cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 259 Documents
 10   11   12   13   14 
REFORMULATION OF FAMILY LEGAL IN INDONESIA FOR FEMALE MASLAHAH Wahidullah, Wahidullah; Murniati, Murniati; Farida, Yushinta Eka; Jumaiyah, Jumaiyah
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7770

Abstract

Abstract: One form of innovation proposed by Islamic banks to support the needs of the community is The Sharia Gold-pawning Service. However, worries arise for the Rahn service (gold pawning) since the service is not beneficial in gaining profits. By this service, Islamic banks only gain profits from the maintenance service of goods that are pledged as collateral. The problem occurs as the profit is taken from the percentage of the amount of the loan provided by a Sharia bank to its customer which is considered to have no cost differential as the practices undertaken in conventional banking. Therefore, this is an interesting topic to discuss among academics related to the amount and calculation of maintenance services that customers must pay to the bank. If maintenance services are determined based on the percentage of the financing or loan’s amount, then there is a credit interest value on the financing that must be returned by the customer as a collateral for maintenance services calculated from the amount of the loan. Thus, this study is intended to analyze the concept of covenant and its application in financing gold pawning in Islamic banks. The objects of this study are those concerning the Islamic Commercial Bank, including Bank Syariah Mandiri and Bank Jabar Banten Syariah.Abstrak: Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 dan 2, memberi­kan penjelasan tentang asas perkawinan adalah monogami akan tetapi bersifat terbuka, atau dalam KHI menggunakan istilah poligami terbatas sampai dengan empat isteri, akan tetapi dengan catatan kemampuan memberi nafkah dan berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Rumah tangga yang dibangun berdasarkan poligami sebagian masyarakat menjadi hal yang kontroversi, akan tetapi normatifitas hukum telah disahkan dan itu sebuah realitas sosial terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data berupa pustaka pustaka (literature research), adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dengan membaca literatur berupa buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta fatwa. Data tersebut di analisis dengan metode deskriftif kualitatif guna memperoleh hasil penelitian dengan berpijak pada teori yang terkait dengan penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perempuan yang rela di poligami. Pada kasus poligami perempuan merupakan obyek kekerasan yang terbungkus rapi dalam kehidupan rumahtangga.
VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Moh. Ahsanuddin Jauhari; Enceng Arif Faizal; Syahrul Anwar; Atep Mastur; Deden Najmudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.  
VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Jauhari, Moh. Ahsanuddin; Faizal, Enceng Arif; Anwar, Syahrul; Mastur, Atep; Najmudin, Deden
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.  
DINAMIKA PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH Jaenudin Jaenudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.7504

Abstract

Abstract: Sociologically, the existence of Islamic banks in Indonesia had developed since the early 1990 through a long time of workshops and bureaucratic processes until Bank Muamalat Indonesia was established as the first Islamic bank in Indonesia. The existence of Bank Muamalat Indonesia, as the first Islamic bank, has a mission to present an Islamic banking institution that is free from the interest system by replacing its operational system through Islamic principles. Normatively, the profit sharing concept used to an operational system for Islamic banks in Indonesia which has been regulated in Article 1 Number 12 of the Law of Banking Number 7 of 1992, then the dual banking system in Article 9 of the Law of Banking Number 10 of 1998, and the latest. is the application of Islamic principles in the Law of Islamic Bank Number 21 of 2008 through using six patterns: first, the deposit through the wadi'ah contract; second, borrowing through qard and qardh al-hasan contracts; third, the profit sharing scheme through mudharabah and syirkah contracts; fourth, buying and selling through murabahah, salam, and istishna' contracts; fifth, the rental scheme through ijarah and ijarah muntahiya bi al-tamlik contracts; and sixth, the services through wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, and rahn contracts. The result of this study shows that the changes of Islamic banking regulations have implications to the dynamics of Islamic contract implementation in Islamic banking financial products in Indonesia.Abstrak: Secara sosiologis eksistensi bank syariah di Indonesia sudah berkembang sejak awal tahun 1990-an melalui serangkaian proses panjang lokakarya dan birokrasi sehingga berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi untuk menghadirkan lembaga perbankan syariah yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem opersionalnya dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12, kemudian dual banking system dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terkahir adalah penerapan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menggunakan enam pola: pertama, pola titipan melalui akad wadi’ah; kedua, pola pinjaman, melalui akad qard dan qardh al-hasan; ketiga, pola bagi hasil melalui akad mudharabah dan syirkah; keempat, pola jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna’; kelima, pola sewa melalui akad ijarah dan ijarah muntahiya bi al-tamlik; keenam, pola jasa melalui akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi perbankan syariah telah berimpli­kasi terhadap dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia.
AKAD MUDHARABAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Asep Dadang Hidayat; Mohamad Sar’an
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.10024

Abstract

Abstract: Islamic financial institutions grow and develop in Indonesia in line with regulations issued by the government after the promulgation of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This study aims to discuss the Mudharabah Instrument agreement as Funding and Financing in Islamic Financial Institutions. This research includes using normative juridical methods and qualitative approaches. Data sources refer to books, documents, and other relevant written sources. The results of this study indicate that although mudharabah is not explicitly presented in the Al-Qur'an and As-Sunnah, most of the scholars are considered as the operational foundation of Islamic financial institutions. However, the development of the Mudharabah Akad Concept in Islamic Financial Institutions is still needed by the concept of modern economic development.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH Zaenudin Mansyur
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.8870

Abstract

Abstract: This paper will examine the implementation of the eighth values which appear to be unclear in transactions and sharia agreements, especially in the aspects of the pre-process agreement, process, and post-process. Meanwhile, the use of descriptive analysis method with the provision of the theory of justice can reveal the extent to which the value of justice can be implemented for the parties in the study. Thus, procedural justice is implemented in determining the subject of the agreement at least tamyiz in the pre-process, namely the parties are able to take responsibility for their own agreements which are not the responsibility of others even though the parents themselves. While in the stage of the justice process it is also often part of what can be implemented in an agreement. For example implementing proportional justice in qabul consent. Because the purpose of the stipulation is to know the extent of the readiness and willingness of each party in the agreement. Whereas in the post-process process, the value of justice can also be implemented in the form of the transfer or implementation of rights and obligations for each party. Where the value of justice in this condition is al-mizan or the similarity of scales in terms of quality and quantity.
AKAD RAHN TASJILY PADA GADAI TANAH PERTANIAN DI PEGADAIAN SYARIAH Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.9404

Abstract

Abstract: This research is motivated by there is an extension of the collateral object, apart from movable, but also immovable assets including farmland which can be applied using the Rahn Tasjily contract. In this regard, in its implementation, it is necessary to analyze whether Rahn Tasjily's contract on pawning of farmland is in accordance with one of the purpose of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal). The purpose of this research is for seeing and understanding the suitability of the Rahn Tasjily pawning farmland with the objectives of Islamic law (hifz al-mal perspective). Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in Rahn Tasjily pawning farmland provides benefits and protection of property for farmers (rahin), sharia pawnshop (murtahin), and farmland certificate (marhun), and this is certainly in accordance with one of the objectives of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal).
ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEMASARAN DAN KEPUASAN KONSUMEN Wida Ramdania
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.8259

Abstract

Marketing ethics are an integral part of the Islamic economic system which deals with values that can influence consumer behavior. This study aims to discuss the relationship between ethical concepts of marketing behavior and consumer satisfaction from an Islamic economic perspective. To reconstruct the substantive relationship between ethical concepts of marketing behavior and consumer satisfaction, the literature review analysis method is used in examining secondary sources such as the Qur'anic Tafsir, hadith, journal articles, books, and several other relevant sources. The study results found that ethical marketing behavior in Islam is believed to be conceptually related to customer satisfaction so that it can affect business development. Ethics of marketing behavior and consumer satisfaction must be considered so that the company can face competition, maintains the existence and continuity of its business so that it can provide added value and the highest satisfaction for the company, consumers, and all elements of stakeholders.
KEBIJAKAN FISKAL MASA AL-KHILAFAH AL-ISLAMIYAH Supriatna Supriatna; Dedah Jubaedah
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.9116

Abstract

Abstract: This article describes the policy of the Islamic fiscal management system managed by the state with the aim of improving the people welfare during the Khulafa ar-Rasyidin era. This study uses a normative historical method and an exploratory approach that refers to various relevant literatures and is analyzed qualitatively. This research shows that the culture of the Islamic fiscal management system during the Khulafa ar-Rasyidin era tended to continue the Prophet's culture and development which included a balanced budget policy, as evidenced by the instruments of zakat, ghanimah, kharraj, jizyah, waqf, and others, and distributed for the welfare of society. The policy of managing the Islamic fiscal system is now widely used as a reference for developing a modern fiscal system. This result of this study found that the policy of the Prophet Muhammad regarding on fiscal management was continued by Khulafa ar-Rasyidin, which was a representation of the principles of public spending in the social, political, economics, and security context, whose it was based on the principle of a balanced budget policy. And then, the utilization of zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, and waqf instruments as the sources of the state budget at this period, illustrating the dynamics of the caliph's fiscal policy progressively during the Khulafa ar-Rasyidin era, which was succeeded in bringing the Muslims to be in the golden age. Unfortunately, after the fall of the Abbasid Dynasty and continued to the colonialization period, Islamic fiscal policy was also declined.
POTENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Deviana Yuanitasari; Helitha Novianty Muchtar
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.8347

Abstract

Abstract: Countries in various parts of the world are currently very concerned about the importance of an adequate standard of living with a sense of safety in the use of a product. Product quality is determined based on a standard of eligibility with evidence of a packaging label. The label is a guideline for determining the level of a product used. ASEAN as a single market and a unified production base, with free flow of goods, services, production factors, investment, and capital, as well as the elimination of tariffs for trade between ASEAN countries, is a reality that ASEAN countries, especially Indonesia, cannot negotiate. The movement of goods in ASEAN in free trade causes the Muslim community in Indonesia and other ASEAN countries to question the halalness of products that enter from abroad, therefore. This article aims to discuss the potential for halal certification in the scope of development of the ASEAN economic community market. This research method is normative juridical and analytical descriptive. The results show that halal certification for food products must be carried out, by taking into account the uniformity of requirements, labels, and registration in one application for registration of halal certification in ASEAN Countries ASEAN national cooperation related to halal certification such as the establishment of institutions (regional halal accreditation boards), the establishment of a single registration system. application, uniformity of requirements, halal standards, regional certification, the establishment of regulations, and approval in the field of halal certification are the right solutions today to provide convenience for business actors while ensuring the safety of halal products in Indonesia.

Page 12 of 26 | Total Record : 259

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue