cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 202 Documents
 16   17   18   19   20 
SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Nugraha, Rio Fitra
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6898

Abstract

ABSTRACT Public services in terms of fulfilling administrative rights provided by the government in the form of population administration, such as population registration, civil registration, management of population data and information. Public service administration is the process by which public resources and personnel are organized and coordinated to formulate, implement, and manage decisions in public policy. EKTP is a national identity card based on NIK (Population Identification Number) which is made electronically and works computerized and has the specifications and format of a national identity card that is protected by a special security system as an official population identity card and Regency/City is issued through a population register. Public service is every activity carried out in the context of fulfilling the basic needs of all citizens and residents for goods, services and/or administrative services provided by service providers related to public services. So it can be concluded that, service standards are based on decisions that contain norms, guidelines and consensus regarding the quality of services, facilities and infrastructure that are formulated jointly between public policy makers, service recipients and stakeholders. This standard is a benchmark that is used to provide guidelines for service delivery and is a benchmark that becomes a benchmark for service quality in order to fulfill the obligations of service providers to the community who are able to provide quality services. Public services provided by the State Administration are defined as “all forms of public services carried out by all forms of public authorities in central, regional and state/regional companies (BUMN/D).Keywords: public service, identity card ABSTRAK Pelayanan publik dalam hal pemenuhan hak-hak administrasi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan. Administrasi pelayanan publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusankeputusan dalam kebijakan publik. EKTP adalah kartu identitas nasional berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dibuat secara elektronik dan bekerja secara komputerisasi serta memiliki spesifikasi dan format kartu identitas nasional yang dilindungi oleh sistem keamanan khusus sebagai kartu identitas resmi kependudukan dan Kabupaten/Kota diterbitkan melalui daftar penduduk. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Standar pelayanan didasarkan pada keputusan yang memuat norma, pedoman dan konsensus mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan bersama antara pembuat kebijakan publik, penerima layanan dan pemangku kepentingan. Standar ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan menjadi tolak ukur yang menjadi tolak ukur kualitas pelayanan dalam rangka memenuhi kewajiban pemberi pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Pelayanan publik yang diberikan oleh Administrasi Negara didefinisikan sebagai “segala bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh segala bentuk otoritas publik di perusahaan pusat, daerah dan negara/daerah (BUMN/D).Kata kunci: pelayanan publik, kartu tanda penduduk 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI OLEH PT. PEFINDO Nurdiansyah, Syaiful; Ruliana, Titin; Haryadi, Rina Masithoh
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7048

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DAR, umur obligasi, jaminan, danukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan konstruksi yang terdaftar dipt.pefindo. teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dengan menggunakanpurposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 4 perusahaan dengan kriteria sampel,perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar dan memiliki peringkat yang diterbitkan olehPT.PEFINDO selama periode tahun 2014-2021. Penelitian ini menggukan model analisisRegresi Logistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Hasiluji hipotesis menunjukkan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, jaminan tidakberpengrauh signifikan terhadap peringkat obligasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruhsignifikan terhadap peringkat obligasi, dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkanbahwa DAR, Umur Obligasi, Jaminan, dan Ukuran Perusahan berpengaruh signifikanterhadap peringkat obligasi. Hal tersebut disebabkan karena investor cenderung membeliobligasi karena melihat dari reputasi perusahaan bukan dari DAR yang diperoleh perusahaan,pada umur obligasi investor lebih menyukai umur obligasi yang pendek dibawah tiga tahunkarena perusahaan dapat melunasi kewajiban dalam membayar pokok pinjaman pada saatjatuh tempo, jaminan tidak mempengaruhi investor dalam membeli obligasi karena investormelihat bukan dari apa yang dijaminkan melainkan dari kinerja pada reputasi perusaantersebut, dan pada ukuran perusahaan investor tidak tertarik untuk melihat dari ukuran totalasset yang dimiliki melainkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT AKIBAT KESALAHAN DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN Benhard Kurniawan Pasaribu, Fadillatul Jannah, Sukindar, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8001

Abstract

Pertanggungjawaban di bidang keperawatan merupakan aspek krusial dari etika profesi tersebut. Contohya seperti beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan perawat dalam pemberian obat atau yang disebut juga dengan Nursing Error maka diperlukannya pertanggungjawaban seorang perawat akibat kesalahannya tersebut. Terutama jika terjadi dampak negatif yang signifikan. Tanggungjawab ini cenderung bersifat retrospektif, bergantung pada kinerja dan keputusan yang telah diambil. Dalam konteks hubungan perawat yang diberikan kepada pasien selama perawatan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang.  Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Pertanggungjawaban perawat dalam pelayanan kesehatan melibatkan aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar keperawatan, pencegahan tindakan yang salah atau ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Secara hukum perawat yang melakukan kesalahan/kelalaian dapat dikenakan sanksi yang mungkin diterapkan sebagai konsekuensi dari tindakan perawat yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, yang mencakup sanksi hukum administrasi, perdata, dan pidana.
MANAJEMEN PELAYANAN PENGURUSAN KEHILANGAN IJAZAH TINGKAT SMP DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG dari, wulan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6899

Abstract

Penelitian yang kami lakukan akan membahas pelayanan di salah satu organisasi pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui prosedur dalam pengurusan penerbitan ijazah baru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama serta proses yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam memperoses penerbitan ijazah yang baru. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang selaku pihak yang mengurus masalah kehilangan ijazah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Jawaban yang diperoleh dari proses wawancara tersebut akan dikembangkan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya kasus penerbitan ijazah baru memiliki beberapa tahapan dan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang saja ada beberapa pihak yang ikut serta dalam penerbitan ijazah yang baru. Kata Kunci : prosedur, penerbitan, ijazah, organisasi pemerintahan negara
ANALISIS PENERAPAN SOP ( Stadar Operasional Prosedur ) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK Izzah, Alimatul
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.6895

Abstract

Kinerja pegawai sangat dipentingkan dalam memberikan pelayanan publik tehadap masyarakat. Hal ini seringkali menjadi sorotan mengenai kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Maka perlunya penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) yang merupakan suatu standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja dan digunakan pula untuk mengukur kinerja atau sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja pegawai di suatu perusahaan swasta maupun di suatu instansi. Penilaian kinerja pelayanan publik merupakan bagian terpenting dari kontrol terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fugsi pelayanan. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, dari pembahasan dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya diperlukan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang dimaksudkan dengan tujuan memberikan pedoman kerja agar aktivitas perusahaan dapat terkontrol secara sistematis. Pada dasarnya SOP ini turut memberikan sumbangsih guna untuk terwujudnya suatu pelayanan publik yang efektif serta efisien. Dengan adanya SOP maka kinerja pegawai lebih teratur serta terarah.Kata kunci : SOP, Kinerja Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai 
DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7086

Abstract

Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.
PROBLEMATIKA JUAL BELI OBAT KERAS GOLONGAN PREKURSOR OLEH APOTEK DI SAMARINDA Amin Slamet, Rifa Atul Amalina, Isnawati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8002

Abstract

Penulis menemukan masalah yang sering terjadi di beberapa apotek di Samarinda tentang penjualan obat keras golongan prekursor secara bebas yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Seringkali, penjualan obat keras golongan prekursor di apotek menimbulkan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini berwujud dalam melakukan pengendalian dan pengaturan terhadap penjualan obat keras golongan prekursor, yang merupakan bahan baku dalam pembuatan obat-obatan yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum kepustakaan  yang berupa data sekunder seperti Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku literatur. Serta observasi langsung melalui wawancara di lapangan dengan informan pasien atau konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun terdapat peraturan dan prosedur yang jelas pengawasan dan penjualan obat keras golongan prekursor masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak berwenang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia di apotek tentang peraturan dan risiko penyalahgunaan obat keras golongan prekursor di Samarinda.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUPEMBUAT KONTEN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS LIVE STREAMING Reine Rofiana, Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konten perjudian online berbasislive streaming dalam hukum pidana serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidanapelaku pembuat konten perjudian online berbasis live streaming. Metode penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan berita mengenaiperjudian online dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah datasekunder yang didalamnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier,dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian yang didapatkan yaitukonten perjudian online dalam hukum pidana termasuk tindak pidana karena memenuhiunsur-unsur tindak pidana dan ada peraturan tentang perjudian terletak pada Pasal 303dan 303bis KUHP, Pasal 426, Pasal 427 UU No 1 Tahun 2023 dan Pasal 27 ayat (2) UUITE. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana mengenai pembuat kontenperjudian online ini masih dibilang cukup sedikit yang dapat dimintaipertanggungjawaban.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSAAN CSR PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA Wildan Syukri, Edi Purwanto dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7551

Abstract

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu konsep atau tindakanyang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial danlingkungan dimana perusahaan tersebut berada, seperti melakukan kegiatan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melindungi perusahaan, lingkunganhidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di daerah, danapemeliharaan fasilitas umum, sumbangan pembangunan desa/fasilitas masyarakat yangbersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat sekitarperusahaan berada.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif,peneliti melakukan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek penelitian adalah perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa partisipasiPerusahaan yang belum maksimal dalam melaksanakan program CSR sesuai denganPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup perseroan terbatas serta program kemitraan dan binalingkungan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan peran aktif Pemerintah dalampelaksanaan CSR Perusahaan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tornado, Hendi Achmad; Rokhim, Abdul; Sukindar, Sukindar
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7223

Abstract

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah.Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.

Page 18 of 21 | Total Record : 202

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 30, No.1 (2014) More Issue