cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 259 Documents
 7   8   9   10   11 
SBSN PBS, dan SUKRI SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM PEMBIAYAAN APBN DAN INVESTASI MASYARAKAT Suteja Wira Dana Kusuma; Nisa Dely Amalia
Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i1.4661

Abstract

Abstract: The Sharia capital market is currently growing rapidly in the Indonesian economy. One of the instruments, namely sukuk, is being aggressively fulfilling govern­ment needs. Sukuk is widely used as a means of financing the APBN for infrastructure development. In addi­tion, sukuk is also used as a means of investment by the community. Sukuk is the safest investment among investors because it is guaranteed by the government.Abstrak: Pasar modal Syariah saat ini sedang berkembang pesat di perekonomi Indonesia. Salah satu instrumennya yaitu sukuk sedang gencar dalam memenuhi kebutuhan pemerintah. Sukuk banyak dijadikan sebagai sarana pembiayaan APBN untuk pembangunan infra­struktur. Selain itu, sukuk juga dijadikan sebagai sarana investasi oleh masyarakat. Sukuk adalah investasi paling aman dikalangan para investor karena dijamin oleh pemerintah.
ISLAM NUSANTARA’s Perspective on JUSTICE IN POLYGAMY Beni Ahmad Saebani
Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i1.4458

Abstract

Abstract: A man is allowed to marry more than one woman with one important require­ment, have an ability to act fairly. The sources of Islamic law, the Al-Quran and As-Sunnah, do not explain in detail the procedures or techniques of fairness for polygamous husbands. However, in the Law No 1 of 1974 concerning Marriage there are articles governing poligamy, as in Article 4 and Article 5. Those provisions show that in the  context of Islam Nusantara fiqh, polygamy is open to all men who want to marry more than one woman, but at once closed to a man who unable to the legislation require­ments. Through literature studies with jurudic-normative approach, this study found that Indonesia has its own approach to ensure that a polygamous husband can act fairly toward his wives. The article 4 and 5 of Law No. 1 of 1974 on Marriage proofing the intention. Therefore, the position of legislation as a result of Islamic Law transformation into national law becomes a concrete form of Islam Nusantara’s fiqh that has been applied in Muslim community life.Abstrak: Seorang suami boleh beristri lebih dari seorang dengan syarat memiliki kemampuan melaksanakan keadilan. Sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara rinci tata cara atau teknis melaksanakan keadilan untuk suami yang poligami. Akan tetapi di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pasal-pasal yang mengatur prinsip keadilan secara yuridis dan teknis, sebagaimana pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks fiqh Islam Nusantara poligami terbuka untuk seluruh pria yang hendak menikahi lebih dari seorang isteri, akan tetapi sekaligus tertutup bagi pria yang bermaksud melakukan poligami apabila tidak terpenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang ber­laku. Melalui studi literatur dengan pendekatan yurudis-normatif, penelitian ini mene­­­mu­­kan bahwa Indonesia memiliki pendekatan sendiri untuk memastikan bahwa suami yang poligami dapat bertindak adil terhadap istrinya. Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan niat tersebut.  Oleh karena itu, posisi legislasi sebagai hasil transformasi Hukum Islam menjadi hukum nasional menjadi bentuk konk­ret fiqh Islam Nusantara yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim.
MISUNDERSTANDING OF THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS ACTIVISTS ON THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY Tajul Arifin
Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v18i1.7607

Abstract

AbstractThis research mainly uses statistical data published by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNDDC) in April 2014 to support the hypothesis of this research that “Human Rights Activists in Indonesia as in other countries have failed in comprehending the wisdom (hikmah) of the application of Capital Punishment”. This study found that: (1) the hypothesis of this research was strongly supported by the data; (2) the application of Syari`ah Criminal Law in Saudi Arabia has been an unchallenged proof for the wisdom (hikmah) behind the application of Capital Punishment by keeping the level of murder crime to a low rate which sharply contrast to many countries which apply positive laws which are based on a social contract between the ruler and the ruled, such as in The United States and Mexico; and (3) In upholding the true justice in Islamic Criminal Law, punishment can only be awarded to the criminals in a society where the Islamic ideal of social justice has been achieved. AbstrakPenelitian ini menggunakan data statistik yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNDDC) pada bulan April 2014 untuk mendukung hipotesis dari penelitian ini bahwa "Aktivis HAM di Indonesia seperti di negara-negara lain telah gagal dalam memahami hikmah dari penerapan hukuman mati". Studi ini menemukan bahwa: (1) hipotesis penelitian ini sangat didukung oleh data; (2) penerapan Hukum Pidana Syari`ah di Arab Saudi telah menjadi bukti tak terbantahkan untuk menunjukkan hikmah di balik penerapan hukuman mati dengan menjaga tingkat kejahatan pembunuhan pada tingkat yang sangat rendah yang sangat berlawanan dengan yang terjadi di banyak negara yang menerapkan hukum positif yang didasarkan pada kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, seperti di Amerika Serikat dan Meksiko; dan (3) dalam menegakkan keadilan sejati dalam Hukum Pidana Islam, hukuman hanya dapat diberikan kepada penjahat dalam masyarakat di mana keadilan sosial yang ideal menurut Islam telah dicapai.
MEDIASI DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MATARAM Irma Istihara Zain
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.6521

Abstract

Abstract: The development of payment system that is easier accessed by consumer makes the consumer feels that that they has been given the ease of meeting their needs such as vehicle or in this case car. It is uncommon for the consumer to think about the impact that will occur in the future when their rights are not fulfilled as consumer. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the role of protecting the rights of consumer and businessmen through arbitrage, conciliation, and mediation. However, most of the dispute was strived to be resolved through mediation. BPSK can verify the default clauses specified by businessmen. The complaint related to the lost he experienced can be prepared in writing or verbally through BPSK. This study aimed to give education and illustration about the mediation of car financing in BPSK of Mataram City, to explain the causative factors of dispute in BPSK, and to explain mediation of car financing in BPSK of Mataram City according to Islamic Law Perspective. This study used qualitative method through case approach. Case approach is an approach that raising issues by observing some similar cases. At the end of the study, the stages of mediation dispute resolution for car financing based on positive law concept and Islamic law concept can be found since both concepts are prioritizing justice.  However, BPSK adopted three stages called request, trial, and resolution while in Islamic law concept prioritized pillars and condition. Besides that, the causative factor of car financing dispute in BPSK is contract violation. Keywords: Mediation, Car Financing, Consumer Dispute Settlement Agency, Islamic LawAbstrak:  Berkembangnya sistem pembiayaan yang sangat mudah di jangkau oleh konsumen, membuat konsumen merasa diberi keringanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan seperti kendaraan bermotor yang dalam hal ini mobil. Sehingga tidak jarang konsumen memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari ketika tidak terpenuhinya hak yangseharusnya didapatkan sebagai konsumen. Sehingga BPSK memiliki peranan dalam melindungi hak-hak konsumen ketika dirugikan yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, melalui arbitrase, konsiliasi maupun mediasi, namun diupayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. BPSK dapat memeriksa klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan melalui BPSK terkait kerugian yang dialaminya. Penelitian ini berujuan untuk memberi edukasi dan gambaran terkait mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram. Menjelaskan  faktor penyebab timbulnya sengketa di BPSK. Dan menjelaskan mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, pendekatan yang digunakan dengan mengangkat isu-isu yang muncul dengan mengaati beberapa kasus oleh karena dengan metode tersebut dinamakan dengan pendekatan kasus atau dengan kata lain case approach. Sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa mediasi dalam pembiayaan mobil berdasarkan konsep hukum positif dan konsep hukum Islam dapat ditemukan melalui penelitian ini. Konsep tersebut sama-sama mengutamakan keadilan, namun di BPSK mengadopsi 3 tahapan, yaitu permohonan, persidangan dan putusan sedangkan dalam konsep hukum Islam mengutamakan rukun, syarat serta prinsip-prinsip dalam mediasi. Selain itu faktor dari timbulnya sengketa pembiayaan mobil di BPSK yaitu adanya cidera janji atau wanprestasi. Kata Kunci: Mediasi, Pembiayaan Mobil, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Islam
NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM KONSTITUSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT Abdul Rohim Al wafi
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.5714

Abstract

Abstract: Many political experts state that the Medina Charter is the first written State Constitution in the World. Several important principles have been laid out in the constitution, namely, equality, justice, freedom of religion, social security and joint responsibility in security. Medina can be seen as a country, because it has met the minimum requirements for the formation of a state, namely: First, the community has a certain area, namely Medina. Second, all groups of people (Muslims, Jews and polytheists) recognize and accept the Prophet as the leader and holder of legal political authority in their lives. Third, the groups that have awareness and desire to live together in order to realize harmony and mutual benefit. Referring to the principles adopted in the Medina Charter, Indonesia and its Yogyakarta Palace certainly have the same constitution for their purposes. Namely maintaining harmony and ensuring social equality. The Yogyakarta Palace has a constitution or legal basis called Paugeran. This paugeran functioned the same as the aim of the Medina charter at that time. Not only arrived at the goal, the field practice also showed that paugeran was able to become a disperse of the tangled threads of the problems that had occurred in Yogyakarta society for a long time, starting from the Giyanti agreement in 1755.Abstrak: Banyak pakar politik menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia. Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu, yaitu, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam keamanan. Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu: Pertama, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. Kedua, semua golongan masyarakat (Muslim, Yahudi dan orang-orang musyrik) mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. Ketiga, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemas­la­hatan bersama. Mengacu pada prinsip yang diterdapat pada piagam madinah, Indonesia dengan Keraton Yogyakartakatanya tentu memiliki konstitusi yang sama secara tujuan. Yakni menjaga kerukuan dan menjamin kesetaraan sosial. Keraton Yogyakarta memiliki konstitusi atau dasar hukum yang disebut Paugeran. Paugeran ini berfungsi sama seperti tujuan dicetuskannya piagam madinah pada waktu itu. Tak hanya sampai pada tujuan, praktik lapangan juga memperlihatkan bahwa paugeran mampu menjadi pelerai benang kusut permasalahan yang terjadi di masyarakat Yogyakarta sejak lama, terhitung sejak dicetuskannya perjanjian Giyanti pada Tahun 1755.
THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN ISLAMIC LAW REFORM IN INDONESIA Amran Suadi
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.5821

Abstract

Abstract: Law, including Islamic law, will evolve with the changes of time, place, situation and tradition. New social problems grow gradually and pose challenges to Islamic law. Reconstruction and reform are inevitable for Islamic law to respond to the current issues. The Islamic law reforms in Indonesia performed through legal enactment, legal opinion (fatwa), and the Religious Courts decisions. New formula for Islamic law in addressing contemporary issues can be built through three processes: conservation, innovation process, and creation. The Supreme Court of the Republic of Indonesia fully supports the development of Islamic law in Indonesia. The reform of Islamic law by the Supreme Court has been carried out through several instruments, such as the issuance of Perma and SEMA, agreement among justices within the Chamber of the Religious Courts, and creation of jurisprudence.Abstrak: Hukum, termasuk hukum Islam, akan berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, situasi dan tradisi. Masalah sosial baru yang tumbuh secara bertahap tumbuh dan menimbulkan tantangan bagi hukum Islam. Rekonstruksi dan reformasi tidak dapat dihindarkan agar hukum Islam merespons masalah saat ini. Ada tiga tipologi reformasi hukum Islam di Indonesia yang dilakukan melalui pengesahan hukum, pendapat hukum (fatwa), dan keputusan pengadilan dari keputusan Pengadilan Agama. Formula baru untuk hukum Islam dalam menangani masalah kontemporer dapat dibangun berdasarkan tiga proses: proses konservasi, proses inovasi, dan proses penciptaan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sepenuhnya mendukung pengem­bangan hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam oleh Mahkamah Agung telah dilakukan melalui beberapa instrumen, seperti penerbitan Perma dan SEMA, kesepakatan di antara para hakim di Kamar Pengadilan Agama, dan penciptaan yurisprudensi yang diambil dari kasasi.
ANOTASI PUTUSAN DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN KASASI Taufik Maulani
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.5907

Abstract

Abstract: Judges 'decisions in court are the core of the parties' agreement. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 579/K/AG/2010 concerning Settlement of Inheritance Disputes. Trying out this research is trying to explain, is there a legal basis for differences of opinion in the judicial decision in Indonesia. The juridical-normative method was used in analyzing this study. Primary and secondary data sources from the decision of the Supreme Court, Jurisprudence Books and Legislation Regulations are sources of data in completing this research. The results showed first, the legal basis for the difference of opinion in the court's decision in Indonesia; secondly, the legal basis / consideration of the cassation panel of judges who reject the cassation filed by the parties in the decision Number: 579/K/AG/2010 is an unacceptable lawsuit because the cassation applicants are not the heirs who are experts and heirs who are trying exist in KHI regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991; and three, the legal implications of differences of opinion that proved positive as the judges' hard efforts in compiling the normative legal grounds and considerations, description, basis, and legal liability to take a fair decision, including the decision of cassation Number: 579/K/AG/ 2010 who refused to give heir to the heirs decided that the gift really took effect before the birth of KHI in 1991.Abstrak: Putusan hakim di pengadilan merupakan inti penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 tentang Penye­lesaian Sengketa Waris. Sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, apakah ada dasar hukum dissenting opinion dalam putusan penga­dilan di Indonesia. Metode yuridis-normatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder dari putusan Mahkamah Agung, Kitab-kitab Fikih dan Peraturan Perundang-undangan menjadi sumber data dalam melengkapi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, dasar hukum kebo­lehan adanya dissenting opinion dalam putusan pengadilan di Indonesia; kedua, dasar/pertimbangan hukum majelis hakim kasasi yang menolak permohonan kasasi yang oleh para pihak dalam putusan Nomor: 579/K/AG/2010 adalah gugatan tidak dapat diterima karena para pihak pemohonan kasasi bukan para pihak ahli waris yang sebenarnya dan ahli waris pengganti baru ada dalam KHI yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991; dan ketiga, implikasi hukum dari adanya dissenting opinion terbukti positif sebagai usaha keras para hakim dalam menyusun dasar dan pertimbangan hukum secara normatif, uraian, dasar, dan pertim­bangan hukum untuk mengambil sebuah putusan yang adil, termasuk pula putusan kasasi Nomor: 579/K/AG/2010 yang menolak memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar karena ketentuan itu belaku sebelum lahirnya KHI Tahun 1991.
DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL Isis Ikhwansyah; Indra Prayitno
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.6059

Abstract

Abstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Code”, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum” didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdata”, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi” karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum” muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertang­gung­jawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya.
DAMPAK POLIGAMI SIRI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA CIGUGUR GIRANG BANDUNG BARAT Ade Darmawijaya
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.5447

Abstract

Abstarct: In the teachings of Islam Marriage is one form of worship to Allah SWT and follows the sunnah of His Messenger. Marriage for Muslims in Indonesia adheres to the principle of Monogamy, namely - a man marries a woman. However, Law Number 1 of 1974 does not close the meeting door for men who will do marriage with more than one woman (polygamy). This can be done by following the provisions stated in Law No. 1 of 1974. However, the fact in the community is that there are still many polygamous marriages conducted in siri without following the procedures stipulated in the applicable law. so that it is not listed in the State document. So in this study, the motives for polygamy will be revealed, what causes a lot of polygamy siri, how the impact of polygamy siri on family life. The methodology of this study uses the method of observation, interviews, documentation. The results showed that the motives for polygamy included fulfilling sexual desires, showing courage, caring for orphans, elevating women, sharing happiness, continuing the traditions of the ancestors etc. The causes of the occurrence of polygamy siri in his wife did not want to be known by the first wife, the distance to the KUA and Pengandilan Religion was quite far, the polygamy procedure was quite complicated, complicated and expensive, considered insignificant registration of marriage. especially after the first wife was known, administrative problems arose, namely the making of KTP, KK, Birth Certificate, etc., making it difficult to distribute inheritance among family members, emerging vulnerability in the fields of economy, social, education, health and so on.Abstrak: Dalam ajaran  Islam Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul Nya. Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia menganut azas Monogami, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan  lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh  dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi fakta di masyarakat masih banyak pernikahan poligami yang dilakukan secara siri atau tanpa mengikuti prosedur Undang-undang yang berlaku,  sehingga tidak tercantum dalam dokumen Negara. Penelitian ini akan mengungkap motif melakukan poligami, faktor penyebab banyak terjadi poligami siri, dan bagaimana dampak poligami siri terhadap kehidupan keluarga. Metodologi penelitian ini menggunakan metode observasi, wawan­cara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak melakukan poligami siri terhadap kehidupan keluarga cukup banyak di antaranya banyak terjadi konflik terutama setelah diketahui isteri pertama, muncul masalah administrasi kependudukan yaitu pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran dsb, mempersulit pembagian warisan di antara anggota keluarga, muncul kerawanan dalam bidang ekonomi, social, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
EKSISTENSI RIBA DALAM INVESTASI WAKAF UANG DI LUAR BANK SYARI’AH Khoir Affandi
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.5638

Abstract

Abstract: According to the legal facts, the management and development of waqf money is carried out in accordance with the principles of sharia and does not conflict with the regulations of the Indonesian law. But according to the facts on the ground there is still usury in the management and development of the endowments of the money. This can be seen by the obligatory Nazir to guarantee the endowments of money managed and developed outside the shari'ah bank into shari'ah insurance. Thus, waqf money can only increase, whereas in the management and development of waqf money, Nazir can not always gain profits, there are times when Nazir loses and when Nazir experiences profit then it is done for profit between Nazir, mauquf 'alaih and Islamic financial institutions' Ah, but in the case of Nazhir's loss, the loss will be borne entirely by Nazhir. if this concept is applied in the management and development of money waqf, then what is the difference between a sharia financial institution and another bank that is not a sharia that applies the usury principle?Abstrak: Menurut fakta hukum, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip syari’ah dan tidak bertentangan peraturan perwakafan di Indonesia. Akan tetapi menurut faktanya di lapangan masih terdapat riba dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut. Hal ini terlihat dengan diwajib­kan­n­ya nazhir untuk menjaminkan wakaf uang yang dikelola dan dikembangkanya di luar bank syari’ah ke dalam asuransi syari’ah. Dengan demikian, wakaf uang hanya boleh ber­tambah, padahal dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, tidak selamanya nazhir dapat meraih keuntungan, ada kalanya nazhir mengalami kerugian dan pada saat nazhir mengalami keuntungan maka dilakukan bagi keuntungan antara nazhir, mauquf ‘alaih dan lembaga keuangan syari’ah akan tetapi dalam kondisi nazhir meng­alami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh nazhir. Apabila konsep ini yang diberlakukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, maka apa bedanya lembaga keuangan syari’ah dengan bank lainya yang bukan syari’ah yang menerapkan prinsip riba?

Page 9 of 26 | Total Record : 259

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue