JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)
JHP17 : Jurnal Hasil Penelitian is a peer-reviewed and open acess journal accomodating researchers, academicians, and scholars around the world to share knowledge adopted from high quality research projects in wide area of disiplines and represent the areas of Economics, Civics, Law Sciences, Social & Humaniora Sciences, Psychological Sciences, Physical Sciences, Earth Sciences, Chemical Sciences, Language Studies, Literary Studies, Cultural Studies, Area Studies, Library Studies, Informatics, Management, Marketing and Engineering.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional ]]>
<![CDATA[Amirullah, M. Alvin]]>;
<![CDATA[Suryono, Bayun Duto]]>;
<![CDATA[Afifah, Wiwik]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6112
<![CDATA[Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimanadalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karenaitu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik karena itu apabila dilihat daripadaberbagaim acam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal inimencakup “Declaration of basic principle of justice for victim of crime abuse of power” yangmenyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan.Dari 1.555 korban dari delik yang datang berkunjung serta meminta perlindungan kepadalembaga terkait LPSK, ada 128 orang yang diduga mendapatkan suatu kekerasan criminal dariseseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnyasekitar 127 mendapat sautu tindakan dimana tindakan ini menyebabkan sesorang mendapatkerugian berupa luka-luka berat lainnya mendapat suatu tekanan yang dapat dikatakan bahwatekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hokum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuanmereka dan kelompok dari suatu perkumpulan tersebut menyatakan jika mereka mendapatkansuatu perbuatan yang dapat merubah suatu nyawa bisa dirampas dalam artian ancamanpercobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negarayang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang asbtrakyang dapat dikatakan adalah sebuah dasar dari suatu Negara dalam artian sebuah aturan yangmengatur baik secara nasional maupun yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat(masyarakat adat)]]>
<![CDATA[Menakar Kasus Lumpur Lapindo Sebagai Pelanggaran ]]>
<![CDATA[Putra, Hananda Dwi Sasongko]]>;
<![CDATA[Adyatma, Arief Dwi]]>;
<![CDATA[Ahmad, Muh. Jufri]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6113
<![CDATA[The factor of the Lapindo mudflow disaster led to errors in the planning and drilling process whichsucceeded in eliminating the settlement of communities around drilling. The impact felt by the victims afterthe incident in the refugee camp was very alarming, because it was far from feasible. There are many rightsthat have been violated in the case of Lapindo mud so that the state is obliged to intervene in resolving thiscase. So that the process that has occurred so far from the beginning until now regarding the subject matterof the core problem remains the same, namely the conflict between victims of Lapindo mudflow and PTLapindo due to the retraction of the compensation process that is considered too small or not equivalent tothe losses suffered by Lapindo mud victims. In addition to the problem, namely the rejection of therelocation of Lapindo mudflow victims, the construction of damaged infrastructure due to Lapindomudflows and the widespread spread of Lapindo mudflows has not yet been completed. So this incidentraises the question of whether the Lapindo mudflow is a crime or a violation of human rights. As well ashow the state has obligations to this case. This study uses a juridical normative approach whose researchresults show that this case is a violation of human rights and the state is obliged to restore the condition ofthe victim and the environmental impact caused and the state must thoroughly manage compensation orcompensation arising from Lapindo mud]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Alqaedah Di Suriah ]]>
<![CDATA[Putria, Karina Ayu]]>;
<![CDATA[Talitha, Bianda Dea]]>;
<![CDATA[Mardijono, HR Adianto]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Orang orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata khususnya dalam peristiwa konflikxbersenjata diSuriah merupakanxrevolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi ArabxSpring yang pertama kaliterjadixdi Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15Maret 2011 Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medisdan rumah sakit di beberapa kota di seluruh Deraa. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat yangmenelan banyak korban, para korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur didalampasal 13 konvensi jenewa 1949 salah satunya meliputi kombatan, penduduk sipil yang menjadi korbanterjadinya kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan bahwa pentingnya perlindugan hukumditegakkan dalam menjamin kehidupan manusia baikxyangxterlibatxdalam konflik maupun yang tidakterlibat. Penulisan inixdilakukanxdengan tujuan untukxmengetahuixapakah perlindunganbagixparaxpihakxyangxmenjadixkorbanxdalamxkonflikxbersenjataxmenurutxkonvensi-konvensiinternasional yang ada ,Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dsimpulkan: 1.Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, anak yang diberikan perlindungan khusus,relawan maupun rohaniawanx telah dengan jelasx diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, ProtokolxtambahanI dan II, danxdalamxbeberapaxketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya.Dalamxkondisixapapunxwargaxsipilxharusxmenerimaxperlindunganxhukumdanxtidakxdiperbolehkanxuntukxmemperlakukanxwargaxsipil dengan perlakuan yang tidakxmanusiawixdanxdisiksaxdalamxbentukapapun yang terjadi 2. Pelanggaran dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukumhumaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana.Terdapat dua mekanisme penegakan hukum,masing-masing melalui mekanisme xhukum internasional danx mekanisme hukum nasionalx.]]>
<![CDATA[AKSES KESEHATAN PADA PEREMPUAN YANG DILACURKAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Abdullah, Moch. Rizal]]>;
<![CDATA[Pramana, Reynaldi Rafi]]>;
<![CDATA[Sumiyati, Sumiyati]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6119
<![CDATA[Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV / AIDS) is a deadly virusthat infects the human reproductive system due to unhealthy sexual relations. This journal discusses theregulations on access to health for prostituted women who have HIV / AIDS and from the aspect of humanrights and also the implementation of a ban on discrimination against people with HIV / AIDS, especially inthe health sector. HIV / AIDS itself has national and international safeguards as outlined in the form of lawsand regulations, or international conventions related to access to health for people with HIV / AIDS. Thispaper uses two types of methods, namely data collection methods and empirical normative. From the journalresults it can be concluded that the position of people with HIV / AIDS who are human beings who have theright should have the protection of human rights, real health service guarantees from the government, accessto proper health and the feasibility of getting work and life that should be the right of HIV / AIDS, not just aseries of regulatory writings without real action.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN ]]>
<![CDATA[Ramadana, Fazar]]>;
<![CDATA[Yusuf, Syaifullah]]>;
<![CDATA[Ahmad, Muh. Jufri]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6120
<![CDATA[Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadiseorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumahtangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkanmartabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerjamigran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untukmendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapiperjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibanyangkan, banyaknya resiko akandiskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yanglumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagaipahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagikeselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagiwarganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saatini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga duniauntuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yangdiambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukanpenelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dandilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutamakonvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat bergunabagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dariNegara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi]]>
<![CDATA[PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA ]]>
<![CDATA[Putri, Nabila Farahdila]]>;
<![CDATA[Akse, Ellin Vioni]]>;
<![CDATA[Sumiyati, Sumiyati]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6121
<![CDATA[Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok sehingga berdasarkan pengertian HAM tadi maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada Rohingya terdapat tiga pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, perang yang dilakukan oleh Negaranya sendiri, yang dimana kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Sebagai sesama Negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia tidak tinggal diam dan Indonesia ikut berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Dan PBB sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal sesuai dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3).]]>
<![CDATA[HAK ANAK KONFLIK HUKUM DIPERSIDANGAN DALAM HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Oktafirin, Dewi Awaliya]]>;
<![CDATA[E, Pungky Dwiky]]>;
<![CDATA[Soeskandi, Hari]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak merupakan cita-cita bangsa, generasi penerus serta harapan bangsa Indonesia dengan tujuan anak mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia oleh karena itu pendidikan wajib diberikan oleh setiap anak. Akan tetapi di Indonesia terus menerus terjadi Kasus Anak konflik hukum penyebab utama kurang adanya pengawasan orangtua secara punuh, media sosial yang mudah diakses menjadikan anak rentang terhadap maraknya kejahatan sosial yang dapat lakukan dengan mudah. Sering kali anak memperhatikan lingkungan sekitar secara tidak langsung ank mudah melakukan tindak kejahatan tanpa memikirkan kondisi serta akibatnya. Anak seharusnya mendapat pengawasan, perlindungan maksimal oleh orangtua masing-masing, sehingga anak tidak menjadi ketergangguan mental Anak mempunyai Hak yang melekat pada setiap masing-masing induvidu Hak tersebut diberikan Negara. Tujuan ditulisnya ini untuk mengetahui serta melindungi Hak-hak yang dapat diperoleh anak apabila Anak melakukan Konflik Hukum dan dapat menjalakan pendidikan, mendapatkan tempat bermain secara bebas tanpa ada yang membatasi sehingga anak tidak kehilangan Hak nya meskipun anak melakukan Konflik Hukum. Yang sering terjadi anak yang melakukan konflik hukum pihak sekolah tidak memperbolehkan anak tersebut mendapatkan pendidikan lagi atau tidak menaikkan kelas padahal hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Penulis menggunakan Metode yuridis empiris yang dimana penulis memperhatikan kejadian secara langsung dan fakta-fakta yang ada dilingkungan sekitar sehingga penulis dapat menganalisis serta memadukan sesuwai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hasil dan kesimpula penulis dalam penulisan ini banyak terjadi fenomena Anak konflik hukum yang terjadi di Indonesia hal ini akan berdampak Negatif bagi bangsa Indonesia untuk kedepanya. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan orang tua yang maksimal mungkin.]]>
<![CDATA[Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim ]]>
<![CDATA[Kevin, P. Aditya]]>;
<![CDATA[Sumendap, Jennifer]]>;
<![CDATA[Mardijono, HR Adianto]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankannibadahnya. Meski demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah diDesa Sukahurip dan dampak yang diakibatkan oleh konflik serta apa saja usaha penyelesaian yang telahdilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengambil beberapasumber dari media. Penelitian ini melihat bahwa manusia selalu mempunyai berbagai kebutuhan sehinggakonflik sering terjadi diantara masyarakat dan konflik juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat dantujuan antara kelompok kepentingan dan kelompok semu, inilah yang terjadi pada masyarakat desaSukahurip.inlah yang terjadi pada masyarakat dusun sukahurip, dimana konflik sosial dalam pembangunanrumah ibadah belum terselesaikan sepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentinganserta penolakan-penolakan dari masyarakat dusun sukahurip. inlah yang terjadi pada masyarakat dusunseranggeh pabrik, dimana konflik sosial dalam pembangunan rumah ibadah belum terselesaikansepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentingan serta penolakan-penolakan darimasyarakat dusun seranggeh pabrik]]>
<![CDATA[HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Adi]]>;
<![CDATA[Laksana, Agung Dwi]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum di Indonesia selama ini masih dianggap lemah dan tidak membawa efek jera terhadap parapelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,Indonesia masih menjatuhkan hukuman berupa penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dimana seharusnya ada hukuman yang kuat dan membawa efek jerabahkan membawa rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada beberapa negarayang menjatuhi para pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang bisa di bilang sangat cukup untukmembuat efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, negara itu adalah negara KoreaUtara. Pada negara para pelaku di jatuhi hukuman mati. Hal ini yang menjadi dasar pandangan saya bahwahukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi perlu di terapkan di Indonesia agar terwujudnyaKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.]]>
<![CDATA[Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM ]]>
<![CDATA[Naufal, M. Andhika]]>;
<![CDATA[Hidayatulloh, Irvan]]>;
<![CDATA[Kleden, Kristoforus Laga]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan banyaknya perhatian yang tertunjukkepada perselisihan terhadap kebebasanmengutarakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pidato, debat, danlain-lain,. Kebebasan mengemukakan pendapat dan berekpresi di era saat ini, terlebih lagikebebasan tersebut dijamin baik oleh instrument nasional dan internasiona, dianggap sebagai hakyang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, jaminan bebas danintimidasi dan sebagai bentuk pemyiksaan dalam bentuk apapun, ialah juga merupakan bentukjaminan hak asasi manusia (HAM) yang ditegaskan di dalam dklarasi Hak Asasi Manusia (HAM)PBB maupun peraturan perundang-undangan nasioal, namun, berbagai kasus kekerasan terhadapdemonstran yang dilakukan oleh pemerintah (state actor) menjadi sorotan dimana-mana daribanyak pihak. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat. Tetapi kebebasanberpendapat itu juga tidak boleh merugikan atau menyenggol hak orang lain. Salah satu contohkebebasan mengemukakan pendapat yang menyenggol atau merugikan orang lain adalahpencemaran nama baik, yang dimana pendapat yang dikemukakan dengan sengaja menyerangatau merusak kehormatan maupun nama baik seseorang, dengan cara menuduh melakukanperbuatan tertentu yang dengan maksud nyata diketahui umum yang dikenal penistaan. Tulisanini mencoba melihat bagai manaa sebetulnya kajian freedom of speech]]>
