cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 213 Documents
 18   19   20   21   22 
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN SOLUSI DIGITAL: MENAKAR EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA Elvi Susanti Syam; Lis Setiawati; Syukri Masse; Muhammad Zulkifli Walinono
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9214

Abstract

Pelaksanaan putusan pidana merupakan manifestasi dari kewibawaan hukum dan keadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa proses eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural, maupun teknis-administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana serta menganalisis potensi pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi digital dalam pengawasan eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala serius akibat lemahnya integrasi sistem hukum dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah pada pembentukan sistem pengawasan digital terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana.
INTEGRASI PRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DALAM HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA Sarikun Sarikun
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9322

Abstract

Transformasi paradigma bisnis global yang dipicu oleh globalisasi dan krisis perubahan iklim telah mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai standar internasional dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berorientasi pada shareholder primacy, ESG menempatkan perusahaan sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis integrasi prinsip ESG dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia serta mengidentifikasi celah dan kelemahan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip ESG secara substantif telah tersebar dalam berbagai regulasi, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait keuangan berkelanjutan, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi regulasi, ketiadaan standar ESG nasional yang mengikat, keterbatasan cakupan subjek hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan strategi penegakan hukum yang terintegrasi guna memastikan implementasi ESG yang efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum perseroan Indonesia.
ANALISA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Chitia Agustina Wulandari; Zony Yulfadli; Tukimun Tukimun; Mohd Haziman Wan Ibrahim
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9651

Abstract

Konektivitas dan Aksesibilitas jalan di Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan untuk menciptakan keterpaduan transportasi wilayah sehingga mampu memberikan peran strategis dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kondisi konektivitas dan aksesbilitas jaringan jalan Provinsi dengan pengukuran Indeks Konektivitas dan indeks aksesbilitas sebagai salah satu indikator dalam mengukur keterhubungan wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode kuantitatif yaitu perhitungan menggunakan rumus indeks Konektivitas dan indeks aksesbilitas. Hasil dari Analisa indeks konektivitas (β) menunjukkan Kabupaten Berau memiliki indeks konesktivitas β = 0,9 (kategori sedang), Kabupaten Kutai Barat adalah β = 0,38 (kategori rendah), Kabupaten Kutai Kartanegara adalah β = 0,49 (kategori rendah), Kabupaten Kutai Timur adalah β = 1,08 (kategori tinggi), Kabupaten Mahakam Ulu adalah β = 0,60 (Kategori Sedang), Kabupaten Paser adalah β = 0,34 (kategori rendah), Kabupaten Penajam Paser Utara adalah β = 0,87 (kategori sedang), Kota Balikpapan adalah β = 0,79 (kategori sedang), Kota Bontang adalah β = 2,0 (kategori tinggi) dan Kota Samarinda adalah β = 1,97 (kategori tinggi). Hasil analisis terhadap indeks aksesbilitas menghasilkan Indeks Aksesbilitas Kabupaten Berau sebesar 0,0002029 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), Indeks Aksesbilitas di Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,0000674 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,0001782 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,0001749 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,0000632 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Paser sebesar 0,0003026 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,0025684 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kota Balikpapan sebesar 0,0157729 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), Indeks aksesbilitas Kota Bontang sebesar 0,0761138 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), dan indeks aksesbilitas Kota Samarinda sebesar 0,00937 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum). Seluruh indeks aksesbilitas kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur indeks aksesbilitasnya dibawah standar pelayanan minimum (SPM) berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 524/KPTS/M/2001. Kondisi ini mengingat luas wilayah yang besar tidak diimbangi dengan jumlah infrastruktur jalan yang memadai (tidak seimbang).

Page 22 of 22 | Total Record : 213

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2026): Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 30, No.1 (2014) More Issue