cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 259 Documents
 9   10   11   12   13 
KOMPARASI METODOLOGI HUKUM ALIRAN MAQASIDI DAN ALIRAN SYAKLI Qotadah, Hudzaifah Achmad
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7700

Abstract

Abstract: Islamic thought has been developing whenever so there are various streams within the legal methodology especially within the fiqh approach which emerged from the Sahabat era such as fiqh 'Abdullah Ibn Mas'ud, fiqh Umar, fiqh Ibn Umar, etc and therefore the differences between the Companions has given rise to different tendencies of thought between each other both those belonging to the ahl athar or ahl ra'i groups. The obvious difference is that the tendency of thinking based on maqasidi is colored by ijtihad Umar while the tendency of thinking supported syakli (formalism) is more clearly seen within the fiqh of Abdullah Ibn Umar and these streams are created within supported the legal references employed by every group in order to do Istinbath al-hukm. So, a Fuqaha who always looks at the objectives of Islamic Sharia in conducting legal terminology is spoken as Maqasidi while jurists who always look to the form or format in legal rest are spoken as Syakli. Therefore, during this study, the author is inspired to check and analyze the thoughts of the jurists towards legal methodology supported the flow of maqasidi and also syakli.Abstrak: Pemikiran Islam terus berkembang pada setiap masanya, sehingga telah muncul berbagai macam aliran dalam bidang metodologi hukum, utamanya dalam pendekatan fiqh. Perbedaan tersebut muncul sejak masa Sahabat r.a, seperti ‘Abdullah Ibn Mas’ud, fiqh Umar, fiqh Ibn Umar dan sebagainya. Perbedaan di kalangan para Sahabat ini telah melahirkan kecenderungan pemikiran yang berbeda di antara mereka baik mereka yang tergolong dalam kelompok ahl athar atau ahl ra’i. Perbedan yang jelas terjadi adalah kecenderungan pemikiran berasaskan terhadap maqasidi yang diwarnai oleh ijtihad Umar sedangkan kecenderungan pemikiran berasaskan terhadap syakli (formalisme) lebih jelas terlihat pada fiqh Abdullah Ibn Umar dan aliran-aliran ini merupakan aliran yang dibentuk berdasarkan kepada mashâdir hukum yang digunakan oleh setiap kelompok dalam melakukan istinbath hukum. Seorang fuqaha yang senan­tiasa melihat secara objektif Syariat Islam dalam melakukan istinbath hukum disebut sebagai Maqâsidi. Sedangkan fuqaha yang senantiasa melihat kepada rupa bentuk atau format dalam beristinbat hukum disebut sebagai Syakli. Oleh karena itu, dalam artikel ini ini penulis terdorong untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran para fuqaha terhadap metodologi hukum berasaskan aliran maqasidi dan juga syakli.
SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI HALAL DI WILAYAH PROVINSI BANTEN A Ahyakudin; S Suja’i; Muhammad Abduh
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7645

Abstract

Abstract. The role of the industrial sector in meeting the livelihoods of the people of Banten should be accompanied by efforts to develop an industrial system that prioritizes the halal value on its production. The development of the halal industry can be realized with a system of planning, implementation and supervision in accordance with the principle of halal thayyibah. The method that will be used in this research is descriptive qualitative. Information gathered from the initial research is expected to provide an overview and prescription of the relationship between the planning, implementation, and supervision of the implementation of the Halal Industry in Banten Province. The results of this study explain that aspects of industrial planning should pay attention to aspects of Maqashid Syariah and aspects of trust as an effort to provide certainty that industrial products are in accordance with halal provisions. In practice, industrial management should not only issue technical rules but must also be accompanied by qualifications of basic sharia knowledge in production activities. While in the aspect of supervision, the person in charge must have a deep understanding of the aspects of li dzatihi, li ghairihi, and li aqibatihi as the main components of the halal system. Constraints on halal industry development are experienced by micro and small businesses due to certification costs, inadequate halal industry governance, and fears of leakage of company product secrets.Abstrak: Peran sektor industri dalam memenuhi hajat hidup masyarakat Banten hendak­nya harus dibarengi upaya pengembangan sistem Industri yang mengedepankan nilai halal pada produksinya. Pengembangan Industri halal dapat diwujudkan dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip halâlan thayyibah. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, Infor­masi yang tergali dari penelitian awal diharapkan dapat memberikan gambaran dan preskripsi hubungan antara sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ter­ha­dap penyelenggaraan Industri Halal di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini men­jelas­kan bahwa aspek perencanaan industri hendaknya memperhatikan aspek maqashid Syariah dan aspek amanah sebagai upaya memberikan kepastian bahwa produk industri telah sesuai dengan ketentuan halal. Dalam pelaksanaannya, manajemen industri hendaknya tidak hanya mengeluarkan aturan-aturan tekhnis semata namun juga harus dibarengi dengan kualifikasi pengetahuan kesyariahan mendasar pada kegiatan pro­duksi. Sedang­kan dalam aspek pengawasan, penanggungjawab harus memiliki pema­haman men­dalam pada aspek li dzatihi, li ghairihi, dan li aqibatihi sebagai komponen utama sistem halal. Kendala pengembangan Industri halal dialami oleh usaha mikro dan kecil dikarena­kan biaya sertifikasi, tata kelola industri halal belum memadai, serta ketakutan akan bocornya rahasia produk perusahaan.
SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI HALAL DI WILAYAH PROVINSI BANTEN Ahyakudin, A; Suja?i, S; Abduh, Muhammad
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7645

Abstract

Abstract. The role of the industrial sector in meeting the livelihoods of the people of Banten should be accompanied by efforts to develop an industrial system that prioritizes the halal value on its production. The development of the halal industry can be realized with a system of planning, implementation and supervision in accordance with the principle of halal thayyibah. The method that will be used in this research is descriptive qualitative. Information gathered from the initial research is expected to provide an overview and prescription of the relationship between the planning, implementation, and supervision of the implementation of the Halal Industry in Banten Province. The results of this study explain that aspects of industrial planning should pay attention to aspects of Maqashid Syariah and aspects of trust as an effort to provide certainty that industrial products are in accordance with halal provisions. In practice, industrial management should not only issue technical rules but must also be accompanied by qualifications of basic sharia knowledge in production activities. While in the aspect of supervision, the person in charge must have a deep understanding of the aspects of li dzatihi, li ghairihi, and li aqibatihi as the main components of the halal system. Constraints on halal industry development are experienced by micro and small businesses due to certification costs, inadequate halal industry governance, and fears of leakage of company product secrets.Abstrak: Peran sektor industri dalam memenuhi hajat hidup masyarakat Banten hendak­nya harus dibarengi upaya pengembangan sistem Industri yang mengedepankan nilai halal pada produksinya. Pengembangan Industri halal dapat diwujudkan dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip halâlan thayyibah. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, Infor­masi yang tergali dari penelitian awal diharapkan dapat memberikan gambaran dan preskripsi hubungan antara sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ter­ha­dap penyelenggaraan Industri Halal di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini men­jelas­kan bahwa aspek perencanaan industri hendaknya memperhatikan aspek maqashid Syariah dan aspek amanah sebagai upaya memberikan kepastian bahwa produk industri telah sesuai dengan ketentuan halal. Dalam pelaksanaannya, manajemen industri hendaknya tidak hanya mengeluarkan aturan-aturan tekhnis semata namun juga harus dibarengi dengan kualifikasi pengetahuan kesyariahan mendasar pada kegiatan pro­duksi. Sedang­kan dalam aspek pengawasan, penanggungjawab harus memiliki pema­haman men­dalam pada aspek li dzatihi, li ghairihi, dan li aqibatihi sebagai komponen utama sistem halal. Kendala pengembangan Industri halal dialami oleh usaha mikro dan kecil dikarena­kan biaya sertifikasi, tata kelola industri halal belum memadai, serta ketakutan akan bocornya rahasia produk perusahaan.
DIMENSI KONDISIONALITAS DAN FLEKSIBILITAS AL-QUR'AN BAGI IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PRODUK BANK SYARIAH Ahmad Hasan Ridwan; Asep Rahmat
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8467

Abstract

Abstract: This study discusses the dimensions of the conditionality of the Koran, the flexibility of the Koran, and the implementation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Center for the dimension of conditionality and the dimension of the flexibility of the Koran regarding sharia bank products in Indonesia. With a qualitative approach and content analysis method, it is found that the conditionality of the Koran means the conditioning demanded by ‘illat al-hukm (legal motives) within the framework of tathbiq al-hukm (application of the law). The dimension of the versatility of the Koran shows that the existence of the Koran is always flexible in responding to demands the size of the place and time that surrounds it without ignoring the objectives of the shari'a. Indonesia has an Indonesian Ulama Council (MUI) which appoints its National Sharia Council (DSN) -MUI work unit as a fatwa authority institution that enters into the sharia application legislation regulation legislation practiced by the banking world in Indonesia. Islamic banks after obtaining legislation from Bank Indonesia and issued regulations by the Financial Services Authority (OJK). The presence of the DSN Fatwa institution is evidence of the dimensions of conditionality and flexibility of the verses of the Koran in the field of Islamic economics.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang dimensi kondisionalitas Al-Qur’an, fleksibilitas Al-Qur’an, dan implementasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indnonesia Pusat dimensi kondisionalitas dan dimensi fleksibilitas Al-Qur’an tentang produk bank syari’ah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi (content analysis) diperoleh bahwa kondisionalitas Al-Qur’an bermakna pengkondisian yang dituntut oleh ‘illat al-hukm (motif hukum) dalam kerangka tathbiq al-hukm (pengaplikasian hukum). Dimensi fleksibilitas Al-Qur’an menunjukkan bahwa eksistensi Al-Qur’an senantiasa luwes merespon tuntutan, seukuran dengan tempat dan waktu yang melingkupinya tanpa mengabaikan tujuan syari’ah. Indonesia memiliki lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menunjuk unit kerjanya Dewan Syariah Nasioanl (DSN) MUI sebagai lembaga otoritas fatwa yang masuk ke dalam wilayah regulasi legislasi aplikasi akad syariah yang dipraktikkan oleh dunia perbankan di Indonesia. Bank syariah setelah mendapatkan legislasi dari Bank Indonesia dan diterbitkan peraturan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK). Kehadiran institusi Fatwa DSN merupakan bukti implikasi dimensi kondisionalitas dan fleksibilitas ayat-ayat Al-Qur’an dalam bidang ekonomi syariah.
DIMENSI KONDISIONALITAS DAN FLEKSIBILITAS AL-QUR'AN BAGI IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PRODUK BANK SYARIAH Ridwan, Ahmad Hasan; Rahmat, Asep
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8467

Abstract

Abstract: This study discusses the dimensions of the conditionality of the Koran, the flexibility of the Koran, and the implementation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Center for the dimension of conditionality and the dimension of the flexibility of the Koran regarding sharia bank products in Indonesia. With a qualitative approach and content analysis method, it is found that the conditionality of the Koran means the conditioning demanded by ‘illat al-hukm (legal motives) within the framework of tathbiq al-hukm (application of the law). The dimension of the versatility of the Koran shows that the existence of the Koran is always flexible in responding to demands the size of the place and time that surrounds it without ignoring the objectives of the shari'a. Indonesia has an Indonesian Ulama Council (MUI) which appoints its National Sharia Council (DSN) -MUI work unit as a fatwa authority institution that enters into the sharia application legislation regulation legislation practiced by the banking world in Indonesia. Islamic banks after obtaining legislation from Bank Indonesia and issued regulations by the Financial Services Authority (OJK). The presence of the DSN Fatwa institution is evidence of the dimensions of conditionality and flexibility of the verses of the Koran in the field of Islamic economics.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang dimensi kondisionalitas Al-Qur’an, fleksibilitas Al-Qur’an, dan implementasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indnonesia Pusat dimensi kondisionalitas dan dimensi fleksibilitas Al-Qur’an tentang produk bank syari’ah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi (content analysis) diperoleh bahwa kondisionalitas Al-Qur’an bermakna pengkondisian yang dituntut oleh ‘illat al-hukm (motif hukum) dalam kerangka tathbiq al-hukm (pengaplikasian hukum). Dimensi fleksibilitas Al-Qur’an menunjukkan bahwa eksistensi Al-Qur’an senantiasa luwes merespon tuntutan, seukuran dengan tempat dan waktu yang melingkupinya tanpa mengabaikan tujuan syari’ah. Indonesia memiliki lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menunjuk unit kerjanya Dewan Syariah Nasioanl (DSN) MUI sebagai lembaga otoritas fatwa yang masuk ke dalam wilayah regulasi legislasi aplikasi akad syariah yang dipraktikkan oleh dunia perbankan di Indonesia. Bank syariah setelah mendapatkan legislasi dari Bank Indonesia dan diterbitkan peraturan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK). Kehadiran institusi Fatwa DSN merupakan bukti implikasi dimensi kondisionalitas dan fleksibilitas ayat-ayat Al-Qur’an dalam bidang ekonomi syariah.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF Deden Effendi
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8931

Abstract

Abstract: Waqf law can be categorized as a living law and potential of waqf can be written. The law of the living does not fully comply with regulations. This problem can lead to law-enforcement-representation issues then formulated into the question: How to advocate community against the Waqf Law? It contains public knowledge, public awareness and public obedience. Assuming sharia is natural law, it is eternal and does not change. In the case, sharia is not in accordance with waqf. The provisions of waqf law are obtained through ushul fiqh with analogical deductive reasoning patterns. The rest, the provisions regarding waqf agreement are obtained from human preferences about the general good. Waqf law is based ruh al-hukm, the spirit of teachings, and maqashid al-shariah. It is more important to be developed to be more responsive to people's priorities and needs. Opportunities for enforcement of waqf law are very large, so that at that time the community complied with waqf law. This research is a descriptive study, which analyzes waqf as a system, as well as a subsystem of a wider system. This analysis, explains the process of society from knowledge to aware and finally to be obedient. The data source used consists of library materials both in the form of documents, books, and scientific writings and other relevant information. Data collection is carried out with literature study techniques, with the approval of the principle of relevance and novelty of the information collected. The analysis is content analysis (classification, interpretation and inference findings). Abstrak: Hukum wakaf dapat dikategorikan sebagai the living law. Sekalipun demikian, terdapat usaha-usaha untuk mengaktualisasikan potensi wakaf. Hal ini mengisyaratkan, bahwa hukum-yang-hidup tidak selalu tegak secara teoritis. Sehubungan dengan itu, masalah ini dapat diidentifikasi sebagai masalah penegakan-hukum-perwakafan. Maka masalah ini dirumuskan ke dalam pertanyaan: Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-undang Wakaf? Penelitian ini difokus­kan pada unsur-unsur mengenai pengetahuan masyarakat (legal knowledge), kesadaran masyarakat (legal awareness), dan kepatuhan masyarakat (legal obidience) terhadap UU Wakaf. Dengan asumsi syariah merupakan hukum kodrat (natural law), sehingga sifatnya kekal dan tidak berubah.  Sekalipun demikian, dalam kasus wakaf, syariah tidak menentukan secara tegas menge­nai wakaf. Ketentuan hukum wakaf diperoleh melalui ushul fiqh, dengan pola pena­laran deduktif analogis. Selebihnya, ketentuan mengenai mekanisme wakaf diper­oleh berdasar­kan preferensi manusia mengenai kebaikan umum (public good). Hukum wakaf lebih didasarkan pada ruh al-hukm, semangat ajaran, dan maqashid al-syariah. Sehingga wakaf lebih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi lebih responsif terhadap tuntu­tan dan kebutuhan masyarakat. Peluang penegakan hukum wakaf sangat besar, sehingga pada gilirannya masyarakat patuh terhadap hukum wakaf. Penelitian ini merupa­kan penelitian deskriptif, yakni menganalisis wakaf sebagai sebuah sistem, seka­ligus subsistem dari sistem yang lebih luas. Analisis tersebut, dideskripsikan proses masya­rakat dari tahu menjadi sadar dan akhirnya menjadi patuh terhadap hukum wakaf. Sum­ber data yang digunakan berupa bahan kepustakaan, baik berupa dokumen, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah serta informasi lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, dengan menekankan prinsip relevansi dan kebaruan dari informasi yang dihimpun. Adapun analisisnya adalah analisis isi (content-analysis), dengan langkah: klasifikasi data, interpretasi data, serta inferensi temuan. 
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF Effendi, Deden
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8931

Abstract

Abstract: Waqf law can be categorized as a living law and potential of waqf can be written. The law of the living does not fully comply with regulations. This problem can lead to law-enforcement-representation issues then formulated into the question: How to advocate community against the Waqf Law? It contains public knowledge, public awareness and public obedience. Assuming sharia is natural law, it is eternal and does not change. In the case, sharia is not in accordance with waqf. The provisions of waqf law are obtained through ushul fiqh with analogical deductive reasoning patterns. The rest, the provisions regarding waqf agreement are obtained from human preferences about the general good. Waqf law is based ruh al-hukm, the spirit of teachings, and maqashid al-shariah. It is more important to be developed to be more responsive to people's priorities and needs. Opportunities for enforcement of waqf law are very large, so that at that time the community complied with waqf law. This research is a descriptive study, which analyzes waqf as a system, as well as a subsystem of a wider system. This analysis, explains the process of society from knowledge to aware and finally to be obedient. The data source used consists of library materials both in the form of documents, books, and scientific writings and other relevant information. Data collection is carried out with literature study techniques, with the approval of the principle of relevance and novelty of the information collected. The analysis is content analysis (classification, interpretation and inference findings). Abstrak: Hukum wakaf dapat dikategorikan sebagai the living law. Sekalipun demikian, terdapat usaha-usaha untuk mengaktualisasikan potensi wakaf. Hal ini mengisyaratkan, bahwa hukum-yang-hidup tidak selalu tegak secara teoritis. Sehubungan dengan itu, masalah ini dapat diidentifikasi sebagai masalah penegakan-hukum-perwakafan. Maka masalah ini dirumuskan ke dalam pertanyaan: Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-undang Wakaf? Penelitian ini difokus­kan pada unsur-unsur mengenai pengetahuan masyarakat (legal knowledge), kesadaran masyarakat (legal awareness), dan kepatuhan masyarakat (legal obidience) terhadap UU Wakaf. Dengan asumsi syariah merupakan hukum kodrat (natural law), sehingga sifatnya kekal dan tidak berubah.  Sekalipun demikian, dalam kasus wakaf, syariah tidak menentukan secara tegas menge­nai wakaf. Ketentuan hukum wakaf diperoleh melalui ushul fiqh, dengan pola pena­laran deduktif analogis. Selebihnya, ketentuan mengenai mekanisme wakaf diper­oleh berdasar­kan preferensi manusia mengenai kebaikan umum (public good). Hukum wakaf lebih didasarkan pada ruh al-hukm, semangat ajaran, dan maqashid al-syariah. Sehingga wakaf lebih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi lebih responsif terhadap tuntu­tan dan kebutuhan masyarakat. Peluang penegakan hukum wakaf sangat besar, sehingga pada gilirannya masyarakat patuh terhadap hukum wakaf. Penelitian ini merupa­kan penelitian deskriptif, yakni menganalisis wakaf sebagai sebuah sistem, seka­ligus subsistem dari sistem yang lebih luas. Analisis tersebut, dideskripsikan proses masya­rakat dari tahu menjadi sadar dan akhirnya menjadi patuh terhadap hukum wakaf. Sum­ber data yang digunakan berupa bahan kepustakaan, baik berupa dokumen, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah serta informasi lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, dengan menekankan prinsip relevansi dan kebaruan dari informasi yang dihimpun. Adapun analisisnya adalah analisis isi (content-analysis), dengan langkah: klasifikasi data, interpretasi data, serta inferensi temuan. 
REINTERPRETASI HAK IJBAR DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI KELUARGA PESANTREN Kudrat Abdillah; Ah. Kusairi
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7874

Abstract

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between the bride and groom to weave a happy and eternal family. Marriage has a goal to reach a happy, sakinah, mawaddah, and rahmah. The selection of a bride and groom is very important to achieve the goal of marriage. Because in fact, the chosen candidate is a person who will keep him a full day of his life. The ijbar right of a guardian who can force a daughter to marry a chosen prospective husband, is considered not in line with the purpose of marriage itself. Using a social history approach, this paper will describe the concept of ijbar rights in islamic boarding school families in Pamekasan. Descriptions of ijbar rights will be discussed in several sections, continuity and changes, causal explanation, and the implications of change.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara calon mempelai untuk merajut keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemilihan calon mempelai meru­pakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan. Karena sejatinya, calon yang dipilih adalah orang yang akan membersamainya sehari penuh seumur hidup­nya. Adanya hak ijbar seorang wali yang bisa memaksakan anak perempuan untuk kawin dengan calon suami yang dipilihkan, dianggap tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, tulisan ini akan mendeskripsikan konsep hak ijbar pada keluarga pesantren di Pamekasan. Deskripsi hak ijbar akan dibahas dalam beberapa bagian, yaitu perkembangan dan perubahan, faktor-faktor yang mem­pengaruhi, dan implikasinya perubahan.
REINTERPRETASI HAK IJBAR DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI KELUARGA PESANTREN Abdillah, Kudrat; Kusairi, Ah.
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7874

Abstract

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between the bride and groom to weave a happy and eternal family. Marriage has a goal to reach a happy, sakinah, mawaddah, and rahmah. The selection of a bride and groom is very important to achieve the goal of marriage. Because in fact, the chosen candidate is a person who will keep him a full day of his life. The ijbar right of a guardian who can force a daughter to marry a chosen prospective husband, is considered not in line with the purpose of marriage itself. Using a social history approach, this paper will describe the concept of ijbar rights in islamic boarding school families in Pamekasan. Descriptions of ijbar rights will be discussed in several sections, continuity and changes, causal explanation, and the implications of change.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara calon mempelai untuk merajut keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemilihan calon mempelai meru­pakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan. Karena sejatinya, calon yang dipilih adalah orang yang akan membersamainya sehari penuh seumur hidup­nya. Adanya hak ijbar seorang wali yang bisa memaksakan anak perempuan untuk kawin dengan calon suami yang dipilihkan, dianggap tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, tulisan ini akan mendeskripsikan konsep hak ijbar pada keluarga pesantren di Pamekasan. Deskripsi hak ijbar akan dibahas dalam beberapa bagian, yaitu perkembangan dan perubahan, faktor-faktor yang mem­pengaruhi, dan implikasinya perubahan.
REFORMULATION OF FAMILY LEGAL IN INDONESIA FOR FEMALE MASLAHAH Wahidullah Wahidullah; Murniati Murniati; Yushinta Eka Farida; Jumaiyah Jumaiyah
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7770

Abstract

Abstract: One form of innovation proposed by Islamic banks to support the needs of the community is The Sharia Gold-pawning Service. However, worries arise for the Rahn service (gold pawning) since the service is not beneficial in gaining profits. By this service, Islamic banks only gain profits from the maintenance service of goods that are pledged as collateral. The problem occurs as the profit is taken from the percentage of the amount of the loan provided by a Sharia bank to its customer which is considered to have no cost differential as the practices undertaken in conventional banking. Therefore, this is an interesting topic to discuss among academics related to the amount and calculation of maintenance services that customers must pay to the bank. If maintenance services are determined based on the percentage of the financing or loan’s amount, then there is a credit interest value on the financing that must be returned by the customer as a collateral for maintenance services calculated from the amount of the loan. Thus, this study is intended to analyze the concept of covenant and its application in financing gold pawning in Islamic banks. The objects of this study are those concerning the Islamic Commercial Bank, including Bank Syariah Mandiri and Bank Jabar Banten Syariah.Abstrak: Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 dan 2, memberi­kan penjelasan tentang asas perkawinan adalah monogami akan tetapi bersifat terbuka, atau dalam KHI menggunakan istilah poligami terbatas sampai dengan empat isteri, akan tetapi dengan catatan kemampuan memberi nafkah dan berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Rumah tangga yang dibangun berdasarkan poligami sebagian masyarakat menjadi hal yang kontroversi, akan tetapi normatifitas hukum telah disahkan dan itu sebuah realitas sosial terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data berupa pustaka pustaka (literature research), adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dengan membaca literatur berupa buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta fatwa. Data tersebut di analisis dengan metode deskriftif kualitatif guna memperoleh hasil penelitian dengan berpijak pada teori yang terkait dengan penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perempuan yang rela di poligami. Pada kasus poligami perempuan merupakan obyek kekerasan yang terbungkus rapi dalam kehidupan rumahtangga.

Page 11 of 26 | Total Record : 259

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue