di Negara muslim, yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara dan pengaruh fikih klasik. Persamaan aturan perceraian di Pakistan, Mesir dan Indonesia khususnya dan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya secara umum telah menjalankan versi hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi, termasuk persoalan perceraian dan proseduralnya. Perbedaan aturan perceraian dalam perundang-undangan Pakistan, Mesir dan Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan antara lain pada persoalan tenggang waktu dari pencatatan sampai kepada jatuhnya talak.

Page 7 of 21 | Total Record : 205

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue