cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 219 Documents
 18   19   20   21   22 
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN SOLUSI DIGITAL: MENAKAR EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA Elvi Susanti Syam; Lis Setiawati; Syukri Masse; Muhammad Zulkifli Walinono
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9214

Abstract

Pelaksanaan putusan pidana merupakan manifestasi dari kewibawaan hukum dan keadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa proses eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural, maupun teknis-administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana serta menganalisis potensi pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi digital dalam pengawasan eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala serius akibat lemahnya integrasi sistem hukum dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah pada pembentukan sistem pengawasan digital terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana.
INTEGRASI PRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DALAM HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA Sarikun Sarikun
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9322

Abstract

Transformasi paradigma bisnis global yang dipicu oleh globalisasi dan krisis perubahan iklim telah mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai standar internasional dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berorientasi pada shareholder primacy, ESG menempatkan perusahaan sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis integrasi prinsip ESG dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia serta mengidentifikasi celah dan kelemahan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip ESG secara substantif telah tersebar dalam berbagai regulasi, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait keuangan berkelanjutan, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi regulasi, ketiadaan standar ESG nasional yang mengikat, keterbatasan cakupan subjek hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan strategi penegakan hukum yang terintegrasi guna memastikan implementasi ESG yang efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum perseroan Indonesia.
ANALISA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Chitia Agustina Wulandari; Zony Yulfadli; Tukimun Tukimun; Mohd Haziman Wan Ibrahim
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9651

Abstract

Konektivitas dan Aksesibilitas jalan di Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan untuk menciptakan keterpaduan transportasi wilayah sehingga mampu memberikan peran strategis dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kondisi konektivitas dan aksesbilitas jaringan jalan Provinsi dengan pengukuran Indeks Konektivitas dan indeks aksesbilitas sebagai salah satu indikator dalam mengukur keterhubungan wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode kuantitatif yaitu perhitungan menggunakan rumus indeks Konektivitas dan indeks aksesbilitas. Hasil dari Analisa indeks konektivitas (β) menunjukkan Kabupaten Berau memiliki indeks konesktivitas β = 0,9 (kategori sedang), Kabupaten Kutai Barat adalah β = 0,38 (kategori rendah), Kabupaten Kutai Kartanegara adalah β = 0,49 (kategori rendah), Kabupaten Kutai Timur adalah β = 1,08 (kategori tinggi), Kabupaten Mahakam Ulu adalah β = 0,60 (Kategori Sedang), Kabupaten Paser adalah β = 0,34 (kategori rendah), Kabupaten Penajam Paser Utara adalah β = 0,87 (kategori sedang), Kota Balikpapan adalah β = 0,79 (kategori sedang), Kota Bontang adalah β = 2,0 (kategori tinggi) dan Kota Samarinda adalah β = 1,97 (kategori tinggi). Hasil analisis terhadap indeks aksesbilitas menghasilkan Indeks Aksesbilitas Kabupaten Berau sebesar 0,0002029 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), Indeks Aksesbilitas di Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,0000674 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,0001782 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,0001749 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,0000632 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Paser sebesar 0,0003026 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,0025684 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), indeks aksesbilitas Kota Balikpapan sebesar 0,0157729 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), Indeks aksesbilitas Kota Bontang sebesar 0,0761138 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum), dan indeks aksesbilitas Kota Samarinda sebesar 0,00937 < SPM. 0,05 (dibawah standar pelayanan minimum). Seluruh indeks aksesbilitas kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur indeks aksesbilitasnya dibawah standar pelayanan minimum (SPM) berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 524/KPTS/M/2001. Kondisi ini mengingat luas wilayah yang besar tidak diimbangi dengan jumlah infrastruktur jalan yang memadai (tidak seimbang).
PERANAN PERUSAHAAN BATUBARA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI KASUS PT. KALTIM PRIMA COAL) Marita Sambo; Salasiah Salasiah; Raudah Mahmud; Ahmad Jubaidi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat dan pekerja tambang, serta dampak keberadaan perusahaan tambang batu bara terhadap penduduk di sekitar lokasi tambang.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek penelitian dengan  pendekatan mencakup aspek sosiologi dan psikologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi dari para informan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dinamika masyarakat di wilayah tambang kondisi ekonomi penduduk mengalami perubahan drastis sejak adanya perusahaan tambang, membuka peluang kerja luas bagi warga sekitar. Selain itu, kegiatan pertambangan yang dikelola oleh KPC dinilai sangat ramah lingkungan dan memprioritaskan kesejahteraan penduduk sekitar tambang. Pascatambang, lahan tidak hanya direklamasi (penghijauan kembali) tetapi juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan.  Dampak positif yang dihasilkan meliputi: sumber devisa negara; sumber pendapatan asli daerah; dan penyediaan lapangan kerja.  Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian dan pengawasan yang lebih serius dari para pemangku kepentingan terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baik dalam perumusan kebijakan maupun sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan agar dampak terhadap lingkungan dapat diprediksi sejak awal.
PERAN PERS DALAM MENDORONG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH Irman Syahriar; Gusti Heliana Safitri; Khairunnisah Khairunnisah; Dina Paramitha Hefni Putri
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9707

Abstract

Transparansi merupakan prinsip fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah. Pers memegang peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi melalui penyebarluasan informasi publik, pelaksanaan kontrol sosial, serta penyediaan ruang bagi partisipasi warga negara. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia memberikan dasar normatif yang relatif kuat bagi pers untuk mendorong transparansi. Namun, implementasinya masih dibatasi oleh sengketa informasi publik, kriminalisasi jurnalis, intervensi politik, dan ketergantungan ekonomi media lokal terhadap iklan pemerintah. Studi kasus dari Garut dan Probolinggo menunjukkan bagaimana media lokal mengungkap skandal korupsi, sementara analisis komparatif dengan Slovenia dan Filipina memperlihatkan bahwa peran pers dalam memperkuat transparansi merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum.Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, yang menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan praktik empiris transparansi di berbagai negara. Artikel ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan, serta menawarkan rekomendasi praktis berupa harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum bagi jurnalis, peningkatan kapasitas profesional media lokal, dan penguatan kolaborasi dengan lembaga pengawas serta organisasi masyarakat sipil.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK CUTI MELAHIRKAN PEKERJA PEREMPUAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Jenieka Ajeng Ardian; Tri Sulistiyono
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9093

Abstract

Artikel ini menyajikan kajian hukum yang mendalam mengenai hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Pembahasannya terfokus pada perubahan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 menuju regulasi baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, dengan penekanan pada pemaksaan hukum serta tantangan dalam menjamin konsistensi perlindungan hak bagi ibu bekerja. Penelitian ini mengkaji perubahan dari ketentuan hukum yang bersifat tetap dan terperinci menuju mekanisme regulasi yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi, yang berdampak pada keseragaman serta kepastian pelaksanaan cuti melahirkan. Kerangka hukum Indonesia yang terus berkembang mengenai cuti melahirkan mencerminkan peningkatan pengakuan terhadap kebutuhan para ibu, termasuk dengan munculnya usulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tahun 2024 untuk memperpanjang masa cuti melahirkan dengan upah penuh hingga enam bulan. Artikel ini didasarkan pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta literatur akademik, dan mengungkap bahwa meskipun hak pokok cuti tetap bertahan, efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum masih memerlukan pengawasan pemerintah yang kuat, regulasi yang jelas, serta advokasi berkelanjutan guna melindungi hak-hak pekerja Perempuan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA MENJADI PUBLIC FIGURE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Fatmalia Azizah; Ony Rosifany
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9708

Abstract

Anak semata-mata menjadi objek untuk melampiaskan keinginan orangtuanya. Sejak awal dikondisikan untuk menjadi apa (sesuai keinginan orangtuanya), yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan wajar, dan berpotensi terjadinya praktik kekerasan dan diskriminasi. Pada masa belakangan ini, sebagian kondisi anak berada pada posisi bukan lagi sebagai penerus bangsa yang baik akibat sisi negatif dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktifitas artis cilik tersebut mengabaikan hak- hak asasinya sebagai anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi masuk kedalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dipaksa bekerja menjadi public figure, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang memaksa anak bekerja menjadi public figure. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.   Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang bekerja karena adanya paksaan dari sekitar, bentuk perlindungan hukum diambil dalam bentuk peraturan perundang-undangan; dan penegakan hukum berupaya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindakkan eksploitasi terhadap anak melalui peraturan perundang- undangan.
TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Rifalina Fredita; Muhyi Mohas; Reine Rofiana
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9473

Abstract

This study examines the practice of obstructing the legal process, or Obstruction of Justice, which disrupts the investigative process within the criminal justice system, particularly in cases where this practice is carried out by police officers who abuse their authority by engaging in actions that constitute human rights violations. The case comparison focuses on the practice of Obstruction of Justice by police officers in the murder case of Brigadier J and the murder of a mother and child in Subang, which reflect disparities in the resolution mechanisms of these two cases. This study draws on theories of criminal law enforcement and human rights, employing qualitative methods and descriptive analysis based on a normative legal approach, specifically, a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that in addressing instances of Obstruction of Justice by police officers, cases must be resolved through both criminal and ethical mechanisms, as was the case in the murder of Brigadier J. However, in the case of the murder of a mother and child in Subang, to date the perpetrator has only been subject to an ethical process without being sentenced to criminal punishment. This indicates that in resolving cases of Obstruction of Justice by police officers, particularly those involving human rights violations, the criminal law enforcement process has not yet been fully implemented in a balanced and consistent manner.Keywords: Criminal Law Enforcement, Human Rights, Police
CRIMINOLOGICAL STUDY OF CRIMINOGENIC FACTORS IN MURDER CRIMES AGAINST CHILDREN IN CILEGON, BANTEN Jelita Indahsari Sinaga; Benny Irawan; Reine Rofiana
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9485

Abstract

This study was motivated by the increase in criminal acts of murder against children, which indicates serious problems in the child protection system and the complexity of the factors causing crime when viewed from a criminological perspective. One of the cases that became the focus of this study was the criminal act of murder against children in the Cilegon area, Banten Province, which was carried out in a planned manner by adults. The issues examined in this study include the criminogenic factors behind the occurrence of crimes of murder against children and the efforts made to combat these crimes. This study uses Robert K. Merton's Strain Theory to analyze the social pressure experienced by perpetrators as a factor driving crime, as well as Crime Prevention Theory to examine penal and non-penal policies in dealing with the crime of murder against children.             The research method used is empirical juridical with a qualitative approach through case studies. The research data was obtained through interviews with police investigators and foster parents in correctional institutions, as well as through a literature study of relevant laws and regulations and court decisions. The results of the study show that the criminogenic factors in this case are the result of an interaction between internal factors, such as psychological pressure and emotional instability of the perpetrator, and external factors, such as social conflict, economic conditions, and an unfavorable social environment. Efforts to combat this have been made through penal measures in the form of punishment for the perpetrator, as well as non-penal measures through prevention and child protection measures. This study concludes that combating the crime of child murder requires an integrated and comprehensive approach that focuses on prevention and improving social conditions in order to reduce criminogenic factors.

Page 22 of 22 | Total Record : 219

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No.1 (2014) Vol 30, No 1 (2014) More Issue