JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)
JHP17 : Jurnal Hasil Penelitian is a peer-reviewed and open acess journal accomodating researchers, academicians, and scholars around the world to share knowledge adopted from high quality research projects in wide area of disiplines and represent the areas of Economics, Civics, Law Sciences, Social & Humaniora Sciences, Psychological Sciences, Physical Sciences, Earth Sciences, Chemical Sciences, Language Studies, Literary Studies, Cultural Studies, Area Studies, Library Studies, Informatics, Management, Marketing and Engineering.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Hukuman Terhadap Para Pendidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswanya Dengan Dalih Untuk Mendisiplinkan Siswanya ]]>
<![CDATA[Nugroho, Dwiky Akbar]]>;
<![CDATA[Andrian, Dedi]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan terhadap para siswa di sekolah saat ini sudah menjadi hal yang sering terjadi di lingkunganPendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 100 kasus kekerasan disekolah dalam bentuk fisik (pemukulan) yang telah terjadi sejak awal 2018 hingga tahun 2019, kekerasan inidi lakukan dengan pemukulan terhadap siswa yang di lakukan oleh oknum guru untuk menegur terhadapsiswa yang melakukan pelangaran dari tindak kekerasan ini sangat berpengaruh terhadap psikis terhadapsiswa yang akan mengakibatkan siswa dapat menirukan hal tersebut. Upaya penegak hukum untukmenyelesaikan kasus ini belum dapat di tuntaskan secara menyeluruh karena banyaknya kasus kekerasan inidan guru memiliki dalih yang kuat karena berangapan bahwa tindakan yang di lakukan ini bertujuan untukmendisiplinkan muridnya. Dari banyaknya kaus tersebut para murid yang menjadi korban pemukulan olehguru nya rata-rata tidak berani menceritakan kejadian itu kepada orang tua sehingga orang tua tidakmengetahui apa yang terjadi terhadap anaknya di sekolah. Hal inilah yang mengakibatkan kasus ini tidakpernah ada habisnya. Namun, banyak juga yang berangapan bahwa tindakan yang di lakukan oleh gurutersebut tidak melanggar hukum karena mengaggap bahwa apa yang dilakukan oleh guru tersebutmerupakan tindakan yang sah saja dengan alasan untuk mendisiplinkan murid yang melanggar tata tertib.Hal ini menimbulkan pro dan kontra kalangan masyarakat mengingat banyak yang setuju dengan tindakanyang dilakukan oleh guru tersebut dan banyak juga yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka dari itu halini akan menjadi pembahasan terhadap hukum kita karena mengingat guru tersebut dapat dikenai pasaltentang kekerasan terhadap anak.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ramadana, Fazar]]>;
<![CDATA[Rafsanjani, Ramadhan]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi seakan sudah menjadi budaya bukan tanpa regulasi sehingga masalah yang sama terus terjadi, akantetapi memang hukuman yang ringan bahkan banyaknya celah hukum merupakan alasan utama seringterjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu adanya regulasi yang bisa dimanipulasi ketidaktaatan danketeledoran penegak hukum sudah menjadi kebiasaan. Maraknya korupsi seperti penyalahgunaan jabatandan kemudahan menepati suatu jabatan, serta faktor politik merupakan penyebab utama korupsi di lakukandengan tujuan yang bermacam – macam dengan berbagai alasan sehingga hal yang tidak wajar seketikamenjadi halal untuk dilakukan demi sejumlah uang. Jika kemiskinan yang menjadi alasan seseorang ataukorporasi melakukan tindak pidana korupsi kenapa harus korupsi yang ditanamkan bukanyamenenggelamkan kemiskinan. Yang akan menjadi masalah terbesar adalah apabila ketidak percayaan rakyatterhadap para pemimpin Negara dan akan selalu berpikir jabatan sebagai ajang memperkaya diri bagi elitpolitik bukan untuk mengabdi bagi masyarakat. Reformasi kebijakan dan memperbarui regulasi sertapengawasan yang lebih stabil merupakan langkah yang perlu diemplementasikan agar masalah yang selamaini menjadi momok bagi Negeri akan segera terselesaikan.Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan kali ini adalah empiris-yuridis yang dimana penulis memadupadankan kenyataan dan fakta – faktadi masyarakat dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang berlaku di Indonesia.Kata kunci : budaya korupsi di Indonesia]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PARPOL YANG MEREKRUT ANAK UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE ]]>
<![CDATA[Sianturi, Firman Kevin]]>;
<![CDATA[Perdana, Muhammad Rezki Aditya]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Didalam setiap rangkaian kegiatan Pemilu, tentu para Partai Politik selalu melibatkan anak kegiatan publikasipartai politik. Hal ini kerap merupakan bahan yang tidak sehat. Adakalanya, para Partai Politik berpikirbahwa partisipasi anak-anak dalam kampanye adalah tahapan awal pelatihan mereka dalam berpolitik yangseharusnya pada usia anak-anak sanggup menegakkan akar sopan, jujur, dan saling menghormatikebedaan.Pengertian anak dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalahseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Mengikut sertakan anakdalam kegiatan kampanye telah melanggar hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalampasal 15 butir (a)dan pasal 13 ayat 1 (b) UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak karena anak berhak untukmemperoleh perlindungan dari “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”dan bebas dari “eksploitasi”.DalamUU Pemilu pasal 280 ayat 2 (k) juga mengatur suatu ketentuan dalam kegiatan PEMILU diantaranyamelarang tim sukses untuk merekrut WNI yang belum 17 dan belum memiliki kartu identitas. Pelibatan anakdalam kampanye bukan hanya merenggut hak anak namun diakui sebagai sebuah bentuk eksploitasiterhadap anak. Dalam faktor psikologi juga ketika anak-anak yang sudah terlibat dalam kegiatan politik,tentunya juga akan mengkawatirkan dalam perilaku mereka, misal dengan perbedaan pendapat di ranahsekolahan akan menimbulkan bentrok antara golongan satu dan golongan lainnya. Karena di ranah sekolahatau pendidikan, anak-anak sangat mudah untuk terpancing secara emosi.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA BAGI PENJUAL ALAT KONTRASEPSI UNTUK ANAK MENURUT RKUHP ]]>
<![CDATA[Joehanda, Helmi Putra]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja menimbulkan terjadi kenaikan permasalahan anak diIndonesia. Riset menunjukkan bahwa permasalahan anak di Indonesia terus mengalami kenaikan. Ini menjaditamparan keras bagi pemerintah untuk menekan permasalahan anak di Indonesia. Dimana di dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2002 pasal 20, mengatur bahwa baik Negara ,pemerintah, masyarakat, dan orang tuaberkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam lapangan kasus yang menjadi perhatianialah pergaulan bebas, akibatnya banyak remaja yang memakai narkoba, minum minuman keras dantermasuk sex bebas. Serinkali ditemukan remaja yang hamil diluar nikah, karena itu banyak remajamengakalinya dengan membeli alat kontrasepsi sebelum berhubungan. Padahal alat kontrasepsi hanya bisadibeli dengan syarat mempunyai KTP. Itu menandakan bahwa mudahnya alat kontrasepsi itu dibeli. Faktalain yang mengejutkan ialah tingginya penjualan alat kontrasepsi Di Indonesia apalagi menjelang tahun baru,dan dari 10 orang yang membeli alat kontrasepsi 4 diantaranya masih remaja. Itu tidak terlepas dari orangorang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi, dengan menjual dan menawarkan alatkontrasepsi dengan harga 2x lipat dari harga yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menambahwawasan kepada para pembaca bagaimana permasalahan anak di Indonesia dan bagaimana jerat pelakupenjual alat kontrasepsi kepada anak menurut RKUHP (yang masih belum resmi diberlakukan)]]>
<![CDATA[ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[Hidayatulloh, Irvan]]>;
<![CDATA[Armansyah, Novan]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Paham radikalisme telah menjadi isu mengemuka karena eksistensinya yang mengancam siapapun tanpamemandang usia, termasuk mengancam kalangan anak muda. Berbagai aksi radikalisme terhadap generasimuda kembali menjadi perhatian yang serius olah banyak kalangan di tanah air. Bahkan banyak serangkaiyanaksi dari para pelaku dan simpatisan pendukung, baik aktif maupun pasif, yang banyak berasal dari anakmuda. Generasi muda Indonesia harus kembali mengkaji sekaligus mencegah segala kemungkinanradikalisme yang terjadi di kalangan mereka. Mengingat virus radikalisme dapat menjangkit siapua sajatermasuk generasi muda yang seringkali mudah untuk terpengaruhi sehingga kemudian ringan tanganmelakukan perusakan, pertikaian, penganiayaan, dan penyerangan terhadap kelompok yang bersebrangandenganya.Sebagai generasi muda kita harus berbekal pengetahuan dan ilmu positif, tertama ilmu ideologidan kebangsaan. Penanam rasa nasionalis mulai dari usai dini dapat mengurangi bahkan menghapus pahamradikal yang membawa dampak negative]]>
<![CDATA[JAMINAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK TANAH PADA PT. BANK JATIM ]]>
<![CDATA[Nugroho, Widhi Cahyo]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6145
<![CDATA[Execution of Mortgage is not easy when it is based on the grosse deed and debt acknowledgment, and there is resistance /verzet from the debtor through the District Court which causes the execution of guarantees to take a long time. Therefore,it becomes a matter of legal protection of creditors and debtors in credit guarantee agreements based on UUHT, and aboutthe implementation of APHT in (Bank Jatim) Research method with an empirical juridical approach, which is to approachthe problem by exploring facts referring to the study of applicable regulations (especially Law No.4 of 1996 concerningUnderwriting Rights), the results of the study show that the legal protection of mortgage rights in the UUHT againstcreditors is administrative protection, as creditors who have preferential rights (Article 13 UUHT). for debtors, theexistence of a partial roya as a deviation, a promise that can limit the first mortgage right holder to sell the object of themortgage right on his own power in accordance with Article 6 and Article 11 paragraph (2) letter e,]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk) ]]>
<![CDATA[Nugroho, Widhi Cahyo]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6146
<![CDATA[Today Letter of Credit (L / C) is not the only way of payment in import and export activities, but the role of Letterof Credit (L / C) is still important because this way of payment can provide a sense of security, both for the exporter,and for importers ... The formulation of the problem is How is the export-import arrangement by paying Letter ofCredit through internet banking at PT Bank Jatim Tbk? How is the legal protection for PT Bank Jatim Tbk as apayer in Letter of Credit transactions through internet banking. The conclusion is in accordance with the principleof pacta sunt servanda as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states: "all treaties madelegally apply as a law for those who make them" and the principle of good faith stipulated in Article 1338 paragraph(3 ) Civil Code. Internet banking is a real-time online payment service, organized by banks.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Uma, Febriyanti]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6147
<![CDATA[Era globalisasi ini dengan majunya teknologi serta juga ilmu pengetahuan, yang begitu cepat padapraktek yang akan memengaruhi majunya pelayanan kesehatan. Masyarakat ingin agar tenagakesehatan memberikan pelayanan yang baik. Tenaga kesehatan memberikan keyakinan penuhpasiennya, diharuskan perhatian baik serta butuh penindakan untuk pelaksanaan tindakan medis.Tindakan tersebut tak tertutup hal yang memungkinkan dari kesalahan ataupun yang bersifat lalai.Kesalahan ataupun kelalaian dengan pelaksanaan penugasan ataupun yang menjadi kedudukan yangberdampak tidak baik dari fisik ataupun jiawanya. Hal tersebut tentulah tak menghindarkan kerugian,bagi para pihak yaitu juga pasien. Kerugian itu akan menjadi dorongan ataupun tanggungan pihakpihak dan menjadi wujud untuk melindungi pasien dari konsumen pelayanan medis. Memakaipenelitian normatif, dengan regulasi ataupun konsep preskriptif. Kasus--kasus yang muncul ataupungugatan para pihaknya sebagai konsumen ialah indikasi kesadaran hukum masyarakat, denganpeningkatan akan pengaturan hukum, melihat hak serta yang wajib, dengan perluasan suara tuntutandan peran-perannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERANCANGAN TUNGKU PENGECORAN LOGAM ALUMUNIUM BERBAHAN BAHAN BAKAR OLI BEKAS GUNA MENEKAN BIAYA PRODUKSI DALAM PROSES PRODUKSI ALUMUNIUM BATANGAN ]]>
<![CDATA[H, Setijanen Djoko]]>;
<![CDATA[Murnawan, Hery]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6173
<![CDATA[CV Mandiri Jaya Logam is a home industry which is engaged in metal casting which producesaluminum bars. The use of wood raw materials that is less effective and efficient for burningbased on the use of wood is very large for the production process, the costs used to purchasefuel are relatively expensive, the combustion system that produces high pollution. This type offurnace (crusible) using koi as a liquid aluminum container only has a resistance of 3 monthsand must be replaced. The refractory made of bricks prepared by the koi has cracks so it needsmaintenance every week, as a result of the heat and air pressure of the gasbull not being ableto be properly dampened by the bricks. natural gas and analyze the calculation of the cost ofproduction. The results of the stove design analysis of used fuel oil, wood, natural gas foundthat the stove design with natural gas fuel has good capability and durability, so that whenthe cost of production of natural gas fuel is analyzed, it has an economical cost for themanufacture of aluminum bar products at a price of Rp. 16,947 / kg]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG ANTARA PEMILIK USAHA DAN KARYAWAN UMKM BRONSU/BRONSUGAR ]]>
<![CDATA[Putri, Absonia Mebi Yunika]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6194
<![CDATA[Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksiyang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harusbertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Melalui metodepenelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan konsumen dalam transaksidagang melalui sistem elektronik dan penyelesaian sengketanya. Hasil penelitian menunjukanpelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belumdapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapaUndang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungankonsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalamhal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen,para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatanpara pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara online dapat dilaksanakan secarapenuh. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk PeraturanPemerintah tentang transaksi dagang melalui sistem elektronik dan mengatur mengenaipenyelesaian sengketa secara online.]]>
