Articles
202 Documents
<![CDATA[DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nanik Pujiastuti]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7086
<![CDATA[Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Hendi Achmad Tornado, Abdul Rokhim, dan Sukindar]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7223
<![CDATA[Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah.Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada]]>;
<![CDATA[Hidayah, Rahmawati Al]]>;
<![CDATA[Ventyrina, Ine]]>;
<![CDATA[Kotijah, Siti]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7003
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal. Pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya. segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar didengar dan dipertimbangkan untuk solusi yang tepat.]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI SERTA KENDALA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Hannes Magdalena]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7584
<![CDATA[Proses pelaksanaan pelayanan publik terhadap rasa kepuasan yang dirasakan masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk menjelaskan bagaimana kualitas kerja dari birokrasi pelayanan publik. Pelaksanaan dari pelayanan publik akan mengarah pada standar pelayanan yang menjadi titik acuan menciptakan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman dalam menggerakan pelayanan atas kualitas yang lebih cepat, terjangkau, mudah dan teratur. Birokrasi mengharapkan suatu perubahan baik terhadap individu maupun organisasi. Hal tersebut menjadi sebuah pemikiran logis dari sebuah kenyataan dari birokrasi yang diharapkan masyarakat. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah jelas ditegaskan dalam alinea ke-4 bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu studi penelitian yang mengambil objek penelitiannya berupa dari karya-karya kepustakaan baik dari artikel ilmiah, buku cetak, buku pdf, artikel dalam media massa, jurnal ilmiah, maupun data-data yang sudah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian akan menjelaskan bagaimana kendala birokrasi, peran dan fungsi birokrasi dinilai sangat penting dalam mempengaruhi efektifitas jalannya pelayanan publik. Birokrasi harus dapat meminimalisir bentuk kendala yang muncul dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar terciptanya pelayanan publik yang optimal.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Hannes Magdalena]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7287
<![CDATA[Anak adalah sosok generasi penerus bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta memegang kendali masa depan suatu negara sehingga harus disiapkan sebagus mungkin. Dalam realitanya, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 5.953 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya hampir sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga korban. Hal tersebut dinilai terjadi disebabkan oleh kerangka hukum yang dapat dikatakan kurang dalam berperan mencegah semua wujud tindak kekerasan terhadap anak, penegakannya sering tidak memadai dan dianggap hanya diam di tempat. Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini serta teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat cara studi dokumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG COFFEE SHOP ]]>
<![CDATA[Heribertus Richard Chascarino, Elieser Sandatoding, Khairunnisah, dan]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8004
<![CDATA[Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkhususnya coffee shop di kota-kota besar seperti di Samarinda menjadi usaha yang sangat berkembang pesat dan sangat menguntungkan. Pesatnya perkembangan coffee shop sehingga mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja, namun beberapa tenaga kerja coffee shop bekerja melebihi jam kerja yang disepakati.Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yang berkaitan dengan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menjawab terkait aturan terhadap upah tenaga kerja usaha mikro, kecil dan menengah di bidang coffee shop berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja di coffee shop menurut hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENERAPAN E - GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Azizah, Siti Nur]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6884
<![CDATA[Implementasi e-government dalam pelayanan publik untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tuntutan kebutuhan publik yang mengharapkan proses dalam pengolahan data yang cepat dan mendapatkan informasi yang tepat. Mengenai penerapan e-government pemerintah wajib untuk mempersiapkan sumber daya manusia, anggaran dana, regulasi, sarana dan prasarana harus di sediakan untuk implementasi e-government. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan studi literatur, yang merupakan pencarian data mencari diberbagai referensi dalam bidang adminitrasi publik, hal ini dapat bertujuan untuk mendapatkan teori dan konsep yang relevan terhadap tema yang telah ditentukan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat beberapa cara agar dapat memudahkan masyarakat saat ingin menggunakan layanan publik, yaitu pemerintah telah membuat website di pusat maupun website di desa. Kata Kunci: e-government, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Rusdian]]>;
<![CDATA[Kotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Hidayah, Rahmawati Al]]>;
<![CDATA[Ventyrina, Ine]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7046
<![CDATA[Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembagalembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pikada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMARINDA UTARA ]]>
<![CDATA[Rico Dwi Julianto, Salasiah dan]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8000
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara” mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Lurah Mugirejo Kantor Kecamatan Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian pada jenis penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus penelitian adalah peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kelurahan Mugirejo Samarinda Utara, memberikan pelatihan pengetahuan, orientasi kemampuan, keterampilan, dan supervisi teknis. Berdasarkan hasil penelitian kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor desa Mugirejo kabupaten Samarinda Utara sudah cukup baik. Berdasarkan pelayanan yang ada di kantor desa Mugirejo kabupaten Samarinda utara terlihat sudah berusaha sebaik-baiknya, namun masih terdapat pekerjaan yang terhambat karena kendala.]]>
<![CDATA[ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[alkoroni, kuwes]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6905
<![CDATA[Reformasi Birokrasi merupakan perubahan besar yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam reformasi birokrasi pelayanan publik serta tindakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam mereformasi pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan library research, dimana metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, artikel dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih ditemukan beberapa kendala dalam melayani masyarakat. Sehingga dilakukan beberapa tindakan atau cara untuk mereformasi pelayanan publik di Indonesia agar kualitas pelayanan publik menjadi baik, efektif dan efisien. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi, Pelayanan Publik]]>
